1. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS PENDIRIAN KORPORASI
TERHADAP PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER) DARI
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
NAMA MAHASISWA
NIM
FAKULTAS HUKUM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
JAKARTA
JULI - 2022
2. Page 2
BAB I - Pendahuluan
Negara Indonesia adalah
negara hukum
(Psl 1 ayat (3) )
Dalam Pembukaan UUD
1945 dinyatakan bahwa
Indonesia adalah negara
yang berkedaulatan
rakyat didasarkan kepada
suatu Undang-Undang
Dasar.
UUD 1945
pejabat umum yang
berwenang untuk
membuat akta autentik
dan memiliki kewenangan
lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-
Undang ini atau
berdasarkan undang-
undang lainnya
UU No. 2 th 2014 , UU No.
30 Tahun 2004
JABATAN NOTARIS
Dokumen resmi yang
dibuat oleh seorang
notaris dan merujuk pada
KUH-Perdata Pasal 1870
dan HIR Pasal 165.
Akta tersebut bersifat
mutlak dan mengikat.
Akta Notaris merupakan
bukti yang sempurna
sehingga tidak perlu lagi
dibuktikan dengan
pembuktian lain selama
ketidakbenarannya tidak
dapat dibuktikan
Akta Notaris
3. Pemilik manfaat (beneficial owner).
- Orang perseorangan
yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris,
pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi
memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau
menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung,
Page 3
Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam
Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
disimpulkan bahwa BO adalah pihak yang memiliki hak untuk
menikmati suatu kekayaan dan hasil yang timbul dari kekayaan itu,
dapat dengan dengan bebas menggunakan kekayaan yang
dikuasainya, memiliki kontrol, dan menanggung resiko atas kekayaan
yang dikuasainya tanpa perlu adanya pengakuan secara legal.
4. Page 4
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 9 Thn 2017
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
Pasal 1 angka 9
Merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan
Transaksi Pengguna Jasa;
Mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;
Memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
Mengendalikan Korporasi; dan/atau
2
3
4
5
Merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui badan
hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
6
Memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan
Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
1
Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner adalah setiap orang yang:
Perlindungan hukum bagi NOTARIS PENDIRI KORPORASI terhadap manfaat
(Beneficial Owner) dari tindak pidana perpajakan
5. Page 5
RUMUSAN MASALAH
1
Bagaimana pengaturan
mengenai perlindungan
hukum bagi notaris yang
membuat akta notaris
pendirian korporasi dengan
tidak menyatakan
mengenai pemilik manfaat?
2
Bagaimana pelaksanaan
perlindungan hukum
terhadap notaris terkait
dengan tindak pidana
perpajakan?
6. Page 6
BAB II – TINJAUAN PUSTAKA
Negara yg berdiri di atas
hukum yg menjamin
keadilan kepada WN nya.
Keadilan , syarat bagi
tercapainya kebahagiaan
hidup untuk warga
negaranya, & sebagai
dasar keadilan itu perlu
diajarkan rasa susila kpd
setiap manusia agar ia
menjadi wn yang baik.
Demikian pula peraturan
hukum yg sebenarnya
hanya ada jika peraturan
hukum itu mencerminkan
keadilan bagi pergaulan
hidup antar WN nya.
TEORI NEGARA HUKUM
(Aristoteles)
1. Teori Retribusi
2. Teori
absolut/retribusi/pembal
asan (lex talionis),
3. Teori relatif/tujuan
(utilitarianisme)
4. Teori Kombinasi
TEORI PEMIDANAAN
Menurut Satijipto Raharjo,
Perlindungan hukum
adalah memberikan
pengayoman terhadap
hak asasi manusia (HAM)
yang dirugikan orang lain
dan perlindungan itu
diberikan kepada
masyarakat agar dapat
menikmati semuahak-hak
yang diberikan oleh
hukum.
Teori
Perlindungan Hukum
7. Penulis menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif (meneliti hukum
dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum),
khususnya pendekatan yuridis normatif
Page 7
Pendekatan yuridis
Pendekatan yang mengacu pada
hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,
BAB III – METODE PENELITIAN
Pendekatan normatif
adalah pendekatan yang
dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data
sekunder terhadap asas-asas
hukum serta studi kasus yang
dengan kata lain sering disebut
sebagai penelitian hukum
kepustakaan.
8. Tujuan pengungkapan Pemilik Manfaat adalah memberikan
transparansi data pemilik manfaat dari korporasi agar dapat diperoleh
data yang lengkap dan akurat,
Tercapainya standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam
memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan mendorong
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan
pendanaan terorisme, mendukung kemudahan berinvestasi serta
menumbuhkan kepercayaan bagi investor.
Page 8
BAB IV – ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Hal tersebut merupakan kewenangan tambahan bagi
seorang notaris. Kewenangan tersebut berupa proses
mendapatkan informasi yang lebih akurat terhadap data-
data pengguna Jasa notaris.
9. Page 9
Rentan dimanfaatkan oleh pelaku usaha
dalam hal untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan
baik sebelum mendirikan Perseroan
maupun setelah menjalankan Perseroan.
Pengguna jasa dapat diartikan sebagai
orang perseorangan yang menggunakan
jasa notaris.
Notaris adalah salah satu Pihak Pelapor
yang wajib melaporkan Transaksi
Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2015 tentang Pihak Pelapor Dalam
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang.
JABATAN NOTARIS
1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; dan
4. Perberhentian tidak hormat
Kementerian Hukum dan HAM RI akan
mengeluarkan peraturan terkait sanksi
bagi mereka yang tidak jujur ketika
mengisi formulir pendaftaran
perusahaan.
Salah satu yang terancam terkena
sanksi di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM adalah notaris
Adapun jenis sanksi-sanksi
administratif yang dapat diberikan
kepada notaris yang melanggar
meliputi:
Kewenangan tambahan bagi seorang notaris berupa proses
mendapatkan informasi yang lebih akurat terhadap data-data
pengguna Jasa notaris.
10. Peran Notaris dalam pemungutan pajak wajib memberikan
penyuluhan hukum sehingga kliennya tersebut benar-benar
mengerti dan sadar terhadap kewajibannya tersebut.
Meskipun, pada dasarnya tanggung jawab Notaris adalah membuat akta
autentik sebagaimana undang-undang jabatan notaris (UUJN),
dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa seorang notaris merupakan
pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta
autentik dan mempunyai kewenangan yang lainnya sebagaimana
dimaksud atau diamanatkan dalam UUJN atau berdasarkan undang-
undang lainnya yang berkaitan dengan jabatannya
Page 10
11. Page 11
BAB V - Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
1. Membuat akta notaris pendirian korporasi dengan tidak menyatakan mengenai
pemilik manfaat telah diatur dalam Psl 30 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, dengan tetap dikembalikan pada
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan
bersinggungan dengan permasalahan hukum.
Untuk itu diperlukan adanya pengaturan sebagai bentuk perlindungan bagi
Notaris apabila suatu waktu terlibat dalam kasus hukum. Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
12. Page 12
Saran
1
Merevisi serta menyempurnakan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017
tentang Penerapan Prinsip
Mengenali Pengguna Jasa Bagi
Notaris dan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
agar dapat lebih memberikan
perlindungan hukum bagi notaris
yang membuat akta notaris pendirian
korporasi dengan tidak menyatakan
mengenai pemilik manfaat karena
tanggungjawab Notaris hanya
sebatas tanggungjawab administrasi
sebagai Pihak Pelapor.
2
Pemerintah agar segera
mengeluarkan Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014. Hal ini
dimaksudkan supaya produk
undang-undang yang dihasilkan
dapat memberikan rasa kepastian
hukum, keadilan, dan perlindungan.
Selain itu, pemerintah juga harus
segera menerbitkan Peraturan
Menteri sebagai landasan hukum
pembentukan Majelis Kehormatan
Notaris sebagaimana yang
diamanatkan dalam undang-undang
supaya ada kepastian hukum bagi
perlindungan hukum bagi Notaris.
