PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. PPN dihitung dengan metode kredit untuk menghindari pengenaan pajak berganda. PPN bertujuan untuk mengenakan pajak pada nilai tambah barang dan jasa.

1. LOGO
Pengantar & Karakter
Pajak Pertambahan
Nilai
Instruktur :
Taripar Doly, SE.,MM

2. Nama : Taripar Doly, SE.,MM
Tpt/Tgl.lahir : Jakarta/ 22-03-1973
Pendidikan Dinas : STAN Lulus 1996
Alamat : Perumnas Bumi Telukjambe
Blok C/220 Karawang
Kantor Dinas : KPP Sorong 1996 - 2001
KPP Karawang 2001 - 2006
KPP Madya Bekasi 2006 - 2007
KPP Pratama Kuningan 2007 - 2008
KPP Madya Bekasi 2008 - 2012
Kanwil DJP JB II 2012 – Sekarang
Diluar Kedinasan : Instruktur di IAI Bekasi
Instruktur di President Tax Center
Aktivitas : Aktif menulis di www.nusahati.com
Email : Taripar.doly@gmail.com
PIN BB : 267e556f
No. HP : 08121902124
PROFILE

3. 1. Definisi pajak
2. Pajak Subjektif Vs Pajak Objektif
3. Pajak Langsung Vs Pajak Tidak Langsung
PPN termasuk yang mana ?
Pengertian Pajak

4. Pajak Langsung Vs Pajak Tdk Langsung
Terdapat 3 (tiga) unsur pembeda terhadap jenis
pajak tersebut :
 Penanggung pajak (taxpayer) adalah orang yang secara
formil yuridis diharuskan melunasi pajak.
 Penanggung pajak adalah orang yang dlm faktanya dlm
arti ekonomis memikul beban pajak.
 Pemikul beban pajak adalah orang yg menurut maksud
pembuat UU harus memikul beban pajak.

5. Jika ke-3 unsur tsb tdpt pd seseorang/badan usaha maka
pajak tsb adl pajak langsung namun jika tidak maka
pajak tsb adl pajak tidak langsung.
Menurut ilmu ekonomi pajak langsung adl pajak yg beban
pajaknya tdk dpt digeserkan /dialihkan kpd pihak lain.
Secara yuridis dalam pajak langsung pihak yg
bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban
pembayaran pajak ke kas negara adl wajib pajak yg
secara ekonomis jg sbg pemikul beban pajak.
Pajak Langsung Vs Pajak Tdk Langsung

6. Pajak Atas Konsumsi
Adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang
ditujukan untuk konsumsi.
Terdapat 2 pendekatan :
1. Pendekatan langsung ; yaitu pajak yg berlaku bagi
seluruh pengeluaran utk konsumsi yg mrpkn hasil
penjumlahan seluruh penghasilan dikurangi
tabungan/investasi.

7. Pajak Atas Konsumsi
2.Pendekatan tdk langsung/pendekatan pajak komoditi :
Yaitu pajak yg dikenakan atas penjualan komoditi yg
dipungut thdp pengusaha yang melakukan penjualan.
Pajak ini kemudian dialihkan kepada pembeli selaku
pemikul beban pajak dengan mekanisme tertentu.
Contoh : PPN dan cukai.

8. Sejarah PPN di Indonesia
 Masa Pajak Pembangunan I (PPb I)
Secara resmi tgl 1 Juni 1947 dipungut PPb I atas rumah
makan, penginapan dan penyerahan jasa di rumah
makan.
Mula mula mrpkn pajak pusat kemudian
diserahkan/dilimpahkan kepada daerah. Tarif pajak
diserahkan sepenuhnya ke daerah.

9. Sejarah PPN Di Indonesia
 Masa Pajak Peredaran 1950 (PPe 1950)
Dikenakan atas penyerahan barang dan jasa, dikenakan
secara bertingkat pada setiap mata rantai jalur
produksi/distribusi.
Tarif pajaknya single rate yaitu 2,5 % dan bersifat kumulatif.
Karena bersifat kumulatif pajak ini hanya bertahan selama
9 bulan.

10. Sejarah PPN di Indonesia
 Masa Pajak Penjualan 1951 (PPn 1951)
Dasar hukumnya UU Darurat No 19 tahun 1951 dan
mulai berlaku 1 Oktober 1951. Kemudian berubah
menjadi UU 35 tahun 1953. Bersifat single tax.
 Masa PPN 1984
Dasar hukum UU No. 8 tahun 1983 stdtd UU No. 42
tahun 2009.

11. Pajak Penjualan yg pemungutannya berdasarkan UU
Darurat 19 tahun 1951 kemudian digantikan dengan
Pajak pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan UU No. 8
tahun 1983 yg mulai berlaku per 1 Januari 1984.
Adapun latar belakang penggantian tsb :
1. Mekanisme pemungutan Pajak Penjualan menimbulkan
pengenaan pajak berganda.
Latar Belakang
Penggantian Pajak Penjualan dengan PPN

12. 2. UU Pajak penjualan 1951 mengandung dualisme sistem
pemungutan pajak yaitu seorang pengusaha dikenakan self
assessment sedangkan yang lain official assessment
sehingga menyulitkan pengawasan.
3. Sebagai akibat dr pengenaan pajak berganda maka pajak
penjualan tidak bersifat netral dlm perdagangan dalam negeri
/ internasional.
4. Variasi tarif yag cukup banyak (9 tarif) menimbulkan kesulitan
dalam pelaksanaanya sehingga cukup besar pengaruhnya
thdp tingkat kepatuhan wajib pajak.
Latar Belakang
Penggantian Pajak Penjualan dengan PPN

13. 1. PPN merupakan Pajak Objektif
Legal Character (Karaktristik) PPN
Pengenaan PPN pertama-tama ditentukan
oleh faktor keadaan objeknya. Keadaan
subjek bukan merupakan faktor utama yang
menentukan dalam pengenaan PPN.

14. 2. PPN merupakan pajak tidak langsung
Legal Character (Karaktristik) PPN
PKP/Penjual PKP/Pembeli
Penanggung
Jawab
Pemikul
Beban Pajak
BKP/JKP
PPN
PPN
Negara

15. Sebagai pajak tidak langsung pengertian PPN dpt dirumuskan
berdasarkan 2 sudut pandang sbb :
1. Sudut pandang ekonomi
Beban pajak dialihkan kpd pihak lain yaitu pihak yg akan
mengkonsumsi barang/jasa yg menjadi objek pajak.
2. Sudut pandang yuridis
Tanggung jawab penyetoran pajak kepada kas negara tdk
berada di tangan pihak yg memikul beban pajak . Sudut
pandang ini membawa konsekuensi filosofis bahwa dalam
pajak tdk langsung apabila pembeli atau penerima jasa
telah membayar pajak yg terutang kpd penjual /pengusaha
jasa maka pada hakekatnya sama dgn telah membayar
pajak tsb ke kas negara.
Legal Character (Karaktristik) PPN

16. 3. Multi stage tax
PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi
ataupun distribusi.
Legal Character (Karaktristik) PPN
Pabrik Benang Benang Pabrik Textil Textil
Pabrik Garmen Garmen Pdg Bsr Garmen Garmen
Pdg Eceran Garmen Konsumen

17. 4. PPN terutang untuk disetorkan ke kas negara dihitung
dengan menggunakan metode indirect substraction
/Credit/Invoice methode. (Sarananya adalah Faktur
Pajak)
Sesuai dengan metode yg digunakan ini maka
mekanisme pemungutan dan penghitungan PPN
mutlak memerlukan Faktur Pajak sbg dokumen yuridis
utk membuktikan kebenaran jumlah pajak masukan
(PM) dan pajak keluaran (PK) yg terlibat dalam
pengkreditan.
Legal Character (Karaktristik) PPN

18. PEMBELIAN
PENJUALAN
Harga Jual = 160 jt
PPN Keluaran = 16 jt
Jumlah = 176 jt
Harga Beli = 100 jt
PPN Masukan = 10 jt
Jumlah = 110 jt
Pajak Keluaran = 16 jt
Pajak Masukan = 10 jt
Kurang Bayar = 6 jt
Faktur Pajak Faktur Pajak
Surat Setoran Pajak
Mekanisme Dasar PPN (UMUM)
Kas Negara/Bank
PT.X

19. 5. PPN adl pajak atas konsumsi umum dalam negeri.
PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP/JKP yang
dilakukan didalam negeri. Oleh karena itu produk impor
dikenakan PPN dgn persentase yg sama dgn produk
dalam negeri sedangkan BKP/JKP yang di ekspor
dikenakan PPN dengan tarif 0 %.
Karena konsumen tidak semata-mata hanya
mengkonsumsi barang tetapi juga mengkonsumsi jasa
maka PPN disamping dikenakan pd konsumsi atas
barang juga dikenakan pada konsumsi atas jasa.
Legal Character (Karaktristik) PPN

20. PPN harus netral terhadap pola konsumsi jangan sampai PPN
mempengaruhi seseorang untuk memilih mengkonsumsi
barang/jasa.
Dengan legal karakter PPN sebagai pajak atas konsumsi
berarti disisi lain PPN bukan pajak atas kegiatan bisnis.
Sasaran akhir pengenaan PPN adl konsumen akhir BKP/JKP
selaku pemikul beban pajak yang sebenarnya. Sedangkan
pengusaha kena pajak yg menyerahkan BKP/JKP hanyalah
sebagai sasaran antara sebelum PPN sampai ke sasaran
akhir.
Legal Character (Karaktristik) PPN

21. 6. PPN bersifat netral
- PPN dikenakan baik atas barang atau jasa
- Dalam pemungutannya PPN menganut prinsip
tempat tujuan (destination principle).
Dalam mekanisme pemungutannya, PPN mengenal 2
prinsip pemungutan yaitu :
- Prinsip tempat asal (Origin Principle)
- Prinsip tempat tujuan (Destination Principle)
Legal Character (Karaktristik) PPN

22. 7. PPN tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak
berganda.
PPN hanya dikenakan atas “nilai tambah“ saja
meskipun PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur
produksi atau distribusi namun dengan invoice method
pengenaan pajak berganda dapat dihindarkan.
Legal Character (Karaktristik) PPN

23. Kelebihan PPN :
 Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.
 Netral dalam perdagangan dalam/luar negeri.
 PPN atas barang modal dpt diminta kembali dgn metode
indirect subtraction sehingga membantu likuiditas
perusahaan.
 Ditinjau dari sisi budgetair PPN merupakan “money
maker“ bagi kas negara.
Kelebihan dan Kekurangan PPN

24. Kekurangan PPN :
 Biaya adm terlalu tinggi baik bagi fiskus maupun wajib
pajak.
 Menimbulkan dampak regresif yaitu semakin tinggi
tingkat kemampuan konsumsi wp semakin rendah beban
pajaknya.
 PPN sangat rawan dari penyelundupan pajak sehingga
membutuhkan pengawasan yang lebih cermat.
Kelebihan dan Kekurangan PPN

25. PPN mengenakan pajak atas nilai tambah (Value added)
yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang
dikonsumsi.
Sebelum sampai pada tingkat konsumen, PPN telah
dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi/distribusi
namun demikian tdk menimbulakan efek pajak berganda
(cascading effect) karena adanya metode kredit pajak.
Mekanisme Pemungutan PPN

26. Adapun yang dimaksud dengan “ nilai tambah “ (Value
added) suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan
biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan,
bunga modal, gaji/upah yang dibayarkan, sewa telepon,
listrik serta pengeluaran lainnya dan laba yang
diharapkan oleh pengusaha.
Secara sederhana nilai tambah di bidang perdagangan dpt
juga diartikan sbg selisih antara harga jual dengan harga
beli barang dagangan.
Mekanisme Pemungutan PPN

27. Pembelian :
- Harga beli barang 4.000
Nilai tambah
- Ongkos 500 Nilai
- Keuntungan 3.000 Tambah
3.500
Harga Jual 7.500
Maka Nilai Tambah = 7.500 – 4000
= 3.500
Mekanisme Pemungutan PPN

28.  Addition method
PPN dihitung berdasarkan penjumlah nilai tambah
dikalikan dengan tarif.
PPN = 3.500 x 10 % = Rp. 350
 Substraction methode
PPN dihitung berdasarkan selisih harga jual dgn harga
beli dikalikan dgn tarif.
Harga Jual = 7.500
Harga beli = 4.000
Selisih = 3.500 ( nilai tambah)
PPN = 3.500 x 10 % = Rp. 350
Mekanisme Pemungutan PPN

29.  Credit method
PPN dihitung berdasarkan selisih antara PPN yang telah
dibayar pada saat pembelian dengan PPN yang
dipungut pada saat penjualan.
Harga Jual 7.500 PPN = 750
Harga Beli 4.000 PPN = 400
PPN harus dibayar 350
Mekanisme Pemungutan PPN

30.  Consumption Type VAT
Dalam tipe ini semua pembelian yang digunakan utk produksi
termasuk pembelian barang modal dikurangkan dari
penghitungan nilai tambah sehingga dasar pengenaan
pajaknya terbatas pada pembelian utk keperluan konsumsi.
Kelebihan tipe ini :
- Membantu likuiditas perusahaan krn seluruh PM
atas pembelian barang modal segera dapat
dikreditkan.
- Mendorong pengusaha utk selalu melakukan
regenerasi barang modal.
- Menunjang iklim investasi yg sehat.
- Tidak menimbulkan pajak berganda.
Tipe Tipe PPN

31.  Net Income Type VAT
Dalam tipe ini pengurangan pembelian barang modal
dari dasar pengenaan pajak tidak dimungkinkan.
Pengurangan pembelian barang modal hanya boleh
dikurangkan sebesar prosentase penyusutan yg
diperhitungkan dalam menentukan hasil bersih dalam
penghitungan PPh sehingga dasar pengenaan PPN
sama dengan PPh.
Sistem ini menimbulkan pajak berganda thdp barang
modal dan membutuhkan pembukuan/adm yang sangat
rapi.
Tipe Tipe PPN

32.  Gross Product Type VAT
Dalam tipe ini pembelian barang modal sama sekali tdk
dapat dikurangkan shg atas barang modal dikenakan
pajak dua kali yaitu pada saat pembelian dan kedua
dilakukan melalui hasil produksi yg dijual kpd konsumen.
Kelemahan tipe ini :
- barang modal dikenakan pajak dua kali
- menghambat pengusaha mengadakan regenarasi
barang modal
- tidak menunjang iklim investasi yang baik
- Pengusaha berusaha mengurangi pembelian
barang modal
Tipe Tipe PPN

33. LOGOEmail : taripar.doly@gmail.com
Web : www.nusahati.com