Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan penggolongan pajak daerah serta retribusi daerah. Menguraikan perbedaan keduanya berdasarkan ciri-ciri yang melekat, jenis-jenis yang berlaku saat ini, serta penggolongannya berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut.
1. TEORI PAJAK DAERAH
Teori development from below berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Davey, 1988). Berdasarkan pendapat tersebut terlihat pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah.Selain itu, manfaat dari pajak daerah dapat secara langsungdilihat oleh masyarakat di daerah. Bahl dan Smoke (2003), berpendapat bahwa: “local government taxes must be politically acceptable. One rule of thumb is that less visible taxes tend to be more acceptable.” Pajak pemerintah daerah harus secara politik dapat diterima.Dimana pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tariff, siapa yang harus membayar, saksi terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislative sebagai representasi masyarakat.
Menurut Davey (1988), mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
1.Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri
2.Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut pemerintah Daerah
3.Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut pemerintah daerah
4.Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.
Menurut Soelarno dalam Lutfi (2006:7), pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tagganya sendiri, dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa kriteria pajak daerah yang baik dikemukakan oleh Bird (2000:7), yaitu: That easy to administer locally That are imposed solely (or mainly) on local resident That do not raise problem of harmonization or competition between sub national government or between sub national and national government. Menurut pendapat Bird tersebut diharapkan agar pajak daerah dapat secara mudah dikelola dan dipungut oleh pemerintah daeran dan pemungutan ini hanya berdampak pada msyarakat setempat. Pungutan pajak daerah seharusnya menghindari permasalahan-permasalahan akibat penetapan pemungutan pajak daerah tersebut, hal ini berkaitan dengan tujuan agar terjaganya harmonisasi antar pemerintah daerah dengan pemerintahan yang lebih tinggi.
Mengenal lebih dekat istilah istilah dalam perpajakan
1. Jenis pendapatan daerah dan negara
2. Syarat pemungutan pajak
3. Hukum Pajak
4. Pengelompokan Pajak
5. Stelsel Pajak
6. Azas perpajakan
dibuat berdasarkan karya tulis ibu I S R O A H
dengan link : http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001800/pendidikan/BUKU+PERPAJAKAN.pdf
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. POKOK PEMBAHASAN
1. Dasar Hukum Pajak Daerah & Retribusi
Daerah
2. Pengertian Pajak Daerah & Retribusi
Daerah
3. Perbedaan Pajak Daerah & Retribusi
Daerah
4. Jenis-jenis Pajak Daerah & Retribusi
Daerah yang berlaku saat ini
5. Penggolongan Pajak Daerah :
a. berdasarkan sifat
b. berdasarkan golongan
c. berdasarkan lembaga pemungut
2
3. DASAR HUKUM
UU No.18 Tahun 1997
UU No.34 Tahun 2000 Tentang PDRD
UU NO.28 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1997
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah
Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1997
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah
Kepmendagri tentang Pelaksanaan Pajak
Daerah di Indonesia
3
4. PENGERTIAN PAJAK DAERAH
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut
Pajak, adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
(Pasal 1 angka 10 UU No.28 Tahun 2009)
4
5. CIRI-CIRI YANG MELEKAT PADA
PAJAK DAERAH
Pajak dipungut oleh negara, baik oleh
pemerintah pusat maupun oleh
pemerintah daerah
Hasil pajak harus masuk ke Kas Negara,
yaitu kas pemerintah pusat atau kas
pemerintah daerah
Tidak ada kontraprestasi secara
langsung
Pajak dipungut karena adanya suatu
keadaan, kejadian, atau perbuatan yang
menurut peraturan perundang-undangan
dikenakan pajak.
Pajak dapat dipaksakan : ada sanksi
yuridis 5
6. PENGERTIAN RETRIBUSI
DAERAH
Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh Pemerintah.
)
(Pasal 1 angka 64 UU No.28 Tahun 2009
6
7. CIRI-CIRI YANG MELEKAT PADA
RETRIBUSI DAERAH
Retribusi merupakan pungutan yang
dipungut berdasarkan UU dan Perda
Hasil penerimaan retribusi masuk ke
kas pemerintah daerah
Pihak yang membayar retribusi
mendapat kontraprestasi secara
langsung
Retribusi terutang apabila ada jasa yang
diselenggarakan oleh pemerintah
daerah yang dinikmati oleh pihak
tertentu
Sanksi yang dikenakan pada retribusi
bersifat ekonomis 7
8. PERBEDAAN PAJAK DAERAH &
RETRIBUSI DAERAH
a. Kontraprestasi :
- pajak : kontraprestasi tidak langsung
- retribusi : kontraprestasi langsung
b. Balas jasa pemerintah :
- pajak : balas jasa pemerintah berlaku
untuk umum
- retribusi : balas jasa pemerintah
berlaku khusus
c. Sifat pemungutan :
- pajak : bersifat umum
- retribusi : bersifat khusus
8
9. PERBEDAAN PAJAK DAERAH &
RETRIBUSI DAERAH
d. Sifat pelaksanaan
- pajak : pelaksanaannya dapat
dipaksakan, paksaannya bersifat
yuridis
- retribusi : pelaksanaannya dapat
dipaksakan, paksaannya bersifat
ekonomis
e. Lembaga atau Badan Pemungutnya
:
- pajak : pemerintah pusat atau
daerah 9
10. JENIS PAJAK DAERAH YANG
BERLAKU SAAT INI
Jenis-jenis Pajak Daerah yang berlaku
saat ini, sesuai dengan UU No.28
Tahun 2009 adalah sbb :
a. Jenis Pajak Provinsi :
1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN
KB)
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBB KB)
4) Pajak Air Permukaan
5) Pajak Rokok
10
11. Lanjutan..........
b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota :
1) Pajak Hotel
2) Pajak Restoran
3) Pajak Hiburan
4) Pajak Reklame
5) Pajak Penerangan Jalan
6) Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan
7) Pajak Parkir
8) Pajak Air Tanah
9) Pajak Sarang Burung Walet
10) PBB sektor Perdesaan & Perkotaan
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan (BPHTB)
11
12. JENIS RETRIBUSI DAERAH YANG
BERLAKU SAAT INI
Jenis-jenis Retribusi Daerah yang berlaku
saat ini, sesuai dengan UU No.28 Tahun
2009 dapat dikelompokan menjadi 3 yakni :
1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Khusus
3. Retribusi Perizinan Tertentu
12
13. RETRIBUSI JASA UMUM
Retribusi Jasa Umum, meliputi :
1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP atau Akta
Catatan Sipil
4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6) Retribusi Pelayanan Pasar
7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (WC)
11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
13
14. RETRIBUSI JASA KHUSUS
1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan
3) Retribusi Tempat Pelelangan
4) Retribusi Terminal
5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
6) Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/ Vila
7) Retribusi Rumah Potong Hewan
8) Retribusi Pelayanan Pelabuhan
9) Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga
10) Retribusi Penyeberangan di Air
11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
14
15. RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU
1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2) Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol
3) Retribusi Izin Gangguan
4) Retribusi Izin Trayek
5) Retribusi Izin Usaha Perikanan
15
16. PENGGOLONGAN PAJAK DAERAH
Sebagaimana pajak pusat, pajak daerah juga dapat
dibeda-bedakan berdasarkan :
1. Jenis pajak menurut golongannya:
a. Pajak Langsung
b. Pajak Tidak Langsung
b.1. Pendekatan secara ekonomis
b.2. Pendekatan secara administratif
2. Jenis pajak menurut sifatnya :
a. Pajak Subjektif
b. Pajak Objektif
3. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya :
a. Pajak Daerah yang dipungut di tingkat provinsi
b. Pajak Daerah yang dipungut di tingkat
kabupaten/kota
16
17. JENIS PAJAK MENURUT GOLONGANNYA
PAJAK
LANGSUNG
a. Pendekatan
(DIRECT TAX) Ekonomis
PAJAK b. Pendekatan
TIDAK Administratif
LANGSUNG
(INDIRECT
TAX)
17
18. PENDEKATAN EKONOMIS
Dilihat dari segi beban pajak :
PAJAK Beban pajak tidak
LANGSUNG dapat dilimpahkan
kepada pihak lain
PAJAK Beban pajak dapat
TIDAK dilimpahkan kepada
LANGSUN pihak lain
G
18
19. Untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk
pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti
ekonomis, dilakukan dengan cara melihat ketiga
unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan
perpajakannya. Ketiga unsur tersebut adalah :
A. Penanggung jawab pajak, yakni orang yang
secara formal yuridis diharuskan melunasi utang
pajak;
B. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam
faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya;
C. Pemikul pajak, adalah orang yang pada akhirnya
harus menanggung beban pajak (destinataris).
19
20. Jika ketiga unsur tersebut ditemukan
pada satu orang/ satu pihak yang
sama, maka pajaknya termasuk dalam
Pajak Langsung.
Sebaliknya, jika ketiga unsur tersebut
terpisah atau terdapat pada lebih dari
satu orang/satu pihak, maka pajaknya
termasuk dalam pajak tidak langsung.
20
21. JENIS PAJAK MENURUT SIFATNYA
Jenis pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi dua :
I. Pajak Subjektif
adalah pajak yang pada waktu pengenaannya,
yang pertama-tama dicari adalah subjeknya,
setelah subjek ditemukan, baru kemudian dicari
objeknya.
II. Pajak Objektif
adalah pajak yang pada waktu pengenaannya,
yang pertama-tama dicari adalah objeknya,
setelah objek ditemukan, baru kemudian dicari
subjeknya.
21
22. TUGAS / LATIHAN SOAL (A)
Golongkanlah jenis-jenis pajak di bawah
ini :
1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Hotel
3. Pajak Reklame
ke dalam penggolongan :
a. Pajak Langsung atau Pajak Tidak
Langsung, (ditinjau baik melalui
pendekatan ekonomis maupun
administratif)
b. Pajak Subjektif atau Pajak Objektif!
Disertai dengan alasannya! 22
23. TUGAS / LATIHAN SOAL (B)
Golongkanlah jenis-jenis pajak di bawah
ini :
1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2. Pajak Restoran
3. Pajak Penerangan Jalan
ke dalam penggolongan :
a. Pajak Langsung atau Pajak Tidak
Langsung, (ditinjau baik melalui
pendekatan ekonomis maupun
administratif)
b. Pajak Subjektif atau Pajak Objektif!
Disertai dengan alasannya! 23
24. TUGAS / LATIHAN SOAL (C)
Golongkanlah jenis-jenis pajak di bawah
ini :
1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor
2. Pajak Hiburan/Tontonan
3. Pajak Parkir
ke dalam penggolongan :
a. Pajak Langsung atau Pajak Tidak
Langsung, (ditinjau baik melalui
pendekatan ekonomis maupun
administratif)
b. Pajak Subjektif atau Pajak Objektif!
24