Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Legalitas perusahaan sangat penting untuk menjalankan bisnis secara sah, (2) Bentuk legalitas meliputi nama perusahaan, merek, SIUP, IUI, dan AMDAL, (3) SIUP adalah izin usaha perdagangan yang diperlukan perusahaan untuk beroperasi secara hukum.

1. II.LEGALISASI
PERUSAHAAN

2. Legalitasmerupakan jati diri yang melegalkan atau
mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh
masyarakat.
faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha
yang dimiliki.
Bentuk-Bentuk Legalitas Perusahaan
beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha:
1. Nama Perusahaan
2. Merek
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. Izin Usaha Industri (IUI)
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
2

3. 1. Nama Perusahaan
Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai
oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya yang
melekat pada bentuk usaha atau perusahaan tersebut,
dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai
perusahaan tertentu, dan dapat membedakan
perusahaan itu dengan perusahaan yang lain.
Nama perusahaan dapat diberikan dengan cara:
a. Berdasarkan nama pribadi pengusaha,
b. Berdasarkan jenis usaha yang dilakukannya,
c. Berdasarkan tujuan didirikannya
3

4. Pengakuan dan Pengesahan nama perusahaan
Ada pengakuan, apabila tidak ada pihak yang menyangkal
atau keberatan dengan adanya pengesahan nama perusahaan
yang bersangkutan.
Ada pengesahan, apabila perusahaan yang dipakai dalam
menjalankan usaha itu dibuat di muka notaris, diumumkan
dalam tambahan berita Negara dan di daftarkan dalam daftar
perusahaan dan tidak ada yang menyangkal atau keberatan
atas pemakaian nama perusahaan tersebut.
Apabila ada yang keberatan atas nama perusahaan, yang
bersangkutan dapat mengajukan secara tertulis kepada
menteri Perindustrian dan perdagangan dengan menyebutkan
alasan - alasannya.
4

5. 2. merek
Merek adalah tanda berupa gambar,
susunan warna, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, atau kombinasi
dari unsur-unsur tersebut yang
memiliki daya pembeda, dan
digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa.
1. Syarat dan Tata Cara Permohonan
Menurut Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2001 Jo
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek danIndikasi Geografis:
a. Permohonan diajukan tertulis dalam
bahasa Indonesia, untuk merek bahasa
asing atau di dalamnya terdapat huruf
selain huruf Latin wajib disertai
terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
b. Permohonan ditandatangani pemohon
atau kuasanya dengan dilampiri bukti
pembayaran biaya.
c. Permohonan untuk dua kelas barang atau
lebih dan / atau jasa dapat diajukan dalam
satu permohonan yang diatur dengan
peraturan pemerintah.
5

6. 2. Pemeriksaan
Pasal 6 UU MEREK
Permohonan harus ditolak jika merek:
1. Terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan :
a. Merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu
untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
b. Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk
barang dan jasa sejenis; dan
c. Indikasi-geografis yang sudah terkenal.
2. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan
nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas
persetujuan tertulis yang berhak.
3. Merupakan tiruan, menyerupai nama atau singkatan nama,
bendera, lambang atau simbol atau emblem/logo negara,
lembaga nasional maupun internasioanal, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
4. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap, atau
stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga
pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak
yang berwenang.
Pasal 5 UU MEREK:
Merek tidak dapat didaftar apabila
merek tersebut Mengandung salah satu unsur:
a. Bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, moralitas agama,
kesusilaan, atau ketertiban umum.
b. Tidak memiliki daya pembeda.
c. Telah menjadi milik umum.
d. Merupakan keterangan atau
berkaitan dengan barang atau jasa
yang dimohonkan pendaftarannya.
6

7. 3. PeNgumuman
Pasal 25 UU MEREK
Pengumumam dilakukan dengan mencantumkan:
a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek dan
kuasanya.
b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek
yang dimohonkan pendaftarannya.
c. Tanggal penerimaan.
d. Nama negara dan tanggal penerimaan
pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal
permohonan diajukan dengan hak prioritas.
e. Contoh merek.
Pasal 24
Setiap pihak dapat mengajukan keberatan
selama jangka waktu tiga bulan terhadap merek
secara tertulis, dengan alasan serta disertai bukti
yang kuat.
7
4. Keberatan dan Sanggahan atas
Pendaftaran Merek

8. 5. Sertifikat Merek
Sertifikat merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang
mengajukan permohonan pendaftaran selambat-lambatnya 30
hari sejak merek didaftar di dalam Daftar Umum Merek (DUM),
sertifikat merek juga memuat jangka waktu berlakunya merek,
menurut ketentuan Pasal 28 adalah 10 tahun.
Sertifikat tersebut memuat:
a. Nama dan alamat lengkap pemilik atau kuasanya merek yang
didaftar;
b. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;
c. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila
permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
d. Etiket merek yang didaftar;
e. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar;
f. Jangka waktu berlakunya merek.
8

9. 6. Pengalihan Atas Merek Terdaftar
Pasal 40
Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena
pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain
yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal 43-48
Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada
pihak lain dengan perjanjian dan wajib dicatatkan ke Dirjen HKI,
di mana pemilik merek masih tetap berhak menggunakannya
dan memberikan lisensi kepada pihak lainnya.
9

10. 1.SURAT ISIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Dasar hukum :
SK MENPERINDAG NO. 1458 / KEP / XII / 84 Tentang SIUP.
SIUP adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk
menjalankan usahanya secara sah. Atau suatu isin tertulis
untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan.
Pasal 3, Tiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagang
an di wajibkan memiliki SIUP.
Pasal 10, tiga bulan setelah menjalankan usaha, perusahaan
yang bersangkutan harus di daftar.
10

11. 1. Tata cara dan Syarat – syarat penerbitan SIUP
Pemilik atau penanggung jawab perusahaan mengisi
Dan Menandatangani surat permohonan isian dengan
Melampirkan dokumen – dokumen al :
a. Copy Akta Pendirian
b. Tanda Pendaftaran di PN/Kementrian Perindag
c. Copy SITU, HO.
d. Copy KTP
e. Photo
f. Copy bukti pembayaran jaminan/administrasi
perusahaan.
11

12. Yang berwenang menerbitkan SIUP
1. Perusahaan Kecil dan Menengah diterbitkan
oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota/Wilayah
atas nama Menperindag.
2. Perusahaan Besar diterbitkan oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Propinsi atas nama Menteri
12

13. 2. Penggolongan SIUP (Surat Izin Usaha Dagang)
1. SIUP Besar dengan nilai diatas Rp.500.000.000;
2. SIUP Menengah dengan nilai sampai dengan
Rp.200.000.000;
3. SIUP Kecil dengan nilai diatas Rp.200.000.000,-
s/d Rp. 500.000.000,-
13

14. “
Yang Wajib Di Daftar:
Semua perusahaan ( Pasal 5 ), kecuali Perjan dan
perusahaan kecil perorangan ( Pasal 6 ).
Tidak didaftar diancam pidana ( tentang kejahatan
maksimal 3 bulan /denda 3 juta rupiah ( pasal 32 ).
Pejabat penyelenggara pendaftaran
1. Pusat oleh Dirjen
2. Propinsi oleh Dinas Kementrianperindag
3. Kabupaten / kota oleh Dinas Kementrianperindag
Hapusnya daftar perusahaan antara lain:
1. Perusahaan menghentikan kegiatan
2. Akta Pendirian Daluarsa (daftar 5 tahun)
3. Dihentikan atas dasar putusan Pengadilan Negeri
14

15. “
SIUP berlaku selama perusahaan
masih menjalankan kegiatan
usaha perdagangan barang/jasa
sejak tanggal dikeluarkan.
15
3. Masa Berlaku SIUP

16. 4. Pembekuan dan Pencabutan SIUP
Pembekuan SIUP alasan – alasan :
1. Tidak ada laporan tentang penghentian kegiatan
kantor cabang usaha.
2. Tidak ada laporan pembukaan kantor cabang, walau bebas
siup tetapi harus di laporkan ke kementrian perindag.
3. Tidak ada laporan data kegiatan usaha (pembukuan).
4. Tidak membayar pajak.
Pencabutan SIUP alasan-alasan :
1. Perusahaan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri
2. Tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan
kegiatan perdagangan (menyalahgunakan siup, misalnya
melanggar larangan dibidang perdagangan tentang
penimbunan barang).
16

17. Perusahaan yang dibebaskan dari
SIUP
1. Perusahaan Cabang / Perwakilan.
2. Perusahaan Pusat yang telah mendapat isin dari
Departemen Tekhnis dan tidak melakukan kegiatan
perdagangan.
3. Perusahaan produksi yang didirikan atas dasar UU
No. 6 / 1968 Tentang PMDN.
4. Perjan, Perum ( UU No 19 tahun 2003 )
5. Perusahaan Kecil perorangan.
a. Bukan Badan Hukum atau Persekutuan
b. Diurus sendiri.
c. Keuntungan untuk keperluan sehari hari.
17

18. THANKS…………..!!!!!!
18