Perpajakan Indonesia

1. KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN
(NPWP, Pembayaran, SPT)
Bernadeta Farida Widyaningrum
TAX CENTER UNIKOM

2. Pajak itu apa sih
sebenarnya?
T’rus, kenapa saya
harus bayar pajak?
2

3. PAJAK adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
*UU No 28 2007 Pasal 1 (1)

4. APBN YANG SEBAGIAN BESAR
DARI PAJAK DIGUNAKAN UNTUK
MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN
Posyandu, Imunisasi
Pendidikan
Fasilitas & Infrastruktur
Transportasi masal
Pertahanan &
Keamanan
Kelestarian LH
Penanggulan
Bencana
Kelestarian
Budaya
Pelayanan kesehatan
Penegakan Hukum
Subsidi Pangan & BBM Dana Alokasi Umum
PEMILIHAN UMUM
4

5. PERPAJAKAN DI INDONESIA
Self Assessment
System
Official Assessment
System
1983
1983
Wewenang untuk menentukan besarnya
pajak yang terhutang ada pada pihak
aparat pajak.
Wajib pajak bersifat pasif.
Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan
Surat Ketetapan Pajak oleh aparat pajak.
Wewenang untuk menentukan besarnya
pajak yang terhutang ada pada wajib pajak
sendiri.
Wajib pajak aktif.
Pihak aparat perpajakan tidak ikut
campur melainkan hanya mengawasi.
Sistem Pemungutan Pajak
Withholding system
kewenangan untuk menentukan besarnya
pajak terhutang ada pada pihak ketiga
yang bukan wajib pajak dan bukan aparat
pajak

6. DASAR HUKUM
KETENTUAN UMUM
DAN
TATA CARA PERPAJAKAN
UU Nomor 6 Tahun 1983
UU Nomor 16 Tahun 2009
UU Nomor 28 Tahun 2007
UU Nomor 16 Tahun 2000
UU Nomor 9 Tahun 1994

7. Wajib Pajak
orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak,
dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
7

8. WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI
PEMBAYAR PAJAK
PEMOTONG PAJAK
PEMUNGUT PAJAK
BADAN
8

9. Orang Pribadi
adalah orang pada umumnya
- tidak memandang jenis kelamin
- tidak memandang usia
- termasuk pula warisan yang belum terbagi
yang menggantikan yang berhak
9

10. Badan
Contoh :
PT, CV, BUMN / BUMD, firma, koperasi, dana
pensiun, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik atau organisasi yang sejenis, bentuk
badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap
sekumpulan orang dan atau modal
yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha
10

11. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
(Pasal 1 angka 6 UU KUP)
terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama
merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan
Kode Administrasi Perpajakan.
01.234.567.8 – 999 . 000
No. Urut Kode KPP Kode cbg
Kode
subyek
Cek
Digit

12. Fungsi NPWP :
1.sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP
2.dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
dan dalam pengawasan administrasi perpajakan;
3.untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan,
4.untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya dalam
Surat Setoran Pajak;
5.untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang
mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang
diwajibkan,
Misal : - Dokumen Impor (PIB);
- Dokumen Ekspor (PEB).
6.untuk keperluan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan.

13. NPWP dan Pengukuhan PKP
( Pasal 2)
WAJIB
PAJAK
persyaratan yang sesuai
dengan ketentuan mengenai
subjek pajak dalam UUPPh
Persyaratan
Subjektif
1. Menerima atau memperoleh
penghasilan
2. Diwajibkan untuk
melakukan pemotongan/
pemungutan sesuai dengan
Ketentuan UUPPh
Persyaratan
Objektif
Bukan Pengusaha Pengusaha
NPWP NPWP dan Pengukuhan PKP

14. Siapa yang wajib NPWP?
WPOP
Tidak menjalankan usaha/
pek bebas tapi penghasilan
pd suatu bulan > PTKP
Wanita Kawin Pisah Harta
Menjalankan usaha/
pekerjaan bebas
WP Badan
WP Pemungut/
Pemotong pajak
Wanita kawin
dapat mendaftar
atas namanya
sendiri
14

15. Kapan mendaftar (NPWP)
1 bulan setelah
Saat usaha
Mulai dijalankan
WPOP yg tdk menjalankan
usaha/pek bebas tapi peng
sd suatu bulan > PTKP
WP Badan
WPOP yang menjalankan
usaha/pekerjaan bebas
Paling lambat
Pada akhir bln
Berikutnya pengh
Telah melebihi
PTKP
WP Pemungut/
Pemotong pajak
Sebelum saat
Terutang PPh
15
*Berdasarkan PMK Nomor 20/2008

16. Tempat Pendaftaran NPWP
• KPP YANG WILAYAH KERJANYA
MELIPUTI TEMPAT TINGGAL ATAU
TEMPAT KEDUDUKAN WP YBS.
• DALAM HAL KEGIATAN USAHA DI
BEBERAPA TEMPAT, JUGA WAJIB
MENDAFTARKAN DIRI KE KPP YANG
WILAYAH KERJANYA MELIPUTI
TEMPAT-TEMPAT KEGIATAN USAHA
WP;
• DALAM HAL TEMPAT TINGGAL ATAU
TEMPAT KEDUDUKAN WP BERADA
DALAM DUA ATAU LEBIH WILAYAH
KERJA KPP, DIREKTUR JENDERAL
PAJAK DAPAT MENETAPKAN KPP
TEMPAT WP TERDAFTAR.
16

17. Tempat pendaftaran WP tertentu
KPP BUMN
KPP PMA I-VI
KPP Badora I-II
KPP PMB
KPP WP Besar I-IV
KPP Madya
17

18. NPWP BAGI WANITA KAWIN
YANG MEMILIKI PENGHASILAN
Penghasilan isteri
digabung dengan
suami
NPWP isteri = NPWP
suami
yg dikenakan pajak secara terpisah krn
hidup terpisah berdasarkan keputusan
hakim / dikehendaki secara tertulis
berdsr kan perjanjian pemisahan
penghasilan dan harta;
Selain itu dpt melaksanakan
hak&kewajiban pajak terpisah dr suami
Isteri dan suami
masing-masing
memiliki NPWP

19. TATA CARA PENDAFTARAN
Manual
Kep. Dirjen Pajak Nomor:
KEP-161/PJ./2001
Tanggal 21 Pebruari 2001
WP OP : - Formulir Pendaftaran
- FC KTP / Paspor (Asing)
WP Badan : - Formulir Pendaftaran
- Akte Pendirian / Perubahan Terakhir
- FC KTP / Paspor (Asing) sbg penanggung jawab
- NPWP Pimpinan / Penanggung jawab
Bendaharawan : - Formulir Pendaftaran
- FC surat penunjukan sbg bendaharawan
- FC KTP bendaharawan

20. TATA CARA PENDAFTARAN
e-Registration
Kep. Dirjen Pajak Nomor:
KEP-173/PJ./2004
tanggal 29 November 2004.
SE Dirjen Pajak Nomor:
Nomor SE-02/PJ./2004
Tanggal 19 Januari 2005.

21. Kantor Pos
Warnet
MEKANISME e-Registration
Provider
Wajib
Pajak
Konsentrasi
Data Nasional
KP.DJP
Form Aplikasi
pendaftaran
e-registration
e-registration
KTP, KK,
SIUP DLL
SKTS &
NPWP
SKTS &
NPWP
KANWIL
KPP
KPP
Kartu
NPWP & SKT
Kartu
NPWP & SKT
Kios
Pendaftaran
e-registration
KTP, KK,
SIUP DLL
E-mail

22. Pendaftaran NPWP Kolektif
Pendaftaran dilakukan oleh Pemberi kerja dengan melampirkan
fotocopi KTP Karyawan (Per 16/PJ/2007)
Berdasarkan SE-02/PJ.42/2003; KEP-49/PJ/2003 jo KEP-
36/PJ/2004 :
Bahwa Direksi, Komisaris dan pemegang saham perusahaan
wajib ber NPWP dan harus mencantumkan NPWP dalam SPT
Tahunan PPh Badan dan SPT Pasal 21
NPWP ANGGOTA KELUARGA ( Per-51/PJ/2008):
1. Anggota keluarga yang diakui oleh penanggung pajak
2. Wanita Kawin yang tidak terikat perjanjian pisah harta dan tidak
menghendaki menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya
sendiri

23. Siapa yang wajib dikukuhkan
sebagai PKP ?
WPOP
WP Badan
Yang memenuhi ketentuan
sebagai Pengusaha yang
dikenakan PPN sesuai UU PPN
Wajib melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai PKP
 Untuk mengetahui identitas PKP
 melaksanakan hak dan
kewajiban di bidang PPN 23

24. Pengusaha
adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun
yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor
barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan
barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan
usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah
pabean.
Pengusaha Kena Pajak
adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang
dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

25. Pengukuhan PKP
( Pasal 2)
Yang wajib
melaporkan usaha
untuk dikukuhkan
sbg PKP adalah
Pengusaha yang
melakukan
penyerahan,
( Kecuali
Pengusaha Kecil )
Barang Kena
Pajak di dalam
Daerah Pabean
Ekspor Barang
Kena Pajak
Jasa Kena Pajak
di dalam Daerah
Pabean
paling lama
pada akhir
bulan berikutnya
setelah
peredaran
usaha mencapai
600juta
Berdasarkan 68/PMK.03/2010

26. Penerbitan NPWP dan PKP secara Jabatan
(Pasal 2)
NPWP dan/atau
pengukuhan PKP
secara Jabatan
WP telah menenuhi persyaratan
objektif dan subjektif namun
tidak mau mendaftar
Pengusaha yang dikenai PPN
namun tidak melaporkan
usahanya
Kewajiban perpajakan bagi WP tersebut dimulai sejak saat WP memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum
diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP.

27. WP PINDAH ALAMAT (Per-41/PJ/2009)
Karena:
1. Pindah tempat tinggal/kedudukan/kegiatan usaha
2. Perubahan status perusahaan
Permohonan diajukan ke :
1. KPP lama bagi WP Badan
2. KPP baru bagi WP Orang Pribadi
KPP Lama:
-Menerbitkan surat pindah kpd WP dan KPP baru, max 1 hari
- menerbitkan pencabutan SKT/PKP, max 1 hari sejak terima NPWP, SKT dan
SKPKP dari KPP baru
KPP Lama mengirimkan juga:
-Jumlah tunggakan pajak
-Tindakan penagihan
-Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang belum selesai
KPP Baru Menerbitan Kartu NPWP, SKT, SKPKP, 1 hari sejak:
1. Diterimanya Surat pindah dari KPP lama
2. Permohonan diterima lengkap

28. Syarat NPWP dapat dihapus
WPOP
WP Badan
BUT
Dilikuidasi karena penghentian atau
penggabungan usaha
Menghentikan kegiatan usahanya
di Indonesia
 Diajukan permohonan oleh WP/Ahli Waris
apabila WP tdk lagi memenuhi persyaratan
Objektif dan/subjektif
Atau ….
Dianggap perlu oleh Dirjen Pajak
Krn tdk memenuhi syarat
Objektif dan subjektif
28

29. Penghapusan NPWP/PKP
Permohonan
Penghapusan
NPWP
Permohonan
Pencabutan
PKP
Pemeriksaan
oleh DJP
P.L 6 bulan
untuk WP OP
P.L 12 bulan untuk
WP Badan
Paling lambat
6 bulan
Penghapusan NPWP/PKP
Dapat dilakukan secara jabatan
atau
29

30. WAJIP PAJAK NON EFEKTIF
3 Tahun berturut-turut tidak melakukan kewajiban perpajakan
Tidak diketahui/ditemukan alamatnya
Meninggal dunia belum mengajukan penghapusan
Tidak ada kegiatan usaha secara nyata
Bendahara tidak melakukan pembayaran lagi
WP badan bubar tapi belum ada akte pembubaran (dalam
proses)
WP OP berada di LN > 183hr dlm setahun
AR
Permohonan
Diselesaikan
dalam 10 hari
kerja
WP NE dikecualikan dari sanksi administrasi

31. SANKSI
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP
atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
pidana penjara
6 bulan - 6 tahun
menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara
denda 2 – 4 kali jumlah
pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar
*Berdasarkan Pasal 39 UUKUP

32. PEMBAYARAN PAJAK
Berdasarkan PER-148/PJ./2007 :
1. Pembayaran dilakukan di Kantor Pos/Bank
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
2. Pembayaran dilakukan dengan SSP
3. Atas pembayaran tsb WP diberikan : Bukti
Penerimaan Negara dan SSP yang diterakan NTPN
4. Atas pemotongan/pemungutan dari SPM diberikan
BPN
5. Pembayaran dinyatakan sah bila mendapat NTPN &
NTB dan telah dilakukan rekonsiliasi oleh Ditjen
Perbendaharaan
6. Bukti Penerimaan Negara dapat dianggap sebagai
SSP

33. Pembayaran Pajak
Jatuh Tempo
Pembayaran Pajak
Pemotong/
Pemungut
tanggal 15 bulan berikutnya
tanggal 10 bulan berikutnya
*Berdasarkan Pasal 9 UU KUP dan
PMK 184/PMK.03/2007
Wajib Pajak
PPh Pasal 29
PPh Pasal 4(2)
PPh Pasal 15
PPh Pasal 25
sebelum SPT Tahunan disampaikan
PPh Pasal 4(2)
PPh Pasal 15
PPh Pasal 21
PPh Pasal 23/26
PPh Pasal 25 bagi WP usaha kecil
atau WP di daerah tertentu
(melaporkan beberapa Masa Pajak dalam
1 SPT Masa)
paling lama pada akhir Masa
Pajak terakhir

34. Jatuh Tempo
Pembayaran Pajak
Pembayaran Pajak
PPh Pasal 22
DJBC
Importir (WP)
Bendahara
Pemungut
1 hari kerja
saat penyelesaian doc.
hari yg sama
tanggal 10 bulan berikutnya
PPN & PPnBM
selain bend./Pemungut
Wajib Pajak
Bendahara
tanggal 15 bulan berikutnya
Akhir bulan berikutnya sebelum
SPT masa disampaikan (sejak
April 2010)
Pemungut tanggal 10 bulan berikutnya
tanggal 7 bulan berikutnya

35. Jatuh Tempo Pembayaran
Pembayaran Pajak
STP, SKPKB, SKPKBT, SK
Keberatan, SK
Pembetulan, Putusan
Banding, & Putusan PK
1 bulan sejak tanggal
diterbitkan
*Berdasarkan Pasal 9 UU KUP dan
PMK 184/PMK.03/2007

36. PEMBAYARAN melalui PEMINDAHBUKUAN (Pbk) :
1. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian SSP, baik menyangkut WP
sendiri maupun WP Orang Lain
2. Karena pemecahan setoran pajak ke beberapa jenis setoran atau ke
beberapa WP
3. Karena adanya kejelasan SSP yang semula diadministrasikan dalam
Bermacam-macam penerimaan pajak
Syarat Formal :
1. Diajukan kepada KPP yang berwenang
2. Asli SSP yang akan dipindahbukukan
3. Asli PIB terkait PPh Pasal 22
4. Daftar nominatif penerima Pbk
5. Fotokopi SPT masa yang setorannya diajukan Pbk
6. Diajukan oleh Nama dan pemegang Asli SSP, jika beda dilampiri surat
pernyataan

37. Angsuran & Penundaan
*Berdasarkan Pasal 9 & 19 UU KUP,
PMK 184/PMK.03/2007 & PER - 38/PJ/2008
WP dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak dalam:
-STP
, SKPKB, SKPKBT
-SK-Keberatan, SK-Pembetulan,
Putusan Banding atau Putusan
PK, yg menyebabkan jumlah
pajak yg terutang bertambah
PPh Pasal 29
9 hari kerja
sebelum jatuh
tempo
alasan & jumlah
pembayaran
pajak
* Apabila ternyata batas waktu 9 hari kerja tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar
kekuasaannya, permohonan WP masih dapat dipertimbangkan oleh Dirjen Pajak
sanksi bunga
2% per bulan
(kecuali untuk STP)

38. Sanksi keterlambatan pembayaran
pajak
38

39. Surat Pemberitahuan (Pasal 3)
Self Assessement System
Menghitung
Memperhitungkan
Membayar
melaporkan
Pajak Terutang
SPT
Tahunan
Masa
Manual
Elektronik
39

40. SURAT PEMBERITAHUAN
(SPT)
SPT MASA SPT TAHUNAN
SPT
Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan
Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak,
Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak,
dan atau Harta dan Kewajiban
UNTUK SUATU
MASA PAJAK
UNTUK SUATU
TAHUN PAJAK ATAU
BAGIAN TAHUN PAJAK
40

41. PPh (Umum) Bagi PKP Bagi Pemotong
/Pemungut
Melaporkan dan
mempertanggungjaw
bkan penghitungan
jumlah pajak terutang
dan melaporkan :
pembayaran pajak
tahun berjalan
Pemotongan pajak
oleh pihak lain
penghasilan yang
mrpkn Obyek Pajak –
bukan obyek pajak
Harta dan kewajiban
Melaporkan dan
mempertanggungjawabka
n penghitungan jumlah
PPN & PPnBM yang
terutang dan melaporkan:
Pengkreditan PM-PK
Pembayaran sendiri
maupun melalui pihak lain
dalam satu masa pajak
Melaporkan dan
mempertanggungjawa
bkan pajak yang
dipotong atau
dipungut dan
disetorkannya
41

42. Jenis SPT
SPT Tahunan
SPT Masa
PPh Pasal 21 dan Pasal 26
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23 dan Pasal 26
PPh Pasal 4 ayat 2
PPh Pasal 15
PPh Pasal 25
PPN (form 1107, 1108, 1111)

43. Kewajiban Menyampaikan
SPT
*Berdasarkan:
Pasal 3 UUKUP
PER-179/PJ/2007
WP
Mengisi
Menandatangani
Menyampaikan
Lengkap
Jelas
Benar
Tempat
dikukuhkan
Tempat lain
Tempat
terdaftar
Mobil Pajak, Pojok
Pajak, Drop Box
KPP

44. Tempat & Cara Lain Pengambilan SPT
*Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.03/2007
Tempat Pengambilan
SPT
Hardcopy Softcopy
www.pajak.go.id
KPP

45. Batas Penyampaian SPT
*Berdasarkan Pasal 3 UU KUP
BATAS WAKTU
SPT Masa
SPT Tahunan PPh Badan
SPT Tahunan PPh OP
20 hari
setelah akhir Masa
Pajak
3 bulan
setelah akhir
Tahun Pajak
4 bulan
setelah akhir
Tahun Pajak
Perpanjangan (maksimal 2 bulan)
SPT Masa PPN
Akhir bulan
berikutnya
(sejak April 2010)

46. Penandatangan SPT
*Berdasarkan Pasal 4 UUKUP
Pihak yang
menandatangani
SPT
Wajib Pajak
Kuasa
Wajib Pajak
Biasa
Stempel
Elektronik
Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa, surat kuasa khusus harus
dilampirkan pada SPT

47. Wakil Wajib Pajak
1. Badan oleh Pengurus / yang punya wewenang
2. Badan dalam pembubaran/pailit, oleh orang/badan yg diberi
tugas untuk menyelesaikan
3. Warisan yang belum tebagi, oleh pelaksana wasiat
4. Anak yang belum dewasa oleh wali/pengampunya
Syarat Kuasa:
1. Memiliki NPWP
2. Memiliki Surat Ijin Praktek Konsultan Pajak Indonesia
3. Menyampaikan SPT 2 Tahun terakhir
4. Menguasai peraturan perpajakan
5. Memiliki surat kuasa khusus dari WP
6. Bila kuasa bukan konsultan, harus memiliki sertifikat brefet
(terakreditasi A)

48. SPT Dianggap Tidak Disampaikan
Berdasarkan Pasal 3 dan 4 UUKUP
SPT tidak ditandatangani
SPT LB disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan WP
telah ditegur secara tertulis
SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan
dan/atau dokumen yg disyaratkan
SPT disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan atau
diterbitkan skp
SPT dianggap tidak lengkap atau tidak jelas
*Tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik

49. SPT Tdk Lengkap/TdkJelas
NPWP atau nama atau alamat WP/PKP tidak dicantumkan dalam SPT Induk
ditandatangani oleh kuasa WP tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus
SPT Induk yang diisi tidak lengkap
SPT KB tetapi tidak dilampiri SSP
tidak ditandatangani WP/Kuasa/PKP
Berdasarkan:
• Pasal 4 UUKUP, PMK Nomor 185/PMK.03/2007, KEP - 49/PJ/2003
SPT tidak/kurang disertai dg lampiran pada Formulir Baku dan/atau Yang Disyaratkan
e-SPT digital yang hanya menyampaikan SPT Induk tanpa disertai media digital
Data e-SPT ≠ Data hasil cetakan
e-SPT disampaikan via jaringan komunikasi data tanpa Berita Acara Penyampaian Data
Terdapat lampiran yang tidak diisi dengan lengkap
Loading atas e-SPT tidak dapat diproses pada aplikasi SIP/SAPT
e-SPT yang elemen-elemen data digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap

50. Dikecualikan dari Kewajiban
Penyampaian SPT
*Berdasarkan PMK Nomor 183/PMK.03/2007
Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT adalah WP PPh tertentu
WPOP yang dalam satu Tahun
Pajak menerima/memperoleh
penghasilan neto < PTKP
WPOP yang tidak
menjalankan kegiatan
usaha atau tidak melakukan
pekerjaan bebas
SPT Masa PPh Pasal 25
SPT Tahunan PPh WPOP

51. SPT untuk Beberapa Masa
*Berdasarkan PMK Nomor 182/PMK.03/2007
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak
dalam 1 SPT Masa
Wajib Pajak
usaha kecil
Wajib Pajak
di daerah tertentu
WP OP
WP Badan
WPOP Dalam Negeri
Peredaran usaha/
peredaran bruto < 600 juta
100% WNI
Peredaran usaha < 900 juta

52. Cara Penyampaian SPT
*Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.03/2007
Langsung
Cara Lain
e-filling
Jasa Ekspedisi
Cara
Penyampaian
KPP
Pos
KP2KP

53. WP
KPP
KP. DJP
Kantor
Pos
SPT

54. Warnet
KPP
KPP
KPP
Perjanjian
Kerjasama
Provider/ASP
Wajib
Pajak
Konsentrasi
Data Nasional
KP.DJP
eFiling
eFiling
PC-WP
SPT INDUK
Kantor Pos
SPT

55. Sanksi Tidak / Terlambat
Menyampaikan SPT
*Berdasarkan Pasal 7 UU KUP
SANKSI
SPT Masa
SPT Tahunan PPh Badan
SPT Tahunan PPh OP
Lainnya
PPN
Rp 1 Juta
Rp 100 Ribu
Rp 500 Ribu

56. DASAR HUKUM :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 184/PMK.03/2007
Tanggal Jatuh Tempo
bertepatan dengan hari libur
Hari Kerja
berikutnya
Sabtu/ hari libur nasional termasuk hari Pemilu yang
ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama
JATUH TEMPO PADA HARI LIBUR
56

57. Hak Wajib Pajak
(setelah menyampaikan SPT)
*Berdasarkan Pasal 4, 8 dan 37A UU KUP
Memperpanjang jangka
waktu penyampaian SPT
Pembetulan SPT yang
telah disampaikan
Hak Wajib Pajak
• DJP belum melakukan pemeriksaan
• Paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa
penetapan (khusus SPT Rugi/LB)
paling lama 2 (dua) bulan

58. Pembetulan SPT
(Kompensasi Kerugian)
*Berdasarkan Pasal 8 (6) UU KUP
WP masih dapat membetulkan SPT meskipun
telah diterbitkan:
skp
Putusan PK
SK Keberatan
Putusan Banding
SK Pembetulan
yang menyatakan rugi fiskal
berbeda dengan rugi fiskal
yang telah dikompensasikan
dalam SPT Tahunan yang akan
dibetulkan tersebut
Syarat: Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan
thd SPT Tahun Pajak yang dibetulkan.
dalam jangka waktu
3 bulan
Jangka waktu 2 tahun terlampaui

59. Pembetulan SPT (Pasal 8)
59

60. Pembetulan SPT (Pasal 8)- cont.
Pasal Ketentuan/Kondisi Syarat Konsekuensi
8(3) WP sudah diperiksa tapi
blm dilakukan penyidikan
 Dengan kemauan
sendiri
mengungkapkan
ketidakbenaran
perbuatannya
 Membayar kekurangan
pajak terutang
 tidak dilakukan
penyidikan
 dikenakan
sanksi 150 %
dari jumlah KB
8 (4) dan
8(5)
WP sudah diperiksa
tetapi blm
diterbitkan surat
ketetapan pajak
 Dengan kemauan
sendiri
mengungkapkan
pengisian SPT
 Dilakukan dalam
laporan tersendiri
 Harus mencerminkan
keadaan yang
sebenarnya
 jika ada KB
ditambah
sanksi 50 %
 Harus dilunasi
sebelum
laporan
tersendiri
disampaikan
 Pemeriksaan
tetap
dilanjutkan
8(6) Lihat UU Lihat UU Lihat UU
60

61. PEMBETULAN SPT
syarat
1. belum dilakukan pemeriksaan
2. jika menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan
disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa
penetapan
jika menjadi kurang bayar
sanksi : 2% / bulan
sejak jt penyampaian SPT (SPT Tahunan); atau
sejak jt pembayaran (SPT Masa)
s.d. tanggal pembayaran 61

62. PEMBETULAN SPT
(WP melanggar Ps 38 UU KUP dan sudah diperiksa)
syarat
1. mengungkapkan sendiri ketidakbenaran
perbuatannya
2. melunasi kekurangan pembayaran pajaknya
3. membayar sanksi denda 150 %
terhadap WP ini tidak akan dilakukan penyidikan
62

63. PEMBETULAN SPT
(telah/sedang diperiksa, belum terbit skp)
syarat
1. dengan kesadaran sendiri
2. mengakibatkan :
a. pajak menjadi lebih besar/kecil; atau
b. rugi menjadi lebih besar/kecil; atau
c. jumlah harta menjadi lebih besar/kecil; atau
d. jumlah modal menjadi lebih besar/kecil.
3. melunasi sendiri pokok + sanksi 50%
Pemeriksaan tetap dilanjutkan 63

64. PEMBETULAN SPT
(Rugi Fiskal Berbeda)
WP dapat membetulkan SPT
dalam hal Wajib Pajak menerima
surat ketetapan pajak,
Surat Keputusan Keberatan,
Surat Keputusan Pembetulan,
Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali
Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya,
yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah
dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut
dalam jangka waktu 3 bulan
dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan 64

65. 65

66. Pengungkapan Ketidakbenaran
*Berdasarkan Pasal 8 UU KUP
Pemeriksaan Penyidikan
skp
Pengungkapan Ketidakbenaran dalam SPT
Sanksi denda 50% Sanksi denda 150%

67. Tempat mendaftar dan Kewajiban WP
Wajib Pajak Tempat Pendaftaran di KPP
yang meliputi :
Kewajiban Pajak
Orang Pribadi Tempat Tinggal WP PPh Pasal 25 OP
PPh Psl 21/22/23/26/4(2)
PPN & PPnBM
PBB & BPHTB
Badan Tempat Kedudukan WP PPh Badan
PPh Psl
21/22/23/26/4(2)/15
PPN & PPnBM
PBB & BPHTB
Cabang,
perwakilan
Tempat Kegiatan Usaha PPN & PPnBM
PPh Psl 21/22/23/26/4(2)
PBB & BPHTB
WP OP tertentu
(Penj Psl 2(3))
Tempat Tinggal WP
Tempat Kegiatan Usaha
PPN & PPnBM
67