1. Dokumen menjelaskan saat terutangnya pajak PPN menurut UU PPN dan peraturan terkait, termasuk pada saat penyerahan barang atau jasa, impor, ekspor, dan situasi khusus lainnya. 2. Prinsip dasar adalah pajak terutang pada saat penyerahan barang atau jasa, meskipun pembayaran belum diterima. 3. Terdapat pengecualian untuk situasi seperti pembayaran diterima dimuka,

1. LOGO
Saat Terutang Dan
Termpat Terutang
PPN
Instruktur :
Taripar Doly, SE.,MM

2.  Saat pajak terutang diartikan sebagai saat mulai
timbulnya utang pajak kepada negara, sehingga
bukan merupakan batas akhir pembayaran
pajak ke kas negara
Saat Terutangnya Pajak
Pasal 11 UU PPN

3. Saat Terutangnya Pajak
Pasal 11 ayat (1) UU PPN
Terutangnya Pajak
Terjadi Pada Saat :
penyerahan Barang Kena Pajak;
impor Barang Kena Pajak;
penyerahan Jasa Kena Pajak;
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar
Daerah Pabean;
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
ekspor Jasa Kena Pajak.

4.  Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip
akrual,
 artinya terutangnya pajak terjadi pada saat
penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan
tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya
diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak.
 Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan
melalui electronic commerce tunduk pada ketentuan ini
Saat Terutangnya Pajak
Pasal 11 ayat (2) UUPPN

5.  Dalam hal pembayaran diterima sebelum
 penyerahan Barang Kena Pajak atau
 sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau
 dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean,
 saat terutangnya pajak adalah pada saat
pembayaran.
Saat Terutangnya Pajak
Pasal 11 UU PPN

6. Barang Kena Pajak Berwujud Berupa
Barang Bergerak
Terutangnya Pajak
Atas BKP Berwujud
Barang Bergerak
Terjadi Pada Saat :
Barang Kena Pajak tersebut
diserahkan secara
langsung kepada pembeli
atau pihak ketiga untuk dan atas
nama pembeli, atau.
pada saat Barang Kena Pajak
tersebut diserahkan kepada
juru kirim atau Pengusaha jasa
angkutan.

7.  Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak
berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa
barang tidak bergerak, terjadi pada saat
 penyerahan hak untuk menggunakan atau
menguasai Barang Kena Pajak tersebut,
• baik secara hukum atau
• secara nyata,
 kepada pihak pembeli.
Barang Kena Pajak Berwujud
Barang Tidak Bergerak

8.  Dalam penentuan atau penyerahan barang tidak
bergerak, Pajak Pertambahan Nilai menganut
pendirian bahwa penyerahan hanya dapat
dilakukan bila barang tersebut secara fisik telah
ada.
 Oleh karena itu pajak terutang pada saat
penyerahan barang tidak bergerak itu dilakukan,
yaitu pada saat surat atau akte perjanjian yang
mengakibatkan perpindahan hak atas barang
tersebut ditandatangani oleh pihak yang
bersangkutan.
Barang Kena Pajak Berwujud
Barang Tidak Bergerak

9. Contoh
 Perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani tanggal
1 Mei 2014.
 Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau
menguasai rumah tersebut dibuat atau ditandatangani
tanggal 1 September 2014.
Saat pajak terutang adalah tanggal 1 September
2014.
 Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau
ditandatangani barang tidak bergerak telah diserahkan
atau berada dalam penguasaan pembeli atau
penerimanya, maka pajak terutang pada saat barang
tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam
penguasaan pembeli atau penerima barang.
Barang Kena Pajak Berwujud
Barang Tidak Bergerak

10. Contoh :
 Rumah siap pakai dijual dan diserahkan secara nyata
tanggal 1 Agustus 2014.
 Perjanjian jual beli ditandatangani tanggal 1 September
2014.
 Saat pajak terutang adalah tanggal 1 Agustus 2014.
 Penyerahan barang tidak bergerak yang dilakukan
dengan suatu perjanjian akan menyerahkan barang
tersebut dalam masa tertentu tidak dapat digunakan
untuk menentukan saat pajak terutang
Barang Kena Pajak Berwujud
Barang Tidak Bergerak

11.  Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat
lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal
saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi
perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan
ketidakadilan.
Saat Terutangnya Pajak
Pasal 11 ayat (4) UU PPN

12. Saat Terutang
Barang Kena Pajak Tidak berwujud
Terutangnya Pajak
Atas BKP
Tidak Berwujud
Terjadi Pada Saat :
1. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh
Pengusaha Kena Pajak;
Mana Lebih Dahulu
2. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak
berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak;
3. Saat saat harga penyerahan Barang Kena Pajak
tidak berwujud diterima pembayarannya, baik
sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena
Pajak; atau
4. Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian
oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal saat
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai
dengan huruf c tidak diketahui.

13. Terutangnya Pajak atas
penyerahan Jasa Kena Pajak,
terjadi pada saat
 mulai tersedianya fasilitas atau
kemudahan untuk dipakai secara
nyata, baik sebagian atau
seluruhnya.
Jasa Kena Pajak

14.  Umumnya pekerjaan jasa pemborongan bangunan dan
barang tidak bergerak lainnya diselesaikan dalam suatu
masa tertentu.
 Dan sebelum jasa pemborongan itu selesai dan siap
untuk diserahkan telah diterima pembayaran di muka
sebelum pekerjaan pemborongan dimulai atau
pembayaran atas sebagian penyelesaian pekerjaan jasa
sesuai dengan tahap atau kemajuan penyelesaian
pekerjaan.
 Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang PPN,
pajak terutang pada saat pembayaran tersebut
diterima oleh Pemborong atau Kontraktor.
Jasa Pemborong Bangunan Atau
Barang Tidak Bergerak

15. Selanjutnya setelah bangunan atau barang tidak
bergerak tersebut selesai dikerjakan, maka jasa
pemborongan seluruhnya diserahkan kepada
penerima jasa.
 Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1)
Undang-undang PPN, pajak terutang pada saat
penyerahan Jasa Kena Pajak itu dilakukan,
meskipun pembayaran lunas jasa pemborongan
tersebut belum diterima oleh Pemborong atau
Kontraktor.
Jasa Pemborong Bangunan Atau
Barang Tidak Bergerak

16.  Contoh:
1. Tanggal 1 April 2001, perjanjian pemborongan ditandatangani
dan diterima uang muka sebesar 20%.
2. Tanggal 1 Mei 2001, pekerjaan selesai 20%, diterima
pembayaran tahap ke-1.
3. Tanggal 1 Juni 2001, pekerjaan selesai 50%, diterima
pembayaran tahap ke-2.
4. Tanggal 20 Juni 2001, pekerjaan selesai 80%, diterima
pembayaran tahap ke-3.
5. Tanggal 25 Agustus 2001, pekerjaan selesai 100%, bangunan
atau barang tidak bergerak diserahkan.
6. Tanggal 1 September 2001, diterima pembayaran tahap akhir
(ke-4) sebesar 95% dari harga borongan.
7. Tanggal 1 Maret 2002, diterima pembayaran pelunasan seluruh
jasa pemborongan.
Jasa Pemborong Bangunan Atau
Barang Tidak Bergerak

17.  Pada angka 1 sampai dengan angka 4 pajak
terutang pada tanggal diterimanya pembayaran
(tahap), sedang angka 5 sampai dengan angka
7 pajak terutang pada tanggal 25 Agustus 2001
atau saat jasa pemborongan (bangunan atau
barang tak bergerak) selesai dilakukan dan
diserahkan kepada pemiliknya.
 Tanggal pembayaran yang tersebut pada angka
6 dan angka 7 tidak perlu diperhatikan, karena
tidak termasuk saat yang menentukan
terutangnya pajak sesuai dengan dasar akrual
yang dianut dalam Undang-undang PPN.
Jasa Pemborong Bangunan Atau
Barang Tidak Bergerak

18.  Cara penghitungan tersebut juga berlaku dalam hal
penjualan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
dilakukan dengan pembayaran uang muka, sedangkan
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak tersebut dilakukan kemudian.
Jasa Pemborong Bangunan Atau
Barang Tidak Bergerak

19. a. tersedianya barang atau fasilitas untuk dipakai, baik
sebagian atau seluruhnya;
b. dilakukan penagihan pembangunan atau penggantian;
atau
c. pembayaran, apabila pembayaran diterima sebelum
penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan.
Jasa Kena Pajak Selain
Pemborong Bangunan

20.  Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean,
 terutangnya pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan
tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di dalam Daerah
Pabean.
 Hal itu dihubungkan dengan kenyataan bahwa yang
menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa
Kena Pajak tersebut di luar Daerah Pabean sehingga tidak dapat
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 Oleh karena itu, saat pajak terutang tidak lagi dikaitkan dengan
saat penyerahan, tetapi dikaitkan dengan saat pemanfaatan.
Saat Terutangnya Pajak
Pasal 11

21.  Saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKPdari
luar Daerah Pabean adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari
peristiwa-peristiwa di bawah ini:
◦ saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak
tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
◦ saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau
Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang
memanfaatkannya;
◦ saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau
penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang
menyerahkannya; atau
◦ saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau
Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya
oleh pihak yang memanfaatkannya;
 Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tidak
diketahui, maka saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah
tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dan Atau JKP
Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean

22.  Terutangnya Pajak atas impor Barang Kena Pajak,
terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut
dimasukkan ke dalam Daerah Pabean
Impor BKP

23.  Terutangnya Pajak atas ekspor Barang Kena Pajak,
terjadi pada saat Barang Kena Pajak dikeluarkan dari
Daerah Pabean
Ekspor BKP

24. Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas
Ekspor Jasa Kena Pajak adalah pada saat
Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut
dicatat atau diakui sebagai penghasilan.
Ekspor JKP

25.  Terutangnya Pajak atas aktiva yang menurut tujuan
semula tidak untuk diperjualbelikan dan/atau persediaan
Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat
pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada saat
terjadi lebih dahulu diantara saat:
a. ditandatanganinya akte pembubaran oleh Notaris;
b. berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan yang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
c. tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan
perseroan dibubarkan; atau
d. diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata
sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah
dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau
berdasarkan data atau dokumen yang ada.
Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan Dan/Atau
Persediaan BKP Yang Masih Tersisa Pada Saat Pembubaran Perusahaan

26.  Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak
dalam rangka perubahan bentuk usaha, penggabungan
usaha, pemekaran usaha, atau pengalihan seluruh
aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak
yang berhak atas Barang Kena Pajak tersebut, terjadi
pada saat yang disepakati atau ditetapkan sesuai hasil
Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam
perjanjian perubahan bentuk usaha, penggabungan
usaha, pemekaran usaha, atau pengalihan seluruh
aktiva perusahaan tersebut.
Perubahan Bentuk Usaha, Penggabungan Usaha,
Pemekaran Usaha

27.  Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a,
huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h
 terutang pajak di
 tempat tinggal atau
 tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha
dilakukan atau
 tempat lain selain tempat tinggal atau tempat
kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan
yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak.
Tempat Pajak Terutang
Pasal 12

28.  Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di
tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha
 Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat
kedudukan dan tempat kegiatan usaha.
Tempat Pajak Terutang
Pasal 12

29. Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai
satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar
tempat tinggal atau tempat kedudukannya,
◦ setiap tempat tersebut merupakan tempat
terutangnya pajak dan
◦ Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Tempat Pajak Terutang
Pasal 12

30.  Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari
satu tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja
1 (satu) Kantor Direktorat Jenderal Pajak,
 untuk seluruh tempat terutang tersebut, Pengusaha
Kena Pajak memilih salah satu tempat kegiatan
usaha sebagai tempat pajak terutang yang
bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan
usahanya,
 kecuali apabila Pengusaha Kena Pajak tersebut
menghendaki lebih dari 1 (satu) tempat pajak
terutang, Pengusaha Kena Pajak wajib
memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Tempat Pajak Terutang
Pasal 12

31.  Dalam hal-hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat
menetapkan tempat lain selain tempat tinggal atau
tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha sebagai
tempat pajak terutang.
Tempat Pajak Terutang
Pasal 12

32.  Orang pribadi A yang bertempat tinggal di Bogor mempunyai usaha di
Cibinong. Apabila di tempat tinggal orang pribadi A tidak ada penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, orang pribadi A hanya wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong sebab tempat terutangnya pajak
bagi orang pribadi A adalah di Cibinong.
 Sebaliknya, apabila penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak dilakukan oleh orang pribadi A hanya di tempat tinggalnya saja, orang
pribadi A hanya wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bogor.
 Namun, apabila baik di tempat tinggal maupun di tempat kegiatan usahanya
orang pribadi A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak, orang pribadi A wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bogor dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong
karena tempat terutangnya pajak berada di Bogor dan Cibinong.
 Berbeda dengan orang pribadi, Pengusaha Kena Pajak badan wajib
mendaftarkan diri baik di tempat kedudukan maupun di tempat kegiatan
usaha karena bagi Pengusaha Kena Pajak badan di kedua tempat tersebut
dianggap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak.
Tempat Pajak Terutang
Pasal 12

33.  PT A mempunyai 3 (tiga) tempat kegiatan usaha, yaitu di kota
Bengkulu, Bintuhan, dan Manna yang ketiganya berada di bawah
pelayanan 1 (satu) kantor pelayanan pajak, yaitu Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bengkulu. Ketiga tempat kegiatan usaha
tersebut melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak dan melakukan administrasi penjualan dan administrasi
keuangan sehingga PT A terutang pajak di ketiga tempat atau kota
itu.
 Dalam keadaan demikian, PT A wajib memilih salah satu tempat
kegiatan usaha untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak, misalnya tempat kegiatan usaha di
Bengkulu. PT A yang bertempat kegiatan usaha di Bengkulu ini
bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha yang
dilakukan oleh ketiga tempat kegiatan usaha perusahaan tersebut.
 Dalam hal PT A menghendaki tempat kegiatan usaha di Bengkulu
dan Bintuhan ditetapkan sebagai tempat pajak terutang untuk
seluruh kegiatan usahanya, PT A wajib memberitahukan kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu.
Tempat Pajak Terutang
Pasal 12

34.  Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha
Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan
1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.
 Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang pajak pada
lebih dari 1 (satu) tempat kegiatan usaha, Pengusaha
Kena Pajak tersebut dalam pemenuhan kewajiban
perpajakannya dapat menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk
memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat
terutangnya pajak
Pemusatan Tempat Pajak
Terutang Pasal 12

35.  Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat
Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Tempat Pajak Terutang
Pasal 12

36.  Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena
Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf d dan huruf e terutang pajak di tempat tinggal atau
tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
 Orang pribadi atau badan baik sebagai Pengusaha Kena Pajak
maupun bukan Pengusaha Kena Pajak yang memanfaatkan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean dan/atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean tetap terutang
pajak di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha orang
pribadi atau di tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan
usaha badan tersebut
Tempat Pajak Terutang
Pasal 12

37. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud
dan atau Jasa Kena Pajak dari luar
DaerahPabean adalah di tempat tinggal orang
pribadi atau tempat kedudukan badan
dalam hal orang pribadi atau badan tersebut
bukan sebagai Wajib Pajak atau di tempat orang
pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai
Wajib Pajak;
BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Pabean

38.  Kegiatan membangun sendiri oleh Pengusaha Kena
Pajak yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya atau oleh bukan Pengusaha Kena Pajak,
adalah di tempat bangunan tersebut didirikan
Kegiatan Membangun Sendiri

39. LOGOEmail : taripar.doly@gmail.com
Web : www.nusahati.com