Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk badan usaha di Indonesia seperti persekutuan perdata dan firma, CV, yayasan, BUMN, BUMD, dan koperasi. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian, syarat pendirian, organisasi, dan pengakhiran status hukum dari masing-masing bentuk badan usaha tersebut.

1. Badan Usaha di Indonesia
Hukum & Etika Bisnis
Anindya Pradipta (0806…………………………………………..)
Ifrul D. Harahap (0806479995)
Harry Tumpak Pascal Pardede (0806480334)
Jonathan Maruli Tua (0806480012)
Jubilant Arda Harmidy (0806480025)
Sofyan Haris (0806480201)

2. AGENDA
Persekutuan Perdata dan Firma
CV
Yayasan
BUMN
BUMD
Koperasi

3. Persekutuan Perdata &
Firma
Hukum & Etika Bisnis

4. Persekutuan Perdata
Berasal dari bahasa Belanda ‘Maatschap’
Kumpulan dari orang-orang yang berprofesi sama
Bentuk umum dari Firma atau CV
Memiliki dua tujuan : komersial dan menjalankan
profesi
Contoh : kantor pengacara atau para akuntan

5. Pembentukan & Persyaratan
Syarat pembentukan : minimum dua orang dengan
perjanjian notaris
Diatur ketentuannya dalam pasal 1618 – 1652 KUHPer,
Buku Ketiga, Bab 8
Dua unsur mutlak :
Pemasukan sesuatu/inbreng (pasal 1619, ayat 2 KUHPer)
Pembagian keuntungan dan kemanfaatan (pasal 1633, 1634
dan 1635 KUHPer
Dua jenis maatschap : umum dan khusus

6. Persekutuan Perdata Jenis Umum
Diperjanjikan inbreng tanpa adanya suatu perincian
seperti diatur
Pasal 1621 KUHPer melarang persekutuan perdata
seperti ini.
Diperbolehkan dengan syarat tertentu (pasal 1622
KUHPer)
Algehele maatschap van wints (Persekutuan Perdata
Keuntungan)

7. Persekutuan Perdata Jenis Khusus
Para anggota menjanjikan pemasukan benda-benda
tertentu atau tenaga kerja (pasal 1623 KUHPer)
Inbreng sesuai pasal 1619,ayat 2, KUHPer
Uang, aset, tenaga kerja
Keuntungan dan Kemanfaatan diatur pasal-pasal 1626
(uang), 1627 (tenaga kerja), 1633,1634,dan1635
KUHPer (keuntungan)

8. Syarat-Syarat Lain Persekutuan
Perdata
Diatur dalam pasal 1320 KUHPer
Tidak dilarang hukum
Tidak bertentangan dengan tata susila dan ketertiban
umum
Keuntungan yang dikejar harus merupakan kepentingan
bersama

9. Firma
Dari bahasa belanda ‘venootschap onder firma’
Perserikatan dagang antara beberapa perusahaan
Persekutuan untuk menjalankan usaha dengan nama yang
sama
Bentuk Firma bisa umum atau khusus
Masing-masing anggota harus menyerahkan kekayaan
pribadi (modal) yang tercantum dalam akte pendirian
Persektuan yang bersifat sekutu komplementer atau
Firmant,

10. Pendirian Firma
Diatur pada 16 – 35 KUHD dan pasal – pasal KUHPer
yang terkait
Harus didirikan denga akta otentik (pasal 22 KUHD) –
tidak bisa disangkal
Pasal 23 & 28 KUHD akta pendirian harus dibuat dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri serta
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

11. Keuntungan & Kerugian
Firma
Diatur dalam Pasal 1633 – 1635 KUHPer
Sebaiknya diatur dalam perjanjian pendirian
Pembagian keuntungan pihak ketiga tidak
diperbolehkan
Apabila tidak diperjanjikan,maka pembagian
berdasarkan rasio pemasukan. Apabila hanya tenaga
kerja dinilai sama dengan pemasukan uang terkecil

12. Pembubaran Firma
Diatur dalam KUHPer dan KUHD
Pasal 1646-1652 KUHPer
Pasal 31-35 KUHD
Pasal 1646 KUHPer ada 5 hal yang menyebabkan
pembubaran Firma :
Jangka waktu firma telah berakhir
Adanya pengunduran diri atau pemberhentian sekutu
Musnah barangnya atau telah selesai masa usaha sekutu
Ada kehendak dari seorang atau beberapa sekutu
Salah satu sekutu meninggal atau pailit

13. CV
Hukum & Etika Bisnis

14. Persekutuan Komanditer (CV)
Commanditaire vennootschap = firma dengan 1 atau lebih
sekutu komanditer
Sekutu komplemnter – aktif
Bertanggung jawab keluar, “tanggung-renteng”
Sekutu komanditer – pasif
Hanya sebatas permodalan
Tidak boleh bekerja, kerugian sebesar modal
Pendirian: akta notaris  daftar ke PN

15. Yayasan
Hukum & Etika Bisnis

16. A. Pengertian
Pengertian Yayasan :
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang
dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu
dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak
mempunyai anggota.
Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai
dengan maksud dan tujuan yayasan.

17. A. Pengertian
Pihak-pihak yang terkait dengan yayasan:
1. Pengadilan Negeri
Pendirian yayasan didaftarkan ke pengadilan negeri
2. Kejaksaan
Kejaksaan Negeri dapat mengajukan permohonan
pembubaran yayasan kepada pengadilan jika yayasan tidak
menyesuaikan anggaran dasar dalam jangka waktu yang
ditentukan.
3. Akuntan Publik
Laporan keuangan yayasan diaudit oleh akuntan publik yang
memiliki izin menjalankan pekarjaan sebagai akuntan publik

18. A. Pengertian
Kedudukan Yayasan :
Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara
Republik Indonesia.
Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari :
♣ Sumbangan / bantuan yang tidak mengikat
♣ Wakaf
♣ Hibah
♣ Hibah wasiat
♣ Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar dan atau peraturan perundangan yang berlaku

19. A. Pengertian
Yayasan Asing
Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat
melakukan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, jika
kegiatan yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan
Negara Indonesia

20. Syarat pendirian yayasan
Pendirian suatu Yayasan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001
mengenai Yayasan, yang diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun
2004, diatur dalam pasal 9 UU No. 16/2001, yaitu:
1. Minimal didirikan oleh satu orang atau lebih.
2. Pendiri tersebut harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan
kekayaan Yayasan.
3. Dibuat dalam bentuk akta Notaris.

21. B. Syarat Pendirian
Syarat Pendirian :
1.yayasan terdiri atas Pembina pengurus dan
pengawas
2.yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih
dengan memisahkan sebagian harta kekayaan
pendiriannya sebagai kekayaan awal
3.pendirian yayasan dilakukan dengan akta
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia
4.yayasan dapat didirikan berdasarkan surat
wasiat

22. B. Syarat Pendirian
5. yayasan yang didirikan oleh orang asing atau bersama orang asing,
mengenai syarat dan tata cara pendiriannya diatur dengan
peraturan pemerintah
6. yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian
yayasan memperoleh pengesahan dari menteri
7. yayasan tidak boleh memakai nama yang :
∆ telah dipakai secara sah oleh yayasan lain
∆ bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan

23. B. Syarat Pendirian
8. nama yayasan harus didahului kata “yayasan”
9. yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu
tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam
anggaran dasar

24. PROSES PENDIRIAN
YAYASAN
1. Penyampaian Dokumen-dokumen yang diperlukan
2. Penandatanganan Akta Pendirian Yayasan
3. Pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha
4. Pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
5. Pengesahan Yayasan menjadi Badan Hukum di
Dep.Keh dan HAM
6. Pengumuman dalam BNRI.

25. KELENGKAPAN
LEGALITAS
Untuk melengkapi legalitas suatu yayasan, maka
diperlukan ijin-ijin standar yang meliputi:
1. Surat keterangan domisili Perusahaan (SKDP) dari
Kelurahan/kecamatan setempat
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Yayasan
3. Ijin dari Dinas sosial (merupakan pelengkap, jika diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial) atau
4. Ijin/terdaftar di Departemen Agama untuk Yayasan yang bersifat
keagamaan (jika diperlukan).

26. C. Kepengurusan
Sesuai dengan UU RI No.28 tahun 2004 tentang yayasan, disebutkan
bahwa organ yayasan terdiri dari :
• Pembina
• Pengurus
• Pengawas

27. Hak Pengurus
1. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus organisasi
2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang organisasi termasuk
menetapkan iuran tetap dan iuran wajib anggota organisasi dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku
3. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurus
maupun pemilikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga ini dan ditetapkan oleh rapat
anggota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. Kewajiban Pengurus
1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya kegiatan organisasi sesuai dengan
maksud dan tujuan serta kegiatan organisasi.
2. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan organisasi, rencana kerja dan
anggaran tahunan organisasi termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan
dengan pelaksanaan organisasi.
3. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi organisasi sesuai
dengan kelaziman yang berlaku bagi organisasi.
4. Memberi pertanggungjawaban dan segala kepentingan tentang keadaan dan
jalannya organisasi berdasarkan laporan tahunan termasuk perhitungan kepada
rapat anggota.
5. Menyiapkan susunan organisasi lengkap dengan perincian tugasnya.
6. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga dan ditetapkan oleh rapat anggota
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

29. D. Berakhirnya sebagai badan
hukum
PASAL 62
Alasan pembubaran:
a) Jangka waktu berakhir
b) Tujuan Yayasan telah tercapai / tidak tercapai
c) Putusan pengadilan:
1. Melanggar ketertiban umum
2. Tidak mampu membayar utang
3. Harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi utang

30. D. Berakhirnya sebagai badan
hukum
PASAL 63
Likuidator: pihak untuk membereskan kekayaan Yayasan
Pembina menunjuk Likuidator (Ps. 62, a&b)
Pengurus selaku Likuidator
Selama proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan
frase “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan

31. D. Berakhirnya sebagai badan
hukum
PASAL 68
Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan pada Yayasan lain yang
mempunyai kesamaan kegiatan
Jika tidak, maka kekayaan sisa hasil likuidasi tersebut diserahkan
kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan
kegiatan Yayasan yang bubar

32. BUMN
Hukum & Etika Bisnis

33. BUMN : Sebagian besar modal (min. 51%) dimiliki negara melalui penyertaan
langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
DASAR HUKUM
Undang Undang No. 19 Tahun 2003 adalah dasar hukum keberadaan BUMN di
Indonesia.
Dibagi 3 : Perusahaan Perseroan, Perusahaan Perseroan Terbuka dan Perusahaan
Umum.
BUMN berjenis Perseroan, disamping tunduk kepada UU BUMN juga harus
memenuhi ketentuan yang ada pada UU PT, UU No. 40 Tahun 2007, dan aturan
dibawahnya. Sedangkan yang berbentuk PT selain wajib memenuhi UU tersebut
diatas juga harus memperhatikan dan menjalankan segala ketentuan yang tertulis
dalam UU Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995) dan turunannya.
BUMN

34. BUMD
Hukum & Etika Bisnis

35. A. Pengaturan BUMD
UU No. 5 Th 1962 tentang Perusahaan Daerah.
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 5 tahun 1990 tentang
Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah Ke Dalam Dua
Bentuk Perumda dan Perseroda
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998
35

36. B. Bentuk Hukum BUMD
1. Perusahaan Daerah
Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
mengatur Perusahaan Daerah.
2. Perseroan Terbatas (Persero Daerah)
Tunduk pada UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
dan peraturan pelaksanaannya.
36

37. B.1 Perusahaan Daerah
Tujuan
Menyelanggarakan Public Service disamping mencari keuntungan sebagai
sumber pendapatan asli daerah, dengan tetap berpegang tegug pada :
a. Syarat-syarat effisiensi dan efekttivitas
b. Prinsip-prinsip ekonomi perusahaan
c. Pelayanan yang baik kepada masyarakat
Status Badan Hukum
Dibentuk dengan Peraturan Daerah yang berlaku dan mendapat
pengesahan pejabat berwenang
37

38. Modal
Berasal dari APBD sebagai kekayaan daerah yang terpisahkan dan tidak
terdiri dari saham-saham serta dapat memperoleh dana dari kredit-redit
dalam dan luar negeri atau dari obligasi
Organisasi
a. Dipimpin oleh Direksi dan tidak dibenarkan merangkap jabatan lain
b. Pegawai perusahaan diatur tersendiri di luar ketentuan-ketentuan yang
berlaku bagi pegawai negeri atau pegawai swasta
38

39. B.2 Perseroan Daerah
Tujuan
Memperoleh keuntungan dimana pelayanan dan pembinaan organisasi
harus sejalan dengan orientasi bisnis.
Status Badan Hukum
Badan Hukum Perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas
Modal
Organisasi
39

40. B.2 Perseroan Daerah
Modal
a. Saham dapat dimiliki Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, Swasta
dan masyarakat
b. Bagian terbesar saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan
Perusahaan Daerah
Organisasi
a. Dipimpin oleh Direksi
b. Pegawai berstatus sebagai Pegawai Perusahaan Swasta yang diangkat
dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendengar pertimbangan dari
Dewan Komisaris
40

41. Koperasi
Hukum & Etika Bisnis

42. Pengaturan Koperasi
Sebelum kemerdekaan :
Verordening op de Cooperative Verenigingen (Staatsblad 431 Tahun 1915)
Regeling Inlanndsche Cooperatieve Verenigingen(Staatsblad No.91 Tahun 1927)
Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen (Staatsblad No. 108 tahun 1949)
Regeling Cooperatieve Verenigingen (Staatsblad No. 179 Tahun 1949)
Setelah kemerdekaan :
UU tentang Perkumpulan Koperasi No.79 tahun 1958)
PP No.60 tahun 1959.
Instruksi Presiden No.2 dan No.3 tahun 1960
UU Perkoperasian No.14 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

43. I.Pengertian :
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan
hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan.
II. Macam:
Koperasi Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan orang-seorang.
Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan
Koperasi.

44. III. Jenis Koperasi
• Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan
kepentingan ekonomi anggotanya, seperti Koperasi
Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen,
Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa (Psl 16 UU No.
25/1992).
• Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti
koperasi pegawai negeri, koperasi karyawan, koperasi
sekolah bukan merupakan jenis koperasi melainkan
hanya sebutan thp para pendiri dan anggotanya berasal
IV. Landasan dan Azas:
a. Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;
b. Berazas kekeluargaan.

45. V. Prinsip:
a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya
jasa usaha masing-masing anggota;
d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
e. kemandirian.
VI. Organ Koperasi (ps. 21 s/d 25):
a. Rapat Anggota;
b. Pengurus;
c. Pengawas.

46. VII. Syarat Pendirian:
Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20
(duapuluh) orang;
Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3
(tiga) Koperasi;
Dibuat dengan akta pendirian yang memuat anggaran
dasar;
Berkedudukan di wilayah Indonesia;

47. VIII. Status Badan Hukum:
Setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah (ps.9).
IX. Keanggotaan (ps.17-19):
Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa
Koperasi;
Anggota Koperasi yi setiap warga negara Indonesia yang mampu
melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi
persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
Koperasi dapat mempunyai anggota luar biasa yang persyaratan,
hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran
Dasar;
Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota;
Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

48. X. Sumber Modal:
(1)Modal sendiri dapat berasal dari:
a. Simpanan pokok;
b. Simpanan wajib;
c. Dana cadangan;
d. Hibah.
(2)Modal pinjaman dapat berasal dari:
a. Anggota (simpan pinjam);
b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya
(simpan pinjam);
c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
e. Sumber lain yang sah;
f. Modal penyertaan (diatur dengan PP);