SlideShare a Scribd company logo
PENGERTIAN &
PENGGOLONGAN
PAJAK DAERAH & RETRIBUSI
DAERAH

DISUSUN OLEH :
Mainita Hidayati, M.A




                           1
POKOK PEMBAHASAN
1.   Dasar Hukum Pajak Daerah & Retribusi
     Daerah
2.   Pengertian Pajak Daerah & Retribusi
     Daerah
3.   Perbedaan Pajak Daerah & Retribusi
     Daerah
4.   Jenis-jenis Pajak Daerah & Retribusi
     Daerah yang berlaku saat ini
5.   Penggolongan Pajak Daerah :
     a. berdasarkan sifat
     b. berdasarkan golongan
     c. berdasarkan lembaga pemungut
                                            2
DASAR HUKUM
   UU No.18 Tahun 1997
   UU No.34 Tahun 2000       Tentang PDRD
   UU NO.28 Tahun 2009
   Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1997
    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
    Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak
    Daerah
   Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1997
    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
    Pemerintah No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi
    Daerah
   Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
   Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah
   Kepmendagri tentang Pelaksanaan Pajak
    Daerah di Indonesia
                                                3
PENGERTIAN PAJAK DAERAH
  Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut
  Pajak, adalah kontribusi wajib kepada
  Daerah yang terutang oleh orang pribadi
  atau badan yang bersifat memaksa
  berdasarkan Undang-Undang, dengan
  tidak mendapatkan imbalan secara
  langsung dan digunakan untuk
  keperluan Daerah bagi sebesar-
  besarnya kemakmuran rakyat.

(Pasal 1 angka 10 UU No.28 Tahun 2009)
                                            4
CIRI-CIRI YANG MELEKAT PADA
PAJAK DAERAH
   Pajak dipungut oleh negara, baik oleh
    pemerintah     pusat    maupun     oleh
    pemerintah daerah
   Hasil pajak harus masuk ke Kas Negara,
    yaitu kas pemerintah pusat atau kas
    pemerintah daerah
   Tidak    ada    kontraprestasi  secara
    langsung
   Pajak dipungut karena adanya suatu
    keadaan, kejadian, atau perbuatan yang
    menurut peraturan perundang-undangan
    dikenakan pajak.
   Pajak dapat dipaksakan : ada sanksi
    yuridis                               5
PENGERTIAN RETRIBUSI
DAERAH
  Retribusi Daerah, yang selanjutnya
  disebut Retribusi, adalah pungutan
  Daerah sebagai pembayaran atas
  jasa atau pemberian izin tertentu yang
  khusus disediakan dan/atau diberikan
  oleh Pemerintah.

                                    )
(Pasal 1 angka 64 UU No.28 Tahun 2009



                                           6
CIRI-CIRI YANG MELEKAT PADA
RETRIBUSI DAERAH
   Retribusi merupakan pungutan yang
    dipungut berdasarkan UU dan Perda
   Hasil penerimaan retribusi masuk ke
    kas pemerintah daerah
   Pihak     yang     membayar      retribusi
    mendapat        kontraprestasi    secara
    langsung
   Retribusi terutang apabila ada jasa yang
    diselenggarakan       oleh     pemerintah
    daerah yang dinikmati oleh pihak
    tertentu
   Sanksi yang dikenakan pada retribusi
    bersifat ekonomis                            7
PERBEDAAN PAJAK DAERAH &
RETRIBUSI DAERAH
a. Kontraprestasi :
   - pajak : kontraprestasi tidak langsung
   - retribusi : kontraprestasi langsung
b. Balas jasa pemerintah :
   - pajak : balas jasa pemerintah berlaku
      untuk umum
   - retribusi : balas jasa pemerintah
      berlaku khusus
c. Sifat pemungutan :
   - pajak : bersifat umum
   - retribusi : bersifat khusus
                                             8
PERBEDAAN PAJAK DAERAH &
RETRIBUSI DAERAH
d.   Sifat pelaksanaan
     - pajak : pelaksanaannya dapat
       dipaksakan, paksaannya bersifat
     yuridis
     - retribusi : pelaksanaannya dapat
       dipaksakan, paksaannya bersifat
       ekonomis
e.   Lembaga atau Badan Pemungutnya
     :
     - pajak : pemerintah pusat atau
     daerah                               9
JENIS PAJAK DAERAH YANG
BERLAKU SAAT INI
  Jenis-jenis Pajak Daerah yang berlaku
  saat ini, sesuai dengan UU No.28
  Tahun 2009 adalah sbb :
a. Jenis Pajak Provinsi :
  1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
  2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN
     KB)
  3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
     (PBB KB)
  4) Pajak Air Permukaan
  5) Pajak Rokok
                                              10
Lanjutan..........
b.   Jenis Pajak Kabupaten/Kota :
     1)    Pajak Hotel
     2)    Pajak Restoran
     3)    Pajak Hiburan
     4)    Pajak Reklame
     5)    Pajak Penerangan Jalan
     6)    Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan
     7)    Pajak Parkir
     8)    Pajak Air Tanah
     9)    Pajak Sarang Burung Walet
     10)   PBB sektor Perdesaan & Perkotaan
     11)   Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
           Bangunan (BPHTB)


                                                   11
JENIS RETRIBUSI DAERAH YANG
BERLAKU SAAT INI
 Jenis-jenis Retribusi Daerah yang berlaku
 saat ini, sesuai dengan UU No.28 Tahun
 2009 dapat dikelompokan menjadi 3 yakni :
 1. Retribusi Jasa Umum
 2. Retribusi Jasa Khusus
 3. Retribusi Perizinan Tertentu




                                         12
RETRIBUSI JASA UMUM
Retribusi Jasa Umum, meliputi :
  1)    Retribusi Pelayanan Kesehatan
  2)    Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  3)    Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP atau Akta
        Catatan Sipil
  4)    Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  5)    Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  6)    Retribusi Pelayanan Pasar
  7)    Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  8)    Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  9)    Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  10)   Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (WC)
  11)   Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  12)   Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  13)   Retribusi Pelayanan Pendidikan
  14)   Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

                                                          13
RETRIBUSI JASA KHUSUS
1)    Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2)    Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan
3)    Retribusi Tempat Pelelangan
4)    Retribusi Terminal
5)    Retribusi Tempat Khusus Parkir
6)    Retribusi Tempat Penginapan/
      Pesanggrahan/ Vila
7)    Retribusi Rumah Potong Hewan
8)    Retribusi Pelayanan Pelabuhan
9)    Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga
10)   Retribusi Penyeberangan di Air
11)   Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
                                              14
RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU
1)   Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2)   Retribusi Izin Tempat Penjualan
     Minuman Beralkohol
3)   Retribusi Izin Gangguan
4)   Retribusi Izin Trayek
5)   Retribusi Izin Usaha Perikanan



                                          15
PENGGOLONGAN PAJAK DAERAH
   Sebagaimana pajak pusat, pajak daerah juga dapat
   dibeda-bedakan berdasarkan :
1.   Jenis pajak menurut golongannya:
     a. Pajak Langsung
     b. Pajak Tidak Langsung
        b.1. Pendekatan secara ekonomis
        b.2. Pendekatan secara administratif
2.   Jenis pajak menurut sifatnya :
     a. Pajak Subjektif
     b. Pajak Objektif
3.   Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya :
     a. Pajak Daerah yang dipungut di tingkat provinsi
     b. Pajak Daerah yang dipungut di tingkat
     kabupaten/kota


                                                         16
JENIS PAJAK MENURUT GOLONGANNYA


    PAJAK
 LANGSUNG
                     a. Pendekatan
(DIRECT TAX)            Ekonomis

   PAJAK             b. Pendekatan
   TIDAK              Administratif
LANGSUNG
 (INDIRECT
    TAX)


                                      17
PENDEKATAN EKONOMIS
   Dilihat dari segi beban pajak :

      PAJAK                      Beban pajak tidak
    LANGSUNG                     dapat dilimpahkan
                                 kepada pihak lain

     PAJAK                       Beban pajak dapat
      TIDAK                     dilimpahkan kepada
    LANGSUN                           pihak lain
        G




                                                     18
Untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk
  pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti
  ekonomis, dilakukan dengan cara melihat ketiga
  unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan
  perpajakannya. Ketiga unsur tersebut adalah :
A. Penanggung jawab pajak, yakni orang yang
   secara formal yuridis diharuskan melunasi utang
   pajak;
B. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam
   faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya;
C. Pemikul pajak, adalah orang yang pada akhirnya
   harus menanggung beban pajak (destinataris).

                                                        19
   Jika ketiga unsur tersebut ditemukan
    pada satu orang/ satu pihak yang
    sama, maka pajaknya termasuk dalam
    Pajak Langsung.

   Sebaliknya, jika ketiga unsur tersebut
    terpisah atau terdapat pada lebih dari
    satu orang/satu pihak, maka pajaknya
    termasuk dalam pajak tidak langsung.


                                             20
JENIS PAJAK MENURUT SIFATNYA
 Jenis pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi dua :
 I.    Pajak Subjektif
       adalah pajak yang pada waktu pengenaannya,
       yang pertama-tama dicari adalah subjeknya,
       setelah subjek ditemukan, baru kemudian dicari
       objeknya.

 II.   Pajak Objektif
       adalah pajak yang pada waktu pengenaannya,
       yang pertama-tama dicari adalah objeknya,
       setelah objek ditemukan, baru kemudian dicari
       subjeknya.


                                                        21
TUGAS / LATIHAN SOAL (A)
Golongkanlah jenis-jenis pajak di bawah
  ini :
1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Hotel
3. Pajak Reklame

ke dalam penggolongan :
a. Pajak Langsung atau Pajak Tidak
   Langsung, (ditinjau baik melalui
   pendekatan ekonomis maupun
   administratif)
b. Pajak Subjektif atau Pajak Objektif!
Disertai dengan alasannya!                22
TUGAS / LATIHAN SOAL (B)
Golongkanlah jenis-jenis pajak di bawah
  ini :
1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2. Pajak Restoran
3. Pajak Penerangan Jalan

ke dalam penggolongan :
a. Pajak Langsung atau Pajak Tidak
   Langsung, (ditinjau baik melalui
   pendekatan ekonomis maupun
   administratif)
b. Pajak Subjektif atau Pajak Objektif!
Disertai dengan alasannya!                23
TUGAS / LATIHAN SOAL (C)
Golongkanlah jenis-jenis pajak di bawah
  ini :
1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
   Bermotor
2. Pajak Hiburan/Tontonan
3. Pajak Parkir

ke dalam penggolongan :
a. Pajak Langsung atau Pajak Tidak
   Langsung, (ditinjau baik melalui
   pendekatan ekonomis maupun
   administratif)
b. Pajak Subjektif atau Pajak Objektif!
                                          24

More Related Content

What's hot

Pengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publikPengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publik
Mirsa Niati
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Mulyana Natsir
 
Organisasi sektor publik
Organisasi sektor publikOrganisasi sektor publik
Organisasi sektor publik
Ajeng Pipit
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusat
Danny Akbar
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21Fitri Bersahabat
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
Ary Efendi
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan NegaraPemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Deady Rizky Yunanto
 
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
risangaji febriyanto
 
Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.ahmad rasyidin
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publik
Rini Pakpahan
 
Pengukuran Good Governance Index
Pengukuran Good Governance IndexPengukuran Good Governance Index
Pengukuran Good Governance Index
Dadang Solihin
 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Bilawal Alhariri Anwar
 
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahArief H
 

What's hot (20)

Pengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publikPengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publik
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
 
PPh 26
PPh 26PPh 26
PPh 26
 
Organisasi sektor publik
Organisasi sektor publikOrganisasi sektor publik
Organisasi sektor publik
 
anggaran pemerintah
anggaran pemerintahanggaran pemerintah
anggaran pemerintah
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusat
 
Soal jawab akuntansi lanjutan 2
Soal jawab akuntansi lanjutan 2Soal jawab akuntansi lanjutan 2
Soal jawab akuntansi lanjutan 2
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan NegaraPemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
 
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
 
Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.Retribusi daerah power point.
Retribusi daerah power point.
 
Perencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publikPerencanaan sektor publik
Perencanaan sektor publik
 
Pengukuran Good Governance Index
Pengukuran Good Governance IndexPengukuran Good Governance Index
Pengukuran Good Governance Index
 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
 

Similar to Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengertian pdrd
Pengertian pdrdPengertian pdrd
Pengertian pdrdcolopuzh
 
Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaRay Martini
 
Pajak negara dan_daerah
Pajak negara dan_daerahPajak negara dan_daerah
Pajak negara dan_daerah
Fauzi Akbar Salim
 
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrdGambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrdapotek agam farma
 
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
bidangintel
 
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
Kavazaf
 
SLIDE_6 PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
SLIDE_6  PAJAK DAERAH (BAG 1).pdfSLIDE_6  PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
SLIDE_6 PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
serba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesiaserba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesia
Julham Efendi
 
2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajak2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajaknatal kristiono
 
Pengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKANPengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKAN
Yesica Adicondro
 
Bendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajakBendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajakasrikartini
 
Pengantar Perpajakan
Pengantar PerpajakanPengantar Perpajakan
Pengantar Perpajakaneryeryey
 
Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"
natal kristiono
 
Materi hukum pajak pajak daerah
Materi hukum pajak  pajak daerahMateri hukum pajak  pajak daerah
Materi hukum pajak pajak daerah
natal kristiono
 
2. ruang lingkup perpajakan
2. ruang lingkup perpajakan2. ruang lingkup perpajakan
2. ruang lingkup perpajakan
Echo Media
 
KELOMPOK 5.docx
KELOMPOK 5.docxKELOMPOK 5.docx
KELOMPOK 5.docx
AinulHikma
 

Similar to Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (20)

Pengertian pdrd
Pengertian pdrdPengertian pdrd
Pengertian pdrd
 
Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofa
 
Pajak daerah
Pajak daerahPajak daerah
Pajak daerah
 
Makalah pajak daerah
Makalah pajak daerahMakalah pajak daerah
Makalah pajak daerah
 
Pajak negara dan_daerah
Pajak negara dan_daerahPajak negara dan_daerah
Pajak negara dan_daerah
 
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrdGambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
 
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
05 PAJAK NEGARA DAN DAERAH.ppt
 
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984, sebagaimana...
 
SLIDE_6 PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
SLIDE_6  PAJAK DAERAH (BAG 1).pdfSLIDE_6  PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
SLIDE_6 PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
 
serba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesiaserba serbi pajak di Indonesia
serba serbi pajak di Indonesia
 
2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajak2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajak
 
Pengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKANPengantar PERPAJAKAN
Pengantar PERPAJAKAN
 
Makalah pajak daerah
Makalah pajak daerahMakalah pajak daerah
Makalah pajak daerah
 
Bendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajakBendahara dan kewajiban-pajak
Bendahara dan kewajiban-pajak
 
Pengantar Perpajakan
Pengantar PerpajakanPengantar Perpajakan
Pengantar Perpajakan
 
Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"Materi hukum pajak " pajak daerah"
Materi hukum pajak " pajak daerah"
 
Materi hukum pajak pajak daerah
Materi hukum pajak  pajak daerahMateri hukum pajak  pajak daerah
Materi hukum pajak pajak daerah
 
2. ruang lingkup perpajakan
2. ruang lingkup perpajakan2. ruang lingkup perpajakan
2. ruang lingkup perpajakan
 
KELOMPOK 5.docx
KELOMPOK 5.docxKELOMPOK 5.docx
KELOMPOK 5.docx
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 

More from Rizky Ariestiyansyah

Developer < eat love code >
Developer   < eat love code >Developer   < eat love code >
Developer < eat love code >
Rizky Ariestiyansyah
 
MOOC: Python & Web as Architecture
MOOC: Python & Web as ArchitectureMOOC: Python & Web as Architecture
MOOC: Python & Web as Architecture
Rizky Ariestiyansyah
 
The use of technology in education
The use of technology in educationThe use of technology in education
The use of technology in education
Rizky Ariestiyansyah
 
Firefox OS, Web APIs & Hybrid Application
Firefox OS, Web APIs & Hybrid ApplicationFirefox OS, Web APIs & Hybrid Application
Firefox OS, Web APIs & Hybrid Application
Rizky Ariestiyansyah
 
Security and Linux Security
Security and Linux SecuritySecurity and Linux Security
Security and Linux Security
Rizky Ariestiyansyah
 
Pembangunan Ekonomi 1
Pembangunan Ekonomi 1Pembangunan Ekonomi 1
Pembangunan Ekonomi 1
Rizky Ariestiyansyah
 
Beda Pertumbuhan dengan Pembangunan Ekonomi
Beda Pertumbuhan dengan Pembangunan EkonomiBeda Pertumbuhan dengan Pembangunan Ekonomi
Beda Pertumbuhan dengan Pembangunan Ekonomi
Rizky Ariestiyansyah
 

More from Rizky Ariestiyansyah (8)

Developer < eat love code >
Developer   < eat love code >Developer   < eat love code >
Developer < eat love code >
 
MOOC: Python & Web as Architecture
MOOC: Python & Web as ArchitectureMOOC: Python & Web as Architecture
MOOC: Python & Web as Architecture
 
The use of technology in education
The use of technology in educationThe use of technology in education
The use of technology in education
 
Firefox OS, Web APIs & Hybrid Application
Firefox OS, Web APIs & Hybrid ApplicationFirefox OS, Web APIs & Hybrid Application
Firefox OS, Web APIs & Hybrid Application
 
Security and Linux Security
Security and Linux SecuritySecurity and Linux Security
Security and Linux Security
 
Pembanguan ekonomi awal
Pembanguan ekonomi awalPembanguan ekonomi awal
Pembanguan ekonomi awal
 
Pembangunan Ekonomi 1
Pembangunan Ekonomi 1Pembangunan Ekonomi 1
Pembangunan Ekonomi 1
 
Beda Pertumbuhan dengan Pembangunan Ekonomi
Beda Pertumbuhan dengan Pembangunan EkonomiBeda Pertumbuhan dengan Pembangunan Ekonomi
Beda Pertumbuhan dengan Pembangunan Ekonomi
 

Recently uploaded

Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 

Recently uploaded (18)

Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

  • 1. PENGERTIAN & PENGGOLONGAN PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH DISUSUN OLEH : Mainita Hidayati, M.A 1
  • 2. POKOK PEMBAHASAN 1. Dasar Hukum Pajak Daerah & Retribusi Daerah 2. Pengertian Pajak Daerah & Retribusi Daerah 3. Perbedaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah 4. Jenis-jenis Pajak Daerah & Retribusi Daerah yang berlaku saat ini 5. Penggolongan Pajak Daerah : a. berdasarkan sifat b. berdasarkan golongan c. berdasarkan lembaga pemungut 2
  • 3. DASAR HUKUM  UU No.18 Tahun 1997  UU No.34 Tahun 2000 Tentang PDRD  UU NO.28 Tahun 2009  Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah  Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah  Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah  Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah  Kepmendagri tentang Pelaksanaan Pajak Daerah di Indonesia 3
  • 4. PENGERTIAN PAJAK DAERAH Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 angka 10 UU No.28 Tahun 2009) 4
  • 5. CIRI-CIRI YANG MELEKAT PADA PAJAK DAERAH  Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah  Hasil pajak harus masuk ke Kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah  Tidak ada kontraprestasi secara langsung  Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dikenakan pajak.  Pajak dapat dipaksakan : ada sanksi yuridis 5
  • 6. PENGERTIAN RETRIBUSI DAERAH Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah. ) (Pasal 1 angka 64 UU No.28 Tahun 2009 6
  • 7. CIRI-CIRI YANG MELEKAT PADA RETRIBUSI DAERAH  Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan UU dan Perda  Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah  Pihak yang membayar retribusi mendapat kontraprestasi secara langsung  Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh pihak tertentu  Sanksi yang dikenakan pada retribusi bersifat ekonomis 7
  • 8. PERBEDAAN PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH a. Kontraprestasi : - pajak : kontraprestasi tidak langsung - retribusi : kontraprestasi langsung b. Balas jasa pemerintah : - pajak : balas jasa pemerintah berlaku untuk umum - retribusi : balas jasa pemerintah berlaku khusus c. Sifat pemungutan : - pajak : bersifat umum - retribusi : bersifat khusus 8
  • 9. PERBEDAAN PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH d. Sifat pelaksanaan - pajak : pelaksanaannya dapat dipaksakan, paksaannya bersifat yuridis - retribusi : pelaksanaannya dapat dipaksakan, paksaannya bersifat ekonomis e. Lembaga atau Badan Pemungutnya : - pajak : pemerintah pusat atau daerah 9
  • 10. JENIS PAJAK DAERAH YANG BERLAKU SAAT INI Jenis-jenis Pajak Daerah yang berlaku saat ini, sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 adalah sbb : a. Jenis Pajak Provinsi : 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB) 4) Pajak Air Permukaan 5) Pajak Rokok 10
  • 11. Lanjutan.......... b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota : 1) Pajak Hotel 2) Pajak Restoran 3) Pajak Hiburan 4) Pajak Reklame 5) Pajak Penerangan Jalan 6) Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan 7) Pajak Parkir 8) Pajak Air Tanah 9) Pajak Sarang Burung Walet 10) PBB sektor Perdesaan & Perkotaan 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) 11
  • 12. JENIS RETRIBUSI DAERAH YANG BERLAKU SAAT INI Jenis-jenis Retribusi Daerah yang berlaku saat ini, sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 dapat dikelompokan menjadi 3 yakni : 1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Khusus 3. Retribusi Perizinan Tertentu 12
  • 13. RETRIBUSI JASA UMUM Retribusi Jasa Umum, meliputi : 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP atau Akta Catatan Sipil 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6) Retribusi Pelayanan Pasar 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (WC) 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 13
  • 14. RETRIBUSI JASA KHUSUS 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan 3) Retribusi Tempat Pelelangan 4) Retribusi Terminal 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir 6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila 7) Retribusi Rumah Potong Hewan 8) Retribusi Pelayanan Pelabuhan 9) Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga 10) Retribusi Penyeberangan di Air 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 14
  • 15. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3) Retribusi Izin Gangguan 4) Retribusi Izin Trayek 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan 15
  • 16. PENGGOLONGAN PAJAK DAERAH Sebagaimana pajak pusat, pajak daerah juga dapat dibeda-bedakan berdasarkan : 1. Jenis pajak menurut golongannya: a. Pajak Langsung b. Pajak Tidak Langsung b.1. Pendekatan secara ekonomis b.2. Pendekatan secara administratif 2. Jenis pajak menurut sifatnya : a. Pajak Subjektif b. Pajak Objektif 3. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya : a. Pajak Daerah yang dipungut di tingkat provinsi b. Pajak Daerah yang dipungut di tingkat kabupaten/kota 16
  • 17. JENIS PAJAK MENURUT GOLONGANNYA PAJAK LANGSUNG a. Pendekatan (DIRECT TAX) Ekonomis PAJAK b. Pendekatan TIDAK Administratif LANGSUNG (INDIRECT TAX) 17
  • 18. PENDEKATAN EKONOMIS  Dilihat dari segi beban pajak : PAJAK Beban pajak tidak LANGSUNG dapat dilimpahkan kepada pihak lain PAJAK Beban pajak dapat TIDAK dilimpahkan kepada LANGSUN pihak lain G 18
  • 19. Untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut adalah : A. Penanggung jawab pajak, yakni orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi utang pajak; B. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya; C. Pemikul pajak, adalah orang yang pada akhirnya harus menanggung beban pajak (destinataris). 19
  • 20. Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada satu orang/ satu pihak yang sama, maka pajaknya termasuk dalam Pajak Langsung.  Sebaliknya, jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang/satu pihak, maka pajaknya termasuk dalam pajak tidak langsung. 20
  • 21. JENIS PAJAK MENURUT SIFATNYA Jenis pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi dua : I. Pajak Subjektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya, yang pertama-tama dicari adalah subjeknya, setelah subjek ditemukan, baru kemudian dicari objeknya. II. Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya, yang pertama-tama dicari adalah objeknya, setelah objek ditemukan, baru kemudian dicari subjeknya. 21
  • 22. TUGAS / LATIHAN SOAL (A) Golongkanlah jenis-jenis pajak di bawah ini : 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Pajak Hotel 3. Pajak Reklame ke dalam penggolongan : a. Pajak Langsung atau Pajak Tidak Langsung, (ditinjau baik melalui pendekatan ekonomis maupun administratif) b. Pajak Subjektif atau Pajak Objektif! Disertai dengan alasannya! 22
  • 23. TUGAS / LATIHAN SOAL (B) Golongkanlah jenis-jenis pajak di bawah ini : 1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2. Pajak Restoran 3. Pajak Penerangan Jalan ke dalam penggolongan : a. Pajak Langsung atau Pajak Tidak Langsung, (ditinjau baik melalui pendekatan ekonomis maupun administratif) b. Pajak Subjektif atau Pajak Objektif! Disertai dengan alasannya! 23
  • 24. TUGAS / LATIHAN SOAL (C) Golongkanlah jenis-jenis pajak di bawah ini : 1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2. Pajak Hiburan/Tontonan 3. Pajak Parkir ke dalam penggolongan : a. Pajak Langsung atau Pajak Tidak Langsung, (ditinjau baik melalui pendekatan ekonomis maupun administratif) b. Pajak Subjektif atau Pajak Objektif! 24