Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha, universitas mercu buana, 2018. pdf.doc (1)

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
01
F041700009 Hefti Juliza
(43217010143)
Abstract : Kompetensi
Pendahuluan Mahasiswa mampu menjelaskan
Aspek Hukum Bentuk Badan
Usaha

2. 2018
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Hefti Juliza 43217010143 http://www.mercubuana.ac.id
Pembahasan
Setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan pengertian perusahan, maka
usaha yang dilakukannya itu harus mempunyai wadah yaitu badan usaha. Badan usaha yang dikenal
dalam masyarakat adalah:
Perusahaan perseorangan
Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pengusaha sehingga
tanggung jawabnya pun dibebankan kepada satu orang saja. Perusahaan perseorangan adalah
perusahaan yang dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab penuh
terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan.
Kewajiban Perusahaan Dagang
1. Pembukuan: menurut pasal 6 kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), setiap orang
yang menjalanankan perusahaan diwajibkan untuk mengerjakan pembuuan.
2. Membayar pajak: menurut Undang-Undang bidang perpajakan, setiap orang,badan usaha,
dan badan hukum tertentu wajib membayar pajak kepada negara.
Hubungan Hukum Perusahaan Dagang
1. Hubungan hukum intern: Pembantu-pembantu di dalam perusahaan dagang dapat meliputi
pelayanan toko, pekerja keliling, tukang, manajer dan sebagainya. Hubungan anatar
pengusaha dengan para pembantunya dii dalam perusahaan bersifat hukum perburuhan
atau hubungan kerja.
2. Hubungan hukum ekstern (hubungan hukum dengan pihak ketiga):
a. Terhadap perikatan-perikatan yang timbul dari perbuatan hukum, sang pengusaha wajib
untuk melaksanakannya meskipun itu dilakukan oleh pembantunya
b. Terhadap perikatan-perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum, aik yang
dilakukan sendiri oleh pengusaha maupun oleh pembantunya menjadi tanggungjawab
pengusaha.
Persekutuan Perdata
Menurut pasal 1618 KUHP perdata, yang dimaksud dengan persekutuan perdata adalah “suatu
perjanjian, dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke
dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang di peroleh.
Dapat disimpulkan beberapa unsur yang harus ada:
1. Perjanjian yaitu adanya kesepakatan di antara orang-orang yang mempunyai kesamaan
kepentingan untuk menjalankan perusahaan.
2. Pemasukan yaitu masing-masing sekutu wajib memasukkan sesuatu ke dalam gabungan
kekayaan tersebut.
3. Bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba
4. Keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.

3. 2018
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Hefti Juliza 43217010143 http://www.mercubuana.ac.id
Cara pendirian Persekutuan Perdata
Persekutuan perdata dapat didirikan cukup di atas sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut dapat
berupa perjanjian tertulis dapat pula secara lisan karena pasal 1618 KUH perdata tidak
mengharuskan adanya perjanjian tertulis.
Pengurusan Perusahaan Perdata
Pengurusahan atau pemeliharaan sebuah persekutuan perdata dapat dikatakan melalui dua cara,
yaitu pengangkata sekutu statuter yaitu pada saat persekutuan perdata tersebut didirikan melalui
sebuah perjanjian. Pengangkatan sekutu mandater yaitu dipilih pengurus untuk menjalankan roda
perusahaan.
Berakhirnya Persekutuan Perdata
1. Lewatnya waktu manakala persekutuan perdata itu didirikan
2. Musnahnya barang atau telah disesuaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan
perdata itu didirikan.
3. Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu.
4. Salah seorang sekutu meninggal dunia.
FIRMA (fA)
Persekutuan Firma (fa) Firma dalam pasal 16 KUHD ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk
menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama.
Pada persekutuan Firma kepribadian para sekutu sangat diutamakan yaitu bersifat kekeluargaan.
Persekutuan firma harus didirikan dengan akte otentik (pasal 22 KU-HD).
isi akte memuat:
Nama lengkap/Identitas diri
Penetapan nama bersama atau firma
FA bersifat umum/terbatas atau pada bidang tertentu
Saat mulai dan berakhirnya Firma
Ketentuan-ketentuan lain mengenai hak pihak ketiga terhadap para sekutu.
Akte pendirian harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dimana firma berdomisili. Setelah itu akte
pendirian harus diumumkan dalam berita negara RI. Persekutuan firma bukan badan hukum karena
firma tidak perlu mendapat pengesahan dari menteri Kehakiman dan HAM dan tidak ada pula
pemisahan harta kekayaan antara pribadi. Para sekutu dan setiap sekutu bertanggung jawab secara
pribadi untuk keseluruhan.

4. 2018
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Hefti Juliza 43217010143 http://www.mercubuana.ac.id
Pendirian FA
Fa didirikan berdasarkan Perjanjian dengan menggunakan akta otentik (Pasal 22 KUHD) dan
perjanjian tersebut merupakan Akta Pendirian Fa. Lebih lanjut, pasal 23 KUHD dan pasal 28 KUHD
menyebutkan bahwa setelah akta pendirian dibuat maka harus didaftarkan kepada panitera
Pengadilan Negeri tempat firma tersebut berkedudukan. Kemudian, akta pendirian tersebut harus
diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Selama akta pendidirian belum didaftarkan dan
diumumkan, firma dianggap persekutuan umum yang menjalankan segala macam usaha, didirikan
untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dan semua sekutu berwenang untuk menandatangani
berbagai surat firma ini sebagimana dimaksud dalam pasal 29 KUHD.
Kepengurusan FA
Orang-orang/sekutu yang melakukan kepengurusan tercantum dalam Akta Pendirian Fa.
Kepengurusan tersebut dibedakan mana yang memiliki kewenangan kepengurusan internal dan
mana yang memiliki kepengurusan eksternal
Tanggung Jawab FA
Tanggung jawab yang dimaksud merupakan tanggung jawab eksternal terhadap pihak ketiga,
meliputi :
Perikatan oleh sekutu yang diberikan hak bertindak keluar mewakili Fa menjadi tanggung jawab
semua sekutu yang bersifat tanggung renteng/tanggung jawab tidak terbatas
Perikatan oleh sekutu yang tidak diberikan hak mewakili Fa dalam hubungan keluar menjadi
tanggung jawab pribadi sekutu yang bersangkutan saja
Berakhirnya persekutuan Firma:
1. Lampaunya waktu;
2. Telah tercapainya tujuan;
3. Adanya kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu;
4. Adanya keputusan Pengadilan Negeri atas tuntutan kejaksaan
PERSEKUTUAN KOMANDITER/COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
(CV)
CV merupakan persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer .
Sekutu komanditer, sekutu yang hanya menyerahkan modal, dan tidak turut campur dalam
kepengurusan/penguasaan CV. CV dapat disebut juga sebagai bentuk badan usaha yang didirikan
oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan usaha.
Sekutu CV
Sekutu Komanditer/Sekutu Pasif : merupakan sekutu/orang yang hanya menyerahkan modal, dan
tidak turut campur dalam kepengurusan maupun pengelolaan CV.

5. 2018
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Hefti Juliza 43217010143 http://www.mercubuana.ac.id
Sekutu Komplementer/Sekutu Aktif : merupakan sekutu/orang yang bertugas mengurus atau
mengelola CV (namun dapat turut serta menyerahkan modal meskipun pada dasarnya tugas utama
adalah melakukan kepengurusan CV).
Sekutu Komanditer/Sekutu Pasif
Sekutu komanditer memiliki hak&kewajiban :
Wajib menyerahkan modal ke dalam CV
Wajib bertanggung jawab atas kewajiban persekutuan terhadap pihak ketiga, namun hanya sebatas
pada modal yang disetor saja.
Berhak mendapatkan keuntungan dari CV
Sekutu komanditer tidak boleh melakukan pengurusan CV sebagaimana dilakukan sekutu
komplementer, apabila dilanggar maka tanggung jawab sekutu komanditer menjadi tidak
terbatas/tanggung renteng.
Sekutu Komplementer/Sekutu Aktif
Sekutu komplementer memiliki hak dan kewajiban :
Wajib mengurus dan mengelola CV
Memiliki hak untuk turut serta memasukkan modal ke CV
Bertanggung jawab atas kepengurusan CV termasuk bertanggung jawab secara tanggung renteng
atas kewajiban CV terhadap pihak ketiga
Berhak mendapatkan pembagian keuntungan CV
Pendirian CV
1. Nama Lengkap/identitas diri;
2. Penetapan nama bersama atau cv;
3. CV bersifat umum/terbatas atau pada bidang tertentu;
4. Saat mulai dan berakhirnya cv;
5. Ketentuan-ketentuan lain mengenai hak pihak ketiga terhadap para sekutu.
Pembubaran CV
1. lampaunya waktu;
2. Telah tercapainya tjuan;
3. Adanya kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu;
4. Adanya keputusan Pengadilan Negeri atas tuntutan kejaksaan.

6. 2018
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Hefti Juliza 43217010143 http://www.mercubuana.ac.id
PERSEROAN TERBATAS (PT.)
Dasar hukum
UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT.
Pendirian PT
a. PT didirikan atas dasar perjanjian (Pasal 7)
b. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian pada saat saham perseroan didirikan.
c. Akta pendirian dari notaris
d. Mengajukan permohonan ke Menteri Kehakiman
e. Dalam jangka waktu 60 hari akan disahkan
f. Setelah disahkan oleh Menteri Kehakiman
g. Mendaftarkan dalam daftar perusahaan jangka waktu 30 hari
h. Mengajukan pengumuman di Tambahan Berita Negera jangka waktu 30 hari.
Pengelompokan PT
PT Tertutup
PT yang didirikan dengan maksud untuk tidak menjual sahamnya kepada masyarakat. PT Tertutup
biasanya merupakan PT yang dimiliki oleh suatu keluarga, sehingga kepemilikan sahamnya terbatas
hanya dimiliki keluarga.
PT.Terbuka (Tbk)
PT yang menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar saham dengan tujuan melakukan
penambahan modal (pengembangan PT)
PT kosong
Perseroan terbatas kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya
dan hanya tinggal nama saja.
Modal dan saham
Untuk menjalankan usaha faktor modal pemegang peranan yang sangat penting, menurut pasal 32
UUPT, modal dasar perseroan paling sedikit 50.000.0000. Undang-undang yang mengatur kegiatan
usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada
ketentuan modal dasar sebagaimana yang tercantum. Paling sedikit 25% dari modal dasar tersebut
harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan
dengan bukti penyetoran yang sah.

7. 2018
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Hefti Juliza 43217010143 http://www.mercubuana.ac.id
Organ Perusahaan
a. Rapat umum pemegang saham (rups)
Dalam RUPS semua pemegang saham besar atau kecil apapun sahamnya memiliki hak untuk
mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalh yang berkaitan dengan evaluasi
kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakn segera. Hasil RUPS biasanya
dilimpahkan ke komisaris diteruskan ke direksi untuk dijalankan.
Dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) kewenangan ini tidak dapat diberikan kepada
direksi atau komisaris dalam hal:
1. Mengangkat dan memberentikan anggota Direksi dan Komisaris
2. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan
3. Menyetujui pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit
4. Menyetuji perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan
5. Mengubah anggaran dasar
6. Membubarkan perseroan
7. Mengumumkan pembagian laba (deviden)
b. Direksi
Berdasarkan pasal 92 ayat (1) UUPT ditegaskan bahwa Direksi menjalankan pengurusahan
perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi
ditugaskan dan berwenang:
1. Mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha perseroan
2. Mengelola kekayaan perseroan
3. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
c. Komisaris
Dari ketentuan dalam pasal 1 angka 6 UUPT jelas bahwa ada keharusan bagi setiap
perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan
pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dilakukan Direksi demi kepentingan
Perorangan.
Masa berakhirnya perseroan secara umum bisa saja berakhir, hal ini diatur dalam pasal 142 sampai
152:
a. Berdasarkan keputusan RUPS
b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir
c. Berdasarkan penetapan pengadilan
d. Dengan dicabutnya kepailitan berdaasarkan putusan pengadilan niaga yang telah
mempunyai kekuatan hukum tatap;
e. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan
likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:
1. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau
perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

8. 2018
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Hefti Juliza 43217010143 http://www.mercubuana.ac.id
2. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam
akta pendirian.
3. Permohonan pemegang saham,Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan
tidak mungkin untuk dilanjutkan.
Daftar Pustaka
Santiago, Faisal. 2012. Pengantar Hukum Bisnis. Jakarta : Mitra Wacana Media.
Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B Ilyas. 2012. Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta :
Salemba Empat.