2. Tujuan Pemberian Fasilitas
1. berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional,
2. mendorong perkembangan dunia usaha;
3. meningkatkan daya saing;
4. mendukung pertahanan nasional; dan
5. memperlancar pembangunan nasional
Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk
memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama,
untuk :
Diterapkannya perlakuan yang sama
terhadap semua Wajib Pajak
3. Kemudahan Perpajakan
Dalam Pemberian Fasilitas
Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk:
a. mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat Penimbunan
Berikat, atau untuk mengembangkan wilayah dalam Daerah Pabean yang dibentuk
khusus untuk maksud tersebut;
b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan
dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman
internasional lainnya;
c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin yang
diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional;
d. menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik
Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia
dari ancaman eksternal maupun internal;
e. menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik Indonesia yang
dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan
nasional;
4. f. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran
umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;
g. mendorong pembangunan tempat ibadah;
h. menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah,
yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;
i. mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara;
j. mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat
strategis, seperti bahan
baku kerajinan perak;
k. menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman
luar negeri;
l. mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang
dibebaskan dari pungutan Bea Masuk.
m. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam
rangka penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional;
n. menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat; dan/atau
o. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus
barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang
memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan
sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.
Kemudahan Perpajakan
Dalam Pemberian Fasilitas
5. Contoh Dari Tujuan Pemberian Fasilitas
Fungsi Mengatur (Regulerend)
Mendorong
berkembangnya
jenis usaha tertentu
Diberikan
pembebasan PPN
Impor kertas yang
digunakan sebagai
bahan pembuatan
buku-buku sekolah
Meningkatkan
Ekspor
Tidak dipungut PPN
Membentuk
Kawasan Berikat,
EPTE, & Kawasan
Bebas (FTZ)
Membantu
kesehatan
masyarakat
Diberikan
Pembebasan PPN
Impor bahan baku
yang dipergunakan
untuk membuat
vaksin polio
Meningkatkan
kesejahteraan
petani, nelayan
Diberikan
Pembebasan PPN
Penyerahan hasil
pertanian,
perkebunan,
kehutanan
6. Fasilitas PPN
Dari Masa Ke Masa
Sebelum 1 Januari 1995
1. Penangguhan Pembayaran
PPN & PPnBM
2. Penundaan Pembayaran
PPN & PPnBM
3. PPN & PPnBM Ditanggung
Pemerintah
4. PPN & PPnBM dibayar oleh
Pemerintah
5. PPN Tidak Dipungut
6. PPN Dibebaskan
UU PPN Nomor 11
Tahun 1994
1. Pajak yang terutang
tidak dipungut; atau
2. Dibebaskan dari
pengenaan Pajak
UU PPN Nomor 18
Tahun 2000
1. PPN Tidak Dipungut
2. Dibebaskan dari
pengenaan PPN
UU PPN Nomor 42
Tahun 2009
1. Pajak terutang tidak
dipungut sebagian atau
seluruhnya
2. Dibebaskan dari
pengenaan pajak
Baik untuk sementara waktu
maupun selamanya
7. Fasilitas PPN
Pada prinsipnya berdasarkan Pasal 16 B UU PPN fasilitas
di bidang PPN hanya ada 2 macam yaitu :
Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya.
PPN dibebaskan.
8. Perlakuan Atas
Pajak Masukan Terkait Fasilitas
Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau
perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.
Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang tetapi tidak dipungut, sehingga Pajak
Masukan dapat dikreditkan.
Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau
perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari
pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan.
Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak
adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang
memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.
9. Pasal 16 B UU PPN
1. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
2. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
3. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean; dan
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean diatur dengan Peraturan Pemerintah
Pajak terutang Tidak Dipungut sebagian atau seluruhnya
atau Dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu
maupun selamanya, untuk :
Diatur Dengan Peraturan Pemerintah
10. Fasilitas PPN
Pajak Yang Terutang Tidak Dipungut
Penyerahan BKP atau JKP
atau Impor BKP atau
Pemanfaatan BKP tidak
berwujud atau JKP dari luar di
dalam Daerah Pabean yang
dilakukan.
Di/Ke Kawasan Berikat
Dasar Hukum :
1. PP 32 Tahun 2009 Tanggal 24 Maret 2009Tentang Tempat Penimbunan
Berikat.
2. PMK 147 Tahun 2011 stdtd PMK 120 Tahun 2013 Tentang Kawasan Berikat
3. PMK 253 Tahun 2011 stdtd PMK 177 Tahun 2013 tentang Pengembalian
BM yang telah dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit,
atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk ekspor.
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
Dasar Hukum :
1. PP 20 Tahun 2000 stdtd PP 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan
Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Dalam rangka Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE)
Dasar Hukum :
1. PMK 253 Tahun 2011 stdtd PMK 177 Tahun 2013 tentang Pengembalian
BM yang telah dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit,
atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk ekspor.
Kawasan Bebas (Free Trade Zone)
Dasar Hukum :
1. PP Nomor 10 Tahun 2012 tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan
Cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari
serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
Perlakuan perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak berstatus Entrepot Produksi
untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat
(KB). PP Nomor 3 Tahun 1996
11. Kawasan Berikat
PM 147 2011 stdtd PMK-120/PMK.04/2013
Kawasan Berikat adalah : Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat
untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain
dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama
untuk diekspor
Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang
memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan
tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat,
yang selanjutnya disingkat PDKB, adalah badan hukum yang melakukan
kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat
milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang statusnya sebagai badan hukum
yang berbeda.
12. Kawasan Berikat
PM 147 2011 stdtd PMK-120/PMK.04/2013
Perusahaan yang dapat diberikan persetujuan sebagai PKB adalah perusahaan:
a. dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
b. dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), baik sebagian atau seluruh
modal sahamnya dimiliki oleh peserta asing;
c. Non PMA/PMDN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
d. Koperasi yang berbentuk badan hukum; atau
e. Yayasan.
13. Kawasan Berikat
PMK-120/PMK.04/2013
Suatu bangunan /tempat/kawasan
dgn batas tertentu
Pengolahan Rancang
Bangun
Perekayasaan Penyortiran
Pemeriksaan
Awal/
akhir
Pengepakan
Pergudang
an/Penimb
unan
Barang & Bahan asal
impor/DPIL
Hasilnya
Terutama Untuk
Ekspor
14. Persyaratan Kawasan Berikat
PM 147 2011 stdtd PMK-120/PMK.04/2013
PMK NOMOR 147/PMK.04/2011 (Pasal 4)
1. Kawasan Berikat harus berlokasi di kawasan industri.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kawasan
Berikat dapat berlokasi di kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan
industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai
ketentuan peraturan perundangundangan, sepanjang Kawasan Berikat tersebut
diperuntukkan bagi:
a. perusahaan yang menggunakan Bahan Baku dan/atau proses produksinya
memerlukan lokasi khusus;
b. perusahaan industri mikro dan kecil; dan/atau
c. perusahaan industri yang akan menjalankan industri di daerah kabupaten
atau kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki
kawasan industri namun seluruh kavling industrinya telah habis.
3. Luas lokasi untuk Kawasan Berikat di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit 10.000 m2 (sepuluh ribu meterpersegi) dalam satu
hamparan.
4. Di dalam lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari 1 (satu)
atau lebih PDKB.
15. Persyaratan Kawasan Berikat
PM 147 2011 stdtd PMK-120/PMK.04/2013
PMK NOMOR 147/PMK.04/2011 (Pasal 5)
(1) Kawasan atau tempat yang akan dijadikan sebagai Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh
kendaraan pengangkut peti kemas;
b. mempunyai batas-batas yang jelas berupa pagar pemisah dengan tempat atau bangunan lain;
c. tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain;
d. mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat dilalui
kendaraan; dan
e. digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan Bahan Baku menjadi barang hasil
produksi.
(2) Dalam hal kawasan atau tempat yang akan dijadikan sebagai Kawasan Berikat diajukan oleh perusahaan
yang menggunakan Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mempunyai batas-batas yang jelas dengan tempat atau bangunan lain;
b. tidak berhubungan langsung dengan tempat atau bangunan lain;
c. mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang; dan
d. digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan Bahan Baku menjadi barang hasil
produksi.
16. No Jenis Kegiatan Fasilitas Pajak
1 Impor barang modal atau peralatan kantor yang semata-mata dipakai oleh PDKB Penangguhan BM
PPN/PPnBM & PPh 22 impor tdk dipungut
2 Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan
produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB
Penangguhan BM
PPN/PPnBM & PPh 22 impor tdk dipungut
3 Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB Penangguhan BM
Pembebasan cukai
PPN/PPnBM & PPh 22 impor tdk dipungut
4 Pemasukan BKP dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut PPN/PPnBM tdk dipungut
5 Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut PPN/PPnBM tdk dipungut
6 Pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industry di DPIL atau
PDKB lainnya dalam rangka subkontrak
PPN/PPnBM tdk dipungut
7 Penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di DPIL atau PDKB lainnya
kepada PKP PDKB asal
PPN/PPnBM tdk dipungut
8 Atas peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB
kepada perusahaan industry di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliaanya ke PDKB
asal
PPN/PPnBM tdk dipungut
9 Pemasukan BKC dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut Pembebasan cukai
10 Penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas kemudahan impor tujuan
ekspor dari DPIL untuk diolah lebih lanjut oleh PDKB
Diberikan perlakuan perpajakan yg sama dgn
perlakuan thdp brg yg diekspor
11 Pengeluaran barang dr KB yg ditujukan kpd orang yg memperoleh fasilitas pembebasan
atau penangguhan BM, cukai dan pajak dalam rangka impor
Penangguhan BM
Pembebasan cukai
PPN/PPnBM tdk dipungut
12 Pemasukan alat pengemas (packing material) dan alat bantu pengemas dari DPIL ke KB
untuk menjadi salah satu kesatuan dgn barang hasil olahan PDKB PPN/PPnBM tdk dipungut
Terhadap impor barang, pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi,pengeluaran barang,
penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan/atau dari
Kawasan Berikat (KB) diberikan fasilitas sebagai berikut :
17. Kawasan Berikat PPN/PPnBM Tidak Dipungut
PM 147 2011 stdtd PMK-120/PMK.04/2013
Atas pengeluaran barang yang telah diolah oleh
PDKB ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN,
PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor sepanjang
terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan
kepada pihak yang memperoleh fasilitas
pembebasan atau penangguhan bea masuk,
cukai,dan pajak dalam rangka impor.
(Pengusaha tsb tdk memperoleh fasilitas dibidang
perpajakan)
18. Entrepot Produksi Tujuan Ekspor
PP 3 / 1996
Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor yang selanjutnya disebut EPTE adalah
suatu tempat atau bangunan dari suatu perusahaan industri dengan batas-batas
tertentu yang di dalamnya diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus di bidang
pabean, perpajakan dan tata niaga impor, yang diperuntukkan bagi pengolahan
barang dan/atau bahan yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia, Kawasan
Berikat, EPTE lainnya, atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya, yang
hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
1. Atas impor barang modal, barang dan/atau bahan dari luar daerah pabean ke
dalam EPTE/KB diberikan penangguhan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
2. Penyerahan Barang Kena Pajak antar Pengusaha Kena Pajak EPTE, Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang tidak
dipungut.
3. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh produsen dari Daerah Pabean Indonesia
lainnya kepada perusahaan berstatus EPTE dan/atau Perusahaan Pengolahan di
Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut, diberikan perlakuan perpajakan yang
sama dengan perlakuan perpajakan terhadap barang yang diekspor.
19. Kawasan Bebas (Free Trade Zone)
PP 10 2012
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah
darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di
Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-Undang Kepabeanan.
Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu
kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari
pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, dan cukai.
Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan
laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang
yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai..
20. Kawasan Bebas
PP 10 2012
KAWASAN BEBAS
Tidak Perlu Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak
Penyerahan barang di dalam Kawasan Bebas
dibebaskan dari pengenaan PPN.
a. Pemasukan/Pengeluaran barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean diberikan pembebasan bea
masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan,
dan/atau pembebasan cukai.
b. Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean melalui pelabuhan atau bandar
udara yang ditunjuk, tidak dipungut PPN.
c. Barang asal luar Daerah Pabean yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah
Pabean wajib dilunasi bea masuk, PPN, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak
Penghasilan.
d. Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari/ke Kawasan Bebas lainnya diberikan pembebasan bea masuk,
pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan/atau
pembebasan cukai.
21. Kawasan Bebas
PP 10 2012
No Kawasan Free Trade Zone Dasar Hukum
1 Pulau Sabang
Perpu No. 2 thn 2000
UU No. 37 thn 2000
2 Pulau Batam PP 46 thn 2007
3 Pulau Bintan PP 47 thn 2007
4 Pulau Karimun PP 48 thn 2007
22. Fasilitas PPN
Pajak Dibebaskan
Untuk melaksanakan mandat
UU PPN ini Pemerintah telah
mengeluarkan jenis Peraturan
Pemerintah yang mengatur
fasilitas pembebasan PPN
yaitu :
Pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003.
Pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena pajak tertentu yang
bersifat strategis yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.
Sehubungan dengan proyek milik pemerintah yang sumber dananya berasal dari bantuan luar
negeri berupa pinjaman (loan) atau (hibah). PP 146 Tahun 2000 stdtd PP 38 Tahun 2003
tentang Impor dan atau penyerhan BKP tertentu dan atau JKP tertentu yang dibebaskan dari
pengenaan PPN.
Pembelian BKP / perolehan JKP yg dilakukan oleh Perwakilan Negara Asing. Badan-badan
Internasional yg memperoleh kekebalan diplomatik, serta pejabat-pejabat/tenaga ahlinya.
Diatur dalam PMK 162 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SKB PPN & PPnBM Kepada
Perwakilan Negara Asing.
Pembelian BKP / perolehan JKP yg dilakukan oleh Perwakilan Negara Asing. Badan-badan
Internasional yg memperoleh kekebalan diplomatik, serta pejabat-pejabat/tenaga ahlinya.
Diatur dalam PMK 162 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SKB PPN & PPnBM Kepada
Perwakilan Negara Asing.
Impor dan atau penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari
pengenaan PPN. PP Nomor 12 Tahun 2001 stdtd PP 31 Tahun 2007
Perlakuan PPN dan PPnBM atas Impor BKP yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk.
PMK 231 2001 stdtd PMK nomor 70 Tahun 2013
23. No Jenis BKP Tertentu
Fasilitas PPN Dibebaskan Atas
Kegiatan
(PP 38 thn 2003)
Fasilitas PPN Dibebaskan Atas
Kegiatan
(PP 38 thn 2003)
1 Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air,
alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja,
kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta
suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan,
Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik
Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh
Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor
tersebut, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam
negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan
dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan
Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;
Impor Penyerahan
2 Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi
Nasional (PIN);
Impor Penyerahan
3 Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran
agama;
Impor Penyerahan
4 Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal
angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal
penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat
keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor
dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional,
Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara
Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa
Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai
dengan kegiatan usahanya;
Impor Penyerahan
24. No Jenis BKP Tertentu
Fasilitas PPN Dibebaskan
Atas Kegiatan
(PP 38 thn 2003)
Fasilitas PPN Dibebaskan
Atas Kegiatan
(PP 38 thn 2003)
5 Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan
atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau
pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan
Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk
perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak
yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang
digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi
pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
Impor Penyerahan
6 Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau
pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT
(PERSERO) Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang
diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api
Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang,
peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang
akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia; dan
Impor Penyerahan
7 Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen
Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara
wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung
pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI
atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI.
Impor Penyerahan
8 Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana,
pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan
lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah
mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana
Wilayah;
Penyerahan
BKP Tertentu
Yang Dibebaskan
25. No Jenis JKP Tertentu
Fasilitas PPN Dibebaskan
Atas Kegiatan
(PP 38 thn 2003)
1 1.Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan
Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan
Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:
- Jasa persewaan kapal;
- Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; Jasa
perawatan atau reparasi (docking) kapal;
Penyerahan
2 Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:
- Jasa persewaan pesawat udara;
-Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara; Penyerahan
3 Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api
Indonesia;
Penyerahan
4 Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk
keperluan ibadah;
Penyerahan
5 Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana;
dan
Penyerahan
6 Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam
rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk
mendukung pertahanan nasional.
Penyerahan
JKP Tertentu
Yang Dibebaskan
26. No Jenis BKP Strategis
Fasilitas PPN
Dibebaskan Atas
Kegiatan
Fasilitas PPN
Dibebaskan Atas
Kegiatan
1 barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik,
baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas,
tidak termasuk suku cadang; yang diperlukan secara
langsung dalam proses menghasilkan BKP, oleh PKP
yang menghasilkan BKP tsb;
Impor Penyerahan
2 makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan
baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas. Impor Penyerahan
3 bibit dan/atau benih dari barang pertanian,
perkebunan,kehutanan, peternakan, penangkaran,
atau perikanan
Impor Penyerahan
4 barang hasil pertanian Impor Penyerahan
5 air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh
Perusahaan Air Minum
Penyerahan
6 listrik kecuali untuk perumahan dengan daya di atas
6600 (enam ribu enam ratus) watt
Penyerahan
7 RUSUNAMI Penyerahan
PPN dibebaskan atas Barang Strategis
PP 12/2001 stdtd PP No.31 / 2007
27. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER - 12/PJ/2011
PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
Untuk Tahun Anggaran 2011
Minya Goreng Sawit :
a. Minyak Goreng Sawit Curah
b. Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana dengan merek MINYAKITA.
Pengusaha Kena Pajak adalah produsen atau distributor atau agen atau
pedagang pengecer yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
yang melakukan penyerahan Minyak Goreng Sawit.
PPN Terutang Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawir dalam negeri Oleh PKP Ditanggung Oleh Pemerintah
Faktur Pajak Harus Dibubuhi Cap “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH”
