aspek-aspek bisnis yang berhubungan dengan hukum/peraturan yang berlaku

1. ASPEK HUKUM
(Perencanaan Bisnis)

2. Bisnis sering kali mengalami
kegagalan karena terbentur masalah
hukum atau tidak memperoleh izin
dari suatu daerah tertentu.
Sebelum ide bisnis
dilaksanakan,analisis secara
mendalam terlebih dahulu
aspek hukumnya sehingga
tidak terbentur dikemudian
hari dan kegagalan karena dari
aspek hukum tidak akan
terjadi.
Otonomi
Daerah

3. Pemerintah menetapkan
ketentuan hukum dan
perijinan investasi dengan
tujuan menjaga ketertiban
masyarakat secara luas.
Masyarakat disekitar lokasi bisnis di
harapkan akan mendapat manfaat yang
lebih besar dibandingkan dampak
negatifnya dari adanya suatu bisnis.

4. Tujuan analisis aspek hukum
untuk menjawab “apakah bisnis
yang akan dijalankan dapat
memenuhi ketentuan hukum dan
perijinan disuatu wilayah”.
a.Menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan.
b.Menganalisis ketepatan bentuk badan hukum
dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan.
c.Menganalisis kemampuan bisnis yang akan
diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan.
d.Menganalisis jaminan-jaminan yang bisa
disediakan
jika bisnis yang akan dibiaya dengan pinjaman.

5. Hal yang harus di pahami sebelum
membuat/membentuk badan usaha dan
perijinan sbb :
1.Jenis – jenis badan usaha.
2.Langkah-langkah mendirikan badan usaha.
3.Pengurusan izin usaha dan izin lokasi.
4.Ketentuan jual beli tanah.
5.Sumber data.
6.Responden/narasumber.
7.Metode pengumpulan data.
8.Instrumen pengumpulan data.
9.Analisis data.
10.Kesimpulan.

6. Jenis badan usaha :
a. Perusahaan perseorangan.
b. Firma ( fa ).
c. Perserikatan komanditer ( CV ).
d. Perseroan terbatas ( PT ).
e. Perusahaan negara.
f. Perusahaan daerah.
g. Yayasan.
h. Koperasi.

7. Merupakan bentuk badan
usaha tanpa ada pembedaan
pemilikan antara hak milik
pribadi dengan hak milik
perusahaan.
Perusahaan
perseorangan

8. Kelebihan Kekurangan
1.Memiliki kebebasan dalam
bergerak.
2.Pajak rendah karena
pemerintah tidak memungut
pajak
perusahaan,tetapi hanya kepada
pemilik.
3.Penguasaan sepenuhnya terhadap
keuntungan yang diperoleh.
4.Rahasia perusahaan terjamin.
5.Motivasi usaha yang tinggi.
6.Poses pengambilan keputusan
yang
cepat.
7.Penanganan aspek hukum
minimal.
1.Mengandung tanggung jawab
hukum dan keuangan yang tak
terbatas.
2.Keterbatasan kemampuan
keuangan.
3.Keterbatasan kemampuan
manajerial.
4.Kontinuitas karja karyawan
terbatas.

9. Persiapan
• Menyiapkan KTP pihak yang akan mendirikan
perusahaan perseorangan.
• Menentukan calon nama perusahaan.
• Menentukan tempat kedudukan perusahaan.
• Menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari
perusahaan perseorangan tersebut.
• Pendaftaran ke notaris.
Langkah dalam mendirikan
badan usaha

10. Merupakan perserikatan
beberapa pengusaha
swasta menjadi satu
kesatuan untuk mengelola
usaha bersama.
Fa

11. Peraturan perundangan
Ketentuan tentang firma di atur dalam
pasal 16 kitab undang undang hukum
dagang (wetboek van koophandel) yang
berbunyi “Perseroan dibawah firma adalah
suatu persekutuan untuk menjalankan
perusahaan dibawah nama bersama”
pasal 18 KUUHD menyebutkan bahwa tiap
tiap anggota saling menanggung dan
semuanya bertanggung jawab”

12. Kelebihan Kekurangan
1.Penguasaan terhadap keuntungan
tinggi,meskipun harus dibagi
dengan anggota kongsi yang lain.
2.Motivasi usaha yang tinggi,
meskipun tidak setinggi
perusahaan
perorangan.
3.Penanganan aspek hukum
minimal,meskipun sedikit lebih
rumit dibanding perusahaan
perorangan karena harus ada
kesepakatan antara anggota
kongsi.
1.Sering terjadi konflik antar anggota
kongsi berkaitan dengan pembagian
keuntungan maupun strategi bisnis.
2.Mengandung tanggung jawab
keuangan tak terbatas,namun
tanggung jawab keuangan sudah
dapat dibagi dengan anggota kongsi
lainnya.
3.Keterbatasan kemampuan
keuangan,namun sudah lebih baik
dibandingkan dengan perusahaan
perseorangan.
4.Keterbatasan kemampunan
manajerial,namun lebih baik
dibandingkan dengan perusahaan
perseorangan.
5.Kontinuitas kerja karyawan
terbatas,namun sudah lebih baik
dibandingkan perusahaan
perseorangan.

13. Perserikatan Komanditer ( CV )
Merupakan perserikatan beberapa pengusaha
swasta menjadi satu kesatuan untuk
mengelola usaha bersama, dimana sebagian
anggota merupakan anggota aktif, sedangkan
anggota lain merupakan anggota pasif.
Anggota aktif merupakan anggota yang
mengelola perusahaan dan bertanggung
jawab penuh atas utang perusahaan
sedangkan anggota pasif hanya menyetor
modalnya saja dan tidak ikut mengelola
perusahaan.

14. Peraturan perundangan
ketentuan tentang perserikatan
komanditer(CV) diatur dalam pasal 19 kita
undang-undang hukum dagang (wetboek
van koophandel) yang bunyinya
“persekutuan secara melepas uang yang
dinamakan persekutuan komanditer
didirikan antar satu orang atau beberapa
sekutu yang secara tanggung menanggung
bertanggung jawab untuk seluruhnya pada
pihak satu dan satu orang atau lebih
sebagai pelepas uang pada pihak lain”.

15. Kelebihan Kekurangan
1.Penguasaan terhadap keuntungan
tinggi,meskipun harus dibagi
dengan kongsi yang lain.
2.Motivasi usaha tinggi,meskipun
tidak setinggi perusahaan
perseorangan.
3.Penanganan aspek hukum
minimal,meskipun sedikit rumit
dibanding perusahaan
perseorangan.
1.Mengandung tanggungjawaba
keuangan sekutu aktif tak terbatas
,meskipun sudah dapat dibagi
dengan anggota sekutu aktif
lainnya.
2.Status hukum CV belum badan
hukum sehingga sulit untuk
mendapat proyek-proyek besar.
3.Tidak dapat dengan mudah
mengumpulkan modal dari para
sekutunya,tidak seperti
perseroaan
terbatas yang dapat
mengumpulkan
modal dari pemegang saham.
4.Nama CV sering sama antara satu
dengan lain karena tidak ada
pengecekan dengan nama CV
sebelumnya.

16. Langkah mendirikan badan usaha CV
1.Persiapan
Membuat kesepakatan antar pihak yang akan membentuk perserikatan
komanditer.
Menyiapkan KTP.
Menentukan calon nama CV.
Menentukankedudukan perusahaan.
Menentukan yang bertindak pesero aktif dan pasif.
Menentukan maksud dan tujuan spesifik dari CV.
2.Pendaftaran ke notaris.
3.Pendaftaran pada pengadilan setempat.
Surat keterangan domisili.
NPWP CV yang bersangkutan.

17. Merupakan perserikatan beberapa
pengusaha swasta menjadi satu
kesatuan untuk mengelola usaha
bersama,dimana perusahaan
memberikan kesempatan kepada
masyarakat luas untuk menyertakan
modalnya ke perusahaan dengan cara
membeli saham perusahaan
Perseroan
terbatas
(PT)

18. Peraturan
perundangan
Ketentuan tentang perseroan
terbatas(PT) ini diatur dalam UU RI
nomor 1 tahun 1995 tentang
perseroan terbatas pasal 1 undang
undang tersebut menyatakan bahwa
“perseroan terbatas yang selanjutnya
disebut perseroan adalah “badan
usaha yang didirikan berdasarkan
perjanjian,melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham,dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam
undang undang ini serta peraturan
pelaksanaannya”.

19. Kelebihan Kekurangan
1.Memiliki masa hidup yang tak
terbatas.
2.Pemisahan kekayaan dan utang
utang pemilik dengan kekayaan dan
utang – utang perusahaan.
3.Kemampuan keuangan yang sangat
besar.
4.Kemampuan manajerial yang tinggi.
5.Kontinuitas kerja karyawan yang
Panjang.
1.Pajak yang besar karena PT
merupakan
subjek pajak tersendiri sehingga
bukan
perusahaan yang kena pajak,tetapi
deviden yang dibagikan kepada
pemegang saham juga kena pajak.
2.Penanganan aspek hukum yang
rumit
karena dalam pendirian
Ptmemerlukan
akta notaris dan izin khusus untuk
usaha tertentu.
3.Biaya pembentukan yang relatif
tinggi
dibandingkan dengan badan usaha
lain.
4.Kerahasiaan perusahaan kurang
terjamin karena setiap aktivitas

20. Persyaratan pendirian PT
1.Pembuatan akta notaris.
Identitas diri.
Susunan direksi dan komisaris awal.
Nama pemegang saham pada saat pendirian.
2.Anggaran dasar.
3.Pengesahan mentri kehakiman.
4.Pendaftaran wajib.
5.Pengumuman dalam tambahan berita negara
30 hari kerja.

21. Undang undang no.16 tahun 2001
“badan hukum yang terdiri atas
kekayaan yang dipisahkan dan
diperuntukan untuk mencapai tujuan
tertentu di bidang sosial,keagamaan dan
kemanusiaan yang tidak mempunyai
anggota”
Yayasa
n

22. Persyaratan pendirian yayasan
1.Penyampaian dokumen yang di perlukan
> FC KTP.
> Nama yayasan.
> Maksud dan tujuan kegiatan yayasan.
> Jangka waktu berdirinya yayasan.
> Modal awal yayasan.
> Susunan badan pendiri,pembina dan badan
yayasan.
2.Penanda tanganan akta pendirian yayasan.
3.Surat domisili.

23. 5.Pengesahan badan hukum ke depkumham
Salinan akte.
NPWP.
Domisili.
Bukti pembayaran penerimaan negara bukan
pajak.
Bukti pembayaran pengumuman dalam tambahan
berita negara.
6.Pengumuman dalam berita negara.
7.Pengesahan akta pendirian di berikan dalam
jangka waktu paling lama 3 bulan setelah
diterima permintaan pengesahan.
8.Pengesahan akta pendirian di umumkan dalam
BNRI.

24. Koperasi
(bekerja bersama) pengertian
koperasi menurut pasal 1 ayat 1
UU no.25 tahun 1992 tentang
perkoperasian sb “koperasi adalah
badan usaha yang beranggotakan
orang-orang atau badan hukum
koperasi dengan berlandaskan
kegiatan nya berdasarkan prinsif
koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan asas kekeluargaan.

25. Langkah
Pendirian
koperasi
1.Menyelenggarakan rapat pendirian koperasi oleh
anggota masyarakat yang menjadi
anggotanya.
2.Hasil rapat pembentukan dan akta memuat
anggaran dasar koperasi.
3.Dihadiri oleh perwakilan dari dep koperasi.
4.Para pendiri mengajukan pengesahan kepada
pejabat berwenang dng melampirkan :
2 akta pendirian koperasi.
Berita acara rapat.
Surat bukti penyetoran modal.
Rencana awal kegiatan.

26. 5.Pengesahan akta oleh pejabat berwenang
pada masing masing tingkatan koperasi seperti :
>usaha kecil dan menengah tingkat Kab/kota.
>Usaha menengah primer tingkat propinsi.
>Usaha besar sekunder tingkat pusat.
6.Pengesahan penolakan 3 bulan setelah
permohonan.
7.Pengesahan di terima paling lama 3 bulan.
8.Pengesahan pendirian di umumkan dalam berita
negara RI.

27. 1.Izin Usaha
2.Izin Lokasi
3.Izin Prinsif
4.Izin Lokasi
5.Izin mendirikan Bangunan/IMB
6.Izin HO (Hinder ordonasi)
7.SIUP
8.TDP
9.Izin usaha industri /IUI
10.Izin usaha perluasan/IUP
11.Izin reklame
12.Izin usaha jasa konstruksi/IUJK
Jenis
-jenis
perizi
nan