Kelayakan Bisnis

Studi Kelayakan Bisnis
ASPEKHUKUMDALAMSTUDI KELAYAKANASPEKHUKUMDALAMSTUDI KELAYAKAN
BISNISBISNIS

PENDAHULUANPENDAHULUAN
 Untuk memulai studi kelayakan usaha, umumnya dimulai
dari aspek hukum, walaupun banyak yang melakukannya
dari aspek lainnya tergantung dari kesiapan masing-masing
perusahaan.
 Tujuan dari analisis terhadap aspek hukum yaitu untuk
meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dari
dokumen-dokumen yang dimiliki.
 Bagi peneliti studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu
diteliti keabsahan, kesempuranaan dan keasliannya
meliputi badan hukum, perizinan yang dimiliki, sertifikat
tanah atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan
usaha tersebut.
www.murtaqicomunity.wordpress.com

PENDAHULUANPENDAHULUAN
 Dalam aspek hukum hal yang dibahas meliputi:
 Bentuk badan hukum perusahaan
 Prosedur perizinan/legalitas
 Lembaga/departemen/instansi yang terkait dengan perusahaan
 Rencana anggaran dasar perusahaan

BADAN HUKUMUSAHABADAN HUKUMUSAHA
 Dalam prakteknya, jenis badan hukum yang ada di
Indonesia meliputi:
 Perseorangan
 Firma
 Perseroan comanditer (CV)
 Perseroan Terbatas (PT)
 Perusahaan Negara (BUMN)
 Perusahaan Daerah (BUMD)
 Yayasan
 Koperasi

 Perusahaan Perseorangan
 Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang hanya
dimiliki perseoarngan (hanya seorang)
 Pendirian tidak memerlukan syarat khusus, sebagaimaan badan
usaha lainnya
 Kebutuhan modal hanya dipenuhi dari pemilik sendiri, dan untuk
mencari modal dari luar relatif lebih sulit
 Firma (Fa)
 Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih
dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan
 Untuk mendirikan Fa, dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:
 Pertama: melalui akta resmi yang proses selanjutnya sampai di berita
negara
 Kedua: melalui akta di bawah tangan yaitu kesepakatan antara pihak-pihak
terkait

 Perseroan Kamanditer (Comanditer Vennotschap)
 CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar
kepercayaan
 Dalam CV terdapat sekutu yang secara penuh bertanggung jawab
atas sekutu lainnya, kemudian ada satu sekutu atau lebih yang
bertindak sebagai pemberi modal
 Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas hanya pada modal
yang ditanamkan dalam perusahaan
 Tujuan pendirian CV adalah memberi peluang bagi perseorangan
untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab
terbatas
 Perseroan Terbatas (PT)
 UU tentang PT adalah UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun
2007
 PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian
untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratanwww.murtaqicomunity.wordpress.com

 Dalam prakteknya jenis PT terdiri dari:
 Dilihat dari segi kepemilikannya:
 Perseroan Terbatas biasa
 Perseroan Terbatas Terbuka
 Perseroan Terbatas PERSERO
 Dilihat dari segi status Perseroan Terbatas:
 Perseroan Tertutup
 Perseroan Terbuka
 Modal perseroan terbatas terdiri dari:
 Modal dasar (authorized capital)
 Modal ditempatkan atau dikeluarkan (issued capital)
 Modal disetor (paid-up capital)
 Syarat pendirian PT:
 PT didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang
 Pendirian PT dituangkan dalam Akta Notaris
 Bahasa yang digunakan adalah bahasa indonesia
 Mencantumkan perkataan “PT” dalam akta notaris
 Disyahkan oleh menteri kehakiman

 Syarat pendirian PT:
 Didaftarkan dalam berita negara
 Memiliki modal dasar skurang-kurangnya Rp 50.000.000,- (UU PT No. 40
Tahun 2007)
 Modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar
 Menyetor modal setor 50% dari modal ditempatkan pada saat perusahan
didirikan
 Bagi PT yang mengalami perubahan dipersyaratkan untuk:
 Mencantumkan nama, maksud, dan tujuan kegiatan perseroan
 Perpanjangan jangka waktu perseroan
 Peningkatan atau penurunan modal
 Perubahan status perseroan terbatas dari tertutup menjadi terbuka atau
sebaliknya

 Hal yang perlu diteliti khususnya berkaitan dengan keabsahan PT
adalah:
 Akta notaris
 Persetujuan menteri kehakiman
 Pendaftaran di pengadilan setempat
 Diumumkan dalam Berita Negara Repubilik Indonesia
 Perusahaan Negara (PN)
 Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan
berdasarkan undang-undang
 Modal untuk mendirikan PN adalah kekayaan negara yang
dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham
 PN dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh
pemerintah

 Perusahaan Daerah
 Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan
dengan suatu peraturan daerah.
 Modal seluruh atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang
dipisahkan kesuali dengan ketentuan lain dengan dasar undang-
undang
 Pimpinan perusahaan daerah diangkat oleh Kepala Daerah
 Yayasan
 Pendirian yayasan didasarkan atas PP No. 63 Tahun 2008
Tentang Yayasan
 Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk
mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada
tujuan sosial
 Yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus yang
dipisahkan dari harta yayasan

 Koperasi
 Pendirian koperasi didasarkan atas UU No. 25 Tahun 1995
Tentang Koperasi
 Pendirian koperasi melalui akta pendirian setelah memperoleh
pengesahan pemerintah dan diumumkan dalam Berita Negara
 Koperasi dibentuk melalui rapat anggota minimal 20 orang yang
masing-masing memenuhi tiga syarat yaitu:
 Mampu melaksanakan tindakan hukum
 Menerima landasan idiil, asas, dan sendi dasar koperasi
 Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota
koperasi
 Dalam prakteknya, jenis koperasi meliputi:
 Koperasi produksi
 Koperasi konsumsi
 Koperasi jasa
 Koperasi serbaguna usaha
 Koperasi fungsional dan golongan masyarakat tertentu

JENIS IZIN USAHAJENIS IZIN USAHA
 Dokumen dan izin diperlukan dengan tujuan untuk
melindungi kepentingan perusahaan itu sendiri dari
berbagai hal. Oleh karena itu, bagi pembuat studi
kelayakan bisnis masalah izin perlu segera diurus sebelum
usaha dijalankan
 Banyaknya izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis
usaha yang dijalankan, izin tersebut meliputi:
 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 Izin-izin Usaha
 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
 Izin domisili
 Izin gangguan
 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 Izin tenaga kerja asing
 Sertifikat Tanah dan surat berharga yang dimiliki

JENIS IZIN USAHAJENIS IZIN USAHA
 Dokumen yang tidak kalah penting adalah penelitian
dokumen lainnya yaitu:
 Bukti diri (KTP atau SIM)
 Sertifikat tanah
 Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
 Surat atau sertifikat lainnya yang dianggap perlu

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGANSURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(SIUP)(SIUP)
 Penggolongan SIUP
 SIUP Besar, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal
dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam Akta
Pendirian/Perubahan dengan nilai diatas Rp.500.000.000,-
(limaratus juta rupiah).
 SIUP Menengah, diberikan kepada perusahaan yang memiliki
modal dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam Akta
Pendirian/Perubahan dengan nilai diatas Rp.200.000.000,-
(duartus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).
 SIUP Kecil, diberikan kepada perusahaan yang memiliki modal
dan kekayaan bersih atau modal disetor dalam Akta
Pendirian/Perubahan dengan nilai sampai dengan
Rp.200.000.000- (duartus juta rupiah).

(SIUP)(SIUP)
 Prosedur Permohonan SIUP
 Perusahaan mengambil formulir, mengisi dan mengajukan
permohonan SIUP beserta persyaratannya melalui Kantor Dinas
Perindustrian & Perdagangan Kota/Wilayah sesuai domisili
perusahaan untuk permohonan SIUP Menengah dan SIUP Kecil.
 Sedangkan untuk permohonan SIUP-BESAR diajukan melalui
Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Kota/Propinsi sesuai
domisili perusahaan
 Masa Berlaku
 SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan
usaha perdagangan barang/jasa sejak tanggal dikeluarkan

(SIUP)(SIUP)
 Persyaratan Pengajuan SIUP
 Copy Akta pendiran (asli diperlihatkan)
 Copy Akta perubahannya & Laporannya, jika ada (asli diperlihatkan)
 Copy SK. Menteri Hukum & HAM RI (asli diperlihatkan) atau Bukti PNBP
untuk PT-Baru
 Copy Surat Keterangan Domisili perusahaan, (asli diperlihatkan)
 Copy SITU-Surat Izin Tempat Usaha (bagi perusahaan yang
dipersyaratan)
 Copy Kontrak/Sewa T.Usaha/Surat Keterangan dari pemilik gedung
 Copy NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak (asli diperlihatkan)
 Copy KTP Pemegang Saham atau NPWP jika Badan Usaha
 Copy KTP Pengurus Perseroan (Direksi & Komisaris)
 Copy KK jika Pimpinan/Penanggung Jawab perusahaan adalah Wanita
 Pas Photo Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan (3 x 4) 2 lembar
 Copy Neraca Awal Perusahaan

DOKUMEN YANG DITELITIDOKUMEN YANG DITELITI
 Secara umum, dokumen-dokumen yang akan diteliti
sehubungan dengan aspek hukum adalah:
 Bentuk badan usaha
 Bukti diri
 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 Izin-izin Perusahaan
 Keabsahan dokumen lainnya
 Status hukum tanah
 Kendaraan bermotor
 Surat dan sertifikat lainnya yang dianggap perlu

PENELITIAN LAPANGANPENELITIAN LAPANGAN
 Penelitian ke lapangan diperlukan untuk mengecek
kebenaran dan data atau informasi yang dibutuhkan untuk
menguji kebenaran dan keabsahan dokumen dapat
dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 Mendatangi sumber informasi yang berhak mengeluarkan surat
atau dokumen yang diperlukan
 Mencari informasi dari laporan, koran, majalah atau perpustakaan
yang memuat informasi yang relevan dengan analsisi yang
dilakukan

DOKUMEN YANG PELUDOKUMEN YANG PELU
DIPERSIAPKANDIPERSIAPKAN

PERATURAN DAN PERUNDANG-PERATURAN DAN PERUNDANG-
UNDANGANUNDANGAN
 Peraturan pemerintah berkaitan dengan aspek hukum yang
harus dipatuhi dalam pendirian suatu usaha:
 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Yayasan
 UU No. 25 Tahun 1995 Tantang Koperasi
 UU No. 13 Tahun 1995 Tantang Izin Usaha Industri
 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 13/M-DAG/PER/3/2006
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha
Penjualan Langsung
 UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/MENKES/SK/X/2002
Tantang Izin Pendirian Apotik
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah
 PP No. 10 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

DAFTARREFRENSIDAFTARREFRENSI
 Kasmir, dan Jakfar. 2003. Studi Kelayakan Bisnis : Edisi Pertama.
Jakarta: Kencana
 Kasmir, dan Jakfar. 2003. Studi Kelayakan Bisnis : Edisi Kedua. Jakarta:
Kencana
 Suad Husnan. 1994. Studi Ke layakan Pro ye k, Ko nse p, dan Te knik
Pe nyusunan Lapo ran. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Yayasan
 UU No. 25 Tahun 1995 Tantang Koperasi
 UU No. 13 Tahun 1995 Tantang Izin Usaha Industri

www.murtaqicomunity.wordpres.comwww.murtaqicomunity.wordpres.com
Tnx, N Nex C UTnx, N Nex C U

Kelayakan Bisnis

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Kelayakan Bisnis

Similar to Kelayakan Bisnis (20)

More from Indra Abdam Muwakhid

More from Indra Abdam Muwakhid (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (7)

Kelayakan Bisnis