SlideShare a Scribd company logo
NORMA PENGHITUNGAN
KHUSUS
Yuda Aryanto
Norma Penghitungan Khusus
 Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari
WP tertentu yg tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16
ayat (1) atau ayat (3) UU PPh ditetapkan Menteri Keuangan
 Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk
golongan WP tertentu, antara lain perusahaan pelayaran/ penerbangan
internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan
pengeboran minyak, gas & panas bumi, perusahaan dagang asing,
perusahaan yg melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah
(build, operate, and transfer)
 Untuk menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya
Penghasilan Kena Pajak bagi golongan WP tertentu tsb, berdasarkan
pertimbangan praktis/ sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak
dalam bidang-bidang usaha tsb, Menteri Keuangan diberi wewenang
untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung
besarnya penghasilan neto dari WP tertentu tsb
2
Pasal 15 UU PPh
Dasar Hukum :
 Pasal 15 UU PPh
 KMK-417/KMK.04/1996
 SE-32/PJ.4/1996
Pelayaran & Penerbangan Luar Negeri
3
Objek & Tarif Pajak
 Penghasilan neto bagi WP Perusahaan Pelayaran &/atau
Penerbangan Luar Negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto
 Besarnya PPh bagi WP Perusahaan Pelayaran &/atau Penerbangan
luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat
final
 Peredaran bruto adalah semua imbalan/ nilai pengganti berupa uang/
nilai uang yg diterima/ diperoleh WP Perusahaan Pelayaran &/atau
Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang &/atau barang yg
dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia &/atau dari
pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri
 WP yg dicakup adalah WP perusahaan pelayaran &/atau penerbangan
yg bertempat kedudukan di luar negeri yg melakukan usaha melalui
Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia
4
KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
Objek & Tarif Pajak
 Peredaran bruto WP perusahaan pelayaran &/atau penerbangan luar
negeri seperti tsb di atas adalah semua nilai pengganti/ imbalan
berupa uang/ nilai uang dari pengangkutan orang &/atau barang yg
dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia &/atau dari
pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri
 Dengan demikian tidak termasuk penggantian/ imbalan yg diterima/
diperoleh perusahaan pelayaran &/atau penerbangan luar negeri tsb
dari pengangkutan orang &/atau barang dari pelabuhan di luar negeri
ke pelabuhan di Indonesia
 Besarnya Norma Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak perusahaan
pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 6% dari
peredaran bruto
 Besarnya PPh yg wajib dilunasi WP perusahaan pelayaran &/atau
penerbangan luar negeri seperti tsb adalah sebesar 2,64% dari
peredaran bruto & bersifat final
5
KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
Penyetoran & Pelaporan
 Pelunasan/ pembayaran PPh WP perusahaan pelayaran &/atau
penerbangan luar negeri dilakukan sebagai berikut :
a. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter,
maka pihak yg membayar/ pihak yg mencharter wajib :
1) Memotong PPh yg terutang pada saat pembayaran/ terutangnya
imbalan/ nilai pengganti
2) Memberikan Bukti pemotongan PPh atas Penghasilan
Perusahaan Pelayaran &/atau Penerbangan luar negeri (final)
kepada pihak yg menerima/ memperoleh penghasilan
3) Menyetor PPh yg terutang ke bank persepsi/ Kantor Pos & Giro
selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan
pembayaran/ terutangnya imbalan, dengan menggunakan SSP
4) Melaporkan pemotongan & penyetoran yg dilakukan ke KPP
selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan
pembayaran/ terutangnya imbalan
6
KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
Penyetoran & Pelaporan
 Pelunasan/ pembayaran PPh WP perusahaan pelayaran &/atau
penerbangan luar negeri dilakukan sebagai berikut :
b. Dalam hal penghasilan diperoleh selain pada huruf a, maka WP
Perusahaan Pelayaran &/atau Penerbangan luar negeri wajib :
1) Menyetor PPh yg terutang ke bank persepsi/ Kantor Pos & Giro
selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan
diterima/ diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan SSP
Final
2) Melaporkan penyetoran yg dilakukan ke KPP selambat-
lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima/
diperolehnya penghasilan
 Dalam hal WP juga menerima/ memperoleh penghasilan lainnya selain
penghasilan diatas, maka atas penghasilan lainnya tsb dikenakan PPh
berdasarkan ketentuan yg berlaku
7
KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
Dasar Hukum :
 Pasal 23 UU PPh
 KMK-634/KMK.04/1994
 KEP-667/PJ./2001
Kantor Perwakilan Dagang
8
 Penghasilan neto dari WPLN yg mempunyai kantor perwakilan
dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% dari nilai ekspor bruto
 Pelunasan PPh bagi WPLN yg mempunyai kantor perwakilan
dagang adalah sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto & bersifat final
 Nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti/ imbalan yg
diterima/ diperoleh WPLN yg mempunyai kantor perwakilan dagang
di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi/ badan
yg berada/ bertempat kedudukan di Indonesia
9
KMK-634/KMK.04/1994 & KEP-667/PJ./2001
Objek & Tarif Pajak
 Pembayaran & pelaporan PPh 15 oleh WPLN yg mempunyai Kantor
Perwakilan Dagang di Indonesia & pengadministrasiannya di KPP
dilakukan sebagai berikut :
a. WPLN yg mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia wajib
membayar PPh yg terutang dalam suatu masa Pajak ke bank
persepsi/ Kantor Pos & Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan
berikut setelah bulan diterima/ diperolehnya penghasilan, dengan
menggunakan satu SSP Final
b. WPLN yg mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia wajib
melaporkan pembayaran PPh 15 yg dilakukan ke KPP selambat-
lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima/
diperolehnya penghasilan & dilampiri dengan lembar ke-3 SSP Final
 Atas penghasilan selain penghasilan diatas yg diterima/ diperoleh
WPLN yg mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia
dikenakan PPh berdasarkan ketentuan yg berlaku
10
KMK-634/KMK.04/1994 & KEP-667/PJ./2001
Pembayaran & Pelaporan

More Related Content

What's hot

Kel.1 -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
Kel.1  -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usahaKel.1  -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
Kel.1 -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
Nisa Uzumakiy
 
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDAAkuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Metode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses CostingMetode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses CostingAyi Suwandi
 
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 1404041.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
LainunKhairuna
 
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka PanjangMateri AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
Ryan Gamof
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPAriza Ekky
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sujatmiko Wibowo
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatKerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
 
Akl aktiva tetap
Akl aktiva tetapAkl aktiva tetap
Akl aktiva tetapOcie Rosie
 
Konsep Akuntansi
Konsep AkuntansiKonsep Akuntansi
Konsep Akuntansi
iraf50
 
Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh
Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuhKonsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh
Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh
maritahardi
 
Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullshandyaa
 
Pengukuran kinerja
Pengukuran kinerjaPengukuran kinerja
Pengukuran kinerjaUlfa Defrana
 
Analisis laporan keuangan pemda
Analisis laporan keuangan pemdaAnalisis laporan keuangan pemda
Analisis laporan keuangan pemdaReza Apriandi
 
EVA dan residual income
EVA dan residual incomeEVA dan residual income
EVA dan residual income
budieto
 
AKL 2 Konsolidasi dengan metode ekuitas
AKL 2 Konsolidasi dengan metode ekuitasAKL 2 Konsolidasi dengan metode ekuitas
AKL 2 Konsolidasi dengan metode ekuitas
Rendra Safa'at
 
ARUS KAS.ppt
ARUS KAS.pptARUS KAS.ppt
ARUS KAS.ppt
RanggaPutraAnanto
 

What's hot (20)

Kel.1 -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
Kel.1  -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usahaKel.1  -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
Kel.1 -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
 
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDAAkuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
 
Metode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses CostingMetode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses Costing
 
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 1404041.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
 
Mojakoe perpajakan1
Mojakoe perpajakan1Mojakoe perpajakan1
Mojakoe perpajakan1
 
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka PanjangMateri AKM 2 Utang Jangka Panjang
Materi AKM 2 Utang Jangka Panjang
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDA
 
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatKerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Akl aktiva tetap
Akl aktiva tetapAkl aktiva tetap
Akl aktiva tetap
 
Konsep Akuntansi
Konsep AkuntansiKonsep Akuntansi
Konsep Akuntansi
 
Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh
Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuhKonsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh
Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh
 
Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa full
 
Pengukuran kinerja
Pengukuran kinerjaPengukuran kinerja
Pengukuran kinerja
 
Analisis laporan keuangan pemda
Analisis laporan keuangan pemdaAnalisis laporan keuangan pemda
Analisis laporan keuangan pemda
 
PPh 26
PPh 26PPh 26
PPh 26
 
EVA dan residual income
EVA dan residual incomeEVA dan residual income
EVA dan residual income
 
AKL 2 Konsolidasi dengan metode ekuitas
AKL 2 Konsolidasi dengan metode ekuitasAKL 2 Konsolidasi dengan metode ekuitas
AKL 2 Konsolidasi dengan metode ekuitas
 
ARUS KAS.ppt
ARUS KAS.pptARUS KAS.ppt
ARUS KAS.ppt
 

Viewers also liked

Ekonomi Industri BAB 2 (Hubungan Struktur Dan Kinerja Pasar)
Ekonomi Industri BAB 2 (Hubungan Struktur Dan Kinerja Pasar)Ekonomi Industri BAB 2 (Hubungan Struktur Dan Kinerja Pasar)
Ekonomi Industri BAB 2 (Hubungan Struktur Dan Kinerja Pasar)Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
Roko Subagya
 
Ekonomi industri hands out
Ekonomi industri hands outEkonomi industri hands out
Ekonomi industri hands outRumah Belajar
 
Industri
IndustriIndustri
Industri
MTR
 
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Maiya Maiya
 
Mahir BUT
Mahir BUTMahir BUT
Mahir BUT
karomah95
 
Irlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakanIrlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakan
irlan_fery81
 
Aturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan nettoAturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan netto
Yannuar Bimantara
 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas UsahaPeraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
ARIEF DJUNAEDI
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekap
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekapKalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekap
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekap
iwank shoeddienk
 

Viewers also liked (13)

Ekonomi Industri BAB 2 (Hubungan Struktur Dan Kinerja Pasar)
Ekonomi Industri BAB 2 (Hubungan Struktur Dan Kinerja Pasar)Ekonomi Industri BAB 2 (Hubungan Struktur Dan Kinerja Pasar)
Ekonomi Industri BAB 2 (Hubungan Struktur Dan Kinerja Pasar)
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 
Ekonomi Industri BAB 1
Ekonomi Industri BAB 1Ekonomi Industri BAB 1
Ekonomi Industri BAB 1
 
Ekonomi industri hands out
Ekonomi industri hands outEkonomi industri hands out
Ekonomi industri hands out
 
Industri
IndustriIndustri
Industri
 
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
 
Mahir BUT
Mahir BUTMahir BUT
Mahir BUT
 
Irlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakanIrlan fery buku perpajakan
Irlan fery buku perpajakan
 
Aturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan nettoAturan norma penghitungan penghasilan netto
Aturan norma penghitungan penghasilan netto
 
Struktur pasar
Struktur pasarStruktur pasar
Struktur pasar
 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas UsahaPeraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha
 
Industrial economics
Industrial economicsIndustrial economics
Industrial economics
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekap
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekapKalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekap
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekap
 

Similar to Norma penghitungan khusus

Pengertian p ph pasal 15
Pengertian p ph pasal 15Pengertian p ph pasal 15
Pengertian p ph pasal 15SilvaSandiarini
 
perpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.ppt
perpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.pptperpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.ppt
perpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.ppt
AdeliaFebrianti4
 
PPh Pasal 26
PPh Pasal  26PPh Pasal  26
PPh Pasal 26
Muhammad Fajar
 
3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final
Duni Rusnercih
 
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24Sidik Abdullah
 
Hukum Pajak Kel 1 Materi 4.pptx
Hukum Pajak Kel 1 Materi 4.pptxHukum Pajak Kel 1 Materi 4.pptx
Hukum Pajak Kel 1 Materi 4.pptx
MSULTHANALVI1
 
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - BadanS-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
materipenyuluhan
 
PPh final - Riki ardoni
PPh final  - Riki ardoniPPh final  - Riki ardoni
PPh final - Riki ardoni
Riki Ardoni
 
Saat dan tempat terutang pajak
Saat dan tempat terutang pajakSaat dan tempat terutang pajak
Saat dan tempat terutang pajakrereee
 
Bab 7 pajak penghasilan pasal 25 fisal
Bab 7 pajak penghasilan pasal 25 fisalBab 7 pajak penghasilan pasal 25 fisal
Bab 7 pajak penghasilan pasal 25 fisalSidik Abdullah
 
Makalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isiMakalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isi
anisa_13
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Roko Subagya
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Roko Subagya
 
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMIakutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
noval dwi ridzkiana
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
karomah95
 
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang PribadiS-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
materipenyuluhan
 
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki ArdoniPPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
Riki Ardoni
 
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PajakDasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Bbe Mee
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
NurFaridSyahbana
 

Similar to Norma penghitungan khusus (20)

Pengertian p ph pasal 15
Pengertian p ph pasal 15Pengertian p ph pasal 15
Pengertian p ph pasal 15
 
perpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.ppt
perpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.pptperpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.ppt
perpajakan_Bentuk_Usaha_Tetap.ppt
 
PPh Pasal 26
PPh Pasal  26PPh Pasal  26
PPh Pasal 26
 
3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final3.3. penghasilan final
3.3. penghasilan final
 
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
 
Hukum Pajak Kel 1 Materi 4.pptx
Hukum Pajak Kel 1 Materi 4.pptxHukum Pajak Kel 1 Materi 4.pptx
Hukum Pajak Kel 1 Materi 4.pptx
 
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - BadanS-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
 
PPh final - Riki ardoni
PPh final  - Riki ardoniPPh final  - Riki ardoni
PPh final - Riki ardoni
 
Saat dan tempat terutang pajak
Saat dan tempat terutang pajakSaat dan tempat terutang pajak
Saat dan tempat terutang pajak
 
Bab 7 pajak penghasilan pasal 25 fisal
Bab 7 pajak penghasilan pasal 25 fisalBab 7 pajak penghasilan pasal 25 fisal
Bab 7 pajak penghasilan pasal 25 fisal
 
Makalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isiMakalah pph 24 isi
Makalah pph 24 isi
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
 
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMIakutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
akutansi pajak, Noval Dwi Ridzkiana, Suryanih, Institut STIAMI
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang PribadiS-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
S-PL-022-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Orang Pribadi
 
Bab ix-expatriate-baru
Bab ix-expatriate-baruBab ix-expatriate-baru
Bab ix-expatriate-baru
 
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki ArdoniPPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
PPh Pasal 26 - Pengertian, Subjek, Objek, Tarif dan Perhitungannya - Riki Ardoni
 
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PajakDasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
 

More from karomah95

Sosialisasi E Faktur
Sosialisasi E FakturSosialisasi E Faktur
Sosialisasi E Faktur
karomah95
 
TOT Efaktur
TOT EfakturTOT Efaktur
TOT Efaktur
karomah95
 
PPN SPT Masa
PPN SPT MasaPPN SPT Masa
PPN SPT Masa
karomah95
 
PPN Fasilitas
PPN   FasilitasPPN   Fasilitas
PPN Fasilitas
karomah95
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBM
karomah95
 
PPN Pengantar & Karakter
PPN  Pengantar  & KarakterPPN  Pengantar  & Karakter
PPN Pengantar & Karakter
karomah95
 
Pencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajakPencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajak
karomah95
 
Mahir pembukuan dollar
Mahir pembukuan dollarMahir pembukuan dollar
Mahir pembukuan dollar
karomah95
 
Pph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet cPph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet c
karomah95
 
International Taxation
International Taxation International Taxation
International Taxation
karomah95
 
PPN Fasilitas
PPN  FasilitasPPN  Fasilitas
PPN Fasilitas
karomah95
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBM
karomah95
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajak
karomah95
 
PPN Saat & Tempat Terutang
PPN   Saat & Tempat TerutangPPN   Saat & Tempat Terutang
PPN Saat & Tempat Terutang
karomah95
 
PPN Objek & hubungan istimewa
PPN Objek & hubungan istimewaPPN Objek & hubungan istimewa
PPN Objek & hubungan istimewa
karomah95
 
PPN objek
PPN objekPPN objek
PPN objek
karomah95
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
karomah95
 
Pp 10 2012 kawasan bebas
Pp 10 2012 kawasan bebasPp 10 2012 kawasan bebas
Pp 10 2012 kawasan bebas
karomah95
 

More from karomah95 (18)

Sosialisasi E Faktur
Sosialisasi E FakturSosialisasi E Faktur
Sosialisasi E Faktur
 
TOT Efaktur
TOT EfakturTOT Efaktur
TOT Efaktur
 
PPN SPT Masa
PPN SPT MasaPPN SPT Masa
PPN SPT Masa
 
PPN Fasilitas
PPN   FasilitasPPN   Fasilitas
PPN Fasilitas
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBM
 
PPN Pengantar & Karakter
PPN  Pengantar  & KarakterPPN  Pengantar  & Karakter
PPN Pengantar & Karakter
 
Pencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajakPencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajak
 
Mahir pembukuan dollar
Mahir pembukuan dollarMahir pembukuan dollar
Mahir pembukuan dollar
 
Pph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet cPph orang pribadi brevet c
Pph orang pribadi brevet c
 
International Taxation
International Taxation International Taxation
International Taxation
 
PPN Fasilitas
PPN  FasilitasPPN  Fasilitas
PPN Fasilitas
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBM
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajak
 
PPN Saat & Tempat Terutang
PPN   Saat & Tempat TerutangPPN   Saat & Tempat Terutang
PPN Saat & Tempat Terutang
 
PPN Objek & hubungan istimewa
PPN Objek & hubungan istimewaPPN Objek & hubungan istimewa
PPN Objek & hubungan istimewa
 
PPN objek
PPN objekPPN objek
PPN objek
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
Pp 10 2012 kawasan bebas
Pp 10 2012 kawasan bebasPp 10 2012 kawasan bebas
Pp 10 2012 kawasan bebas
 

Recently uploaded

Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
heridawesty4
 
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
RinawatiRinawati10
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
widyakusuma99
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
Dedi Dwitagama
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
nawasenamerta
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
lastri261
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
haryonospdsd011
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
yuniarmadyawati361
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
EkoPutuKromo
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
gloriosaesy
 

Recently uploaded (20)

Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
 
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
813 Modul Ajar KurMer Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana (2).docx
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 

Norma penghitungan khusus

  • 2. Norma Penghitungan Khusus  Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari WP tertentu yg tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) UU PPh ditetapkan Menteri Keuangan  Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan WP tertentu, antara lain perusahaan pelayaran/ penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas & panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yg melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (build, operate, and transfer)  Untuk menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan WP tertentu tsb, berdasarkan pertimbangan praktis/ sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tsb, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari WP tertentu tsb 2 Pasal 15 UU PPh
  • 3. Dasar Hukum :  Pasal 15 UU PPh  KMK-417/KMK.04/1996  SE-32/PJ.4/1996 Pelayaran & Penerbangan Luar Negeri 3
  • 4. Objek & Tarif Pajak  Penghasilan neto bagi WP Perusahaan Pelayaran &/atau Penerbangan Luar Negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto  Besarnya PPh bagi WP Perusahaan Pelayaran &/atau Penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final  Peredaran bruto adalah semua imbalan/ nilai pengganti berupa uang/ nilai uang yg diterima/ diperoleh WP Perusahaan Pelayaran &/atau Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang &/atau barang yg dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia &/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri  WP yg dicakup adalah WP perusahaan pelayaran &/atau penerbangan yg bertempat kedudukan di luar negeri yg melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia 4 KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
  • 5. Objek & Tarif Pajak  Peredaran bruto WP perusahaan pelayaran &/atau penerbangan luar negeri seperti tsb di atas adalah semua nilai pengganti/ imbalan berupa uang/ nilai uang dari pengangkutan orang &/atau barang yg dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia &/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri  Dengan demikian tidak termasuk penggantian/ imbalan yg diterima/ diperoleh perusahaan pelayaran &/atau penerbangan luar negeri tsb dari pengangkutan orang &/atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia  Besarnya Norma Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 6% dari peredaran bruto  Besarnya PPh yg wajib dilunasi WP perusahaan pelayaran &/atau penerbangan luar negeri seperti tsb adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto & bersifat final 5 KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
  • 6. Penyetoran & Pelaporan  Pelunasan/ pembayaran PPh WP perusahaan pelayaran &/atau penerbangan luar negeri dilakukan sebagai berikut : a. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yg membayar/ pihak yg mencharter wajib : 1) Memotong PPh yg terutang pada saat pembayaran/ terutangnya imbalan/ nilai pengganti 2) Memberikan Bukti pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran &/atau Penerbangan luar negeri (final) kepada pihak yg menerima/ memperoleh penghasilan 3) Menyetor PPh yg terutang ke bank persepsi/ Kantor Pos & Giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran/ terutangnya imbalan, dengan menggunakan SSP 4) Melaporkan pemotongan & penyetoran yg dilakukan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran/ terutangnya imbalan 6 KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
  • 7. Penyetoran & Pelaporan  Pelunasan/ pembayaran PPh WP perusahaan pelayaran &/atau penerbangan luar negeri dilakukan sebagai berikut : b. Dalam hal penghasilan diperoleh selain pada huruf a, maka WP Perusahaan Pelayaran &/atau Penerbangan luar negeri wajib : 1) Menyetor PPh yg terutang ke bank persepsi/ Kantor Pos & Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima/ diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan SSP Final 2) Melaporkan penyetoran yg dilakukan ke KPP selambat- lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima/ diperolehnya penghasilan  Dalam hal WP juga menerima/ memperoleh penghasilan lainnya selain penghasilan diatas, maka atas penghasilan lainnya tsb dikenakan PPh berdasarkan ketentuan yg berlaku 7 KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
  • 8. Dasar Hukum :  Pasal 23 UU PPh  KMK-634/KMK.04/1994  KEP-667/PJ./2001 Kantor Perwakilan Dagang 8
  • 9.  Penghasilan neto dari WPLN yg mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% dari nilai ekspor bruto  Pelunasan PPh bagi WPLN yg mempunyai kantor perwakilan dagang adalah sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto & bersifat final  Nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti/ imbalan yg diterima/ diperoleh WPLN yg mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi/ badan yg berada/ bertempat kedudukan di Indonesia 9 KMK-634/KMK.04/1994 & KEP-667/PJ./2001 Objek & Tarif Pajak
  • 10.  Pembayaran & pelaporan PPh 15 oleh WPLN yg mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia & pengadministrasiannya di KPP dilakukan sebagai berikut : a. WPLN yg mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia wajib membayar PPh yg terutang dalam suatu masa Pajak ke bank persepsi/ Kantor Pos & Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima/ diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan satu SSP Final b. WPLN yg mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia wajib melaporkan pembayaran PPh 15 yg dilakukan ke KPP selambat- lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima/ diperolehnya penghasilan & dilampiri dengan lembar ke-3 SSP Final  Atas penghasilan selain penghasilan diatas yg diterima/ diperoleh WPLN yg mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia dikenakan PPh berdasarkan ketentuan yg berlaku 10 KMK-634/KMK.04/1994 & KEP-667/PJ./2001 Pembayaran & Pelaporan