2. Secara umum PPN yg terutang atas transaksi
penyerahan BKP/JKP dipungut oleh PKP Penjual.
Dengan demikian, pembeli BKP/JKP yg bersangkutan
wajib membayar kpd PKP Penjual sbsr harga jual
ditambah PPN yg terutang
Namun demikian, apabila yg bertindak sebagai pembeli
BKP/JKP tsb berstatus Pemungut PPN (Pembeli
Khusus), PPN yg terutang atas transaksi penyerahan
BKP/JKP tidak dipungut oleh PKP Penjual, melainkan
disetor langsung ke kas negara oleh Pemungut PPN
tsb. Dgn demikian, Pemungut PPN hanya membayar
kpd PKP Penjual sebesar harga jual, sedangkan PPN-
nya (10%) disetor langsung ke kas negara.
Mekanisme
3. 1) Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena
Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor,
dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan
Nilai.
2) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan
pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan
Keputusan Menteri Keuangan.
Pasal 16A UU PPN
4. Pasal 1 UU PPN angka (27) : Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara
Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk
memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha
Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
kepada bendahara Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Tentang Penunjukan
Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk
Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 Tentang Penunjukan Kontraktor
Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi Dan Kontraktor Atau Pemegang
Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Memungut,
Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan
Pelaporannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 stdtd PMK-136/PMK.03/2012
tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan
PPnBM serta tata cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan.
Badan Usaha Tertentu (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 dan
Lampirannya) yang berlaku sejak 1 April 2015.
Dasar Hukum
5. Setelah diundangkan Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, terjadi pergeseran terminologi dan fungsi pejabat
pengelola APBN sehingga dilakukan redifinisi yang dengan sendirinya
mempengaruhi terminologi yang digunakan dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003.
Sehubungan dengan hal tersebut dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Dirjen
Pajak No PER-147/PJ./2006 dirumuskan pengertian bendaharawan
pemerintah sebagai berikut :
Bendaharawan Pemerintah adalah :
◦ Bendahara Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu Pejabat
yang mengeluarkan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
◦ Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu Pejabat yang diberi
kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran, menguji tagihan kepada negara dan
menandatangani SPM, yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran atau
Kuasa Pengguna Anggaran.
Bendahara Pemerintah
6. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan pembayaran atas
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh
Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena
Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
terutang.
Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara, wajib melaporkan Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh
Pengusaha Kena Pajak yang telah dipungut oleh Kantor Perbendaharaan
dan Kas Negara dimaksud.
Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan
Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara termasuk jumlah
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
terutang.
Kewajiban Pemungut
7. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan
tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
Pembayaran untuk pembebasan tanah;
Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak
Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai;
Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak
oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;
Pembayaran atas rekening telepon;
Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan
penerbangan; atau
Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan
perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Catatan :
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang
sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00
(satu juta rupiah), dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan
Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum
PPN dan PPnBM
Tidak Dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah Dalam Hal :
8. Contoh 1 :
Harga jual 769.231
PPN 10% 76.923
PPn BM 20% 153.846
Jumlah pembayaran 1.000.000
PPN dan PPn BM tidak dipungut Bendaharawan Pemerintah
melainkan dipungut oleh PKP Rekanan selaku pihak yang
menyerahkan BKP, sehingga Bendaharawan Pemerintah membayar
Rp1.000.000 termasuk PPN dan PPn BM
Contoh 2 :
Harga jual 950.000
PPN 10% 95.000
Jumlah pembayaran 1.045.000
Karena pembayaran termasuk PPN melebihi Rp1.000.000 maka
Bendaharawan Pemerintah wajib memungut PPN sebesar Rp95.000
dengan cara memotong dari jumlah pembayaran tersebut
Contoh :
9. Pemungutan Pajak Pertumbuhan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah dilakukan pada saat
pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung
dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan
Pemerintah.
Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut oleh
Bendaharawan Pemerintah dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya
pembayaran tagihan.
Dalam hal hari ketujuh jatuh pada hari libur, maka
penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Tata Cara Pemungutan
10. Bendaharawan Pemerintah wajib melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah yang dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan
Pajak dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
setempat, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah
berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan.
Pelaporan pemungutan dan penyetoran Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dilakukan dengan menggunakan Surat
Pemberitahuan Masa bagi Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai.
Tata Cara Pelaporan
11. Jika kewajiban tidak dilaksanakan maka Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara wajib menolak
permintaan pembayaran berikutnya yang diajukan
Bendaharawan Pemerintah
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib
menyampaikan daftar Bendaharawan Pemerintah yang
berada dalam wilayah kerjanya beserta daftar
perubahannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor
Pelayanan Pajak yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak
Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara
KPKN
12. Mekanisme Pemungutan PPN atau dan PPnBM
1) Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah termasuk jumlah pajak yang
terutang.
2) pada saat PKP Rekanan mengajukan tagihan, wajib membuat:
a) Faktur Pajak dan SSP, dengan ketentuan Faktur Pajak diisi dengan lengkap rangkap 3 (tiga) dengan
peruntukan :
- lembar ke-1 untuk Bendaharawan pemerintah sebagai Pemungut PPN
- lembar ke-2 untuk arsip PKP Rekanan
- lembar ke-3 untuk KPP melalui Bendaharawan Pemerintah.
Oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan, pada setiap lembar Faktur Pajak wajib
dibubuhi cap “Disetor tanggal ……..” dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah yang
bersangkutan.
Oleh KPPN yang melakukan pemungutan untuk kepentingan Bendaharawan Pemerintah, pada setiap
lembar Faktur Pajak dicantumkan “nomor dan tanggal advis SPM”.
b) SSP yang diisi adalah kolom identitas dan jumlah pajak terutang, sedangkan kolom lainnya tidak perlu diisi.
Adapun jumlah lembar SSP dibuat rangkap 5 (lima). Setelah PPN dan PPnBM, atau PPN yang terutang
disetor ke bank persepsi atau kantor pos, SSP tersebut didistribusikan :
- lembar ke-1 untuk PKP Rekanan
- lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak
- lembar ke-3 untuk PKP Rekanan, akan dilampirkan pada SPT Masa PPN
- lembar ke-4 untuk bank persepsi atau kantor pos.
- lembar ke-5 untuk pertinggal Bendaharawan Pemerintah.
Pada setiap lembar SSP ini oleh KPPN yang melakukan pemungutan pajak untuk kepentingan
Bendaharawan Pemerintah dibubuhi “nomor dan tanggal advis SPM”. pada SSP lembar ke-1 dan lembar
ke-2 dibubuhi cap “TELAH DIBUKUKAN” oleh KPPN.
3) Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM.
13. 4) Pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang pada saat pembayaran;
5) Penyetoran Pajak yang dipungut.
Pajak yang dipungut oleh Bendaharawan selaku Pemungut PPN wajib disetor ke kas negara
pajak yang dipungut paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah bulan dilakukan
pembayaran atas tagihan.
Dalam hal tanggal penyetoran jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja
berikutnya.
6) Pelaporan pajak yang telah dipungut dan disetor.
Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM
atau PPN wajib menyampaikan laporan kepada KPP tempat Bendaharawan Pemerintah
terdaftar dengan menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut PPN
Formulir 1107PUT” yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 20 (dua puluh) hari
setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan, yang masing-masing diperuntukkan sebagai
berikut :
- lembar ke-1, dilampiri Faktur Pajak lembar ke-3 untuk KPP ;
- lembar ke-2, untuk arsip Bendaharawan Pemerintah.
Mekanisme Pemungutan PPN atau dan PPnBM
16. Bendahara SD Negeri X pada bulan April melakukan
pengeluaran sebagai berikut:
1. Pembayaran untuk pembelian ATK dari PT GRAMEDIA
Rp400.000
2. Pembayaran jasa pemborong kepada PT KONTRUKSINDO
untuk pembangunan gedung kelas baru senilai Rp50.000.000
3. Pembayaran tagihan telepon kepada PT TELKOM sebesar
Rp1.500..000
4. Pembayaran untuk pengadaan buku pelajaran umum kepada
PT PENERBIT ERLANGGA Rp30.000.000
Jelaskan aspek pemungutan PPN atas pembayaran
yang dilakukan oleh Bendahara SD Negeri X
Kasus
17. PT Batavia Computindo adalah rekanan dari Pemda Kota
Depok, telah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Jakarta
Tanjung Priok dengan NPWP : 01.234.567.8-072.000. Pada
tahun anggaran 2011 PT Batavia Computindo mendapat
proyek pengadaan komputer untuk Pemda Kota Depok.
Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 27
Februari 2011 nilai kontrak sebesar Rp80.000.000 termasuk
PPN. Penyerahan barang dilakukan PT Batavia Computindo
tanggal 10 Maret 2011, sedangkan realisasi pembayaran
baru diterima tanggal 7 April 2011.
Jelaskan kewajiban terkait PPN yang harus dipenuhi oleh PT
Batavia Computindo selaku rekanan
Jelaskan kewajiban terkait PPN yang harus dipenuhi oleh
Bendahara Pemda Kota Depok selaku Pemungut PPN
Kasus
18. Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin
adalah:
kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan
gas bumi; dan
kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin
pengusahaan sumber daya panas bumi,
yang meliputi kantor pusat, cabang, maupun unitnya.
Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin
ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai
KONTRAK KERJA SAMA PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN KONTRAKTOR
ATAU PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI
PMK-11/PMK.03/2005 stdd. PMK-73/PMK.03/2010
19. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang
atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor atau
Pemegang Kuasa/Pemegang Izin dipungut, disetor, dan
dilaporkan oleh Kontraktor atau Pemegang
Kuasa/Pemegang Izin.
Kontraktor/Pemegang Kuasa/Pemegang Izin
Sebagai Pemungut
20. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut
oleh Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin
adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan
Dasar Pengenaan Pajak.
Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak selain
terutang Pajak Pertambahan Nilai juga terutang Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, maka jumlah Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang harus dipungut
oleh Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin
adalah sebesar tarif Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang berlaku dikalikan dengan Dasar
Pengenaan Pajak.
Kontraktor/Pemegang Kuasa/Pemegang Izin
Sebagai Pemungut
21. a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang
terpecah-pecah;
b. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang
menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak
Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai;
c. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh
PT Pertamina (Persero);
d. pembayaran atas rekening telepon;
e. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
dan/atau
f. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan
perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Rekanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
PPN dan PPnBM Tidak Dipungut
oleh Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin dalam hal:
22. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak kepada Kontraktor atau Pemegang
Kuasa/Pemegang Izin
Faktur Pajak harus dibuat pada saat:
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan
Jasa Kena Pajak;
penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan
pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
atau
penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan
sebagian tahap pekerjaan.
Kewajiban Rekanan
Sebagai Pemungut
23. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dilakukan paling lama pada saat:
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan
Jasa Kena Pajak;
penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan
pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
atau
penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan
sebagian tahap pekerjaan.
24. Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin wajib
menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut
ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas)
bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin wajib melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut ke Kantor
Pelayanan Pajak tempat Kontraktor atau Pemegang
Kuasa/Pemegang Izin terdaftar paling lama pada akhir bulan
berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
25. Mulai tanggal 1 Juli 2012, BUMN ditunjuk sebagai Pemungut PPN. Dengan demikian, PPN dan
PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh PKP Rekanan kepada BUMN yang
memenuhi ketentuan sebagai Pemungut PPN wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUMN
Kriteria BUMN Yang Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN
• Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan.
• BUMN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang
BUMN, yaitu badan usaha yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki
oleh Negara Republik Indonesia, tidak termasuk anak perusahaan dan joint operation atau bentuk
kerja sama lainnya.
• Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan suatu badan usaha tidak
lagi memenuhi kriteria sebagai BUMN, maka terhitung sejak tanggal akta yang menyatakan
perubahan kepemilikan tersebut, badan usaha yang bersangkutan secara otomatis tidak lagi
ditunjuk menjadi Pemungut PPN. Namun demikian, kewajiban menyetor dan melaporkan PPN
dan PPnBM yang telah dipungut dalam Masa Pajak yang bersangkutan tetap dilakukan
sebagaimana mestinya.
• Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan suatu badan usaha menjadi
memenuhi kriteria sebagai BUMN, maka terhitung sejak tanggal akta yang menyatakan
perubahan kepemilikan tersebut, badan usaha dimaksud secara otomatis ditunjuk menjadi
Pemungut PPN dan melakukan kewajiban sebagai Pemungut PPN.
Badan Usaha Milik Negara
PMK-85/PMK.03/2012 stdd PMK-136/PMK.03/2012
26. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM
yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-
pecah
pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di
bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau
dibebaskan dari pengenaan PPN
pernbayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan
bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
pembayaran atas rekening telepon
pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh
perusahaan penerbangan pembayaran lainnya untuk penyerahan
barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan
di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM
PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh BUMN dalam hal :
27. • PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP dari BUMN
kepada BUMN tidak dikecualikan dari pemungutan oleh Pemungut PPN, sehingga
BUMN yang menerima penyerahan BKP dan/atau JKP tetap melakukan kewajiban
pemungutan PPN
• Demikian juga atas penyerahan BKP dan/atau JKP dari BUMN kepada Pemungut
PPN selain BUMN, PPN dan PPnBM yang terutang tetap dipungut oleh Pemungut
PPN yang menerima penyerahan BKP dan/atau JKP.
• Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP
dan/atau JKP kepada BUMN, Faktur Pajak yang dibuat oleh Rekanan mengacu pada
ketentuan yang berlaku (kode transaksi “03”) , SSP diisi dengan membubuhkan
NPWP serta identitas Rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh BUMN
sebagai penyetor atas nama Rekanan
• BUMN wajib menyetorkan PPN/PPnBM yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank
Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir
• Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM dilakukan
setiap bulan dengan menggunakan formulir "SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN"
(SPT 1107 PUT) yang wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT
