Badan Hukum, Perseroan Terbatas

1. MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
KONSEP DASAR HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Ruangan Disusun Oleh
Ekonomi &
Bisnis
Akuntasi S1 03 B 204 FARIZ SATIANO
(43216010094)
Abstract
Sesi 3 ini akan membahas
1. Definisi dan bentuk Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Kode
Komersial Indonesia baik Entitas Perorangan maupun Sekutu
2. Definisi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang—Undang
(Tahun 2007)
3. Tanggung jawab hukum kepada Perseroan Terbatas

2. 2 Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA FARIZ SATIANO (43216010093)
https://www.slideshare.net/farizsatiano32
KATA PENGANTAR
Pertama-tama penulis panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
berkat Rahmat-Nyalah makalah ini dapat terselesaikan. Tujuan penulisan makalah ini adalah
untuk menyelesaikan tugasHukum Bisnis dan Lingkungan ,Selain itu juga untuk
meningkatkan pemahaman saya mengenai materi .
Dengan membaca makalah ini penulis berharap dapat membantu teman-teman serta pembaca
dapat memahami materi ini dan dapat memperkaya wawasan pembaca. Walaupun penulis
telah berusaha sesuai kemampuan penulis, namun penulis yakin bahwa manusia itu tak ada
yang sempurna. Seandainya dalam penulisan makalah ini ada yang kurang, maka itulah
bagian dari kelemahan penulis.Mudah-mudahan melalui kelemahan itulah yang akan
membawa kesadaran kita akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.
Pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan makalah ini dan kepada pembaca yang telah meluangkan
waktunya untuk membaca makalah ini.Untuk itu saya selalu menantikan kritik dan saran
yang membangun dari pembaca demi perbaikan penyusunan makalah ini.
Jakarta, 9 Juli 2018
Fariz Satiano

3. 3 Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA FARIZ SATIANO (43216010093)
https://www.slideshare.net/farizsatiano32
MODUL 3
Pengertian Badan Usaha
Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang menggunakan
modal dan tenaga kerja dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Disebut
yuridis karena badan usaha pada umumnya sudah berbadan hukum.
Penjelasan lainnya tentang arti badan usaha, mengutip dari berbagai pendapat di
forum perkumpulan pebisnis di Kaskus, secara harafiah pengertian badan usaha adalah wadah
atau entitas yang digunakan untuk melakukan usaha secara komersil dengan tujuan menarik
keuntungan.
Pengertian Badan Usaha Menurut Para Ahli
1. Dominick Salvatore
Menurut Dominick Salvatore pengertian badan usaha adalah suatu organisasi yang
mengombinasikan dan mengordinasikan berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi
atau menghasilkan barang barang atau jasa untuk dijual.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Menurut KBBI pengertian badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang
mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha / perusahaan.
3. Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia
Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, pengertian badan usaha
adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah, firma, kongsi,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.

4. 4 Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA FARIZ SATIANO (43216010093)
https://www.slideshare.net/farizsatiano32
Bentuk dan Jenis-Jenis Badan Usaha di Indonesia
Setelah mengetahui pengertian badan usaha, selanjutnya kita juga harus tahu apa saja
bentuk dan jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Ada beberapa bentuk badan usaha di
Indonesia, diantaranya adalah:
I. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha dimana modalnya dimiliki oleh pemerintah
yang berasal dari kekayaan negara.
1. Perjan
Perjan adalah bentuk BUMN dimana seluruh modalnya berasal dan dikuasai oleh pemerintah.
Badan Usaha Milik Negara ini biasanya beroperasi pada unit pelayanan masyarakat, misalnya
PT. Kereta Api Indonesia.
Saat ini BUMN dalam bentuk Perjan sudah ditiadakan karena mengalami kerugian terus-
menerus.
2. Perum
Ini adalah bentuk BUMN yang diubah dari Perjan. Perum dikelola oleh pemerintah dimana
para pekerjanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sayangnya bentuk BUMN Perum ini tetap mengalami kerugian, sehingga pemerintah
menjual sebagian sahamnya ke publik yang kemudian statusnya menjadi Persero.

5. 5 Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA FARIZ SATIANO (43216010093)
https://www.slideshare.net/farizsatiano32
3. Persero
Persero adalah badan usaha yang dikelola oleh negara. Tujuan BUMN ini adalah untuk
memberikan pelayanan pada masyarakat dan sekaligus mencari profit. Dengan begitu,
Persero tidak akan mengalami kerugian.
Berikut ini adalah beberapa contoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN):
 PT. Jasa Raharja (Persero)
 PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 PT. Bank Rakya Indonesia (Persero)
 PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
 PT Adhi Karya (Persero) Tbk
 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
 Dan lain-lain, selengkapnya bisa dilihat di situs resmi BUMN
Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas
Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16
Agustus 2007. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Th 1995 yang diberlakukan sejak
7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) sampai dengan 15 Agustus 2007, UUPT
tahun 1995 tersebut sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur
dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya(terakhir dengan
UU No. 4 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham yang diatur
dalam Pasal 54 KUHD dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham -Ordonantie op de
Indonesische Maatschappij op Aandeelen (IMA)- diundangkan dalam Staatsblad 1939 No.
569 jo 717.

6. 6 Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA FARIZ SATIANO (43216010093)
https://www.slideshare.net/farizsatiano32
Pengertian Perseroan Terbatas
Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan)
adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.
PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan
yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang
menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat
melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai
kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).
Unsur- Unsur Perseroan Terbatas
Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan PT menurut
UUPT harus memenuhi unsur-unsur:
1. Berbentuk badan hukum, yg merupakan persekutuan modal;
2. Didirikan atas dasar perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
4. Modalnya terbagi saham-saham;
5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta perat
Persyaratan Material Pendirian Perseroan Terbatas
Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi persyaratan material antara lain:
1. perjanjian antara dua orang atau lebih;
2. dibuat dengan akta autentik
3. modal dasar perseroan
4. pengambilan saham saat perseroan didirikan

7. 7 Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA FARIZ SATIANO (43216010093)
https://www.slideshare.net/farizsatiano32
Mekanisme Pendirian PT
Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi ( akta yang dibuat oleh
notaris ) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang
usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin
dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang
Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai
dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan
terbatas)
Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan
Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri
setempat, tetapi setelah berlakunya UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian
tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar
Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri,
dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di
Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman
dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI ) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU
No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang
bersangkutan tetapi sesuai dengan UU NO. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan
kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM.
Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan
perseroan terbatasmenjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan
kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya.
Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian
sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam
perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal
bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang
pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri.
Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar
merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.

8. 8 Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA FARIZ SATIANO (43216010093)
https://www.slideshare.net/farizsatiano32
Pembagian Wewenang Dalam PT
Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal
terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan.
Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya
(profesional). Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan
komisaris.
Dalam PT, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk
menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha
perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili
perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian
yang amat besar (diatas 50 %) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham
dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan.
Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan.
Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila
perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan
apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.
Dalam RUPS/Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham
sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS
sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan
perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa
melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut proxy. Hasil RUPS biasanya
dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan.
Isi RUPS :
 Menentukan direksi dan pengangkatan komisaris
 Memberhentikan direksi atau komisaris
 Menetapkan besar gaji direksi dan komisaris
 Mengevaluasi kinerja perusahaan
 Memutuskan rencana penambahan/pengurangan saham perusahaan
 Menentukan kebijakan perusahaan
 Mengumumkan pembagian laba (dividen)

9. 9 Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA FARIZ SATIANO (43216010093)
https://www.slideshare.net/farizsatiano32
Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam
Perseroan Terbatas
Memulai suatu bisnis tidak cukup hanya bermodalkan materi. Seorang
“Entrepreneur” atau pengusaha juga harus membekali dirinya dengan pengetahuan hukum
yang cukup. Walaupun nantinya urusan hukum akan ditangani oleh divisi hukum yang lazim
dimiliki sebuah perusahaan, namun memiliki pengetahuan hukum, setidaknya untuk hal-hal
mendasar terkait hukum perusahaan tetap diperlukan.
Hal-hal mendasar terkait hukum perusahaan yang perlu dipahami seorang pengusaha
yang menjalankan bisnis dalam bentuk perseroan terbatas (PT atau perseroan) antara lain
terkait organ-organ di dalam perseroan. Untuk mengetahui pengaturan mengenai organ
perseroan, maka rujukannya adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UU PT).
Berikut ini organ-organ perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4-6 UU PT:
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Direksi
3. Dewan Komisaris
Sebelum membahas lebih terperinci mengenai tugas dan wewenang direksi dan
komisaris, ada baiknya kita pahami terlebih dulu tentang apa itu Anggaran Dasar (AD)
perseroan.
AD secara garis besar adalah serangkaian aturan yang mengatur operasional sebuah
perseroan dan hubungan antara perseroan dengan pihak lain, ataupun pemegang saham dan
dianggap sebagai peraturan internal pengurus perseroan yang wajib ditaati oleh seluruh
perangkat/organ-organ dalam perseroan termasuk Pemegang Saham.
Seorang entrepreneur wajib memahami AD perseroan yang didirikannya karena AD yang
kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) memuat rincian
tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perseroan.
Berikut ini penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab organ perseroan:
A. DIREKSI
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa direksi merupakan organ perseroan
yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan

10. 10 Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA FARIZ SATIANO (43216010093)
https://www.slideshare.net/farizsatiano32
perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan AD perseroan (Pasal 1 angka (5) UU PT).
Karena itu, Direksi memiliki Tugas:
1. Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas
pengurusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan
seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perseroan;
2. Mewakili perseroan, baik di luar pengadilan (perjanjian, kesepakatan, dll.) maupun di
dalam pengadilan. Tidak ada pihak lain yang dapat bertindak atas nama perseroan
kecuali diberikan kuasa oleh direksi yang berwenang;
3. Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
AD dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas perseroan telah sesuai
dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, AD,
keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh perseroan;
4. Direksi dalam memimpin dan mengurus perseroan semata-mata hanya untuk
kepentingan dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan
efektivitas perseroan;
5. Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan perseroan secara amanah dan
transparan, jika diperlukan direksi membutuhkan persetujuan komisaris atau RUPS
dalam setiap pengambilan keputusannya. Untuk itu, direksi mengembangkan sistem
pengendalian internal dan sistem manajemen resiko secara terstruktural dan
komprehensif;
6. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan perseroan
berbenturan dengan kepentingan pribadi.
Direksi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
1. Direksi wajib bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan
dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan. Sebagai organ yang wajib bertanggungjawab, direksi
mempertanggungjawabkan kepengurusan itu kepada RUPS;
2. Direksi wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS dan
risalah rapat direksi, menyelenggarakan pembukuan perseroan; melaporkan
kepemilikan sahamnya dan keluarga yang dimiliki pada perseroan atau perseroan lain;
3. Direksi wajib menyiapkan laporan tahunan (termasuk pertanggung jawaban tahunan)
untuk RUPS;

11. 11 Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA FARIZ SATIANO (43216010093)
https://www.slideshare.net/farizsatiano32
4. Direksi wajib memberikan keterangan kepada RUPS mengenai segala sesuatu yang
berkaitan dengan kepentingan perseroan;
5. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan atau RUPS lain yang dianggap perlu
(termasuk melakukan pemanggilan dan lain-lain);
6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan
jaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan;
7. Direksi wajib menyiapkan rencana penggabungan, peleburan atau pengambilalihan
untuk diajukan kepada RUPS.
Jika melihat tugas dan tanggung jawab di atas, jabatan seorang direksi tidaklah
mudah, karena bilamana seorang direksi lalai dalam menjalankan fungsinya dengan tepat dan
mengakibatkan perseroan mengalami kerugian maka direksi dapat diminta
pertanggungjawabannya secara pribadi (Pasal 92 ayat (2) UU PT).
Oleh karena itu, seorang entrepreneur yang menjabat sebagai salah satu direksi dalam
bisnisnya, haruslah menjalankan jabatannya secara hati-hati dan dengan iktikad baik,
sehingga jangan sampai terpeleset hanya karena mengejar profit semata tanpa dipahami
apakah tindakannya diperbolehkan atau tidak menurut AD perseroan.
B. DEWAN KOMISARIS
Karena, fungsi dari dewan komisaris adalah melakukan pengawasan, maka seorang
komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam
menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan
perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
Hal di atas, sangat penting untuk dipahami oleh seorang entrepreneuryang menjabat
sebagai seorang komisaris dalam bisnisnya. Karena, bilamana seorang komisaris lalai dalam
menjalankan fungsinya maka komisaris tersebut juga ikut bertanggung jawab secara pribadi
atas kerugian perseroan, termasuk apabila dewan komisaris terdiri atas dua anggota atau
lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud, berlaku secara tanggung renteng bagi
setiap anggota dewan komisaris (Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) UU PT).
Jadi intinya, dewan komisaris itu haruslah melakukan hal-hal sebagai berikut (Pasal 114 ayat
(3) UU PT):
1. Melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan
perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

12. 12 Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA FARIZ SATIANO (43216010093)
https://www.slideshare.net/farizsatiano32
2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas
tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
3. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut.
Pada dasarnya, setiap bisnis mengandung risiko. Seorang entrepreneur tentunya harus
selalu siap menghadapi risiko, baik itu ringan maupun berat. Risiko dapat diminimalisasi
jika entrepreneurmenjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya
UU PT beserta peraturan pelaksananya.

13. 13 Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA FARIZ SATIANO (43216010093)
https://www.slideshare.net/farizsatiano32
Daftar Pustaka
 https://www.google.co.id/search?safe=strict&q=De%EF%AC%81nisi+dan+bentuk+B
adan+Usaha+sebagaimana+diatur+dalam+Kode+Komersial+Indonesia+baik+Entitas
+Perorangan+maupun+Sekutu&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjY_JXhopHcAhWUS
H0KHXBPD30QBQgmKAA&biw=1517&bih=705
 https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-badan-usaha.html
 https://prasetyooetomo.wordpress.com/2012/06/27/perseroan-terbatas-menurut-
undang-undang-perseroan-terbatas/
 http://blog.smartcolaw.com/