Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi, subjek, objek, tarif dan mekanisme pengenaan kedua jenis pajak tersebut. Dokumen ini juga memberikan contoh perhitungan PPN untuk beberapa kasus penjualan barang dan jasa oleh pengusaha kena pajak.

1. PPN & PPnBM
KHAIRUNNISA’
RAHMATUL ISMI
NAFI DARTI

2. ASSALAMU’ALAIKUM wr.wb

3. Latar Belakang
Jenis pajak yang seringkali kita temui
dikehidupan sehari-hari adalah PPN
(Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM
(Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
Kedua jenis pajak ini sangat
memberikan kontribusi yang sangat
berarti bagi pembangunan negara ini,
karena pajak tersebut yang sering atau
acapkali kita bayarkan baik secara
langsung maupun tidak langsung
dikehidupan sehari-hari.

4. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN)
 adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di
Daerah Pabean yang dikenakan secara
bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.
 Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh
perkembangan transaksi bisnis serta pola
konsumsi masyarakat yang merupakan objek
dari Pajak Pertambahan Nilai.
 Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis
baik di tingkat nasional, regional, maupun
internasional terus menciptakan jenis serta pola
transaksi bisnis yang baru.

5. OBJEK PPN
 Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah
Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
 Impor Barang Kena Pajak
 Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah
Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
 Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean
 Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh
Pengusaha Kena Pajak
 Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh
Pengusaha Kena Pajak
 Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena
Pajak

6. BUKAN OBJEK PPN
1. Jenis Barang yang Tidak Dikenai PPN:
 Barang hasil pertambangan atau hasil
pengeboran yang diambil langsung dari
sumbernya.
 Barang kebutuhan pokok yang sangat
dibutuhkan oleh rakyat banyak.
 Makanan dan minuman yang disajikan di hotel,
restoran, rumah makan, warung, dan
sejenisnya, meliputi makanan dan minuman
baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak,
termasuk makanan dan minuman yang
diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
 Uang, emas batangan, dan surat berharga.

7. BUKAN OBJEK PPN
2. Jenis Jasa yang Tidak Dikenai PPN:
 Jasa pelayanan kesehatan medis
 Jasa pelayanan sosial
 Jasa pengiriman surat dengan perangko
 Jasa keuangan
 Jasa asuransi
 Jasa keagamaan
 Jasa pendidikan
 Jasa kesenian dan hiburan
 Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan

8. BUKAN OBJEK PPN
 Jasa angkutan umum di darat dan di air serta
jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari jasa
angkutan udara luar negeri
 Jasa tenaga kerja
 Jasa perhotelan
 Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam
rangka menjalankan pemerintahan secara umum
 Jasa penyediaan tempat parker
 Jasa telepon umum dengan menggunakan uang
logam
 Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
 Jasa boga atau katering.

9. SUBJEK PPN
 Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha
yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena
Pajak yang dikenai pajak berdasarkan
Undang-Undang PPN, yang dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya
menghasilkan barang, mengimpor barang,
mengekspor barang, melakukan usaha
perdagangan, memanfaatkan barang tidak
berwujud dari luar Daerah Pabean,
melakukan usaha jasa, atau

10. BUKAN SUBJEK PPN
Pengusaha kecil yang
batasannya ditetapkan oleh
Menteri Keuangan, kecuali
pengusaha kecil yang memilih
untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak. (Pasal 1
angka 15 UU PPN).

11. TARIF PPN
 Tarif PPN adalah 10%.
 Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas Ekspor
Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud, dan Ekspor Jasa Kena Pajak.
 Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling
tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Hal ini dapat disebabkan
berbagai faktor, misalnya pertimbangan
perkembangan perekonomian Indonesia, sehingga
tarif PPN bisa diturunkan. Sebaliknya, misalnya jika
Pemerintah membutuhkan penerimaan pajak yang
besar, sehingga tarif PPN bisa dinaikkan.

12. DPP PPN
1. Harga Jual
Harga Jual adalah nilai berupa uang,
termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh penjual karena
penyerahan Barang Kena Pajak, tidak
termasuk PPN yang dipungut menurut
Undang-Undang ini dan potongan harga
yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

13. DPP PPN
2. Penggantian
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk
semua biaya yang diminta atau seharusnya
diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa
Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak
termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-
Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan
dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang
dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima
Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah

14. DPP PPN
3. Nilai Impor
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi
dasar penghitungan bea masuk ditambah
pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena
Pajak.
Nilai Impor adalah CIF (Cost, Insurance, and
Freght) + Bea Masuk.
4. Nilai Ekspor
Nilai Ekspor adalah adalah nilai berupa uang,
termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh eksportir.

15. DPP PPN
5. Nilai Lain
Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar
untuk menghitung pajak yang terutang
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
No.75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain
Sebagai DPP dan Peraturan Menteri
Keuangan No.102/PMK.11/2011 tentang
Nilai Lain Sebagai DPP Atas Pemanfaatan
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari
Luar Daerah Pabean Di Dalam
Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor
Dan Penyerahan Film Cerita Impor.

16. KEWAJIBAN PKP
 Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 Memungut pajak yang terhutang.
 Menyetorkan PPN yang masih harus
dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih
besar daripada Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan.
 Melaporkan penghitungan pajak.

17. FAKTUR PAJAK
 Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang
dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau
penyerahan Jasa Kena Pajak.
 Faktur pajak harus memenuhi persyaratan
berikut:
1.Persyaratan formal, yaitu apabila faktur pajak
diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai
dengan persyaratan pada ayat (5) atau
persyaratan pada ayat (6).
2.Persyaratan Material, yaitu apabila faktur pajak
berisi keterangan yang sebenarnya atau
sesungguhnya.

18. FAKTUR PAJAK
 Faktur Pajak harus dibuat pada:
a)saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak.
b)saat penerimaan pembayaran dalam hal
penerimaan pembayaran terjadi sebelum
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
c)saat penerimaan pembayaran termin dalam hal
penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
d)saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

19. Fungsi Faktur Pajak
 Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh
PKP atau Direktorat Jendral Bea dan Cukai,
baik karena penyerahan BKP atau JKP
maupun Impor BKP.
 Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah
dilakukan oleh pembeli BKP atau penerima
JKP kepada PKP atau Direktorat Bea dan
Cukai.
 Sebagai sarana pengawasan administrasi
terhadap kewajiban perpajakan.

20. MEKANISME PENGKREDITAN
PPN
 PPN yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 UU PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak.
 Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak
dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa
Pajak yang sama.
 Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu
Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat
dikreditkan.
 Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran
lebih besar daripada Pajak Masukan, maka
selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai
yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.

21. MEKANISME PENGKREDITAN
PPN
• Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak
Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan
pajak yang dapat dimintakan kembali atau
dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
 Apabila dalam suatu Masa Pajak, PKP selain
melakukan penyerahan yang terutang pajak juga
melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak,
sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak
dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya,
maka jumlah Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan adalah Pajak Masukan yang
berkenaan dengan penyerahan yang terutang
pajak.

22. MEKANISME PENGKREDITAN
PPN
 Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha
Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang
terutang pajak juga melakukan penyerahan yang
tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan
untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat
diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan untuk
penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan
menggunakan pedoman yang diatur dengan
Keputusan Menteri Keuangan.
 Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak
Penghasilan dengan menggunakan Norma

23. MEKANISME PENGKREDITAN
PPN
…..sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dapat
dihitung dengan menggunakan pedoman
penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi
belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada
Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada
Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang
bersangkutan sepanjang belum dibebankan

24. CONTOH
1. PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak
(BKP) dengan Harga Jual Rp
25.000.000,00
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
= 10% x Rp25.000.000,00
= Rp2.500.000,00
PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut
merupakan Pajak Keluaran yang didapat
oleh Pengusaha Kena Pajak “A”.

25. CONTOH
2. PKP “B” melakukan penyerahan Jasa Kena
(JKP) Pajak dengan memperoleh
Penggantian sebesar Rp20.000.000,00
PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP
“B”
= 10% x Rp20.000.000,00
= Rp 2.000.000,00
PPN sebesar Rp2.000.000,00 tersebut
merupakan Pajak Keluaran yang didapat
oleh Pengusaha Kena Pajak “B”.

26. CONTOH
 3. Bapak andre saputra simanjuntak mempunyai
perusahaan yang memproduksi bahan alkohol , dia
melakukan penjualan sebesar Rp. 120.000.000,- dengan
PPN sebesar 15%
 Perhitungan :
 = Rp. 120.000.000,- x 15%
 = Rp. 18.000.000,-
 Jadi pajak PPN yang dipungut oleh perusahaan bapak
andre adalah Rp. 18.000.000,-

27. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH (PPnBM)
PPnBM adalah pajak yang
dikenakan atas konsumsi BKP
yang tergolong mewah didalam
daerah pabean.

28. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH (PPnBM)
 OBJEK PPnBM
1. Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang
menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah
Pabean dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya
2. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
 DPP PPnBM
PPnBM dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu
penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau
pada waktu impor Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah.

29. BKP yang tergolong mewah
adalah :
Barang tersebut bukan merupakan
barang kebutuhan pokok;
Barang tersebut dikonsumsi oleh
masyarakat tertentu;
Pada umumnya barang tersebut
dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi atau apabila
dikonsumsi dapat merusak
kesehatan dan moral serta
mengganggu ketertiban masyarakat.

30. PENETAPAN TARIF
 Tarif PPnBM dibedakan menjadi beberapa
kelompok tarif yaitu tarif terendah sebesar
10% dan tarif tertinggi sebesar 200%.
Perbedaan tersebut didasarkan pada
pengelompokkan BKP yang tergolong
mewah yang atas penyerahannya
dikenakan juga PPnBM.
 Tarif PPnBM ditetapkan sebesar 0% atas
ekspor BKP yang tergolong mewah,
karena diekspor atau dikonsumsi di luar
daerah Pabean

31. Saat Pembayaran/Penyetoran
PPN/PPnBM
 PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri
oleh PKP harus disetor paling lama akhir
bulan berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir dan sebelum Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai disampaikan.
 PPN dan PPnBM yang tercantum dalam
SKPKB, SKPKBT, dan STP harus
dibayar/disetor sesuai batas waktu yang
tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan
STP tersebut.

32. LANJUTAN..
 PPN/PPnBM atas Impor, harus dilunasi
bersamaan dengan saat pembayaran Bea
Masuk, dan apabila pembayaran Bea
Masuk ditunda/ dibebaskan, harus
dilunasi pada saat penyelesaian dokumen
Impor.
 PPN/PPnBM yang pemungutannya
dilakukan oleh:
 Bendahara Pemerintah, harus disetor paling
lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir.
 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang

33. Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor
Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah
dengan Nilai Impor sebesar Rp.
50.000.000,00 Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah tersebut selain dikenakan
PPN juga dikenakan PPnBM misalnya dengan
tarif 20%. Penghitungan PPN dan PPnBM
yang terutang atas
impor Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah tersebut adalah:
a. Dasar Pengenaan Pajak Rp. 50.000.000,00
b. PPN = 10% xRp. 50.000.000,00 = Rp.
5.000.000,00
c. PPn BM = 20% x Rp. 50.000.000,00 = Rp.
10.000.000,00

34. Kemudian PKP “D” menggunakan BKP
yang diimpor tersebut sebagai bagian dari
suatu BKP yang atas penyerahannya
dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan
tarif misalnya 35%. Oleh karena PPnBM
yang telah dibayar atas BKP yang diimpor
tersebut tidak dapat dikreditkan, maka
PPnBM sebesar Rp. 10.000.000,00 dapat
ditambahkan ke dalam harga BKP yang
dihasilkan oleh PKP “D” atau dibebankan
sebagai biaya.

35. Misalnya PKP “D” menjual BKP yang
dihasilkannya kepada PKP “X” dengan harga
jual Rp. 150.000.000,00 maka penghitungan
PPN dan PPn BM yang terutang adalah :
a. Dasar Pengenaan Pajak Rp. 150.000.000,00
b. PPN = 10% x Rp.
150.000.000,00=Rp.15.000.000,00
c. PPn BM = 35% x Rp. 150.000.000,00 =
Rp.52.500.000,00
PPN sebesar Rp. 5.000.000,00 yang dibayar
pada saat impor merupakan pajak masukan
bagi PKP “D” dan PPN sebesar Rp.
15.000.000,00 merupakan pajak keluaran bagi
PKP “D”. Sedangkan PPnBM sebesar Rp.
10.000.000,00 tidak dapat dikreditkan. Begitu
pun dengan PPnBM sebesar Rp. 52.500.000,00
tidak dapat dikreditkan oleh PKP “X”

36. Kesimpulan
Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM)
merupakan pajak yang
dikenakan atas barang
konsumsi yang dipakai dalam
kehidupan sehari-hari, baik
itu oleh masyarakat kalangan
atas maupun menengah
kebawah.