Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip etika bisnis dan pengertian perusahaan. Prinsip-prinsip etika bisnis yang dijelaskan antara lain prinsip ekonomi, kejujuran, berbuat baik dan tidak berbuat jahat, keadilan, serta hormat pada diri sendiri. Sedangkan pengertian perusahaan dijelaskan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara terus menerus untuk mencari keuntungan oleh pen

1. HUKUM
PERUSAHAAN

2. Prinsip-Prinsip
Etika Bisnis
PRINSIP EKONOMI
Prinsip ini mengandung pengertian
bahwa manusia dapat bertindak
secara bebas berdasarkan kesadaran
sendiri tentang apa yang dianggap
baik untuk dilakukan dengan penuh
tanggung jawab.

3. Prinsip kejujuran
• Kejujuran adaah prinsip etika bisnis
yang sangat penting karena
menjamin kelanggengan sebuah
kegiatan bisnis.
• Dalam hal ini, bisnis adalah kegiatan
simbiosis mutualisme atau kegiatan
yang saling membutuhkan dan
menguntungkan antara penjual dan
pembeli.

4. Prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat.
Prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang
lain.
Prinsip keadilan
Bersikap adil dalam hubungan bisnis dengan
memperlakukan orang sesuai dengan haknya.
Prinsip hormat pada diri sendiri
Dalam melakukan hubungan bisnis, manusia
memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan diri
sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan
pribadi lainnya.

5. Pengertian
Rumusan perusahaan dalam dilihat dalam 2 hal :
-
Bentuk usaha dapat berbentuk organisasi atau
badan usaha (company).
-
Berupa kegiatan dalam bidang prekonomian yang
dilakukan secara berlanjut oleh pengusaha untuk
melakukan keuntungan/laba.

6. Menurut pemerintah Belanda , Perusahaan adalah keseluruhan
perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus, dan terang-terangan, dalam
kedudukan tertentu dan untuk mecari laba bagi dirinya sendiri
PENGERTIAN
PERUSAHAAN
Menurut Molegraaf , Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang
dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan
penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan
barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan
Menurut undang-undang no. 3 tahun 1982 , Perusahaan adalah suatu
bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan
terus menerus dan yang didirikan , bekerja serta berkedudukan dlam wilayah
NKRI untuk tujuan memperoleh keuntungan
Adalah: setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam
bidang ekonomi yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk
tujuan memperoleh keuntungan
Adalah : setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu
jenis perusahaan

7. Pasal 1 Butir 2 UU No 8 Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan : setiap bentuk usaha
yang melakukan kegiatan secara tetap dan
terus menerus dengan tujuan memperoleh
keuntungan dan atau laba baik yang
diselenggarakan oleh orang perorangan
maupun badan usaha yang berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukkan dalam wilayah
negara Republik Indonesia.

8. Pasal 1 UU no.3 th.1982 tentang wajib daftar perusahaan ada 2 unsur pokok yang
terkandung dalam perusahaan, yaitu :
a.
Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu
persekutuan/bentuk usaha yang didirikan , bekerja dan berkedudukan di
Indonesia
b.
Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis yang dijalankan secara
terus menerus untuk mencari keuntungan.
Kegiatan dilakukan terus menerus atau tidak
terputus
Unsur
perusahaan
Kegiatan dilakukan secara terang-terangan karena berkenaan
dengan pihak ke tiga
Mengadakan perjanjian perdagangan
Harus bermaksud memperoleh keuntungan

9. PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN
PERORANGAN
DAPAT TERDIRI DARI:
a.
Seorang diri saja,
b.
Seorang diri & dibantu oleh
para pembantu,
c.
Orang lain yang dibantu oleh
para pembantu

10. Kedudukan Pengusaha
•
1.
2.
Ada 3 yaitu :
Dapat melakukan perusahaannya sendiri : tanpa pembantuperusahaan perseorangan yang sangat sederhana.
Melakukan perusahaannya dengan pembantupembantunya kedudukannya 2 yaitu :
a. pengusaha
b. pimpinan perusahaan
3. Pengusaha ------ pemberi kuasa ------ pimpinan perusahaan
------- orang lain (penerima kuasa)

11. DI DALAM PERUSAHAAN
PEMBANTU PERUSAHAAN YANG
MEMPUNYAI HUBUNGAN BERSIFAT
SUB ORDINASI, YAITU : HUBUNGAN
ATASAN DAN BAWAHAN SEHINGGA
BERLAKU SUATU PERJANJIAN
PERBURUHAN
PEMBANTU
PERUSAHAAN
DI LUAR PERUSAHAAN
PEMBANTU PERUSAHAAN YANG
MEMPUNYAI HUBUNGAN BERSIFAT
KOORDINATIF, YAITU : HUBUNGAN
YANG SEJAJAR SEHINGGA BERLAKU
SUATU PERJANJIAN PEMBERIAN
KUASA

12. Pembantu di Luar Perusahaan
1.


2.

Agen perusahaan : orang yang melayani beberapa
pengusaha sebagai perantara dengan pihak ketiga.
Perjanjian antara pihak perusahaan dengan agen adalah
perjanjian pemberian kuasa dan sifat hubungannya tetap.
Hubungan hukumnya pemberian kuasa dan tetap.
Pengacara : mewakili pengusaha mengenai persoalan
hukum baik di depan hakim maupun di luar pengadilan.
Hubungan hukumnya pemberian kuasa dan pelayanan
berkala.

13. 3. Notaris : membuat perjanjian dengan pihak ketiga.
 Hubungan hukumnya pemberian kuasa dan pelayanan
berkala.
4. Makelar : seorang perantara yang menghubungkan
pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai
perjanjian.
 Diatur dalam Pasal 62 s.d 72 KUHD
 Ciri-ciri makelar :
a. Diangkat resmi oleh pemerintah.
b. Bersumpah di muka Ketua Pengadilan Negeri

14. 

a.
b.


a.
b.
Hubungan hukumnya: pemberian kuasa dan pelayanan
berkala.
Larangan bagi makelar :
Berdagang dalam lapangan perusahaan di mana dia
diangkat.
Menjadi penjamin dalam perjanjian yang dibuat dengan
perantaranya.
Kewajiban makelar : membuat dan memelihara buku saku
dan buku harian.
Tanggung jawabnya :
Dalam perjanjian jual beli dengan contoh, diharuskan
menyimpan contoh tersebut.
Dalam perjanjian jual beli wewsel atau surat berharga
lainnya harus menanggung sahnya tanda tangan penjual.

15. Makelar tidak resmi
 Tidak diangkat secara resmi dan tidak mengucapkan sumpah
di pengadilan negeri.
 Makelar tidak resmi dipandang sebagai pemegang kuasa
biasa (Pasal 63 KUHD jo Pasal 1792 KUHPerdata)
 Perbedaan antara makelar resmi dengan makelar tidak
resmi :
1. Pemegang kuasa mendapatkan upah, makelar mendapatkan
upah yang disebut provisi.
2. Pemegang kuasa harus membuat catatan-catatan sedangkan
makelar harus membuat buku saku dan buku harian.
3. Makelar berkewajiban untuk menyimpan contoh barang
dalam jual beli dengan contoh, sedangkan pemegang kuasa
tidak.
4. Makelar harus menanggung sahnya tanda tangan penjual
wesel atau surat berharga lainnya, sedangkan pemegang
kuasa tidak.

16. Komisioner
 Adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjianperjanjian atas namanya sendiri , mendapat provisi atas perintah dan atas
pembiayaan orang lain.
 Pengaturannya Pasal 76 s.d 85 a KUHD
 Ciri-ciri khasnya :
1. Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyumpahan.
2. Komisioner menghubungkan komiten dengan pihak ketiga atas nama
dirinya sendiri.
3. Di dalam membuat perjanjian komisioner tidak berkewajiban untuk
menyebut nama komitennya.
4. Akan tetapi komisioner dapat juga bertindak atas nama pemberi kuasanya
(sifat khususnya)

17. • Sifat hubungan hukumnya :
•
•
1.
2.
3.
Pemberian kuasa dan pelayanan berkala.
Menurut Polak, hubungan tersebut bersifat sebagai
perjanjian pemberian kuasa khusus, di mana
kekhususannya adalah :
Menurut Pasal 1792 KUHPerdta seorang penerima kuasa
bertindak atas nama pemberi kuasa sedangkan komisioner
pada umunya bertindak atas namanya sendiri.
Pemegang kuasa bertindak tanpa upah kecuali
diperjanjikan, sedangkan komisioner mendapatkan provisi.
Akibat hukum perjanjiannya banyak yang tidak diatur dalam
undang-undang.

18. • Hubungan komisioner dengan pihak
ketiga
• Adalah sebagai para pihak dalam perjanjian ------ komiten tidak dapat
menggugat pihak ketiga begitu juga sebaliknya.
• Komisioner bertanggung jawab terhadap komitennya --- apabila timbul
kerugian.
• Del Credere : janji khusus (beding) dalam perjanjian komisi antara
komisioner dengan komiten dan dapat diperjanjikan secara terangterangan atau diam-diam berdasarkan kebiasaan hukum dalam
praktek.
• Isi janjinya : jaminan dari komisioner bahwa penyelesaian perjanjian
akan menguntungkan dan jika menguntungkan akan mendapatkan
tambahan provisi.-----------sebagai penjamin (borgtocht) dan tambahan
provisi

19. Perbedaan Perusahaan Kecil Vs besar
Perusahaan Kecil
Perusahaan Besar
1. Umumnya dipimpin/dikelola oleh
pemiliknya sendiri
1. Umumnya dikelola oleh manajer
profesional (bukan pemiliknya)
2. Struktur organisasi sederhana
2. Struktur organisasi sudah
kompleks dan sudah ada
spesialisasi pekerjaan
3. Presentase kegagalan relatif tinggi
3. Presentase kegagalan relatif
rendah
4. Kesulitan mengembangakan usaha 5. Modal relatif mudah diperoleh
karena sulit mendapat pinjaman
untuk mengembangkan usaha
lunak

20. BENTUK – BENTUK ORGANISASI BISNIS
PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN
PERSEORANGAN
BERBADAN HUKUM
Mempunyai Kriteria :
1.
2.
3.
4.
BUKAN BADAN HUKUM
Mempunyai Kriteria Sebagai
Berikut:
Usaha Dagang, yaitu salah satu
bentuk perusahaan perseorangan
yang dilakukan oleh satu orang
pengusaha.
1.
Mempunyai Tanggung
Jawab Secra Pribadi,
Ciri – ciri dari Usaha Dag ang , yaitu :
2.
Tanggung Jawabnya
Bersifat Tanggung
Renteng
a.
Modal milik satu orang saja
b.
Tanggung jawab pribadi
c.
Didirikan atas kehendak seorang
pengusaha
d.
Keahlian, teknologi, dan
manajemen dikelola satu orang
saja
e.
Bila tampak banyak orang di
perusahaan itu merupakan para
pembantu pengusaha
f.
Risiko dan untung rugi menjadi
tanggung jawab sendiri
g.
Tidak melalui proses pendirian
perusahaan sebagaimana
mestinya
Dinyatakan Secara Tegas
Dalam Peraturan
Perundangan Yang
Mengatur.
Dinyatakan Secara Tegas
Dalam Akta Pendiriannya
Didalam Prosedur
Pendiriannya Diperlukan
Adanya Campur Tangan
Pemerintah, Misl: Adanya
Pengesahan
Tanggung Jawab Secara
Terbatas/Adanya
Pemisahaan Harta
Kekayaan, Hak Dan
Kewajiban Yang Terpisah
Dari Pribadi
Perseorangan
3.
Misal : persekutuan
perdata, Fa, CV

21. Bentuk-bentuk Perusahaan
1. Perseorangan
2. Badan usaha:
- tidak berbadan hukum :
Maatschap, Firma, CV,
- badan hukum : Perseroan Privat
(PT) , Perseroan Publik (BUMN,
BUMD), Koperasi, Yayasan

22. Perusahaan Perseorangan
• Perusahaan yang didirikan dan modalnya
hanya dimilik oleh satu orang pengusaha
• Bentuk ini sangat sederhana
• Tidak ada pengaturan perundang-undangan
yang mengaturnya.
• Risiko dan pertanggungjawab pada satu
tangan.
• Yang bekerja bersama adalah sebagai
pembantu pengusaha.

23. Persekutuan Perdata
(Maatschap)
Diatur dalam Buku III Bab VIII Pasal 1618-1652
KUHPerdata
 Pengertian menurut Pasal 1618 KUHPerdata:
1. Adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua
orang atau lebih.
2. Masing-masing memasukkan sesuatu ke dalam
persekutuan (inbreng)
3. Bermaksud membagi keuntungan bersama.


24. • Angela Schneeman : partnership: asosiasi yang tediri
dari dua orang atau lebih melakukan kepemilikan
bersama suatu bisnis untuk mendapatkan
keuntungan.
• Atau
1. suatu perjanjian (agreement) diantara dua orang
atau lebih
2. memasukkan uang, tenaga kerja dan keahlian ke
dalam suatu perusahaan untuk
3. mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama
sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah
disepakati bersama.

25. INBRENG
Menurut Pasal 1619 ayat (2) KUHPerdata: inbreng itu
dapat berupa :
1.Uang
2.Benda
3.Tenaga kerja (fisik maupun pikiran)
•Menurut Pasal 1662 ayat (2) NBW Belanda :
1.Uang
2.Benda
3.Tenga kerja
4.Hak menikmati suatu barang

26. Bentuk-bentuk Maatschap
•
Pasal 1620-1623 KUHPerdata maatschap
dapat dibagi atas :
1. Persekutuan perdata umum : para sekutu
memasukkan seluruh hartanya atau bagian
yang sepadan (ini dilarang oleh undangundang)
2. Persekutuan perdata khusus: memasukkan
benda-benda tertentu atau sebagian tenaga
kerjanya.

27. Menurut Prakteknya
1. Persekutuan perdata antara pribadi2
2. Persekutuan yang bertindak keluar secara
terang-terangan kepada pihak ketiga tujuan
mencari keuntungan.
3. Perjanjian kerjasama dari suatu transaksi
sekali saja.

28. Pengurusan Persekutuan Perdata
1. Gerant statutaire : diatur sekaligus bersamasama dalam akta pendirian….tidak dapat
diberhentikan sewaktu-waktu.
2. Gerant mandataire : diatur dalam akta yang
terpisah atau sesudah akta
pendirian…..Penerima kuasa…..dapat
diberhentikan sewaktu-waktu.

29. Tanggung Jawab Sekutu
Menurut Pasal 1642 -1645 KUHPerdata:
1. Jika seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan
pihak ketiga maka dialah yang bertanggung jawab
2. Perbuatannya akan mengikat sekutu yang lain jika :
a. Ada surat kuasa
b. Adanya keuntungan yang nyata
3. Jika beberapa orang sekutu mengadakan hubungan hukum
dengan pihak ketiga maka pertanggungjawabannya dibagi
sama rata diantara mereka, kecuali diperjanjikan lain.
4. Jika seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan
pihak ketiga atas nama persekutuan maka persekutuan dapat
langsung menggugat pihak ketiga.

30. Pembagian Keuntungan & Kerugian
 Menurut Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata: pembagiannya
diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan, dan tidak
boleh memberikan seluruh keuntungan hanya pada salah
seorang sekutu.
 Pasal 1633 ayat (2) KUHPerdata : boleh diperjanjikan seluruh
kerugian ditanggung oleh seorang sekutu.
 Jika tidak diperjanjikan maka berlaku Pasal 1633 KUHPerdata
dimana pembagian berdasarkan asas keseimbangan dengan
ketentuan tenaga kerja dipersamakan dengan pemasukan
terkecil.

31. Berakhirnya Persekutuan Perdata
Menurut Pasal 1646-1652 KUHPerdata dan Pasal 31- 35
KUHD :
1.Lampaunya waktu yang diperjanjikan
2.Pengakhiran oleh salah satu pihak
3.Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah
4.Selesainya perbuatan
5.Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan.
6.Kematian salah satu sekutu
7.Adanya pengampuan atau kepailitan salah satu
sekutu.

32. Firma (Vennotschap Onder Firma)
Diatur dalam Bagian II Bab III KUHD Pasal 16 – 35
Menurut Pasal 16 KUHD : firma : persekutuan
perdata yang didirikan untuk menjalankan
perusahaan dengan nama bersama
 Tiga kekhususan firma :
1. Menjalankan perusahaan
2. Nama bersama
3. Tanggung jawab bersifat pribadi untuk keseluruhan



33. Pendirian Firma
•
1.
2.
•
•
•
1.
2.
3.
Menurut Pasal 22 KUHD dapat didirikan :
Akta otentik
Tanpa akta otentik
Akta kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
Mendaftar dan mengumumkan wajib jika tidak firma dianggap
sebagai persekutuan umum yaitu :
Firma yangMenjalankan segala macam urusan
Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas
Tidak ada sekutu yang dikecuali dari kewenangan bertindak.

34. Tanggung Jawab Sekutu
Dapat dibedakan atas 2 yaitu :
1. Tanggung jawab intern : seimbang dengan
pemasukkannya (inbreng).
2. Tanggung jawab ekstern : secara pribadi untuk
keseluruhan artinya setiap sekutu
bertanggungjawab atas semua perikatan
persekutuan walaupun dibuat oleh sekutu lain

35. Berakhir Firma
Menurut Pasal 1646-1652 KUHPerdata dan Pasal 31- 35
KUHD :
1.Lampaunya waktu yang diperjanjikan
2.Pengakhiran oleh salah satu pihak
3.Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah
4.Selesainya perbuatan
5.Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan.
6.Kematian salah satu sekutu
7.Adanya pengampuan atau kepailitan salah satu
sekutu.

36. Commanditaire Vennotschap
(CV)
Pengertian : persekutuan
firma yang mempunyai satu
atau lebih sekutu
komanditer.

37. Macam-macam sekutu :
1. Sekutu komanditer (pasif) : sekutu yang hnya
memasukkan uang atau benda
2. Sekutu komplenmenter : sekutu yang menjadi
pengurus persekutuan.
Macam-macam CV :
1. CV diam-diam : persekutuan yang belum menyatakan
dirinya secara terang2an kepada pihak ketiga.
2. CV terang2an : persekutuan yang menyatakan dirinya
sebagai CV kepada pihak ketiga.
3. CV dengan saham : modalnya terdiri dari saham

38. Pendirian CV



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sama dengan firma
Biasanya dibuat dengan akta notaris.
anggaran dasarnya memuat hal-hal :
Nama dan kedudukkan hukumnya
Maksud & tujuannya
Mulai & berakhirnya
Modal persekutuan
Penunjukkan sekutu aktif dan pasif
Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sekutu
Pembaian keuntungan & kerugian

39. Hubungan antara Sekutu
1. Hubungan intern : sekutu aktif dengan pasif
 Sekutu aktif : bertanggung jawab secara pribadi
untuk keseluruhannya.
 Sekutu pasif : bertanggung jawab sebesar inbreng
yang dimasukkan.
2. Hubungan Ekstern : sekutu dengan pihak ketiga

40. Berakhirnya CV
Sama dengan berakhirnya firma :
1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan
2. Pengakhiran oleh salah satu pihak
3. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah
4. Selesainya perbuatan
5. Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan.
6. Kematian salah satu sekutu
7. Adanya pengampuan atau kepailitan salah satu sekutu.

41. Perseroan Terbatas
(PT)
Perseroan : modalnya terdiri dari saham
Terbatas : tanggung jawab pemilik sebesar
saham
Diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas

42. Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta
peraturan pelaksanaannya. (Psl 1. point 1 )

43. Pengertian :
1. badan hukum yang merupakan perseku-tuan
modal,
2. didirikan berdasarkan perjanjian,
3. melakukan kegiatan usaha
4. modal dasar yang seluruhnya terbagi da-lam
saham
5. dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya.

44. Pendirian Perseroan Terbatas
 Ada 3 tahap yaitu :
I. Pembuatan akta pendirian :
 Didirikan oleh 2 orang atau lebih
 Dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa
Indonesia.
 Anggaran dasar memuat : Pasal 15 yaitu :
i. Nama dan tempat kedudukkan perseroan
ii. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
iii. Jangka waktu perseroan

45. iv. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan,
dan modal disetorkan
v. Jumlah saham, klasifikasi saham, hak-hak yang
melekat pada saham, dan nilai nominal saham
vi. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan
dewan komisaris
vii. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan
RUPS
viii. Tata cara pengangkatan, penggantian,
pemberhentian anggota direksi dan dewan
komisaris
ix. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden

46. •
1.
Anggaran dasar tidak boleh memuat :
Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap
atas saham.
2. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi
kepada pendiri atau pihak lain.
II. Pengesahan ke Mentri Hukum dan HAM
III. Pendaftaran di Departemen Perindustrian dan
Perdagangan di domisili PT berada dan
Pengumuman di Berita Negara RI.

47. Modal PT
1. Modal dasar : keseluruhan nilai nominal saham yang ada
dalam perseroan. Modal perseroan terdiri dari :Modal
minimal Rp 50.000.000,- kecuali kegiatan usaha tertentu
yang ditetapkan oleh undang-undang tersendiri.
2. Modal ditempatkan : modal yang disanggupi oleh para
pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat
perseroan didirikan. Modal ini paling sedikit 25 % dari
modal dasar.
3. Modal disetor : modal perseroan yang merupakan
sejumlah uang tunai atau bentuk lain yang diserahkan
para pendiri ke kas perseroan. Modal ini pun 25 %

48. Organ PT
1. RUPS diatur dalam Pasal 75-91 UUPT.
2. Direksi diatur dalam Pasal 92-107 UUPT
3. Komisaris diatur dalam Pasal 108-121 UUPT
•
Pembubaran PT diatur dalam Pasal 142
UUPT:
1. Berdasarkan keputusan RUPS.
2. Jangka waktu yang telah ditetapkan.
3. Berdasarkan penetapan pengadilan.

49. 4. Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan
pengadilan niaga yang inkracht, harta pailit
perseroan tidak cukup untuk membayar biaya
pailit.
5. Harta pailit perseroan yang telah dinyatakan
pailit berada dalm keadaan insolvensi.
6. Dicabutnya izin perseroan sehingga
mewajibkan perseroan melakukan likuidasi.

50. Koperasi
Dasar hukum : Undang-undang
No 25 Tahun 1992 tentang
koperasi

51. KOPERASI
Badan usaha yang beranggotakan orang-orang
atau
badan
hukum
koperasi
yang
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.
UU Nomor 25 tahun 1992

52. PRINSIP KOPERASI
•
•
•
•
•
Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
Pengelolaan dilakukan secara demokratis
Pembagian SHU secara adil
Pemberian balas jasa sesuai modal
Kemandirian

53. PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI
• RAPAT ANGGOTA
pemegang kekuasaan tertinggi
dilaksanakan min 1 kali setahun
keputusan scr musyawarah mufakat
• PENGURUS KOPERASI
• PENGAWAS

54. MODAL KOPERASI
•
•
•
•
SIMPANAN POKOK
SIMPANAN WAJIB
DANA CADANGAN
HIBAH
SISA HASIL USAHA = pendapat koperasi yg
diperoleh dlm satu tahun buku dikurangi dgn biaya,
penyusutan dan kewajiban lain dlm tahun buku
ybs.

55. Pengertian
 Koperasi : badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum koperasi yang
berlandaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasarkan asas kekeluargaan.
 Bentuknya ada 2 yaitu
1. Koperasi primer : yang didirikan oleh orang
perorangan.
Syaratnya minimal didirikan oleh 20 orang.
2. Koperasi sekunder : didirikan oleh koperasi dengan
koperasi.
Syaratnya minimal didirikan oleh 3 koperasi.

56. Pendirian Koperasi
1. Dibuat anggaran dasarnya
2. Pengesahan melalui Kantor
departemen Koperasi dan
Pembinan Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten atau kota.
3. Pengumuman

57. Modal Koperasi
1.
-
Simpanan pokok :
yang ditentukan jumlahnya
sama besarnya bagi tiap anggota
Diserahkan saat jadi anggota.
Tidak adapt ditarik kembali selama jadi
anggota.
2. Simpanan wajib :
- Ditentukan jumlahnya
- Wajib disimpan oleh anggota.
- Diserahkan sesuai dengan jangka waktu
tertentu.

58. 3.
4.
Dana cadangan :
Disisihkan dari keuntungan koperasi
Digunakan dalam keadaan mendesak.
Hibah : pemberian dari berbagai pihak bisa
dari anggota maupun pihak lain.
5. Pinjaman : bisa berasal dari:
- anggota : simpanan sukarela
- Koperasi lainnya
- Bank atau lembaga pembiayaan
- Penerbitan surat berharga dan surat hutang
lainnya
- Sumber lain yang sah

59. Organ Koperasi
1. Rapat anggota : memegang kekuasaan
tertinggi dalam koperasi, kewenangannya
menetapkan :
a. Anggaran dasar
b. Kebijakan umum dibidang organisasi,
manajemen dan usaha koperasi
c. Memilih, mengangkat, pemberhentian
pengurus dan pengawas
d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan
dan belanja koperasi serta pengesahan
laporan keuangan

60. e. Pengesahan pertanggungjawaban
pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
f. Pembagian hasil usaha
g. Penggabungan, peleburan, pembagian
dan pembubaran koperasi
h. Rapat anggota dapat dilakukan :
Rapat anggota tahunan
Rapat anggota luar biasa

61. 2. Pengurus
- Pertama kali diangkat : dicantumkan dalam
anggaran dasar/akta pendirian
- Jangka waktu : paling lama 5 tahun
- Tugasnya :
a.Mengelola koperasi dan usahanya
b.Mengajukan rancangan rencana kerja serta
rancangan rencana anggaran pendapatan dan
belanja koperasi
c.Mengajukan laporan keuangan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
d.Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan
inventaris secara tertib
e.Memelihara daftar buku anggota dan pengurus

62. - Kewenangannya :
a. Mewakili koperasi di dalm dan di luar
pengadilan
b.Memutus penerimaan dan penolakan anggota
baru serta pemberhentian anggota sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar
c. Melakukan tindakan dan upaya bagi
kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai
dengan tangung jawabnya dan keputusan rapat
anggota.

63. 3. Pengawas
•
•
•
•
•
a.
b.
•
a.
b.
Diangkat pertama dalam akta pendirian
Dipilih oleh anggota
Jangka waktu sama dengan pengurus
Bertanggung jawab kepada rapat angota
Tugasnya :
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan dalam pengelolaan koperasi
Membuat laporan tertulis tentang hasil
pengawasanya
Kewenangannya :
Meneliti catatan yang ada pada koperasi
Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

64. PERBEDAAN KOPERASI DGN BADAN USAHA LAIN
NO
UNSUR
KOPERASI
BADAN USAHA LAIN
1.
Para Pihak
Orang-orang yang tidak bermodal
sehingga untuk mendapatkan modal
yang besar harus banyak anggotanya
Tidak perlu banyak jumlahnya,
masing-masing mempunyai
modal yang besar
2.
Tujuan
Untuk kemakmuran bersama, kebutuhan
masing anggota
Untuk mencari keuntungan
3.
Modal
Dikumpulkan dari simpanan-simpanan,
pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil
usaha, termasuk dana cadangan, serta
sumber lain yang sah
Terdiri atas masukan-masukan
para sekutu yang dilakukan
sekali saja dengan jumlah yang
besar
4.
Pembagian hasil
usaha
Pembagian SHU dibagikan kepada
semua anggota sebanding dengan jasa
usaha yang dilakukan oleh masingmasing anggota setelah dikurangi
dengan dana cadangan
Pembagian hasil usaha atau
keuntungan akan dibagi
sebanding dengan jumlah
pemasukan modal

65. YAYASAN
PERSYARATAN SBG BADAN HUKUM
(UU NO. 16/2001)
1. Terdiri atas kekayaan yg dipisahkan
2. Kekayaan untuk mencapai tujuan yayasan
3. Tujuan bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan
4. Yayasan tidak memiliki anggota

66. ORGAN YAYASAN
• PEMBINA
• PENGURUS
• PENGAWAS

67. PEMBINA
• Keputusan Anggaran Dasar
• Mengangkat dan henti pengurus dan
pengawas
• Menetapkan kebijakan umum
• Pengesahan program kerja dan anggaran
• Keputusan pengabungan, pembubaran
yayasan

68. PENGURUS
• MELAKSANAKAN PENGURUSAN YAYASAN
• MEWAKILI YAYASAN DIDALAM DAN LUAR
PENGADILAN

69. PEMBUBARAN YAYASAN
• Jangka waktu AD berakhir
• Tujuan tercapai atau tidak tercapai
• Putusan pengadilan denganalasan:
o Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
o Dinyatakan pailit

70. MERGER , KONSOLIDASI, AKUISISI
MERGER ( Penggabungan usaha )
Adalah : penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan
berdirinya salah satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan lain
PT. A
KELEBIHAN
1. Memakai nama perusahaan pengamambil alih.
2. Biaya lebih kecil
PT. B
KEKURANGAN
1. Menimbulkan polemik baru.
2. Tidak diperlukan surat ijin usaha baru

71. KONSOLIDASI ( Peleburan Usaha )
Adalah : penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru
dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada.
PT. A
Lebur
PT. B
PT. C
KELEBIHAN
1. Memakai nama perusahaan baru
2. Menghilangkan polemik dari masing-masing
perusahaan
KEKURANGAN
1. Biaya lebih mahal.
2. Diperlukan surat ijin baru

72. AKUISISI
Adalah : Pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan
Cara yang biasanya dilakukan dalam akuisisi adalah dengan membeli hak suara dari perusahaan,
berupa pembelian saham-saham yang dipunyai oleh suatu perusahaan
PT. A
KELEBIHAN
1. Masih memakai nama lama
2. Tidak diperlukan surat ijin usaha baru
PT. B
KEKURANGAN
1. Kurang efisien
2. Mudah terjadi duplikasi/pemborosan
3. Kepemilikan perusahaan baru