Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang prosedur permohonan dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. 2. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan penghapusan NPWP seperti wajib pajak meninggal dunia atau perusahaan yang dibubarkan. 3. Kantor Pelayanan Pajak berupaya meningkatkan sosialis

1. Laporan Kerja
Praktek
Oleh : Hayatun Nufus

2. Assalamu’alaik
um


3. TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK
WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG
PRIBADI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA BANDA ACEH”.

4. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian
suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan
pembangunan yaitu menggali sumber daya yang
berasal dari dalam negeri yang berupa pajak.
Manfaat pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-
pengeluaran pemerintah dan pembiayaan publik
investment.
Bangsa Indonesia tidak selamanya mengandalkan
sumber pendapatan negara dari sektor migas
saja, sebab sumber daya alam Indonesia saat ini
mulai menipis dan membutuhkan waktu yang
cukup lama dan bahkan mungkin tidak dapat
untuk diperbaharui lagi. mengetahui hal tersebut
maka pemerintah mengupayakan mengoptimalan
sumber penerimaan negara dari sektor yang lain

5. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat
melaksanakan kegotongroyongan Nasional melalui
sistem menghitung besarnya pajak yang harus
dibayar serta memperhitungkan selisih antara pajak
yang harus dibayar dengan kredit pajak dan apabila
masih terdapat pajak yang kurang bayar
Dalam rangka melaksanakan semua aktifitas
perpajakan, wajib pajak harus memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi
sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam
pembayaran dan pengawasan administrasi
perpajakan. Setiap dokumen perpajakan sebagai
contoh Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak,
Surat Pemberitahuan (SPT), harus
mencantumkan NPWP.

6. maka harus dilunasi terlebih dahulu sebelum
dilakukan penghapusan NPWP, membayar dan
melaporkan sendiri kewajibannya atas pajak yang
terutang atau sering disebut dengan sistem self
assesment sehigga melalui sistem ini administrasi
perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan
dengan rapi, teliti, terkendali, sederhana, dan
mudah dipahami oleh wajib pajak.
Walaupun pemerintah sudah memberikan banyak
sosialisasi melalui penyuluhan tentang masalah
perpajakan, namun banyak juga hal-hal yang
berhubungan dengan masalah perpajakan yang
masih belum dipahami oleh masyarakat pada
umumnya. Misalnya cara menghapus Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pengapusan NPWP
dilakukan untuk menghindari kewajiban
perpajakan yang tidak seharusnya dilakukan.

7. Sejarah Singkat Berdirinya
KPP Pratama Banda Aceh
 Secara bertahap sejak tahun 2002,
Kantor Pelayanan Pajak telah
mengalami modernisasi sistem dan
struktur organisasi menjadi instansi
yang berorientasi pada fungsi, bukan
lagi pada jenis pajak. Kantor
Pelayanan Pajak modern juga
merupakan penggabungan dari Kantor
Pelayanan Pajak konvensional dan
Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan
Pajak.

8. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang digunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak,
yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9
(sembilan) digit pertama merupakan kode
Wajib Pajak dan 6 (enam ) digit berikutnya
merupakan Kode Administrasi Perpajakan.

9. Prosedur Permohonan dan Penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)
◦ Untuk memudahkan dalam memahami
pelaksanaan permohonan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) berikut ini disajikan
mengenai alur Permohonan NPWP di Kantor
Pelayanan Pajak Banda Aceh berdasarkan
keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP/-161/PJ/2001 tanggal 21 Februari 2001
tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan
Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara
Pendaftaran dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak.

10. Tempat Pendaftaran atau Pelaporan
Kegiatan Usaha
Tempat pendaftaran atau Pelaporan Kegiatan
Usaha
untuk memperoleh NPWP diatur dalam pasal 2
ayat
3 UU KUP, sebagai berikut:
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah
kerjanya meliputi:
 Tempat tinggal (untuk Wajib Pajak Orang
Pribadi)
 Tempat kedudukan (untuk Wajib Pajak
Badan)
 Tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan atau

11. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 Sebagai tanda pengenal untuk
mengetahui identitas diri Wajib Pajak.
 Untuk menjaga ketertiban dalam
pembayaran pajak.
 Untuk menjaga ketertiban dalam
pengawasan administrasi perpajakan.
 Untuk dicantumkan dalam dokumen
perpajakan.

12. Manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
 Sebagai syarat untuk Pengajuan Kredit di
Bank.
 Sebagai syarat untuk pengajuan SIUP (Surat
Ijin Usaha Perusahaan).
 Sebagai syarat untuk pembuatan Tabungan
Valas & Rekening Koran di Bank.
 Sebagai syarat untuk menggunakan tarif tax
treaty di luar negri.
 Bebas Fiskal Luar Negeri di tahun 2009 bagi
pemilik NPWP.
 Tarif Pajak Penghasilan yang lebih rendah
dibanding yang tidak memiliki NPWP.

13. Prosedur Pemohonan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
1. Wajib Pajak
Wajib Pajak mengajukan permohonan NPWP
dengan formulir pendaftaran dan perubahan
atas data wajib pajak yang terdiri dari :
 Untuk wajib Pajak orang pribadi yang tidak
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi
penduduk Indonesia, atau paspor
ditambah surat keterangan tempat
tinggal dari instansi yang berwenang
sekurang-kurangnya lurah atau kepala
desa bagi orang asing.

14. 2. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
Petugas TPT menerima formulir pendaftaran dan
perubahan data wajib pajak.
Mengecek kelengkapan data wajib pajak apabila tidak
lengkap akan dikembalikan ke wajib pajak untuk
dilengkapi.
Petugas TPT mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)
dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS
akan diserahkan ke wajib pajak.
 Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan
usaha atau pekerjaan bebas:
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk
Indonesia, atau paspor ditambah surat keterangan
tempat tinggal dari instansi yang berwenang
sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi
orang asing.
Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang
sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.

15. 3. Pelaksana Seksi Pelayanan
 Merekam berkas pendaftaran wajib pajak
 Mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar
(SKT) dan kartu NPWP diterbitkan dalam
rangkap dua :
Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke-2 : untuk arsip Kantor
Pelayanan Pajak
 Kemudian menyerahkan ke kepala seksi
pelayanan untuk di bubuhi tanda tangan.
 Memberi nomor, stempek KPP dan
memisahkan dokumen untuk arsip dan
diserahkan ke wajib pajak melalui subbag
umum.

16. Prosedur Penghapusan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
1.Wajib Pajak
Wajib Pajak mengajukan permohonan
penghapusan NPWP dan atau
pencabutan pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak disertai data-data sebagai
berikut:
 Surat kematian (jika Wajib Pajak meninggal dunia)
dan surat pernyataan bahwa warisan telah selesai
dibagi atau akta pembubaran Badan Usaha.
 Surat keterangan dari kelurahan.
 Surat pernyataan dari Wajib Pajak.
 Surat keterangan pengukuhan Pengusaha Kena

17. Petugas TPT menerima formulir permohonan
penghapusan.
Mengecek kelengkapan Wajib Pajak apabila tidak
lengkap akan dikembalikan ke Wajib Pajak untuk
dilengkapi.
Petugas TPT mencetak Lembar Pengawasan Arus
Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS).
BPS akan diserahkan ke Wajib Pajak.
3.Seksi Pemeriksaan
 Petugas pemeriksa lapangan
menyampaikan surat pemberitahuan
pemeriksaan lapangan, pada saat
dimulainya pemeriksaan lapangan.
 Apabila menolak diperiksa, Wajib Pajak
harus menandatangani surat pernyataan
penolakan pemeriksaan pajak

18.  Dalam hal Wajib Pajak tidak berada
ditempat pemeriksaan tetap dilakukan
dengan terlebih dahulu meminta
pegawai yang ada untuk mewakili Wajib
Pajak dan mendampingi tim pemeriksa
pajak guna membantu kelancaran
pemeriksaan.
 Dalam hal terjadinya penolakan untuk
menandatangani surat pernyataan
penolakan membantu kelancaran
pemeriksaan pajak, tim pemeriksa pajak
harus membuat dan menandatangani
Berita Acara penolakan membantu
kelancaraan pemeriksaan pajak, dan
selanjutnya dapat melakukan meyegelan

19.  Petugas pemeriksa meminjam buku-
buku, catatan-catatan dan dokumen
yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha/
Pekerjaan Bebas Wajib Pajak/ objek
yang terutang pajak beserta fotokopi
atau hasil pengolahan data elektronik
yang sesuai dengan aslinya.
 Petugas akan mengembalikan buku-
buku, catatan-catatandan dokumen
paling lama 14 (empat belas) hari sejak
tanggal Pelaporan Pemeriksaan Pajak
(LPP) ditandatangani kepala Kantor
Pelayanan Pajak.

20. 4. Pelaksana Seksi Pelayanan
 Menerima dan merekam laporan hasil
pemeriksaan dari seksi pemeriksaan.
 Mencetak surat penghapusan NPWP/
surat Penolakan Penghapusan NPWP,
kemudian menyerahkan ke kepala seksi
pelayanan untuk dibubuhi tandatangan.
 Memberi nomor, stempel KPP,
memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada
Wajib Pajak, kemudian mengarsipkan
dan menyerahkan dokumen kepada
Wajib Pajak melalui sub bagian umum.

21. Sanksi Tidak Mendaftarkan NPWP
 Sebagaimana yang diatur dalam pasal
39 UU No 28 Tahun 2007 tentang
perubahan kedua atas UU No 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan bahwa bagi Wajib
Pajak dengan sengaja tidak
mendaftarkan diri Nomor Pokok Wajib
Pajak dikenakan sanksi administrasi
20% hingga 100% dari tarif normal atau
4 kali dari pajak terutangnya, dan sanksi
pidana berupa pidana kurungan selama

22. Hal-hal yang menyebabkan
Penghapusan NPWP
 Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal
dunia ialah Wajib Pajak orang pribadi yang telah
meninggal dunia yang tidak memiliki warisan dan
tidak memiliki usaha.
 Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan
harta ialah wanita kawin yang mempunyai NPWP lalu
menikah. Maka kewajiban perpajakannya secara
otomatis berpindah pada suami sebagai kepala
keluarga.
 Warisan yang telah selesai dibagi ialah warisan yang
dibagi kepada ahli warisnya namun kedudukannya
sebagai sabjek pajak belum terbagi.
 Wajib Pajak yang telah dibubarkan secara resmi ialah
Wajib Pajak yang mempunyai usaha dan telah
dinyatakan pailid.

23. Hambatan dan upaya yang dilakukan Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh
dalam Tata Cara Pengahapusan NPWP
 Terbatasnya kualitas Sumber Daya
Manusia. Misalnya petugas penyuluhan
perpajakan tidak bisa menjawab dengan
jelas pertanyaan yang mungkin akan
timbul dari masyarakat yang diberikan
penyuluhan.
 Rendahnya kesadaran ahli waris Wajib
Pajak untuk segera mengajukan
permohonan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

24. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Banda Aceh dalam
mengatasi hambatan yang timbul
 Mengupayakan untuk lebih
memperbanyak penyuluhan terhadap
Wajib Pajak tentang pentingnya
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), sanksi tidak memiliki NPWP
dan manfaat memiliki NPWP.

25. Saran-saran
 Untuk Wajib Pajak
Karena NPWP fungsi yang sangat penting
sebagai tanda pengenal untuk mengetahui
identitas diri wajib pajak sangat disarankan untuk
memperoleh kartu NPWP guna mempelancar
kewajiban sebagai wajib pajak dan mohon yang
sudah mempunyai skartu NPWP dapat disimpan
dengan baik dan jangan sampai hilang.
 Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Khususnya seksi pelayanan agar lebih
mengoptimalkan kinerjanya, dan
mensosialisasikan ke Wajib Pajak agar lebih
sadar untuk mendaftarkan diri di Kantor
Pelayanan Pajak Banda Aceh.

26. Wassalamualaiku
m 