Ini merupakan salah satu tugas saya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana merupakan tugas untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia

1. Nama : Muhammad Raihan Imamnawi
NPM : 1406569384
Kelas : Hukum dan Administrasi Negara (B)
KEPUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN CONTOHNYA
Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya disebut KTUN, menurut
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya
disebut UU PTUN, Pasal 1 yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau
pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan. Tata usaha negara sendiri berarti
administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
baik di pusat maupun daerah. Apabila ada sengketa mengenai hal ini maka akan diadili melalui
pengadilan tata usaha negara.
Selanjutnya, dalam Pasal 2 disebutkan hal-hal yang bukan merupakan KTUN adalah:
1. Perbuatan Hukum Perdata; 2. Pengaturan yang bersifat umum; 3. KTUN yang masih
memerlukan pesetujuan; 4. KTUN yang dikeluarkan bersifat hukum pidana; 5. KTUN yang
berasal dari hasil pemeriksaan badan peradilan; 6. KTUN angkatan bersenjata; 7. Keputusan
panitia pemilihan pusat atau daerah. Tidak mengeluarkan keputusan seperti yang tertera dalam
Pasal 3 merupakan KTUN juga. Hal ini dapat dianggap menolak mengeluarkan keputusan
apabila lewat jangka waktu atau jika tidak ada jangkanya, maka ditetapkan jangka waktu yaitu
lewat dari empat bulan.
Syarat-syarat KTUN berdasar UU KTUN tersebut antara lain:
1. Penetapan Tertulis: suatu syarat tertulis dari penetapan sehingga dapat sebagai
suatu pembuktian apabila ada sengketa.
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat PTUN
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara: dapat menimbulkan hak dan/atau
kewajiban bagi orang lain
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Bersifat:

2. a. Konkret: Berwujud bukan abstrak
b. Individual: bukan untuk umum, harus disebutkan siapa subjek
hukumnya
c. Final: definitif dan menimbulkan akibat hukum
6. Menimbulkan akibat hukum: mendapatkan hak dan/atau kewajiban bagi subjek
keputusan.
Selanjutnya menurut Buku P. De Haan cs, “Bestuursrecht in de sociale rechtsstat”,
yang dikutip dalam materi kuliah, KTUN atau beschikkingdikelompokkan menjadi:
1. Perorangan: ditujukan untuk orang pribadi
2. Kebendaan: ditujukan dengan objek suatu benda yang dapat dialihkan ke
orang lain
3. Deklaratif: untuk menunjukan bukti sesuatu yang sudah berhubungan
dengan hukum
4. Konstitutif: berbeda dengan deklaratif, konstitutif ialah bukti mutlak untuk
terjadinya hubungan hukum
5. Terikat: ditujukan kepada subyek yang memenuhi suatu ketentuan tertentu
6. Bebas: kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan interpretasi atau lazim
disebut diskresi
7. Yang menguntungkan: apabila terjadi gugatan, gugatan muncul dari pihak
II
8. Yang memberi beban: apabila terjadi gugatan, gugatan berasal dari pihak II
9. Kilat: berlaku sementara (temporary)
10. Langgeng: dapat berlaku selamanya (bukan sementara)
Sesuai dengan pengelompokan tersebut berikut adalah lima buah contoh yaitu:
1. Sertifikat Hak Milik merupakan contoh dari KTUN Deklaratif karena
menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria terdapat hak milik sebagai bagian dari hak atas tanah pada Pasal
16. Diatur juga dalam Pasal 20 sampai Pasal 27 mengenai penjelasan lebih
lanjut tentang ini. Terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah yang menurut Pasal 32, sertifikat hak atas tanah
merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang

3. data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur
dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kesimpulannya sertifikat hak milik
merupakan KTUN karena memenuhi syarat-syarat sebagai KTUN dan dapat
masuk kedalam jenis deklaratif karena sebagai alat bukti yang bukan mutlak
dan sudah ada hubungan hukum sebelumnya.
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan merupakan salah satu contoh KTUN
Kebendaan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalulintas dan Angkutan Jalan Pasal 64 dan Pasal 65, kendaraan bermotor wajib
memiliki registrasi yang dibuat oleh Polri dimana salah satu bentuk registrasi
tersebut adalah Surat Tanda Nomot Kendaraan Bermotor (STNK). STNK ini
wajib ada dan terdaftar untuk setiap kendaraan bermotor dengan masa berlaku
lima tahun dan dapat diperpanjang. Kesimpulannya STNK merupakan KTUN
karena memenuhi syarat-syarat KTUN dan termasuk dalam jenis kebendaan
karena KTUN dikenakan atas objek hukumnya
3. Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu contoh KTUN Terikat.
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Pasal 77 dijelaskan bahwa SIM harus sesuai dengan kendaraan
yang dikendarai dengan penggolongan tertera dalam Pasal 80. Kemudian dalam
Pasal 81 dijelaskan mengenai minimal umur untuk mendapatkan SIM sesuai
golongannya dan harus memiliki SIM lain untuk mendapatkan SIM baru
(contoh harus memiliki SIM A selama 12 bulan untuk mendapatkan SIM B I).
SIM diterbitkan oleh Polri setelah seseorang lulus dan berkualifikasi.
Kesimpulannya SIM merupakan KTUN karena memenuhi syarat-syarat KTUN
dan masuk kedalam jenis terikat karena Polri hanya bisa mengeluarkan SIM
untuk seseorang yang berkualifikasi dan sama/melebihi batas umur minimal
sesuai golongan SIM yang diajukan.
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu contoh KTUN Kilat.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Pasal 8, setiap bangunan harus memiliki persyaratan administratif yang salah
satunya adalah IMB yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pasal 40 juga

4. mewajibkan pemilik untuk memiliki IMB. Peraturan mengatur masa berlaku
IMB hingga bangunan berdiri yang selanjutnya pemilik wajib membuat Izin
Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan.
Kesimpulannya IMB merupakan KTUN dan jenisnya Kilat karena memebuhi
syarat-syarat KTUN dan bersifat sementara sampai bangunan siap digunakan
pengguna/pemilik.
5. Surat Tagihan Pajak merupakan salah satu contoh KTUN yang memberi
beban. Surat Tagihan Pajak ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 14 dimana surat
ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan
ditujukan kepada wajib pajak yang dikenai sanksi berupa denda atau bunga.
Surat ini mempunyai kekuatan hukum sama dengan surat ketetapan pajak.
Kesimpulannya Surat Tagihan Pajak merupakan KTUN dan masuk kedalam
KTUN yang memberi beban karena Surat Tagihan Pajak memenuhi syarat-
syarat KTUN dan menghasilkan kewajiban membayar untuk seseorang/badan
yang ditujukan surat tersebut.

5. Daftar Pustaka
Materi Kuliah Kelas Hukum dan Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Negara, FISIP,
Universitas Indonesia: Depok pada tanggal 29 September 2016
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
__________. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.
__________. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
__________. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
__________. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan
__________. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Sumber Contoh
Contoh 1:
http://i1160.photobucket.com/albums/q493/Alfalast/ContohSHM_0003kecil0375.j
pg
Contoh 2: Dokumen Pribadi
Contoh 3: Dokumen Pribadi
Contoh 4:
http://s1160.photobucket.com/user/Alfalast/media/KondisiJalanPerkebunan2.jpg.ht
ml
Contoh 5: https://3.bp.blogspot.com/-
soIfFmJjDKU/Vs8ijqAaXzI/AAAAAAAAY24/bEYdgpE1_3A/s640/Bayar%2BS
TP%2Bpake%2BSSP%2B1_248.jpg

6. Lampiran Contoh
1

7. 2.
3.

8. 4.

9. 5.