Dokumen ini membahas manajemen pajak perusahaan dan dampaknya terhadap laba, likuiditas, dan kepatuhan hukum. Terdapat perbedaan antara perencanaan pajak yang sah dan penghindaran pajak, serta strategi untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Ditekankan pentingnya perencanaan dan pengendalian pajak untuk mencapai efisiensi dan menghindari sanksi.

1. 1

2.  Profit
 Efisiensi
 Kepuasan karyawan
 Pemimpin Pasar
 Keuntungan maksimal
pemegang saham
 Dll.

3.  Definisi Pajak Burden
 Kewajiban Pajak bagi perusahaan Mengurangi Laba
 Jenis Pajak dari Pemungutannya :
◦ Langsung (direct) : PPh
◦ Tidak langsung (indirect tax) : PPN
 Persepsi Perusahaan terhadap Pajak
◦ Sebagai beban (expenses) pengusaha berupaya mengurangi beban;
◦ Sebagai distribusi laba (margin distribution).

4.  Pajak sebagai beban perusahaan, maka:
◦ Laba turun
◦ Rugi bertambah Daya saing turun
◦ Cash flow turun
 Pajak juga mempunyai dampak tidak langsung
seperti:
 rate of return bagi investor
 bonus bagi manajemen
 kompensasi untuk karyawan
 Kecenderungan untuk menghindar/melanggar
4

5. Agar beban pajak EFISIEN
 Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban
pajak dengan benar (lawful) tetapi jumlah pajak yang
dibayar dapat ditekan seminimal mungkin untuk
memperoleh laba & likuiditas yg diharapkan.
(Sophar L.)
Tax Management
5

6.  Membuka kesadaran akan pentingnya manajemen
perpajakan bagi perusahaan;
 Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(lawful);
 Mencari peluang untuk efisiensi pajak secara legal;
 Menghindari pembayaran pajak/ denda yang tidak
semestinya.

7. Tujuan :
 Laba
 Likuiditas
Cara:
 Menunaikan kewajiban pajak
dengan baik (lawful)
 Efisiensi pembayaran pajak
Fungsi dalam manajemen pajak:
 Perencanaan pajak (tax planning)
 Pelaksanaan kewajiban pajak (tax implementation)
 Pengendalian pajak (tax control)
7

8. Tn. DOEL, seorang eksekutif muda dengan penghasilan neto
Rp50juta/bulan, berusia 31 tahun dan berencana menikah tahun ini. Saat ini
Tn DOEL mempunyai 2 (dua) teman wanita yang akan dinikahi, yaitu:
1. Nn. Sarah, seorang Direktur pada sebuah perusahaan, dengan
penghasilan neto Rp20juta/bulan;
2. Nn. Zaenab, seorang pengusaha soto betawi, dengan penghasilan neto
Rp20juta/bulan.
Keduanya mempunyai kriteria dengan skor yang sama (A+), baik
performance, status, pendidikan dan keluarga.
Siapa yang seharusnya dipilih oleh Tn. Doel untuk dinikahi dengan
pertimbangan tax saving?
8

9.  Fungsi Manajemen Pajak yang
pertama;
 Fokus pada laba dan likuiditas;
 Tax Planning = Tax Avoidance?
 Tax Planning = Tax Evasion?
◦ Eufemisme?
◦ Benar-benar ada?
9

10. Pada awalnya, Tax Planning = Tax Avoidance,
berdasarkan pemahaman dalam Economic Perspective
yang merupakan skema untuk menghindari pajak
dengan cara yang sesuai dengan maksud dari pembuat
UU (intention of the parliament).

11. TAX PLANNING : THE SYSTEMATIC ANALYSIS OF DEFERRING TAX OPTIONS AIMED AT
THE MINIMIZATION OF TAX LIABILITY IN CURRENT AND FUTURE TAX PERIODS.
ANALISA YANG SISTEMATIK TERHADAP PILIHAN PILIHAN ATAS PENANGGUHAN PAJAK
YANG BERTUJUAN UNTUK MEMINIMALKAN UTANG PAJAK PADA TAHUN BERJALAN
DAN PERIODE YANG AKAN DATANG.
(LARRY, FRIEDMAN & SUSAN, 1984)

12. TAX PLANNING : ARRANGEMENTS OF A PERSON’S BUSINESS AND/OR
PRIVATE AFFAIRS IN ORDER TO MINIMIZE TAX LIABILITY.
PENGATURAN YANG DILAKUKAN TERHADAP BISNIS PERIBADI ATAU
PERUSAHAAN YANG BERTUJUAN UNTUK MEMINIMALKAN UTANG
PAJAK.
(LYONS SUSAN M., 1996)

13.  Transaksi yang dibuat semata-mata untuk tujuan menghindari
pajak.
 Berusaha untuk mendapatkan fasilitas pajak yang sebenarnya
fasilitas pajak tersebut tidak ditujukan kepadanya.
 Membuat transaksi yang berputar-putar yang akhirnya transaksi
tersebut akan kembali lagi kepadanya (round-robin flow of funds).
 Penggelembungan nilai aset untuk mendapatkan biaya penyusutan
yang besar di masa yang akan datang.
 Memanfaatkan suatu entitas di mana penghasilan yang diterima
oleh entitas tersebut dikecualikan sebagai objek pajak.
 Transaksi bisnis yang melibatkan negara-negara yang dikategorikan
sebagai tax haven countries.

14.  Benar secara “letter of the Law” tapi tidak sesuai
dengan maksud dari pembuat UU (James Kessler,
2004:387);
 Dalam perkembangannya terminologi tax
avoidance sudah diartikan sebagai ”abuse of law”
(P. Olson, 1995:817) atau perilaku “offensive tax
planning” (Brian J. Arnold, 2002:7).

15.  Di negara-negara maju Tax Avoidance dibedakan atas
Acceptable dan Unacceptable Tax Avoidance.
Acceptable Non Acceptable
• Memiliki tujuan usaha yang baik. • Tidak memiliki tujuan usaha yang
baik.
• Tidak semata-mata melakukan
penghindaran pajak.
• Semata-mata melakukan
penghindaran pajak.
• Tidak bertentangan dengan spirit &
intention of parliament.
• Bertentangan dengan spirit &
intention of parliament.
• Tidak melakukan transaksi yang
direkayasa.
• Melakukan transaksi yang
direkayasa.

16. TAX PLANNING = TAX AVOIDANCE ?
TAX PLANNING = TAX AVATION ?
16

17.  Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk
mengefisiensikan beban pajak secara legal sesuai
peraturan perpajakan yang berlaku.
 Diterapkan pada pengelolaan operasional
perusahaan dan pada saat perusahaan akan
memecahkan masalah tertentu atau ada kebijakan
tertentu.

18.  Tax Planning berupaya menghemat atau menghindar pajak
tetapi dalam koridor ketentuan (lawful), bukan melanggar :
◦ Acceptable Tax Avoidance/ tax saving bukan tax evasion.
 Penerapan tax planning akan membantu meminimalkan
beban pajak, pada periode sekarang maupun mendatang;
 Strategi Tax Planning: most effective tax minimization.
18

19.  Tax Policy
◦ Banyaknya jenis pajak yang harus dipungut;
◦ Subjek Pajak (double economic taxation pada badan hukum dan shareholder-
nya);
◦ Objek Pajak (perbedaan perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek yang
hakikatnya sama);
◦ Tarif Pajak.
 Tax Law : UU, PP, PMK, Perdirjen
 Tax Administration
◦ Banyak dokumen dan administrasi yang rumit.

20.  Tax saving.
 Menghindari pelanggaran terhadap peraturan
perpajakan yang berlaku.
 Penundaan pembayaran kewajiban pajak s.d. batas
yang diperkenankan.
 Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.

21.  Upaya mengefisiensikan beban pajak melalui
pemilihan alternatif yang menghasilkan
penghematan pajak bagi perusahaan.
Misalnya, bagi perusahaan mempertimbangkan metode
penyusutan atas aktiva tetap antara metode garis lurus dan
metode saldo menurun. Di antara kedua metode tersebut
dipilih metode penyusutan yang menghasilkan penghematan
pajak paling besar.

22.  Menghindari Sanksi Administrasi, berupa sanksi bunga, denda atau
kenaikan.
 Melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT secara tepat
waktu.
 Memanfaatkan fasilitas pembetulan SPT sesuai dengan Pasal 8 UU
Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).
 Menghindari Sanksi Pidana, berupa pidana penjara atau pidana
kurungan.
 Memanfaatkan pasal 44B UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).

23.  Menunda pembayaran pajak penghasilan
sampai dengan waktu yang diperkenankan.

24.  Memaksimalkan kredit pajak PPh;
 Memaksimalkan kredit pajak PPN untuk wajib pajak
yang melakukan perolehan BKP/JKP dengan Faktur
Pajak dan dokumen yang diperlakukan sama dengan
Faktur Pajak Standar.

25.  Menganalisis informasi yang ada
◦ Faktor pajak dan non pajak
 Membuat model rencana kemungkinan besarnya pajak
◦ substance of transaction dan ketentuan perpajakan yang berkaitan.
◦ Mencari celah dari peraturan perpajakan baik lokal maupun international.
◦ Membuat skema transaksi dan beban pajak yang akan di tanggung oleh
taxpayer serta keuntungan dan kerugiannya.
 Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak
 Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali
rencana pajak
 Memutakhirkan rencana pajak

26.  Evaluasi pengaruh pelaksanaan atas perencanaan terhadap beban
pajak, laba kotor, pengeluaran selain pajak.
 Hitung seakurat mungkin bila tidak dilaksanakan, dilaksanakan dan
berhasil, serta dilaksanakan apabila gagal.
 Perhatikan tambahan biaya hukum bila otoritas pajak tidak setuju
(ada koreksi fiskal).
 Perhatikan time value of money.

27. 1. Pada saat akan mendirikan perusahaan, misal: pemilihan
bentuk usaha, metode pembukuan, pemilihan lokasi
perusahaan.
2. Pada saat menjalankan perusahaan, misal: pilihan
transaksi, pilihan akuntansi/pajak, tanggung jawab ke
stakeholder.
3. Pada saat menutup usaha, misal: restrukturisasi, merger,
likuidasi, pemekaran.
27

28. Partnership
(Pers, Fa, CV,dll)
Perseroan
Terbatas
Orang
Pribadi
Berapa total beban pajak yang ditanggung oleh Pemilik Modal ?
Pemilik modal
28

29.  Eliminasi beban pajak pada item tertentu;
 Pengalihan beban pajak ke entitas lain;
 Pengalihan beban pajak ke periode lain.
29

30.  Setelah membuat perencanaan, memastikan
perencanaan tersebut dijalankan dengan baik dan benar;
 Secara formal dan material;
 Tahapan:
1. Penerapan pembukuan yang baik dan menjalankan sistem
administrasi perpajakan yang telah direncanakan;
2. Mengaplikasikan perencanaan strategis sesuai yang telah
direncanakan.
30

31.  Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa:
1. kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang
direncanakan dan memenuhi syarat formal dan material;
2. Penghematan pajak yang direncanakan telah dicapai.
 Salah satu upaya tax control adalah dengan melakukan Tax
Review :
◦ Secara internal (perusahaan sendiri);
◦ Secara eksternal (melibatkan konsultan atau auditor).
 Pemeriksaan oleh DJP juga merupakan external tax control.
31

32. 1. Tax compliance
2. Strategic Plan:
 Tax research
 Tax litigation
32

33.  Administrasi
1. Menyelenggarakan pembukuan yang baik;
2. Menyusun dan mengaplikasikan sistem administrasi pajak;
3. Memperhatikan perubahan ketentuan/peraturan pajak dan
melakukan perhitungan dengan benar;
4. Untuk sistem perpajakan yang membutuhkan ekstra waktu
sebaiknya menggunakan software;
5. Optimalisasi fungsi A/R untuk mendapatkan info perpajakan yang
update dan benar;
6. Melakukan tax review sebelum menyampaikan SPT.
33

34.  Bertujuan untuk mengetahui aspek perpajakan dalam SPT;
 Dengan internal tax review dapat diketahui potensi hasil
pemeriksaan terhadap beban pajak perusahaan;
 Untuk item-item yang dapat diantisipasi harus segera diantisipasi
sebelum terjadi pemeriksaan;
 Untuk item-item yang tidak dapat diantisipasi, merupakan early
warning system tehadap kemungkinan hasil pemeriksaan dan
sanksinya.
34

35.  Lakukan review atas kewajiban PPh dengan memperhatikan obyek pajak
dan biaya;
 Lakukan review atas penghasilan yang merupakan obyek PPN;
 Lakukan review atas biaya yang berkaitan dengan obyek PPh Potput;
 Buat rekapitulasi kembali obyek-obyek pajak selama setahun;
 Lakukan rekonsiliasi antara penghasilan dengan SPT PPN;
 Lakukan rekonsiliasi antara biaya dengan SPT PPh Potput;
 Rekap pembayaran pajak (berdasar SSP);
 Memperhatikan formalitas SPT.
35

36. Penghasilan
(income/revenue)
Objek PPh
Psl. 4 (1)
Objek PPh Final
Psl. 4 (2)
Bukan Objek PPh
Psl. 4 (3)
Sesuai UU Tidak
Sesuai UU
over under
Koreksi
positif
Koreksi
negatif
36

37. Beban (Akuntansi)
Berkaitan dengan obyek
PPh
Tidak Berkaitan dengan obyek
PPh
PPh Final PPh Tidak Final
over under
Koreksi
positif
Koreksi
negatif
37

38.  Meminimalkan sanksi perpajakan:
1. Denda
2. Bunga
3. Kenaikan
38

39.  Menjadi Golden Tax Payer:
a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak;
c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan
keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3
(tiga) tahun berturut-turut; dan
d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
39