Ppn & p pn bm

3,679 views

Published on

  • Be the first to comment

Ppn & p pn bm

  1. 1. NURFADILLAH UMMI (120620120513) NANDA MULIAANRA (120620120514) PPN & PPnBM
  2. 2. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)  adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.  Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai.  Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru.
  3. 3. OBJEK PPN  Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha  Impor Barang Kena Pajak  Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha  Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean  Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean  Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak  Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak  Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
  4. 4. BUKAN OBJEK PPN 1. Jenis Barang yang Tidak Dikenai PPN:  Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.  Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.  Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.  Uang, emas batangan, dan surat berharga.
  5. 5. BUKAN OBJEK PPN 2. Jenis Jasa yang Tidak Dikenai PPN:  Jasa pelayanan kesehatan medis  Jasa pelayanan sosial  Jasa pengiriman surat dengan perangko  Jasa keuangan  Jasa asuransi  Jasa keagamaan  Jasa pendidikan  Jasa kesenian dan hiburan  Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
  6. 6. BUKAN OBJEK PPN  Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri  Jasa tenaga kerja  Jasa perhotelan  Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum  Jasa penyediaan tempat parker  Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
  7. 7. SUBJEK PPN  Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
  8. 8. BUKAN SUBJEK PPN  Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (Pasal 1 angka 15 UU PPN).
  9. 9. TARIF PPN  Tarif PPN adalah 10%.  Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan Ekspor Jasa Kena Pajak.  Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini dapat disebabkan berbagai faktor, misalnya pertimbangan perkembangan perekonomian Indonesia, sehingga tarif PPN bisa diturunkan. Sebaliknya, misalnya jika Pemerintah membutuhkan penerimaan pajak yang besar,
  10. 10. DPP PPN 1. Harga Jual Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 2. Penggantian Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang- Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima
  11. 11. DPP PPN 3. Nilai Impor Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak. Nilai Impor adalah CIF (Cost, Insurance, and Freght) + Bea Masuk. 4. Nilai Ekspor Nilai Ekspor adalah adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
  12. 12. DPP PPN 5. Nilai Lain Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai DPP dan Peraturan Menteri Keuangan No.102/PMK.11/2011 tentang Nilai Lain Sebagai DPP Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor Dan Penyerahan Film Cerita Impor.
  13. 13. KEWAJIBAN PKP  Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.  Memungut pajak yang terhutang.  Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.  Melaporkan penghitungan pajak.
  14. 14. FAKTUR PAJAK  Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.  Faktur pajak harus memenuhi persyaratan berikut: 1. Persyaratan formal, yaitu apabila faktur pajak diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan pada ayat (5) atau persyaratan pada ayat (6). 2. Persyaratan Material, yaitu apabila faktur pajak berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya.
  15. 15. FAKTUR PAJAK  Faktur Pajak harus dibuat pada: a) saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak. b) saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak. c) saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. d) saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  16. 16. MEKANISME PENGKREDITAN PPN  PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak.  Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.  Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.  Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.  Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.  Apabila dalam suatu Masa Pajak, PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat
  17. 17. MEKANISME PENGKREDITAN PPN  Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.  Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga)
  18. 18. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)  OBJEK PPnBM 1. Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya 2. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah  DPP PPnBM PPnBM dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

×