Pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
Penghasilan yang dikenakan Pajak Final antara lain :
Penghasilan dari bunga tabungan dari bank.
Penghasilan dari bunga deposito dari bank.
Penghasilan jasa giro dari bank.
Penghasilan diskonto SBI/SBN
Penghasilan bunga/diskonto obligasi.
Penghasilan penjualan saham dibursa efek.
Penghasilan penyalur/dealer/agen produk BBM.
Penghasilan pengalihan/penjualan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari jasa konstruksi
Penghasilan perwakilan dagang asing.
Penghasilan usaha pelayaran/penerbangan.
Penghasilan dari penilaian kembali aktiva.
Penghasilan dengan peredaran usaha tertentu berdasarkan PP 46 Tahun 2013.
Pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
Penghasilan yang dikenakan Pajak Final antara lain :
Penghasilan dari bunga tabungan dari bank.
Penghasilan dari bunga deposito dari bank.
Penghasilan jasa giro dari bank.
Penghasilan diskonto SBI/SBN
Penghasilan bunga/diskonto obligasi.
Penghasilan penjualan saham dibursa efek.
Penghasilan penyalur/dealer/agen produk BBM.
Penghasilan pengalihan/penjualan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari jasa konstruksi
Penghasilan perwakilan dagang asing.
Penghasilan usaha pelayaran/penerbangan.
Penghasilan dari penilaian kembali aktiva.
Penghasilan dengan peredaran usaha tertentu berdasarkan PP 46 Tahun 2013.
Ini adalah sebuah resume dari buku International Tax Policy And Double Tax Treaties oleh Kevin Holmes. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
1. Menjelaskan pengertian Subjek dan Objek Pajak
2. Menjelaskan kategori Subjek dan Objek Pajak dalam Pajka Penghasilan
3. Mengetahui besarnya PTKP dan tarif pajak yang berlaku
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...BillyReihan
Pajak internasional dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antar negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau yang sering disebut dengan P3B. Ketentuan dasar pajak internasional ini mengacu pada Konvensi Wina.
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
2. Subjek Pajak
• Orang pribadi & warisan yang belum terbagi
• Badan
• Bentuk Usaha Tetap
3. Subjek PPh OP DN
• Orang Pribadi yg bertempat tinggal di
Indonesia
• berada di Indonesia lebih dari 183 hari dlm
jangka waktu 12 bulan
• berada di Indonesia & mempunyai niat untuk
bertempat tinggal di Indonesia.
4. Penentuan Subjek Pajak DN (PER-43/2011)
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah orang
pribadi yang:
a. mempunyai tempat tinggal (place of residence) di
Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai tempat
untuk:
1)berdiam (permanent dwelling place), yang tidak bersifat
sementara dan tidak sebagai tempat persinggahan,
2)melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaanya
(ordinary course of life),
3)tempat menjalankan kebiasaan (place of habitual abode), atau
b. mempunyai tempat domisili (place of domicile) di Indonesia,
yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih
berada di Indonesia.
5. Lanjutan Per-43/2011
A. Tempat tinggal orang pribadi adalah:
1.dapat ditempati sendiri oleh orang pribadi atau bersama-sama dengan
keluarganya, yang dapat dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakannya;
dan
2.berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.
B. Orang pribadi dianggap mempunyai tempat berdiam (permanent dwelling
place) di Indonesia dalam hal orang pribadi mempunyai tempat di
Indonesia yang dipakai untuk kediaman, yang bersifat tidak sementara dan
bukan sebagai persinggahan.
6. Kelanjutan Per-43/2011
C. Orang pribadi dianggap mempunyai tempat melakukan kegiatan sehari-
hari atau menjalankan kebiasaannya (ordinary course of life) dalam hal
orang pribadi mempunyai tempat di Indonesia yang digunakan untuk
melakukan kegiatan sehari-hari terkait dengan urusan ekonomi,
keuangan atau sosial pribadinya, antara lain turut serta dalam kegiatan-
kegiatan di masyarakat, turut serta dalam kegiatan, keanggotaan, atau
kepengurusan suatu organisasi, kelompok atau perkumpulan di
Indonesia.
D. Orang pribadi dianggap mempunyai tempat menjalankan kebiasaan
(place of habitual abode) di Indonesia dalam hal orang pribadi
mempunyai tempat di Indonesia yang digunakan untuk melakukan
kebiasaan atau kegiatan, baik yang bersifat rutin, sering ataupun tidak,
antara lain melakukan aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi.
7. Penentuan Tempat Tinggal Orang Pribadi
• Keputusan Dirjen Pajak No. KEP - 701/PJ./2001 tentang penentuan
tempat tinggal orang pribadi dan tempat kedudukan badan
• Tempat tinggal orang pribadi menurut keadaan yang sebenarnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :
a) Rumah tetap orang pribadi berada, yaitu rumah tempat orang pribadi
beserta keluarganya bertempat tinggal sebagaimana tercantum dalam
Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b) Rumah tetap orang pribadi tempat pusat kepentingan pribadi dan
ekonomi dilakukan, dalam hal orang pribadi mempunyai rumah tetap
sebagaimana dimaksud dalam huruf a di 2 (dua) tempat atau lebih
wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak;
c) Tempat orang pribadi lebih lama tinggal, dalam hal rumah tetap tempat
pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b tidak dapat ditentukan;
d) Tempat tinggal menurut keadaan sebenarnya yang ditentukan oleh
Direktur Jenderal Pajak, dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf c tidak dapat ditentukan.
8. Subjek Pajak OP LN
• Orang Pribadi yg tidak bertempat tinggal di
Indonesia
• berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulan ;
9. PERDIRJEN
NOMOR : PER - 2/PJ/2009
• Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah orang pribadi Warga
Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan
• Pekerja Indonesia di Luar Negeri tsb merupakan Subjek Pajak
Luar Negeri
• Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pekerja
Indonesia di Luar Negeri tsb sehubungan dengan
pekerjaannya di luar negeri dan telah dikenai pajak di luar
negeri, tidak dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia
• Dalam hal Pekerja Indonesia di Luar Negeri tsb menerima
atau memperoleh penghasilan dari Indonesia maka atas
penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan sesuai
ketentuan yang berlaku
10. Subjek Pajak LN (Per-43/2011)
A. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya dan orang pribadi Warga Negara Indonesia yang
bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulanmenjadi subjek pajak luar
negeri sejak meninggalkan Indonesia
B. Orang pribadi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih
dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulantetap merupakan subjek pajak dalam negeri apabila tidak
memiliki atau tidak dapat menunjukkan salah satu dokumen tanda
pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri
(green card, permanent card, student card)
11. Tiger Woods CaseTiger Woods Case
Total
California Florida Michigan New York Japan UK Dubai Germany
Golf tournament prize money 1,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 9,000,000
Appearance money 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000
Endorsement income
Niki 10,000,000 10,000,000
American Express 10,000,000 10,000,000
GM- Buick 10,000,000 10,000,000
Others 18,000,000 1,000,000 1,000,000 20,000,000
Total income 62,000,000
Withholding tax rate on a 9% 0% 6% 15% 20% 15% 0% 25%
nonresident
Tax 90,000 60,000 150,000 600,000 150,000 0 750,000 1,800,000
Marginal tax rate as a resident 9% 0% 6% 15% 50% 31% 0% 53%
In the USA Outside USA
11
12. Anneka Sorenstein CaseAnneka Sorenstein Case
Total
California Arizona Florida Michigan New York Japan UK Dubai Germany Sweden
Golf tournament prize money 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 9,000,000
Appearance money 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000
Endorsement income
Niki 10,000,000 10,000,000
American Express 10,000,000 10,000,000
GM - Buick 10,000,000 10,000,000
Others 18,000,000 1,000,000 1,000,000 20,000,000
Total income 62,000,000
Withholding tax rate on a 9% 5% 0% 6% 15% 20% 15% 0% 25% 25%
nonresident
90,000 50,000 60,000 150,000 600,000 150,000 0 750,000 1,850,000
Marginal tax rate as a resident 9% 5% 0% 6% 15% 50% 31% 0% 53% 50%
Sweswn California Florida Resident of Monaco
Tax 31,000,000 Tax in Monaco 0
Foreign tax credit -1,850,000 Taxe s in othe r 1,850,000
Net tax sweden 29,150,000 21,048,000 17,345,000
Taxes in other jurisdictions 1,850,000
Tax saving 9,952,000 13,655,000 29,150,000
31,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000
In the USA Outside USA
12Tiger
13. Risks in Tiger Woods and Anneka Sorenstam Cases
• Determination of resident*
1. Bank account,
2. Ownership of real estate
3. Driver’s license,
4. Physical residence (i.e. number of days)
5. Voter registration.
• Source or origin of income*
1. Place of services rendered
2. Recipient’s residence
3. Payer’s residence
4. Place of contract signing
5. Place of filming and appearance
6. Place of benefit (advertising effect) 13
Tiger
14. Individual Taxation
• USA is one of rare countries taxes its citizens and permanent
residents wherever they actually reside
• Almost all countries tax individuals based on their residency.
• Taxation of fringe benefits (e.g. housing, home leave,
education, stock option, etc.) varies
• Definition of “resident” varies
– Generally 183 days rule but some countries use one year
rule
– USA has a unique “substantial presence” rule
– Some countries have “permanent resident” and “non-
permanent resident “ classification.
• “Permanent Traveler”
14
15. US Substantial Presence RuleUS Substantial Presence Rule
Nonresident in 2009
Days in
Year Year Total
2007 120 x 1/6 20
2008 120 x 1/3 40
2009 120 x 1/1 120
180
Resident in 2009
2007 126 x 1/6 21
2008 129 x 1/3 43
2009 120 x 1/1 120
184
15
16. 16
Siapa Yang Berhak Memanfaatkan P3B?
• Apabila ketentuan domestik kedua negara
menganggap seseorang atau suatu badan adalah
SPDN-nya, maka muncullah kasus “Dual
Residence”,
• P3B menyediakan Tie-Breaker Rule,
Pasal 4 ayat (2): Tie-Breaker Rule untuk Individu
Lihat skema berikut.
Pasal 4 ayat (3): Tie-Breaker Rule untuk Badan
Persetujuan Bersama antara Pejabat Berwenang
ke-2 negara.
17. 17
Contoh Kasus Dual Residence
Mr. John adalah SPDN di Kanada menurut ketentuan
pajak domestik Kanada.
Kanada
Indonesia
Mr. John
Melakukan usaha dan berada
di Indonesia selama > 183 hari
SPDN Kanada
SP DN Indonesia
Mr. John menjadi SPDN Indonesia menurut ketentuan pajak domestik
Indonesia.
Bagaimana dual residence dapat menyebabkan pajak
berganda?
18. “Tie-breaker” untuk “Dual Resident” Orang Pribadi
Pejabat yang berwenang akan menyelesaikan kasus
dengan Persetujuan Bersama.
Memiliki tempat tinggal tetap di kedua
negara?
Dapatkah pusat kepentingan yang vital
ditentukan?
Apakah ia biasanya berdiam hanya di
salah satu negara?
Apakah Ia warganegara dari salah satu
negara?
Ya
Tida
k
Ya
Ya
Ya
Ya
Tida
k
Tida
k
Tida
k
Tida
k
Ia adalah SPDN di negara
dimana Ia memiliki tempat
tinggal tetap.
Ia adalah SPDN di negara Ia
memiliki pusat kepentingan
yang vital.
Ia adalah SPDN di negara
dimana Ia biasanya berdiam.
Ia adalah SPDN
di negara ia
menjadi
Warganegara
Apakah Orang Pribadi tsb mempunyai tempat tinggal tetap
di salah satu atau di kedua negara?
20. Kasus
• Mr Michael seorang warga negara Amerika, berdomisili
di New York, telah terdaftar sebagai Wajib Pajak
Amerika, mengikat kontrak untuk bekerja sebagai
konsultan periklanan di sebuah perusahaan periklanan di
Indonesia selama 100 hari.
• Selama di Indonesia Mr Michael berhasil memikat hati
Nn Sofie seorang artis yang sedang naik daun, dan
akhirnya menikah dan membeli rumah untuk bertempat
tinggal di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan
• Analisis kasus diatas dan tentukan apakah Mr Michael
sebagai Subjek Pajak Indonesia atau Amerika?
21.
22.
23.
24. Perbedaan
OP DNOP DN OP LNOP LN
Dikenakan pajak atasDikenakan pajak atas
penghasilan di RI ataupenghasilan di RI atau
di luar RI (world widedi luar RI (world wide
income)income)
Dikenakan pjk atasDikenakan pjk atas
penghasilan yang bersumberpenghasilan yang bersumber
di RIdi RI
Penghitungan PPhPenghitungan PPh
dengan tarif umum (psldengan tarif umum (psl
17 OP) basis netto17 OP) basis netto
Penghitungan PPh denganPenghitungan PPh dengan
tarif sepadan (psl 26) basistarif sepadan (psl 26) basis
bruttobrutto
Wajib SPTWajib SPT Tidak Wajib SPTTidak Wajib SPT
25. Bukan Subjek Pajak
• Badan Perwakilan Negara Asing
• Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, atau
pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-
orang yang diperbantukan kepada mereka
• Organisasi-Organisasi Internasional yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan
• Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan
26. Syarat
• Pejabat-Pejabat perwakilan diplomatik,
konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari
negara asing dan orang-orang yang
diperbantukan kepada mereka, syarat:
– Bukan WNI
– Di Indonesia tidak menerima/memperoleh
penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia,
serta negara yang bersangkutan memberikan
perlakuan timbal balik.
27. Syarat
• Organisasi-Oranisasi Internasional yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan
syarat:
– Indonesia menjadi anggotanya
– Tidak menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di
Indonesia, selain memberikan pinjaman kepada
Pemerintah Indonesia yang dananya berasal dari
iuran anggota.
28. Syarat
• Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi
Internasional yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, dengan syarat;
– Bukan WNI
– Di Indonesia tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk
memperoleh penghasilan di Indonesia.
29. Catatan
• Jika organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi
internasional yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai non-subyek
pajak maka dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
• Misal: seorang pejabat perwakilan negara organisasi internasional
memperoleh penghasilan lain diluar penghasilan dari oganisasi
internasional tempat ia bekerja yaitu memperoleh honorarium
sebagai pembicara pada suatu seminar yang yg diselenggarakan
suatu yayasan lokal maka honorarioum yang diterima wajib dipotong
PPh Ps.21 atau PPh Ps.26 oleh penyelenggara seminar.
• Daftar organisasi internasional bukan subyek pajak lihat di
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 574/KMK.04/2000 tanggal
26 Desember 2000.
30. Kasus
• Mr. Patrick Warga Negara Inggris, belum menikah,
bekerja di Indonesia sebagai perwakilan organisasi
Safe World di mana Indonesia sebagai salah satu
anggotanya dan Safe World adalah salah satu
organisasi internasional yang ditetapkan menteri
keuangan pada tahun 2009. Selama tahun 2009 Mr.
Patrick menerima gaji per bulan Rp25.000.000 dan
tunjangan Rp7.000.000, bulan Desember ia
memperoleh bonus Rp50.000.000.
• Analisa kasus di atas, dan apakah Mr. Patrick
memiliki kewajiban membayar pajak di Indonesia
31. Kasus
• Mr Crab seorang warga negara “antah berantah”
bekerja sebagai konsulat negeri “antah berantah” di
Indonesia, setiap bulan memperoleh gaji sebagai
konsulat Rp 30.000.000.
• Selama tahun 2009 Mr Crab mengikat kontrak
dengan PT Crabby Petty di Indonesia untuk menjadi
konsultan manajemen dengan fee sebesar Rp
20.000.000
• Analisa kasus di atas, dan apakah Mr. Crab memiliki
kewajiban membayar pajak di Indonesia
32. ORANG PRIBADI STATUS WP LUAR NEGERI
PENGHASILAN YANG DITERIMA/ DIPEROLEH DARI PEKERJAAN,
JASA, DAN KEGIATAN
DIPOTONG PPH PASAL 26
TARIF = 20% DARI PH. BRUTO
ATAU SESUAI P3B
BERSIFAT FINAL
JIKA BERUBAH STATUS MENJADI
WP DALAM NEGERI
TIDAK FINAL/
DAPAT DIKREDITKAN
33. Kasus
• Mariah Carrey seorang penyanyi dari Negeri “Antah
Berantah” pada bulan Mei 2009 diundang untuk
menyanyi di Indonesia dengan mendapat honor USD$
5,000.00
• Kurs konversi :
– Kurs Realisasi pembayaran yang dilakukan digunakan 1 USD$
= Rp 9.200
– Kurs Menteri Keuangan yang berlaku 1 USD$ = Rp 9.300
– Kurs BI yang berlaku 1 USD$ = Rp 9.400
34. Kasus
• PT ABC sebuah perusahaan yang bergerak dalam
bidang kontruksi. Pada bulan Mei 2009 PT ABC
mendatangkan Mr X seorang tenaga ahli dari Negeri
Antah Berantah, untuk memberikan saran-saran
terkait dengan proyek pembangunan monorail di
Jakarta. Atas kegiatan tersebut Mr X mendapat fee
Rp 40.000.000
• Berapa PPh yang harus dipotong PT ABC terhadap
penghasilan Mr X ?
35. DASAR PERHITUNGAN
PPh PASAL 21 TAHUNAN
KEWAJIAN PAJAK SUBJEKTIF KARYAWAN ASING
DENGAN STATUS PEGAWAI TETAP WP DLM NEGERI
SETELAH
PERMULAAN
TAHUN PAJAK
BERAKHIR
DLM TAHUN
PAJAK
MULAI BEKERJA
DALAM TAHUN
BERJALAN
MENINGGAL/MENINGGALKAN
INDONESIA UTK SELAMA2NYA
DLM TH BERJALAN
JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA
DITERIMA/DIPEROLEH DLM TAHUN
PAJAK/BAGIAN TH TAKWIM
DISETAHUNKAN DISETAHUNKAN
37. Kasus
• Seorang WNA bernanama Mr Smith (K/3)
mulai bekerja 1 September 2009. Ia bekerja di
Indonesia s.d. Agustus 2012. Selama Tahun
2009 menerima gaji per bulan Rp
20.000.000,00
39. Contoh PPh 21 Pegawai tetap dengan mata
uang asing
• Mr John adalah seorang ekspatriat, menjadi pegawai
telah menjadi pegawai tetap sejak tahun 2000 di PT
ABC memperoleh gaji pada bulan Januari 2009 dalam
mata uang asing sebesar US$ 2,000 sebulan. Kurs
yang berlaku untuk bulan Januari 2009 berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp 11.250,00
per US$ 1.00. Mr John berstatus menikah dengan 1
anak.
43. Diterapkan jika
• terdapat petunjuk bahwa pembukuan Wajib Pajak
tidak benar sehingga tidak dapat dihitung besarnya
pajak yang seharusnya terutang
• diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdapat
pembayaran gaji karyawan asing yang tidak
seluruhnya dibukukan untuk pelunasan PPh Pasal 21
atau Pasal 26
• Pemeriksa tidak mendapatkan data yang dapat
digunakan untuk menentukan jumlah gaji karyawan
asing dalam rangka penetapan jumlah PPh Pasal 21
atau Pasal 26 yang terutan
44. pengkreditan PPh yg dibayar di luar
negeri
• PPh dibayar di LN boleh dikreditkan dg PPh di
Indonesia
• Pengkreditan PPh psl 24 dilakukan di tahun
pajak digabungkannya penghasilan tersebut
• Kerugian di LN tidak boleh digabung
45. pengkreditan PPh yg dibayar di luar
negeri
• PPh psl 24 yg dikreditkan jumlah yg lebih kecil antara
:
– Pajak yg sebenarnya dibayar di LN
Rumus :
– PPh terutang atas X Penghasilan Netto LN
seluruh Penghasilan Penghasilan Kena Pajak
(dihitung per-country basis)
– Jumlah PPh terutang atas seluruh penghasilan
46. Contoh
• Tn Osama (K/1) berkedudukan di Jakarta
memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009
adalah sbb :
– Penghasilan neto dari dalam negeri sebesar Rp
8.000.000.000.
– Di Singapura memperoleh penghasilan (laba neto) Rp
2.000.000.000, dimana PPh yang dibayar di Singapura
sebesar Rp 800.000.000
– Di Vietnam memperoleh penghasilan (laba neto) sebesar Rp
6.000.000.000, dimana PPh yang dibayar sebesar Rp
1.500.000.000
– Di Malaysia menderita kerugian (rugi neto) sebesar Rp
5.000.000.000
• Hitung kredit pajak PPh pasal 24
47. Contoh
• Tn Abu Bakar (TK/0) berkedudukan di Surabaya
memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009
sbb :
– Penghasilan neto (rugi) di dalam negeri Rp
(600.000.000)
– Penghasilan neto dari usaha di Philipina Rp
3.000.000.000
• PPh yang terutang & dibayar di Philipina sebesar
Rp 1.200.000.000
• Hitung kredit pajak PPh psl 24
48. PTKP 2009
• Rp15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang
pribadi;
• Rp1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang
kawin;
• Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang isteri
yang penghasilannya digabung dengan penghasilan
suami
• Rp1.320.000,00 keluarga sedarah dan semenda
dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang
menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3
(tiga) orang untuk setiap keluarga.
50. Status PTKP
• TK/... tidak kawin, ditambah dengan banyaknya
tanggungan anggota keluarga;
• K/... Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan
anggota keluarga;
• K/I/...Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami,
ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota
keluarga;
• PH Wajib Pajak kawin yang secara tertulis melakukan
perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
• HB/...Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah
ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarga.
51. Tanggungan sepenuhnya
S - 112/PJ.41/1995
• Pengertian menjadi tanggungan sepenuhnya
menurut Undang-undang Pajak Penghasilan
berdasarkan keadaan yang dapat terlihat dari
keadaan yang nyata yaitu:
– tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak;
– nampak secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri;
– tidak pula turut dibantu oleh lain-lain anggota keluarga atau oleh
orang tuanya sendiri.
• Sedangkan kalau Wajib Pajak sekedar menyumbang,
membantu, bertanggung jawab dan sebagainya,
tidak termasuk dalam menjadi tanggungan
sepenuhnya
