1. a. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 Tata cara perpajakan merupakan pedoman bagi WP maupun aparat
perpajakan.
 Tata cara perpajakan tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban WP serta
para ptugas pajak ( fiskus ) dalam pelasanaannya
 WP = orang/badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undnagan
perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak. WP juga disebut
sebagai Subyek PAjak
 Setiap WJ wajib mendaftarkan dirinya ke kantor palayanan pajak setempat
dengan cara pengsian formulir yang sudah disediakan oleh para petugas pajak
 Pendaftaran tersebuta adalah mendpatkan NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak )
 Manfaat dari NPWP adlah : 1. Untuk memenuhi kewajiban2 perpajakan , m/
melaporkan pajak yg terutang, menyetor pajak. 2. Untuk mendapatkan
pelayanan dari instansi2 tertentu, m/ kantor imigrasi, kantor perdagangan, bea
cukai.
Surat Pemberitahun pajak ( SPT )
 SPT = formulir yg digunakan oleh WP untuk melaporkan perhitungan dan
perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun
pajak.
 Fungsi SPT =sarana bagi WP untuk menetapkan sendiri pajak yg terhutang
selama tahun pajak
 Ketentuan penyelesaian SPT :
1. Mengambil / mengisi sendiri formulir SPT ditempat yg telah ditetapkan
2. SPT diisi setiap akhir tahun pajak dan diserahkan pada kntor pelayanan
pajak dengan batas waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak yang
bersangkutan.
3. WP harus mengisi semua keterangan yang diminta dalam SPT dengan
benar,lengkap.
4. SPT harus dilampiri dengan laporan keuangan yang terdiri dari NERACA
& PERHITUNGAN RUGI LABA, kecuali bila WP tersebut yg memilih
menggunkan norma perhitungan
5. WP harus menandatangai SPT
6. Jika terdapat selisih kurang antara jumlah pajak yang terhutang selama
1 tahun pajak dikurangi dengan kredit pajak, maka selisih yang harus
dibayarkan tersebut harus disetorka kepada kas Negara sebelum 31
Maret tahun berikutnya.

2. Surat Ketetapan Pajak ( SKP )
SKP = suatu keputusan yg dikeluarkan oleh DIRJEN Pajak yg memuat
besarnya pajak yang terhutang ,jumlah pengurangan pajak, kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sangsi administrasi dan jumlah pajak yg
masih harus dibayar oleh WP.
Penyebab dikeluarkannya SKP :
1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain ternyata jumlah
pajak yang terutang kurang/tidak dibayar
2. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dan setelah ditegur
secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana yg telah ditentukan
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN tidak sesuai
dengan aturan
4. Apabila kewajiban WP tidak dipenuhi sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 28, sehingga tifak diketahui besarnya pajak yang terhutang.
Pajak yg terutang =
b. Pengelakan Pajak