SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
II.LEGALISASI
PERUSAHAAN
Legalitasmerupakan jati diri yang melegalkan atau
mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh
masyarakat.
faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha
yang dimiliki.
Bentuk-Bentuk Legalitas Perusahaan
beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha:
1. Nama Perusahaan
2. Merek
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. Izin Usaha Industri (IUI)
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
2
1. Nama Perusahaan
Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai
oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya yang
melekat pada bentuk usaha atau perusahaan tersebut,
dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai
perusahaan tertentu, dan dapat membedakan
perusahaan itu dengan perusahaan yang lain.
Nama perusahaan dapat diberikan dengan cara:
a. Berdasarkan nama pribadi pengusaha,
b. Berdasarkan jenis usaha yang dilakukannya,
c. Berdasarkan tujuan didirikannya
3
Pengakuan dan Pengesahan nama perusahaan
Ada pengakuan, apabila tidak ada pihak yang menyangkal
atau keberatan dengan adanya pengesahan nama perusahaan
yang bersangkutan.
Ada pengesahan, apabila perusahaan yang dipakai dalam
menjalankan usaha itu dibuat di muka notaris, diumumkan
dalam tambahan berita Negara dan di daftarkan dalam daftar
perusahaan dan tidak ada yang menyangkal atau keberatan
atas pemakaian nama perusahaan tersebut.
Apabila ada yang keberatan atas nama perusahaan, yang
bersangkutan dapat mengajukan secara tertulis kepada
menteri Perindustrian dan perdagangan dengan menyebutkan
alasan - alasannya.
4
2. merek
Merek adalah tanda berupa gambar,
susunan warna, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, atau kombinasi
dari unsur-unsur tersebut yang
memiliki daya pembeda, dan
digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa.
1. Syarat dan Tata Cara Permohonan
Menurut Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2001 Jo
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek danIndikasi Geografis:
a. Permohonan diajukan tertulis dalam
bahasa Indonesia, untuk merek bahasa
asing atau di dalamnya terdapat huruf
selain huruf Latin wajib disertai
terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
b. Permohonan ditandatangani pemohon
atau kuasanya dengan dilampiri bukti
pembayaran biaya.
c. Permohonan untuk dua kelas barang atau
lebih dan / atau jasa dapat diajukan dalam
satu permohonan yang diatur dengan
peraturan pemerintah.
5
2. Pemeriksaan
Pasal 6 UU MEREK
Permohonan harus ditolak jika merek:
1. Terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan :
a. Merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu
untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
b. Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk
barang dan jasa sejenis; dan
c. Indikasi-geografis yang sudah terkenal.
2. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan
nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas
persetujuan tertulis yang berhak.
3. Merupakan tiruan, menyerupai nama atau singkatan nama,
bendera, lambang atau simbol atau emblem/logo negara,
lembaga nasional maupun internasioanal, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
4. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap, atau
stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga
pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak
yang berwenang.
Pasal 5 UU MEREK:
Merek tidak dapat didaftar apabila
merek tersebut Mengandung salah satu unsur:
a. Bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, moralitas agama,
kesusilaan, atau ketertiban umum.
b. Tidak memiliki daya pembeda.
c. Telah menjadi milik umum.
d. Merupakan keterangan atau
berkaitan dengan barang atau jasa
yang dimohonkan pendaftarannya.
6
3. PeNgumuman
Pasal 25 UU MEREK
Pengumumam dilakukan dengan mencantumkan:
a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek dan
kuasanya.
b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek
yang dimohonkan pendaftarannya.
c. Tanggal penerimaan.
d. Nama negara dan tanggal penerimaan
pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal
permohonan diajukan dengan hak prioritas.
e. Contoh merek.
Pasal 24
Setiap pihak dapat mengajukan keberatan
selama jangka waktu tiga bulan terhadap merek
secara tertulis, dengan alasan serta disertai bukti
yang kuat.
7
4. Keberatan dan Sanggahan atas
Pendaftaran Merek
5. Sertifikat Merek
Sertifikat merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang
mengajukan permohonan pendaftaran selambat-lambatnya 30
hari sejak merek didaftar di dalam Daftar Umum Merek (DUM),
sertifikat merek juga memuat jangka waktu berlakunya merek,
menurut ketentuan Pasal 28 adalah 10 tahun.
Sertifikat tersebut memuat:
a. Nama dan alamat lengkap pemilik atau kuasanya merek yang
didaftar;
b. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;
c. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila
permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
d. Etiket merek yang didaftar;
e. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar;
f. Jangka waktu berlakunya merek.
8
6. Pengalihan Atas Merek Terdaftar
Pasal 40
Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena
pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain
yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal 43-48
Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada
pihak lain dengan perjanjian dan wajib dicatatkan ke Dirjen HKI,
di mana pemilik merek masih tetap berhak menggunakannya
dan memberikan lisensi kepada pihak lainnya.
9
1.SURAT ISIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Dasar hukum :
SK MENPERINDAG NO. 1458 / KEP / XII / 84 Tentang SIUP.
SIUP adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk
menjalankan usahanya secara sah. Atau suatu isin tertulis
untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan.
Pasal 3, Tiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagang
an di wajibkan memiliki SIUP.
Pasal 10, tiga bulan setelah menjalankan usaha, perusahaan
yang bersangkutan harus di daftar.
10
1. Tata cara dan Syarat – syarat penerbitan SIUP
Pemilik atau penanggung jawab perusahaan mengisi
Dan Menandatangani surat permohonan isian dengan
Melampirkan dokumen – dokumen al :
a. Copy Akta Pendirian
b. Tanda Pendaftaran di PN/Kementrian Perindag
c. Copy SITU, HO.
d. Copy KTP
e. Photo
f. Copy bukti pembayaran jaminan/administrasi
perusahaan.
11
Yang berwenang menerbitkan SIUP
1. Perusahaan Kecil dan Menengah diterbitkan
oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota/Wilayah
atas nama Menperindag.
2. Perusahaan Besar diterbitkan oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Propinsi atas nama Menteri
12
2. Penggolongan SIUP (Surat Izin Usaha Dagang)
1. SIUP Besar dengan nilai diatas Rp.500.000.000;
2. SIUP Menengah dengan nilai sampai dengan
Rp.200.000.000;
3. SIUP Kecil dengan nilai diatas Rp.200.000.000,-
s/d Rp. 500.000.000,-
13
“
Yang Wajib Di Daftar:
Semua perusahaan ( Pasal 5 ), kecuali Perjan dan
perusahaan kecil perorangan ( Pasal 6 ).
Tidak didaftar diancam pidana ( tentang kejahatan
maksimal 3 bulan /denda 3 juta rupiah ( pasal 32 ).
Pejabat penyelenggara pendaftaran
1. Pusat oleh Dirjen
2. Propinsi oleh Dinas Kementrianperindag
3. Kabupaten / kota oleh Dinas Kementrianperindag
Hapusnya daftar perusahaan antara lain:
1. Perusahaan menghentikan kegiatan
2. Akta Pendirian Daluarsa (daftar 5 tahun)
3. Dihentikan atas dasar putusan Pengadilan Negeri
14
“
SIUP berlaku selama perusahaan
masih menjalankan kegiatan
usaha perdagangan barang/jasa
sejak tanggal dikeluarkan.
15
3. Masa Berlaku SIUP
4. Pembekuan dan Pencabutan SIUP
Pembekuan SIUP alasan – alasan :
1. Tidak ada laporan tentang penghentian kegiatan
kantor cabang usaha.
2. Tidak ada laporan pembukaan kantor cabang, walau bebas
siup tetapi harus di laporkan ke kementrian perindag.
3. Tidak ada laporan data kegiatan usaha (pembukuan).
4. Tidak membayar pajak.
Pencabutan SIUP alasan-alasan :
1. Perusahaan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri
2. Tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan
kegiatan perdagangan (menyalahgunakan siup, misalnya
melanggar larangan dibidang perdagangan tentang
penimbunan barang).
16
Perusahaan yang dibebaskan dari
SIUP
1. Perusahaan Cabang / Perwakilan.
2. Perusahaan Pusat yang telah mendapat isin dari
Departemen Tekhnis dan tidak melakukan kegiatan
perdagangan.
3. Perusahaan produksi yang didirikan atas dasar UU
No. 6 / 1968 Tentang PMDN.
4. Perjan, Perum ( UU No 19 tahun 2003 )
5. Perusahaan Kecil perorangan.
a. Bukan Badan Hukum atau Persekutuan
b. Diurus sendiri.
c. Keuntungan untuk keperluan sehari hari.
17
THANKS…………..!!!!!!
18

More Related Content

What's hot

PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)AmirahPFardhan
 
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama UsahaKarinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama UsahaWordpress Instant
 
Surat pengalaman kerja
Surat pengalaman kerjaSurat pengalaman kerja
Surat pengalaman kerjadesiandriyani5
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Idik Saeful Bahri
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khususNasria Ika
 
Tugas kelompok delik tertentu dlm kuhp
Tugas kelompok delik tertentu dlm kuhpTugas kelompok delik tertentu dlm kuhp
Tugas kelompok delik tertentu dlm kuhpIndah Maulidiyah MSK
 
Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...
Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...
Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...Imam Prastio
 
HAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.ppt
HAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.pptHAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.ppt
HAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.pptJUMADISAFF1
 
Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...
Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...
Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...Imam Prastio
 
01. draf peraturan perusahaan
01. draf peraturan perusahaan01. draf peraturan perusahaan
01. draf peraturan perusahaanlegalakses636
 
Pembagian Harta Pailit
Pembagian Harta Pailit Pembagian Harta Pailit
Pembagian Harta Pailit alsalcunsoed
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiNasria Ika
 
Anggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatasAnggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatasDua Dunia
 
Presentasi Hukum Ketenagakerjaan
Presentasi Hukum KetenagakerjaanPresentasi Hukum Ketenagakerjaan
Presentasi Hukum KetenagakerjaanArif Gunawan
 
draf peraturan perusahaan
draf peraturan perusahaandraf peraturan perusahaan
draf peraturan perusahaanLegal Akses
 

What's hot (20)

MOGOK KERJA
MOGOK KERJAMOGOK KERJA
MOGOK KERJA
 
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
 
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama UsahaKarinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
 
Surat pengalaman kerja
Surat pengalaman kerjaSurat pengalaman kerja
Surat pengalaman kerja
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khusus
 
Tugas kelompok delik tertentu dlm kuhp
Tugas kelompok delik tertentu dlm kuhpTugas kelompok delik tertentu dlm kuhp
Tugas kelompok delik tertentu dlm kuhp
 
Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...
Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...
Pemberitahuan dan Laporan PHK Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial T...
 
HAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.ppt
HAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.pptHAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.ppt
HAK MEREK UU NO. 15 TAHUN 2001.ppt
 
Perjanjian Kerja
Perjanjian KerjaPerjanjian Kerja
Perjanjian Kerja
 
Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...
Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...
Tata Cara Permohonan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan Pendaftaran PKB...
 
14. omnibus law
14. omnibus law14. omnibus law
14. omnibus law
 
01. draf peraturan perusahaan
01. draf peraturan perusahaan01. draf peraturan perusahaan
01. draf peraturan perusahaan
 
Pembagian Harta Pailit
Pembagian Harta Pailit Pembagian Harta Pailit
Pembagian Harta Pailit
 
Powerpoint 5
Powerpoint 5Powerpoint 5
Powerpoint 5
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasi
 
Anggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatasAnggaran dasar perseroan terbatas
Anggaran dasar perseroan terbatas
 
Imgas
ImgasImgas
Imgas
 
Presentasi Hukum Ketenagakerjaan
Presentasi Hukum KetenagakerjaanPresentasi Hukum Ketenagakerjaan
Presentasi Hukum Ketenagakerjaan
 
draf peraturan perusahaan
draf peraturan perusahaandraf peraturan perusahaan
draf peraturan perusahaan
 

Similar to 2. legalisasi perusahaan

Materi legalitas perusahaan
Materi legalitas perusahaanMateri legalitas perusahaan
Materi legalitas perusahaanRosita Dewi
 
Mendirikan perseroan terbatas
Mendirikan perseroan terbatasMendirikan perseroan terbatas
Mendirikan perseroan terbatasDua Dunia
 
Hukum Bisnis || Hak Kekayaan Intelektual
Hukum Bisnis || Hak Kekayaan IntelektualHukum Bisnis || Hak Kekayaan Intelektual
Hukum Bisnis || Hak Kekayaan IntelektualSeptiyana Yana
 
Slide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarmaSlide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarmaIdo Mantan
 
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.pptPresentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.pptEmirPohan2
 
PPT Materi Hukum Bisnis Bab 8.pptx
PPT Materi  Hukum Bisnis Bab 8.pptxPPT Materi  Hukum Bisnis Bab 8.pptx
PPT Materi Hukum Bisnis Bab 8.pptxThoriqPrataman
 
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAANUNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAANIrmaLaurasiregar
 
Wajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaanWajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaanEga Jalaludin
 
240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf
240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf
240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdfmasjiddikunci
 
3. legalisasi perusahaan lanjutan
3. legalisasi perusahaan lanjutan3. legalisasi perusahaan lanjutan
3. legalisasi perusahaan lanjutanGindha Wayka
 
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Indra Abdam Muwakhid
 

Similar to 2. legalisasi perusahaan (20)

Materi legalitas perusahaan
Materi legalitas perusahaanMateri legalitas perusahaan
Materi legalitas perusahaan
 
Hukum merek
Hukum merekHukum merek
Hukum merek
 
Mendirikan perseroan terbatas
Mendirikan perseroan terbatasMendirikan perseroan terbatas
Mendirikan perseroan terbatas
 
Hukum Bisnis || Hak Kekayaan Intelektual
Hukum Bisnis || Hak Kekayaan IntelektualHukum Bisnis || Hak Kekayaan Intelektual
Hukum Bisnis || Hak Kekayaan Intelektual
 
Slide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarmaSlide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarma
Slide mengenai merek universitas dirgantara marsekal suryadarma
 
Uu 15 2001
Uu 15 2001Uu 15 2001
Uu 15 2001
 
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.pptPresentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
 
PPT Materi Hukum Bisnis Bab 8.pptx
PPT Materi  Hukum Bisnis Bab 8.pptxPPT Materi  Hukum Bisnis Bab 8.pptx
PPT Materi Hukum Bisnis Bab 8.pptx
 
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAANUNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
 
Wajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaanWajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaan
 
240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf
240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf
240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf
 
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAANWAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
 
3. legalisasi perusahaan lanjutan
3. legalisasi perusahaan lanjutan3. legalisasi perusahaan lanjutan
3. legalisasi perusahaan lanjutan
 
uas hki.pptx
uas hki.pptxuas hki.pptx
uas hki.pptx
 
LEGAL AUDIT.pptx
LEGAL AUDIT.pptxLEGAL AUDIT.pptx
LEGAL AUDIT.pptx
 
Modul 1 kewirausahaan
Modul 1 kewirausahaanModul 1 kewirausahaan
Modul 1 kewirausahaan
 
Melek Hukum Merk
Melek Hukum MerkMelek Hukum Merk
Melek Hukum Merk
 
Prosedur pendirian pt
Prosedur pendirian ptProsedur pendirian pt
Prosedur pendirian pt
 
M erek pak fat
M erek pak  fatM erek pak  fat
M erek pak fat
 
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
 

2. legalisasi perusahaan

  • 2. Legalitasmerupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Bentuk-Bentuk Legalitas Perusahaan beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha: 1. Nama Perusahaan 2. Merek 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 4. Izin Usaha Industri (IUI) 5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 2
  • 3. 1. Nama Perusahaan Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya yang melekat pada bentuk usaha atau perusahaan tersebut, dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu, dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain. Nama perusahaan dapat diberikan dengan cara: a. Berdasarkan nama pribadi pengusaha, b. Berdasarkan jenis usaha yang dilakukannya, c. Berdasarkan tujuan didirikannya 3
  • 4. Pengakuan dan Pengesahan nama perusahaan Ada pengakuan, apabila tidak ada pihak yang menyangkal atau keberatan dengan adanya pengesahan nama perusahaan yang bersangkutan. Ada pengesahan, apabila perusahaan yang dipakai dalam menjalankan usaha itu dibuat di muka notaris, diumumkan dalam tambahan berita Negara dan di daftarkan dalam daftar perusahaan dan tidak ada yang menyangkal atau keberatan atas pemakaian nama perusahaan tersebut. Apabila ada yang keberatan atas nama perusahaan, yang bersangkutan dapat mengajukan secara tertulis kepada menteri Perindustrian dan perdagangan dengan menyebutkan alasan - alasannya. 4
  • 5. 2. merek Merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf- huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 1. Syarat dan Tata Cara Permohonan Menurut Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2001 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek danIndikasi Geografis: a. Permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia, untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. b. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. c. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan / atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. 5
  • 6. 2. Pemeriksaan Pasal 6 UU MEREK Permohonan harus ditolak jika merek: 1. Terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan : a. Merek orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; b. Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis; dan c. Indikasi-geografis yang sudah terkenal. 2. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis yang berhak. 3. Merupakan tiruan, menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem/logo negara, lembaga nasional maupun internasioanal, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 4. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap, atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Pasal 5 UU MEREK: Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut Mengandung salah satu unsur: a. Bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. b. Tidak memiliki daya pembeda. c. Telah menjadi milik umum. d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. 6
  • 7. 3. PeNgumuman Pasal 25 UU MEREK Pengumumam dilakukan dengan mencantumkan: a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek dan kuasanya. b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya. c. Tanggal penerimaan. d. Nama negara dan tanggal penerimaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. e. Contoh merek. Pasal 24 Setiap pihak dapat mengajukan keberatan selama jangka waktu tiga bulan terhadap merek secara tertulis, dengan alasan serta disertai bukti yang kuat. 7 4. Keberatan dan Sanggahan atas Pendaftaran Merek
  • 8. 5. Sertifikat Merek Sertifikat merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran selambat-lambatnya 30 hari sejak merek didaftar di dalam Daftar Umum Merek (DUM), sertifikat merek juga memuat jangka waktu berlakunya merek, menurut ketentuan Pasal 28 adalah 10 tahun. Sertifikat tersebut memuat: a. Nama dan alamat lengkap pemilik atau kuasanya merek yang didaftar; b. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan; c. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; d. Etiket merek yang didaftar; e. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar; f. Jangka waktu berlakunya merek. 8
  • 9. 6. Pengalihan Atas Merek Terdaftar Pasal 40 Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 43-48 Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian dan wajib dicatatkan ke Dirjen HKI, di mana pemilik merek masih tetap berhak menggunakannya dan memberikan lisensi kepada pihak lainnya. 9
  • 10. 1.SURAT ISIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Dasar hukum : SK MENPERINDAG NO. 1458 / KEP / XII / 84 Tentang SIUP. SIUP adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya secara sah. Atau suatu isin tertulis untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. Pasal 3, Tiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagang an di wajibkan memiliki SIUP. Pasal 10, tiga bulan setelah menjalankan usaha, perusahaan yang bersangkutan harus di daftar. 10
  • 11. 1. Tata cara dan Syarat – syarat penerbitan SIUP Pemilik atau penanggung jawab perusahaan mengisi Dan Menandatangani surat permohonan isian dengan Melampirkan dokumen – dokumen al : a. Copy Akta Pendirian b. Tanda Pendaftaran di PN/Kementrian Perindag c. Copy SITU, HO. d. Copy KTP e. Photo f. Copy bukti pembayaran jaminan/administrasi perusahaan. 11
  • 12. Yang berwenang menerbitkan SIUP 1. Perusahaan Kecil dan Menengah diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota/Wilayah atas nama Menperindag. 2. Perusahaan Besar diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi atas nama Menteri 12
  • 13. 2. Penggolongan SIUP (Surat Izin Usaha Dagang) 1. SIUP Besar dengan nilai diatas Rp.500.000.000; 2. SIUP Menengah dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000; 3. SIUP Kecil dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- 13
  • 14. “ Yang Wajib Di Daftar: Semua perusahaan ( Pasal 5 ), kecuali Perjan dan perusahaan kecil perorangan ( Pasal 6 ). Tidak didaftar diancam pidana ( tentang kejahatan maksimal 3 bulan /denda 3 juta rupiah ( pasal 32 ). Pejabat penyelenggara pendaftaran 1. Pusat oleh Dirjen 2. Propinsi oleh Dinas Kementrianperindag 3. Kabupaten / kota oleh Dinas Kementrianperindag Hapusnya daftar perusahaan antara lain: 1. Perusahaan menghentikan kegiatan 2. Akta Pendirian Daluarsa (daftar 5 tahun) 3. Dihentikan atas dasar putusan Pengadilan Negeri 14
  • 15. “ SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan barang/jasa sejak tanggal dikeluarkan. 15 3. Masa Berlaku SIUP
  • 16. 4. Pembekuan dan Pencabutan SIUP Pembekuan SIUP alasan – alasan : 1. Tidak ada laporan tentang penghentian kegiatan kantor cabang usaha. 2. Tidak ada laporan pembukaan kantor cabang, walau bebas siup tetapi harus di laporkan ke kementrian perindag. 3. Tidak ada laporan data kegiatan usaha (pembukuan). 4. Tidak membayar pajak. Pencabutan SIUP alasan-alasan : 1. Perusahaan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri 2. Tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan (menyalahgunakan siup, misalnya melanggar larangan dibidang perdagangan tentang penimbunan barang). 16
  • 17. Perusahaan yang dibebaskan dari SIUP 1. Perusahaan Cabang / Perwakilan. 2. Perusahaan Pusat yang telah mendapat isin dari Departemen Tekhnis dan tidak melakukan kegiatan perdagangan. 3. Perusahaan produksi yang didirikan atas dasar UU No. 6 / 1968 Tentang PMDN. 4. Perjan, Perum ( UU No 19 tahun 2003 ) 5. Perusahaan Kecil perorangan. a. Bukan Badan Hukum atau Persekutuan b. Diurus sendiri. c. Keuntungan untuk keperluan sehari hari. 17