PPN Objek & hubungan istimewa

1. LOGO
Subjek PPN &
Hubungan Istimewa
Instruktur :
Taripar Doly, SE.,MM

2. SUBYEK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

3. Subjek PPN
Pasal 1 angka 15
 Pegusaha Kena Pajak (PKP)
Ketentuan yang mengatur adalah Pasal 4 huruf a, c, f,g dan h serta pasal
16 D UU PPN 1984.
 Bukan PKP
Pasal 4 huruf b, d dan huruf e serta Pasal 16 C UU PPN 1984;
- Siapapun impor barang (huruf b)
- Siapapun memanfaatkan BKP tidak berwujud/JKP dr luar pabean(huruf d & e)
- Siapapun melakukan membangun sendiri (16 C)
 Pengusaha Kecil
 Pemungut PPN

4. Pengusaha
Pasal 1 angka 14
Pengusaha adalah Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha
atau pekerjaannya
Menghasilkan barang
Menimpor Barang
Mengekspor Barang
Melakukan usaha
perdagangan
Memanfaatkan barang
tidak berwujud dari luar
Daerah Pabean
Melakukan usaha jasa
termasuk mengekspor jasa,
atau memanfaatkan jasa
dari luar Daerah Pabean
Kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dr
bentuk aslinya menjadi barang baru/mempunyai daya guna baru atau kegiatan
mengolah SDA termasuk menyuruh orang pribadi/badan lain melakukan kegiatan
tsb. Meliputi : merakit, memasak, mengemas, membotolkan & menambang.
Kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah
pabean.
Kegiatan mengeluarkan barang dr dalam daerah pabean keluar daerah
pabean.
kegiatan usaha membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk atau
sifatnya. Termasuk dalam pengertian kegiatan ini adalah kegiatan tukar menukar
barang.
Memanfaatkan barang dari luar pabean seperti : merk, paten,
formula, franchise, dll
Melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau
memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean seperti jasa
manajemen, jasa teknik, dll

5. Pengusaha Kena Pajak
Pasal 1 angka 15
Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha
yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang PPN.

6. Kewajiban
Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor
Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
Memungut pajak yang terutang;
menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih
besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang terutang; dan
melaporkan penghitungan pajak
Kewajiban di atas tidak berlaku untuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri
Keuangan (Nomor 68/PMK.03/2010).

7.  .
Pengusaha Kecil
Pasal 1 (PMK 68/PMK.03/2010) stdtd PMK 197/PMK.03/2013
Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang
selama satu tahun buku melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa
Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto
dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp
4.800.000.000,00 (aturan sebelumnya
Rp.600.00.000,-)

8. Pengusaha Kecil
Dan Kewajiban Perpajakannya
Pengusaha Kecil
Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun
buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi
batas tersebut
Pengusaha sebagaimana dimaksud di atas wajib melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lama akhir
bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau
penerimaan brutonya melebihi 4.800.000.000.
apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya
kewajiban perpajakan tsb tidak dipenuhi, DJP dapat mengukuhkan
PKP secara jabatan.
DJP dapat menerbitkan SKP/STP untuk masa pajak sebelum pengusaha
dikukuhkan secara jabatan sebagai PKP terhitung sejak saat jumlah
peredaran dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000.

9. Contoh
 PT Nusacyber bergerak dalam bidang perdagangan barang elektronik sejak 2 Januari
2014 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara. Peredaran
bruto selama tahun 2014 sbb :
 Kapan paling lama PT Nusacyber harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
pengusaha kena pajak?
 Jika PT Nusacyber tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan pada tanggal
31 Desember 2014 KPP Pratama Karawang Utara mengukuhkan PT Nusacyber sebagai PKP
secara jabatan berapa nilai SKP dan/STP yang harus dibayar?

10. Pengusaha Kecil
Memilih Dikukuhkan
Pengusaha Kecil
Bukan Pengusaha Kena Pajak
Dapat Memilih untuk dikukuhkan
menjadi PKP dan Wajib :
memungut pajak yang terutang;
menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang
masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran
lebih besar daripada Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
dan
melaporkan penghitungan pajak.

11. HUBUNGAN ISTIMEWA
Pasal 2 UU PPN

12.  Ayat 1 : Dalam harga jual/penggantian harga dipengaruhi oleh
hubungan istimewa, maka harga jual/penggantian dihitung atas
dasar harga pasar wajar saat penyerahan BKP atau JKP itu
dilakukan;
Hubungan Istimewa
Pasal 2 UU PPN
Kecenderungan Hubungan Istimewa :
1. Diantara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat melakukan
transaksi bisnis yang tidak dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak
mempunya hubungan istimewa.
2. Transaksi penjualan dengan memainkan harga jual biasanya untuk
kepentingan penghindaran pajak yang besar, atau pengalihan potensi
pajaknya ke negara yang tarif pajaknya lebih kecil.

13.  Hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak
dengan pihak yang menerima penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat terjadi karena
ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain
yang disebabkan karena
◦ faktor kepemilikan atau penyertaan;
◦ adanya penguasaan melalui manajemen atau
penggunaan teknologi.
 Hubungan istimewa di antara orang pribadi dapat pula
terjadi karena adanya hubungan darah atau karena
perkawinan.
Hubungan istimewa

14.  Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak
langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau
lebih pada Pengusaha lain, atau
 hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25%
(dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha
atau lebih, demikian pula
 hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang
disebut terakhir;
Hubungan Istimewa
Faktor Kepemilikan atau Penyertaan

15.  Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua
atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan
Pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak
langsung
◦ dapat juga terjadi karena penguasaan melalui
manajemen atau penggunaan teknologi, kendatipun
tidak terdapat hubungan kepemilikan.
◦ Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau
lebih perusahaan berada di bawah penguasaan
pengusaha yang sama. Demikian juga hubungan
antara beberapa perusahaan yang berada dalam
penguasaan pengusaha yang sama tersebut.
Hubungan Istimewa
Faktor Penguasaan

16.  Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam
garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.
◦ Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak,
sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke
samping satu derajat adalah kakak dan adik.
◦ Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan
lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan
hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping
satu derajat adalah ipar.
◦ Apabila antara suami istri mempunyai perjanjian pemisahan harta
dan penghasilan, maka hubungan antara suami istri tersebut
termasuk dalam pengertian hubungan istimewa menurut Undang-
Undang ini.
Hubungan Istimewa
Faktor Keluarga

17. Contoh
Hubungan istimewa Tipe I
Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak
langsung sebesar 25 % atau lebih pada pengusaha lain.
Contoh :
PT. Nusahati melakukan kegiatan Industri IT dan
memiliki penyertaan modal 50% pada PT.
Nusacyber yang mengelola sebuah Pabrik
Komputer. Maka PT. Nusahati dan PT.
Nusacyber ada hubungan istimewa.

18. Contoh
Hubungan istimewa Tipe I
Selanjutnya PT. Nusacyber memiliki penyertaan modal
sebesar 50 % pada PT. Nusagames sebuah perusahaan
Elektronik.
Dalam kasus ini maka terdapat penyertaan modal secara
tidak langsung sebesar 25 % dari PT. Nusahati kepada
PT. Nusagames.
Dengan demikian maka disamping diketahui dengan
jelas bahwa antara PT. Nusacyber dan PT Nusagames
terdapat hubungan istimewa, juga secara tidak langsung
terdapat hubungan istimewa antara PT. Nusahati dengan
PT. Nusagames.

19. Contoh
Hubungan istimewa Tipe I
Hubungan Istimewa Tipe I
50 %
25 % 50 %
(tidak langsung)
PT. Nusahati
PT. Nusagames
PT. Nusacyber

20. Contoh
Hubungan istimewa Tipe II
Hubungan antara pengusaha dengan penyertaan 25 %
atau lebih pada dua pengusaha atau lebih.
Contoh :
PT. Jaya perusahaan industri sepatu memiliki
penyertaan modal sebesar 30 % pada PT. Makmur
perusahaan penyamakan kulit dan sebesar 40 % pada
PT. Jaya Makmur sebuah perusahaan industri tas.
Dalam kasus ini maka maka antara PT. Jaya, PT.
Makmur dan PT. Jaya Makmur terdapat hubungan
istimewa.

21. Contoh
Hubungan istimewa Tipe II
30 %
40 % Hubungan
Istimewa
PT. Makmur
(Kulit)
PT. Jaya
(Sepatu)
PT. Jaya Makmur
(Tas)

22. Contoh
Hubungan istimewa Tipe III
Pengusaha yang satu menguasai pengusaha lainnya
atau dua atau lebih pengusaha berada di bawah
penguasaan pengusaha yang sama baik langsung
maupun tidak langsung.
Penguasaan ini dapat terjadi melalui manajemen atau
penggunaan teknologi kendatipun tidak terdapat
hubungan kepemilikan.

23. Contoh
Hubungan istimewa Tipe III
Tenaga Ahli
Hubungan Istimewa
PT. Pancang Buana
(Produsen Pilar Beton)
PT. Rekayasa
(Teknologi Pengecoran Beton)

24. Contoh
Hubungan istimewa Tipe IV
Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun
semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan
atau kesamping satu derajat.
- Ayah - Mertua
- Ibu - Anak Tiri
- Anak
Sedarah Kakak/Adik Ipar Semenda

25. LOGOEmail : taripar.doly@gmail.com
Web : www.nusahati.com