1. Modul ini membahas tentang bentuk-bentuk badan hukum yang umum digunakan dalam dunia bisnis, yaitu perseroan terbatas, perusahaan perseorangan, firma, dan BUMN. 2. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan modalnya terbagi dalam saham. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh satu orang.

1. MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
BENTUK BADAN HUKUM, PERSEROAN
TERBATAS
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
05
Megi Irianti Pariakan
43217010083
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA
Abstract Kompetensi
Memahami aspek bentuk Badan
Hukum, Perseroan Terbatas
.
Memberikan pemahaman dan
pembelajaran aspek bentuk Badan
Hukum, Perseroan Terbatas

2. PENGERIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
Perseroan terbatas merupakan organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi
yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada
perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di
dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang
lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT / persoroan terbatas
dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan
lainnya.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1995 serta
peraturan pelaksanaannya.
Unsur-unsur perseroan terbatas
Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan PT
menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur :
1. Berbentuk badan hukum, yg merupakan persekutuan modal;
2. Didirikan atas dasar perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
4. Modalnya terbagi saham-saham
5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta perat persyaratan
material pendirian perseroan terbatas.
Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi persyaratan material antara lain:
1. perjanjian antara dua orang atau lebih;
2. dibuat dengan akta autentik
3. modal dasar perseroan
4. pengambilan saham saat perseroan didirikan
2 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)

3. PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG
PERSEROAN TERBATAS
Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak
tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Th 1995 yang
diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) sampai dengan 15
Agustus 2007, UUPT tahun 1995 tersebut sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan
terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala
perubahannya(terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara
para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHD dan Ordonansi Perseroan
Indonesia atas saham -Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen (IMA)-
diundangkan dalam Staatsblad 1939 No. 569 jo 717.
Pengertian perseroan terbatas
Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan)
adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.
PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai
perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek
hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti
PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula
mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).
Unsur- unsur perseroan terbatas
Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan PT
menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur:
1. Berbentuk badan hukum, yg merupakan persekutuan modal;
2. Didirikan atas dasar perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
3 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)

4. 4. Modalnya terbagi saham-saham;
5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta perat
PERSYARATAN MATERIAL PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
Untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi persyaratan material antara lain:
1. perjanjian antara dua orang atau lebih;
2. dibuat dengan akta autentik
3. modal dasar perseroan
4. pengambilan saham saat perseroan didirikan
Mekanisme Pendirian PT
Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi ( akta yang dibuat oleh
notaris ) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang
usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin
dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
 Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang
 Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar.
(sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya
tentang perseroan terbatas)
Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan
Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri
setempat, tetapi setelah berlakunya UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian
tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar
Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri,
dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran
di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan
pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI ) tetap berlaku, hanya yang
pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban
4 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)

5. Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU NO. 40 tahun 2007 diubah menjadi
merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM.
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memiliki beberapa
point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di
Indonesia. beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini:
1. Bagian Kedua Pasal 66 ayat 6 menyatakan bahwa "Laporan tahunan harus
memuat sekurang-kurangnya: laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan
Perseroan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, rincian
masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha
Perseroan, laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji Dewan
Komisaris; Pasal 66 ayat 2 menyebutkan bahwa "Laporan keuangan pada ayat (2)
disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan".
2. Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 77 Ayat 1 s-d Ayat
4 menyebutkan sebagai berikut:
 Ayat 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan.
 Ayat 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dalam ayat (1)
merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai
biaya Perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan
dan kewajaran.
 Ayat 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
 Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PERUSAHAAN PERSEORANGAN
5 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)

6. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan dimana tempat kegiatan usaha,
modal, manajemennya ditangani oleh satu orang, dan orang tersebut adalah pemilik modal
dan pemimpin perusahaan. Tanggung jawab perusahaan perorangan adalah tidak terbatas.
Artinya bahwa orang tersebut (pemilik) bertanggung jawab terhadap kewajiban atau utang-
utangnya dengan mengorbankan modal yang dimasalahkannya kedalam perusahaan
tersebut dan dengan seluruh hartanya kekayaan milik pribadinya.
Ciri-ciri perusahaan perseorangan :
1. Dimiliki oleh perorangan
2. Pengelolaan terbatas atau sederhana
3. Modal tidak terlalu besar
4. Kelangsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahhan.
Kelebihan perusahaan perseorangan :
1. Dapat dengan mudah dimulai;
2. Merupakan oganisasi sederhana, sehingga biaya organisasinya pun rendah;
3. Pemilik mempunyai kebebasan dalam mengelolah perusahhan; Perangsang laba
kuat, yang mempunyai arti bahwa pemilik berhak atas seluruh laba perusahaan,
sehingga menumbuhkan gairah untuk memajukan perusahaan
Kekurangan perusahaan perseorangan :
1. Besar perusahaan terbatas, karena daya kemampuan pemilik perusahaan terbatas;
2. Keterbatasan tenaga kerja;
3. Kemampuan manajemen terbatas
4. Kelangsungan hidup perusahaan atau kontinuitas perusahaan tidak terjamin,karena
hanya tergantung pada pemilik.
5. Kebutuhan modal yang dapat di penuhi pemilik perusahaan relatif kecil
FIRMA
Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang yang juga lasung
memimpin perusahaan. Menurut KUHD, firma adalah suatu poersekutuan untuk
menjalankan perusahaan dengan memekai suatu nama untuk kepentingan bersama. Dalam
persekutuan firma, semua pemilik ikut men jalankan kegiatan usaha.
Modal firma terutama berasal dari setoran dari setiap orang yang terkait dalam
kesepakatan firma. Besar kecilnya bagian modal setia anggota di tetepkan berdasarkan
kesepakatan bersama. Seseorang yang mempunyai keahlian tertentu yang sangat
6 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)

7. menunjang keberhasilan firma, dapat diterima sebagai anggota pemilik tanpa menyetor
sejumlahmodal. Keahlian tersebutdihargai setara dengan bagian modal yang semestianya
disetorkan.
Setiap pemilik firma bertanggung jawab sepenuhnya atas utang-utang perusahaan.
Sementara itu, pembagian laba biasanya didasarkan pada jumlah modal yang disetorkan.
Kriteria lain, seperti keahlian dan pengalaman maasing-masinganggota dapat juga dipakai
sebagai dasar pertimbangan lainnya. Pada prinsipnya, setiap anggota berhak mepimin
perusahaan . namun demikian, lepentian perusahaan, biasanya dipilih salah satu di antara
anggota memjadi pemimpin utama.
Dalam menjalankan usaha, ada dua macam anggota firma, yaitu sebagai berikut:
1) Anggota yang mendapat usaha bertindak atas nama perusahaan.
2) Anggota yang tidak menerima kuasa untuk bertindak atas nama perusahaan.
Maksud atas pembagian anggota seperti di atas adalah untuk menghindarkan terjadian
tindakan yang merugikan bagi perusahaan.
Kebaikan dan kelemahan persekutuan firma sebagai berikut:
1) Kebaikan firma
Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin karena tidak tergantung pada suatu
orang pemilik Untuk memeperoleh kredit lebih mudah karena dalam perusahaan
lebih banyak orang yang bertanggung jawab. Modal dapat terpenuhi dab bisa
menjadi lebih besar daripada perusahhan perseorangan. Adanya kerja sama dari
pihak pemilik. Langkah atau tindakkan lebih rasional karena perusahhan dikelolah
lebih dari satu orang.
2) Kelemahan firma
Tangguing jawab pemilik tidak terbatas. Dapat terjadi perselisihaan antarsuku
sehingga tidak jarang sampai berakibat perusahaan bubar. Modal susah diambil
walau sekutu mengundurkan diri. Risiko perusahaan untuk bubar sangat besar.
7 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)

8. BUMN
Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian
besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat
suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga
sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar. Status
pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah pegawai negeri
TUJUAN BUMN
Tujuan BUMN selalu terdiri dari tujuan sosial dan tujuan komersial. Sebaiknya tujuan
sosial dibedakan dari tujuan komersial, untuk tujuan sosial pemerintah memberi subsidi
sedang tujuan komersial dibayar oleh konsumen.Turut campur tangan pemerintah dalam
perekonomian dalam bentuk BUMN/BUMD, secara ekonomis merupakan tindakan untuk
mengatasi kegagalan mekanisme pasar dalam distribusi sumber daya secara optimal, yang
berarti pula mengatasi adanya kegagalan mekanisme pasar dalam mencapai nilai ekonomis
yang optimal atas sumber daya. Kegagalan pasar pertama adalah kegagalan yang
disebabkan oleh struktur pasar di mana tingkat teknologi yang menyebabkan turunnya biaya
(decreasing cost technology) menyebabkan terbentuknya monopoli secara alamiah (natural
monopoly) atau oligopoli. Apabila terjadi monopoli atau oligopoli maka pasar akan dikuasai
oleh sebuah atau beberapa perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar untuk
mendapatkan keuntungan yang berlebihan dengan mengurangi produksi dan menaikkan
harga di atas biaya marginal. Kegagalan pasar yang lain adalah eksternalitas yaitu adanya
perbedaan nilai dan manfaat sosial dengan manfaat dan nilai pribadi (Mangkoesoebroto.
1993:43). Kegagalan pasar yang lain adalah kegagalan mekanisme pasar secara dinamis
yang disebabkan belum berkembangnya pasar modal dan keengganan pihak swasta
terhadap resiko usaha. Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa adanya turut campur tangan
pemerintah maka akan terjadi kebangkrutan, dan pengangguran yang mempunyai akibat
luas terhadap perekonomian suatu negara. BUMN mempunyai peran penting dalam
pembangunan negara berkembang. Timbulnya BUMN dapat disebabkan oleh beberapa
alasan : karena kegagalan mekanisme pasar mencapai alokasi sumber daya secara optimal,
disebabkan adanya monopoli dan eksternalitas, alasan idiologi, alasan sosial politis, dan
sebagai warisan sejarah.
8 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)

9. Ciri-ciri BUMN :
1. Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan oleh
pemerintah.
2. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah.
3. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan
usaha.
4. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
5. Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan
negara.
6. Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang
banyak.
7. Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat.
8. Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari
keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.
9. Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.
10. Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-
prinsip ekonomi.
11. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh
masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya
dimiliki oleh negara.
13. Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi.
14. Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri.
15. Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
16. Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank
KOPERASI
9 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)

10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hokum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu :
1. Perorangan, yaitu orang yang sukarela menjadi anggota koperasi.
2. Badan hokum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang
memiliki lingkup lebih luas.
Tujuan Koperasi
Untuk menyejahteraan anggotanya. Tujuan utama adalah mewujudkan masyarakat
adil makmur materian dan spiritual berdasarkan pancasila dan undang – undang Dasar
1945.
Prinsip – Prinsip koperasi :
1. Keanggotaan bersifat sukarela
2. Keanggotaan terbuka
3. Pengembangan anggota
4. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
5. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis
6. Koperasi sebagai kumpulan orang – orang
7. Modal yang berkaitan dengan aspek social tidak dibagi
8. Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
9. Perkumpulan dengan sukarela
10. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
11. Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi.
12. Pendidikan anggota
DAFTAR PUSTAKA
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Gas_Negara
https://search.mysearch.com/web?p2=%5ECTP%5Eprs001%5EB2BMS
%5Eid&ptb=2AF6543D-B3EF-4BD5-8B86-
BD34BA4D5677&n=78486a38&cn=ID&ln=en&si=0hc3n4ai00002107736211BE8
10 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)

11. 3D7EE1EFDE1CC6C7042795A963A32a--------------------------------
3376181h__3&tpr=hpsb&trs=wtt&brwsid=cdfa5c0d-6eba-48f3-8058-
cb7b058e7573&gct=tab&guid=2AF6543D-B3EF-4BD5-8B86-
BD34BA4D5677&apn_uid=2AF6543D-B3EF-4BD5-8B86-
BD34BA4D5677&b=ttb&doi=2018-01-17&q=%20%20Definisi%20Perseroan
%20Terbatas%20sebagaimana%20diatur%20dalam%20Undang
%E2%80%94Undang%20N0.%2040%20(tahun%202007&searchfor=
%20%20Definisi%20Perseroan%20Terbatas%20sebagaimana%20diatur
%20dalam%20Undang%E2%80%94Undang%20N0.%2040%20(tahun
%202007&st=tab
https://www.cermati.com/artikel/15-perusahaan-terbesar-di-indonesia
http://www.pertamina.com/id/visi-misi-tujuan-dan-tata-nilai
11 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)