1. Dokumen tersebut membahas tentang badan usaha berbadan hukum khususnya perseroan terbatas (PT). PT diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal terbagi dalam saham. 2. Dibahas pula unsur-unsur pendirian PT, ciri dan sifat PT, serta pengaturan mengenai pembubaran, penambahan modal, dan perlindungan

1. BADAN USAHA BERBADAN HUKUM

2. PT adalah Badan Hukum (Recht Person)
Badan Hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban
yang tidak berjiwa dapat melakukan tindakan sebagai
pembawa hak manusia, misalnya :
1. Dapat melakukan persetujuan-persetujuan tertentu,
2. Memiliki harta kekayaan yang sama sekali terpisah dari
kekayaan anggotanya.

3. Yang membedakan badan hukum
sebagai subjek hukum dengan manusia
pribadi sebagai subjek hukum adalah :
1. Badan hukum tidak dapat berkembang biak,
manusia pribadi dapat.
2. Badan hukum tidak dapat dikenakan sanksi huku
man berupa kurungan (melainkan denda),
sedangkan manusia pribadi dapat.
Ada dua macam Badan hukum antara lain:
1. Badan hukum Publik : Negara, Propinsi, Kabupaten
yang dibentuk atas dasar Undang-undang.
2. Badan hukum Privat : PT, Yayasan, Koperasi
yang dibentuk atas dasar Akta Notaris.

4. PERSEROAN TERBATAS
Diatur di dalam UU No 40 Tahun 2007
Pasal 1
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham -
saham dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh
undang-undang.

5. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas
1
Badan Hukum
- Memiliki harta kekayaan sendiri
- Keharusan pengesahan AP oleh
menteri Hukum dan HAM.
2
Didirikan berdasarkan perjanjian
(min 2 orang). Kecuali BUMN,
PT. Pengelola Bursa Efek,
Lembaga kliring.
3
Melakukan kegiatan usaha yaitu
dalam bidang ekonomi.
4Modal dasar yang terbagi atas
saham, terpisah dari harta keka-
yaan pribadi pemegang saham.
5Memenuhi syarat UU (pendirian,
operasional, berakhirnya).

6. 1. Organisasi teratur
2. Memiliki harta kekayaaan sendiri.
3. Melakukan hubungan sendiri
dengan pihak ketiga.
4. Mempunyai tujuan (yaitu mencari
keuntungan).
5. Adanya keharusan pengesahan
Akta Pendirian.
Unsur – Unsur PT sebagai
Badan Hukum
1. Perseroan menunjuk
pada modal persekutuan
yang terbagi atas saham.
2.Terbatas menunjuk pada
tanggung jawab sekutu
terbatas pada saham yang
dimiliki.
ARTI PERSEROAN TERBATAS

7. 1. PT sebagai asosiasi modal.
2. Kekayaan dan utang PT adalah
terpisah dari kekayaan dan
utang pemegang saham.
3. Pemegang saham bertanggung
jawab secara terbatas dalam PT.
4. Adanya pemisahan fungsi antara
Pemegang Saham dan Direksi.
5. Memiliki Komisaris yang
berfungsi sebagai pengawas.
6. Kekuasaan tertinggi berada
pada RUPS.
Ciri dan Sifat PT

8. 1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
4. Besarnya jumlah MD, MT dan MS;
5. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham,
hak-hak yang melekat pada setiap
saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. Susunan, jumlah, dan nama anggota
direksi dan komisaris;
Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas
7. Penetapan tempat dan tata cara penye-
lenggaraan RUPS;
8. Tata cara pemilihan, pengangkatan,
penggantian, dan pemberhentian
anggota direksi dan komisaris;
9. Tata cara penggunaan laba dan pemba-
gian deviden.

9. 1. Syarat Materiel
a. Perjanjian yang dituangkan dalam
anggaran dasar.
b. Modal dasar minimal 50 juta.
c. Modal ditempatkan 25 % dari modal
dasar
d. Modal disetor 25 % dari modal
ditempatkan.
Syarat Pendirian Perseroan Terbatas
2. Syarat Formil
a. Pembuatan AP oleh notaries.
b. Pengesahan AP oleh menteri Hukum
dan HAM.
Dengan pengesahan AP oleh menteri
maka status badan hukum PT
diperoleh (Pasal 7 ayat 4).
c. Pendaftaran AP dan SK pengesahan
oleh menteri ke PN
setempat.
d. Pengumuman AP, SK Pengesahan
oleh menteri dan
Tanda pendaftaran dari pengadilan
di kantor TBN

10. Alasan – Alasan Pendirian PT
1. Adanya pertanggungjawaban yang
terbatas.
2. Alasan Fiscal
Yaitu suatu alasan untuk menghindari
pembayaran pajak yang tinggi
kepada pemerintah. Karena berdasar
kan ketentuan tarif pajak semakin
tinggi keuntungan suatu perusahaan
maka semakin besar pajak yang
harus dibayar.
Misalnya : 0 - 50 Juta 5 %
100 - 250 Juta 10 %
250 - 500 Juta 15 %
Diatas 500 Juta 25 %
Karakteris BH PT:
1. Subyek hukum mandiri,
2. Tanggung jawab pemegang saham
atas kerugian perseroan sebatas nilai
saham yang telah diambil,
3. Pengurusan dilakukan oleh suatu
organ tersendiri terpisah dari kedudu
kannya dari pemegang saham.

11. Pembubaran PT
1. KEPUTUSAN RUPS
Harus dengan minimal ¾ bagi
an dari jumlah saham dengan
hak suara yang sah.
Dari jumlah tersebut harus
dengan ¾ bagian dari suara
tersebut.
Usul pembubaran oleh pemeg
ang saham dengan alasan :
- Terjadi PT kosong
- Perseroan menderita
kerugian (> 50 % / 75 % ).
- Perseroan melakukan
perbuatan yg merugikan
para pemegang saham.
- Perseroan melakukan
tindakan yg bertentangan
dengan UU, Kesusilaan
dan Ketertiban Umum.
3. Penetapan pengadilan
Pengadilan dapat membubarkan
perseroan dengan alasan :
a. Permohonan dari kejaksaan kare
na PT melanggar Ketertiban
Umum.
b. Permohonan seorang pemegang
saham/lebih yang mewakili
minimal 1/10 jumlah saham.
c. Permohonan Kreditur atas dasar:
- PT tidak mampu membayar
hutang setelah dinyatakan pailit
- Kekayaan PT tidak cukup untuk
melunasi hutang setelah pernya
taan pailit di cabut.
d. Permohonan pihak lain atas
dasar cacat hukum pada AD / AP.
01
02
Jangka waktu yang
ditentukan dalam
anggaran dasar berakhir.
Hal ini dapat di perpanjang
dengan cara mengaju kan permo
honan yang dilakukan oleh
Direksi atas persetujuan RUPS
(3/4 jumlah saham dan ¾ dari
suara ) yang ditujukan kepada
Menteri Hukum dan HAM
maksimal 90 hari sebelum jangka
waktu berakhir.
03
Pembubaran PT diatur dalam Pasal 114 UU No. 1/1995
jo uu No 40/2007

12. Penambahan dan
Pengurangan Modal PT
PENAMBAHAN MODAL
1. Harus dilakukan dengan
keputusan RUPS.
2. Penambahan modal harus
terlebih dahulu ditawarkan
kepada setiap pemegang
saham seimbang dengan
kepemilikan saham untuk
klasifikasi saham yang
sama (Klausula Blokering).
3. Persetujuan Menteri Hukum
Dan HAM ( karena terjadi
perubahan anggaran dasar).
PENGURANGAN MODAL
1. Harus dilakukan dengan keputusan RUPS.
2. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM (karena
terjadi perubahan anggaran dasar).
Persetujuan diberikan bila :
a. Tidak terdapat keberatan dari kreditur dalam
jangka waktu 60 hari sejak pengumuman.
b. Telah tercapai kesepakatan yang diajukan
oleh kreditur.
c. Gugatan kreditur atas keberatan telah
mendapat keputusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.
01
02

13. Perlindungan modal dan kekayaan perusahaan
Hal ini dapat berupa ketentuan antara lain:
1. Larangan bagi perseroan mengeluarkan saham untuk
dimiliki sendiri atau dimiliki oleh anak perusahaannya.
2. Pembatasan tertentu bagi perseroan membeli sahamnya
kembali.
Note : pembelian kembali saham boleh dilakukan tetapi
harus dibayar dari laba bersih dengan pembatasan
tidak mengurangi kekayaan bersih perseroan.
3. Pembatasan penggunaan hak suara dalam RUPS.
Pasal 33 ” saham yang dibeli kembali oleh perseroan
tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam
RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan
jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan
undang – undang PT atau AD.

14. Istilah terhadap Nama Perseroan
?
Yaitu PT yang didirikan
dengan tiada maksud untuk
Menjual sahamnya kepada
masyarakat.
1. PT Tertutup
Yaitu PT yang sahamnya dijual
kemasyarakat luas melalui bursa
dalam rangka memupuk modal untuk
investasi usaha.
Arti pentingnya PT Terbuka
(Go Publik ):
a. Memungkinkan pengerahan dana
masyarakat.
b. Memberi kesempatan kepada
masyarakat untuk ikut serta
dalam mencari keuntungan.
c. Sebagai control dari masyarakat
melalui pemegang saham.
2. PT Terbuka (Go Publik)

15. 3. PT Perseorangan
1. PT yang keseluruhan sahamnya berada di satu
tangan. (Psl 7 (5) UU No.40 th2007).
Dalam hal setelah disahkan pemegang saham kurang
dari dua orang, maka dalam waktu paling lama 6 bulan
sejak keadaan tersebut pemegang saham wajib menga-
lih kan sahamnya kepada orang lain. (ini tidak berlaku
bagi BUMN).
2. Klausula Blokering/Hak tolak pertama (Pasal 50-51)
Dalam hal seorang pemegang saham berkehendak
memindahkan sahamnya kepada orang lain terlebih
dahulu harus menawarkan kepada pemegang saham
lainnya yang ada.

16. 1
2
Alasan Fiscal
Yaitu suatu alasan untuk menghindari
pembayaran pajak bagi pemerintah.
Kemungkinan masih ada pihak
yang ingin mengambil alih /
membeli saham PT.
4. PT Kosong
PT yang sudah tidak melaksanakan kegiatan
usaha lagi, dimana pasiva dan aktivanya dalam
keadaan nihil.
PT kosong biasanya diikuti dengan tindakan liku
idasi (pembubaran), namun dalam kenyataannya
PT dibiarkan dalam keadaan kosong, hal ini dida
sarkan pada beberapa alasan antara lain :
Misalnya dilakukan tindakan :
- Akuisisi ---------- A + B --------- A, B
- Konsolidasi ------A + B --------- C
- Merger ------------A + B --------- A / B

17. Thank you