Norma penghitungan khusus digunakan untuk menghitung penghasilan neto dan kewajiban pajak perusahaan tertentu seperti pelayaran internasional, asuransi luar negeri, dan perusahaan dagang asing. Norma ini menetapkan tarif pajak khusus dan prosedur pelaporan berdasarkan jenis usaha.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Membahas mengenai Akuntansi dan Penilaian Kinerja, EVA, Ukuran Kinerja, Langkah Perbaikan dan Manfaatnya, Keunggulan dan Kelamahan EVA, Residual Income, Biaya Modal (Cost Of Capital)
Membahas mengenai Akuntansi dan Penilaian Kinerja, EVA, Ukuran Kinerja, Langkah Perbaikan dan Manfaatnya, Keunggulan dan Kelamahan EVA, Residual Income, Biaya Modal (Cost Of Capital)
Makin maraknya beberapa kasus pajak di media akhir-akhir, baik berupa penghindaran pajak (tax avoidance) maupun penggelapan pajak (tax evasion) membuat banyak masyarakat yang semakin ingin mengetahui tentang perpajakan lebih dekat, khususnya kalangan pemula ( mahasiswa )
Sejak dilakukannya reformasi Tahun 1983, perpajakan menjadi primadona bagi pemasukan negara menggantikan peranan minyak dan gas bumi yang cadangannya semakin menipis. Pentingnya peranan perpajakan dalam kontribusinya membangun negeri ini membawa konsekuensi pada sumber daya manusia, dalam hal ini wajib pajak, yang harus siap dalam mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan perpajakan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami kesalahan yang ujungnya akan merugikan wajib pajak itu sendiri.
Tidak kalah peranannya dalam menyukseskan penerimaan negara dari sektor perpajakan ini adalah perguruan tinggi yakni dengan memberi mata kuliah perpajakan kepada mahasiswanya agar mereka siap dengan dinamika perkembangan perpajakan terutama perpajakan indonesia yang selalu dinamis dan berubah dari waktu ke waktu mengikuti perekonomian, politik dan lain-lain.
Buku ini sengaja di desain berdasarkan hasil pengalaman dan penelitian penulis dalam memberikan Mata Kuliah Perpajakan agar mahasiswa dapat dengan mudah memahami tentang dunia perpajakan secara sistematis, yang mungkin selama ini mata kuliah perpajakan menjadi momok bagi mahasiswa yang belum mengenal lebih dekat.
Istilah PPh final bukanlah istilah yang asing di masyarakat Wajib pajak. Dalam berbagai literatur pajak berbahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk merujuk pada PPh final, antara lain final tax, final tax liability, atau final withholding tax. Sementara dalam UU PPh di Indonesia, istilah PPh final identik dengan penerapan Pasal 4 ayat (2) walaupun secara eksplisit penerapannya juga tersebar ke dalam beberapa pasal lainnya dan sifat pengenaan pajaknya juga final.
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
Bendaharawan memegang peranan pentung dalam mengurus uang pajak yang dipercayakan kepadanya. Seringkali kita salah intersepsi bahwa yang namanya kewajiban pajak itu berarti adalah kewajiban membayar. Padahal, dalam ketentuannya, yang dimaksud kewajiban pajak itu ada 3 yaitu kewajiban Menghitung, Membayar, dan Melapor sejumlah pajak yang memang harus terutang. Tak terkecuali jika hasil perhitungan itu nihil, kewajiban pajak tetap harus diolaksanakan, berarti kita harus lapor pajak dalam hal ini
bendaharawan pemerintah sangat berperan dalam melaksanakan berbagai macam kewajiban perpajakan yang diberikan. Terutama menyangkut PPh dan PPN, dalam hal ini PPh pasal 22, bendaharawan pemerintah dituntut untuk selalu fleksibel, apalagi ketika bertemu para rekanan yang melakukan transaksi penjualan terkait bendaharawan
bendaharawan pemerintah sangat berperan dalam melaksanakan berbagai macam kewajiban perpajakan yang diberikan. Terutama menyangkut PPh dan PPN, dalam hal ini PPh pasal 22, bendaharawan pemerintah dituntut untuk selalu fleksibel, apalagi ketika bertemu para rekanan yang melakukan transaksi penjualan terkait bendaharawan
Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
2. Norma Penghitungan Khusus
Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari
WP tertentu yg tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16
ayat (1) atau ayat (3) UU PPh ditetapkan Menteri Keuangan
Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk
golongan WP tertentu, antara lain perusahaan pelayaran/ penerbangan
internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan
pengeboran minyak, gas & panas bumi, perusahaan dagang asing,
perusahaan yg melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah
(build, operate, and transfer)
Untuk menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya
Penghasilan Kena Pajak bagi golongan WP tertentu tsb, berdasarkan
pertimbangan praktis/ sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak
dalam bidang-bidang usaha tsb, Menteri Keuangan diberi wewenang
untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung
besarnya penghasilan neto dari WP tertentu tsb
2
Pasal 15 UU PPh
3. Dasar Hukum :
Pasal 15 UU PPh
KMK-417/KMK.04/1996
SE-32/PJ.4/1996
Pelayaran & Penerbangan Luar Negeri
3
4. Objek & Tarif Pajak
Penghasilan neto bagi WP Perusahaan Pelayaran &/atau
Penerbangan Luar Negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto
Besarnya PPh bagi WP Perusahaan Pelayaran &/atau Penerbangan
luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat
final
Peredaran bruto adalah semua imbalan/ nilai pengganti berupa uang/
nilai uang yg diterima/ diperoleh WP Perusahaan Pelayaran &/atau
Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang &/atau barang yg
dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia &/atau dari
pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri
WP yg dicakup adalah WP perusahaan pelayaran &/atau penerbangan
yg bertempat kedudukan di luar negeri yg melakukan usaha melalui
Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia
4
KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
5. Objek & Tarif Pajak
Peredaran bruto WP perusahaan pelayaran &/atau penerbangan luar
negeri seperti tsb di atas adalah semua nilai pengganti/ imbalan
berupa uang/ nilai uang dari pengangkutan orang &/atau barang yg
dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia &/atau dari
pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri
Dengan demikian tidak termasuk penggantian/ imbalan yg diterima/
diperoleh perusahaan pelayaran &/atau penerbangan luar negeri tsb
dari pengangkutan orang &/atau barang dari pelabuhan di luar negeri
ke pelabuhan di Indonesia
Besarnya Norma Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak perusahaan
pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 6% dari
peredaran bruto
Besarnya PPh yg wajib dilunasi WP perusahaan pelayaran &/atau
penerbangan luar negeri seperti tsb adalah sebesar 2,64% dari
peredaran bruto & bersifat final
5
KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
6. Penyetoran & Pelaporan
Pelunasan/ pembayaran PPh WP perusahaan pelayaran &/atau
penerbangan luar negeri dilakukan sebagai berikut :
a. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter,
maka pihak yg membayar/ pihak yg mencharter wajib :
1) Memotong PPh yg terutang pada saat pembayaran/ terutangnya
imbalan/ nilai pengganti
2) Memberikan Bukti pemotongan PPh atas Penghasilan
Perusahaan Pelayaran &/atau Penerbangan luar negeri (final)
kepada pihak yg menerima/ memperoleh penghasilan
3) Menyetor PPh yg terutang ke bank persepsi/ Kantor Pos & Giro
selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan
pembayaran/ terutangnya imbalan, dengan menggunakan SSP
4) Melaporkan pemotongan & penyetoran yg dilakukan ke KPP
selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan
pembayaran/ terutangnya imbalan
6
KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
7. Penyetoran & Pelaporan
Pelunasan/ pembayaran PPh WP perusahaan pelayaran &/atau
penerbangan luar negeri dilakukan sebagai berikut :
b. Dalam hal penghasilan diperoleh selain pada huruf a, maka WP
Perusahaan Pelayaran &/atau Penerbangan luar negeri wajib :
1) Menyetor PPh yg terutang ke bank persepsi/ Kantor Pos & Giro
selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan
diterima/ diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan SSP
Final
2) Melaporkan penyetoran yg dilakukan ke KPP selambat-
lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima/
diperolehnya penghasilan
Dalam hal WP juga menerima/ memperoleh penghasilan lainnya selain
penghasilan diatas, maka atas penghasilan lainnya tsb dikenakan PPh
berdasarkan ketentuan yg berlaku
7
KMK-417/KMK.04/1996 & SE-32/PJ.4/1996
8. Dasar Hukum :
Pasal 23 UU PPh
KMK-634/KMK.04/1994
KEP-667/PJ./2001
Kantor Perwakilan Dagang
8
9. Penghasilan neto dari WPLN yg mempunyai kantor perwakilan
dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% dari nilai ekspor bruto
Pelunasan PPh bagi WPLN yg mempunyai kantor perwakilan
dagang adalah sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto & bersifat final
Nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti/ imbalan yg
diterima/ diperoleh WPLN yg mempunyai kantor perwakilan dagang
di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi/ badan
yg berada/ bertempat kedudukan di Indonesia
9
KMK-634/KMK.04/1994 & KEP-667/PJ./2001
Objek & Tarif Pajak
10. Pembayaran & pelaporan PPh 15 oleh WPLN yg mempunyai Kantor
Perwakilan Dagang di Indonesia & pengadministrasiannya di KPP
dilakukan sebagai berikut :
a. WPLN yg mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia wajib
membayar PPh yg terutang dalam suatu masa Pajak ke bank
persepsi/ Kantor Pos & Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan
berikut setelah bulan diterima/ diperolehnya penghasilan, dengan
menggunakan satu SSP Final
b. WPLN yg mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia wajib
melaporkan pembayaran PPh 15 yg dilakukan ke KPP selambat-
lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima/
diperolehnya penghasilan & dilampiri dengan lembar ke-3 SSP Final
Atas penghasilan selain penghasilan diatas yg diterima/ diperoleh
WPLN yg mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia
dikenakan PPh berdasarkan ketentuan yg berlaku
10
KMK-634/KMK.04/1994 & KEP-667/PJ./2001
Pembayaran & Pelaporan