Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan

185 views

Published on

Bendaharawan memegang peranan pentung dalam mengurus uang pajak yang dipercayakan kepadanya. Seringkali kita salah intersepsi bahwa yang namanya kewajiban pajak itu berarti adalah kewajiban membayar. Padahal, dalam ketentuannya, yang dimaksud kewajiban pajak itu ada 3 yaitu kewajiban Menghitung, Membayar, dan Melapor sejumlah pajak yang memang harus terutang. Tak terkecuali jika hasil perhitungan itu nihil, kewajiban pajak tetap harus diolaksanakan, berarti kita harus lapor pajak dalam hal ini

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan

  1. 1. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
  2. 2. OBYEK YANG DIKENAKAN PPN DAN PPnBM Pada dasarnya, PPN adalah pajak yang dikenakan atas semua barang dan jasa di dalam daerah pabean, kecuali yang dikecualikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok barang yang dikecualikan / tidak dikenakan PPN menurut Pasal 4A UU PPN adalah :  Barang Hasil Pertambangan/pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
  3. 3.  Barang Kebutuhan Pokok Berupa beras/gabah, jagung,sagu,kedelai,garam,daging,telur,susu,b uah-buahan, dan sayur-sayuran  Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya  Uang, Emas batangan, dan surat berharga
  4. 4. Kelompok jasa yang dikecualikan / tidak dikenakan PPN menurut Pasal 4A UU PPN adalah :  Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik  Jasa di bidang pelayanan sosial  Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko  Jasa di bidang keuangan , asuransi, sewa guna usaha dengan hak opsi  Jasa di bidang keagamaan
  5. 5.  Jasa di bidang pendidikan  Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan  Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan  Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air  Jasa di bidang tenaga kerja  Jasa di bidang Perhotelan  Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka
  6. 6. Menjalankan pemerintahan secara umum  Jasa Penyediaan tempat parkir  Jasa Telepon Umum dengan menggunakan uang logam  Jasa pengiriman uang dengan wesel pos  Jasa boga atau katering
  7. 7. SELAIN ITU ADA BEBERAPA FASILITAS BERUPA PEMBEBASAN PPN YAITU ATAS :  Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu sebagaimana diatur dalam PP 146/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 38/2003 diantaranya adalah : senjata dan alat angkut untuk TNI Polri, buku pelajaran umum/agama dan kitab suci
  8. 8.  BKP Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana diatur dalam PP 12/2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 46/2003 diantaranya adalah : makanan ternak dan bahan baku makanan ternak, bibit atau benih Beberapa barang yang atas impor/penyerahannya diberi fasilitas pembebasan PPN harus mensyaratkan adanya Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN
  9. 9. TIDAK DILAKUKAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPnBM OLEH BENDAHARA ATAS :  Pembayaran yang tidak melebihi Rp. 1 juta termasuk PPN dan PPnBM  Untuk Pembebasan Tanah  Pembayaran atas BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Dibebaskan  BBM dan Non-BBM oleh PERTAMINA  REKENING TELEPON  Jasa Angkutan Udara yang diserahkan perusahaan penerbangan
  10. 10.  Untuk Penyerahan BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak dikenakan PPN
  11. 11. CATATAN Atas pembayaran tagihan termasuk PPN dan PPnBM yang tidak melebihi Rp. 1 juta, tetap terutang PPN dan PPnBM dan faktur pajak tetap dibuat oleh rekanan. PPN dan PPnBM harus dipungut dan disetor oleh REKANAN (bukan//tidak bendahara seperti dalam bahasan ini) sesuai ketentuan yang berlaku umum dan dilaporkan oleh rekanan dengan menggunakan SPT Masa PPN dan PPnBM (Form 1195)
  12. 12. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
  13. 13. PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPN bendaharawan Pemungutan PPN dan PPnBM oleh Bendahara dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak rekanan. Bendahara wajib menyetor PPN dan PPnBM yang dipungut tersebut ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan. Dalam hal hari ke-7 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  14. 14. Dalam hal PPN dan PPnBM telah dipungut langsung oleh KPPN, bendahara tidak perlu memungut dan menyetor PPN dan PPnBM. Adapun cara pemungutan dan penyetoran yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 adalah sebagai berikut :  PKP rekanan membuat Faktur Pajak dan SSP saat menyampaikan tagihan  SSP diisi dengan NPWP dan identitas PKP rekanan, tetapi penandatanganan dilakukan oleh :
  15. 15.  Bendahara pemerintah dalam hal disetor oleh Bendahara, atau  KPPN dalam hal dipotong langsung oleh KPPN Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukkan :  Lembar ke-1 untuk Bendahara atau KPPN  Lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan  Lembar ke-3 untuk KPP melalui Bendahara atau KPPN  Dalam hal pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan oleh Bendaharawan, SSP dibuat rangkap 5  Dalam hal pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan oleh KPPN, SSP dibuat rangkap 4
  16. 16.  Pada Setiap lembar Faktur Pajak dibubuhi : Cap “Disetor tanggal.......” dan ditandatangani oleh Bendahara, dalam hal pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM dilakukan oleh bendahara, atau Dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM oleh KPPN dalam hal pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan langsung oleh KPPN dan SSP Lembar ke-1 dan Lembar Ke-2 dibubuhi cap “Telah Dibukukan” oleh KPPN  Faktur Pajak dan SSP merupakana bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM
  17. 17. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
  18. 18. PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPN bendaharawan Wajib Pajak Bendaharawan wajib menyampaikan SPT Masa PPN bagi pemungut (form 1101 PUT) setiap bulan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda (Pasal 7 UU KUP) sebesar Rp. 500.000,-
  19. 19. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
  20. 20. CONTOH PENGHITUNGAN PPN PEMBAYARAN ATAS BKP YANG DIPUNGUT PPN Atas pengadaan barang berupa komputer dengan nilai barang Rp. 10 juta dan PPN Rp 1 juta Harga Barang Rp. 10 juta PPN Rp. 1 juta Total tagihan dari rekanan Rp. 11 juta PPh Pasal 22 yang dipungut 1,5% * Rp. 10 juta = (Rp. 150.000) PPN Dipungut 10% * Rp. 10 juta = (Rp. 1 juta)
  21. 21. Total PPN dan PPh Yang dipungut (Rp 1.150.000) Dibayar kepada rekanan (oleh bendahara) Rp. 11 juta – Rp 1.150.000 = Rp 9.850.000
  22. 22. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
  23. 23. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
  24. 24. PANDUAN PRAKTISPANDUAN PRAKTIS PEMUNGUTAN PPN DANPEMUNGUTAN PPN DAN PPnBM BAGI BENDAHARAPPnBM BAGI BENDAHARA PEMERINTAHPEMERINTAH
  25. 25. KEWAJIBAN BENDAHARA Bendahara wajib memungut Pajak Pertambahan Nilain (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukkan Bendahara Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak
  26. 26. Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Pemungutan PPnBM dilakukan terhadap pengadaan BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tersebut (rekanan yang merupakan pabrikan BKP) sehingga pada umumnya bendahara jarang melakukan pemungutan PPnBM
  27. 27. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
  28. 28. PANDUAN PRAKTISPANDUAN PRAKTIS PEMUNGUTAN PPN DANPEMUNGUTAN PPN DAN PPnBM BAGI BENDAHARAPPnBM BAGI BENDAHARA PEMERINTAHPEMERINTAH
  29. 29. KEWAJIBAN BENDAHARA Bendahara wajib memungut Pajak Pertambahan Nilain (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukkan Bendahara Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak
  30. 30. Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Pemungutan PPnBM dilakukan terhadap pengadaan BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tersebut (rekanan yang merupakan pabrikan BKP) sehingga pada umumnya bendahara jarang melakukan pemungutan PPnBM
  31. 31. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
  32. 32. OBYEK YANG DIKENAKAN PPN DAN PPnBM Pada dasarnya, PPN adalah pajak yang dikenakan atas semua barang dan jasa di dalam daerah pabean, kecuali yang dikecualikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok barang yang dikecualikan / tidak dikenakan PPN menurut Pasal 4A UU PPN adalah :  Barang Hasil Pertambangan/pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
  33. 33.  Barang Kebutuhan Pokok Berupa beras/gabah, jagung,sagu,kedelai,garam,daging,telur,susu,b uah-buahan, dan sayur-sayuran  Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya  Uang, Emas batangan, dan surat berharga
  34. 34. Kelompok jasa yang dikecualikan / tidak dikenakan PPN menurut Pasal 4A UU PPN adalah :  Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik  Jasa di bidang pelayanan sosial  Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko  Jasa di bidang keuangan , asuransi, sewa guna usaha dengan hak opsi  Jasa di bidang keagamaan
  35. 35.  Jasa di bidang pendidikan  Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan  Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan  Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air  Jasa di bidang tenaga kerja  Jasa di bidang Perhotelan  Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka
  36. 36. Menjalankan pemerintahan secara umum  Jasa Penyediaan tempat parkir  Jasa Telepon Umum dengan menggunakan uang logam  Jasa pengiriman uang dengan wesel pos  Jasa boga atau katering
  37. 37. SELAIN ITU ADA BEBERAPA FASILITAS BERUPA PEMBEBASAN PPN YAITU ATAS :  Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu sebagaimana diatur dalam PP 146/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 38/2003 diantaranya adalah : senjata dan alat angkut untuk TNI Polri, buku pelajaran umum/agama dan kitab suci
  38. 38.  BKP Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana diatur dalam PP 12/2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 46/2003 diantaranya adalah : makanan ternak dan bahan baku makanan ternak, bibit atau benih Beberapa barang yang atas impor/penyerahannya diberi fasilitas pembebasan PPN harus mensyaratkan adanya Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN
  39. 39. TIDAK DILAKUKAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPnBM OLEH BENDAHARA ATAS :  Pembayaran yang tidak melebihi Rp. 1 juta termasuk PPN dan PPnBM  Untuk Pembebasan Tanah  Pembayaran atas BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Dibebaskan  BBM dan Non-BBM oleh PERTAMINA  REKENING TELEPON  Jasa Angkutan Udara yang diserahkan perusahaan penerbangan
  40. 40.  Untuk Penyerahan BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak dikenakan PPN
  41. 41. CATATAN Atas pembayaran tagihan termasuk PPN dan PPnBM yang tidak melebihi Rp. 1 juta, tetap terutang PPN dan PPnBM dan faktur pajak tetap dibuat oleh rekanan. PPN dan PPnBM harus dipungut dan disetor oleh REKANAN (bukan//tidak bendahara seperti dalam bahasan ini) sesuai ketentuan yang berlaku umum dan dilaporkan oleh rekanan dengan menggunakan SPT Masa PPN dan PPnBM (Form 1195)
  42. 42. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
  43. 43. PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPN bendaharawan Pemungutan PPN dan PPnBM oleh Bendahara dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak rekanan. Bendahara wajib menyetor PPN dan PPnBM yang dipungut tersebut ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan. Dalam hal hari ke-7 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  44. 44. Dalam hal PPN dan PPnBM telah dipungut langsung oleh KPPN, bendahara tidak perlu memungut dan menyetor PPN dan PPnBM. Adapun cara pemungutan dan penyetoran yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 adalah sebagai berikut :  PKP rekanan membuat Faktur Pajak dan SSP saat menyampaikan tagihan  SSP diisi dengan NPWP dan identitas PKP rekanan, tetapi penandatanganan dilakukan oleh :
  45. 45.  Bendahara pemerintah dalam hal disetor oleh Bendahara, atau  KPPN dalam hal dipotong langsung oleh KPPN Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukkan :  Lembar ke-1 untuk Bendahara atau KPPN  Lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan  Lembar ke-3 untuk KPP melalui Bendahara atau KPPN  Dalam hal pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan oleh Bendaharawan, SSP dibuat rangkap 5  Dalam hal pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan oleh KPPN, SSP dibuat rangkap 4
  46. 46.  Pada Setiap lembar Faktur Pajak dibubuhi : Cap “Disetor tanggal.......” dan ditandatangani oleh Bendahara, dalam hal pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM dilakukan oleh bendahara, atau Dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM oleh KPPN dalam hal pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan langsung oleh KPPN dan SSP Lembar ke-1 dan Lembar Ke-2 dibubuhi cap “Telah Dibukukan” oleh KPPN  Faktur Pajak dan SSP merupakana bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM
  47. 47. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
  48. 48. PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPN bendaharawan Wajib Pajak Bendaharawan wajib menyampaikan SPT Masa PPN bagi pemungut (form 1101 PUT) setiap bulan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda (Pasal 7 UU KUP) sebesar Rp. 500.000,-
  49. 49. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
  50. 50. CONTOH PENGHITUNGAN PPN PEMBAYARAN ATAS BKP YANG DIPUNGUT PPN Atas pengadaan barang berupa komputer dengan nilai barang Rp. 10 juta dan PPN Rp 1 juta Harga Barang Rp. 10 juta PPN Rp. 1 juta Total tagihan dari rekanan Rp. 11 juta PPh Pasal 22 yang dipungut 1,5% * Rp. 10 juta = (Rp. 150.000) PPN Dipungut 10% * Rp. 10 juta = (Rp. 1 juta)
  51. 51. Total PPN dan PPh Yang dipungut (Rp 1.150.000) Dibayar kepada rekanan (oleh bendahara) Rp. 11 juta – Rp 1.150.000 = Rp 9.850.000
  52. 52. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
  53. 53. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
  54. 54. PANDUAN PRAKTISPANDUAN PRAKTIS PEMUNGUTAN PPN DANPEMUNGUTAN PPN DAN PPnBM BAGI BENDAHARAPPnBM BAGI BENDAHARA PEMERINTAHPEMERINTAH
  55. 55. KEWAJIBAN BENDAHARA Bendahara wajib memungut Pajak Pertambahan Nilain (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas pengadaan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukkan Bendahara Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak
  56. 56. Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Pemungutan PPnBM dilakukan terhadap pengadaan BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tersebut (rekanan yang merupakan pabrikan BKP) sehingga pada umumnya bendahara jarang melakukan pemungutan PPnBM
  57. 57. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
  58. 58. OBYEK YANG DIKENAKAN PPN DAN PPnBM Pada dasarnya, PPN adalah pajak yang dikenakan atas semua barang dan jasa di dalam daerah pabean, kecuali yang dikecualikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok barang yang dikecualikan / tidak dikenakan PPN menurut Pasal 4A UU PPN adalah :  Barang Hasil Pertambangan/pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
  59. 59.  Barang Kebutuhan Pokok Berupa beras/gabah, jagung,sagu,kedelai,garam,daging,telur,susu,b uah-buahan, dan sayur-sayuran  Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya  Uang, Emas batangan, dan surat berharga
  60. 60. Kelompok jasa yang dikecualikan / tidak dikenakan PPN menurut Pasal 4A UU PPN adalah :  Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik  Jasa di bidang pelayanan sosial  Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko  Jasa di bidang keuangan , asuransi, sewa guna usaha dengan hak opsi  Jasa di bidang keagamaan
  61. 61.  Jasa di bidang pendidikan  Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan  Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan  Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air  Jasa di bidang tenaga kerja  Jasa di bidang Perhotelan  Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka
  62. 62. Menjalankan pemerintahan secara umum  Jasa Penyediaan tempat parkir  Jasa Telepon Umum dengan menggunakan uang logam  Jasa pengiriman uang dengan wesel pos  Jasa boga atau katering
  63. 63. SELAIN ITU ADA BEBERAPA FASILITAS BERUPA PEMBEBASAN PPN YAITU ATAS :  Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu sebagaimana diatur dalam PP 146/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 38/2003 diantaranya adalah : senjata dan alat angkut untuk TNI Polri, buku pelajaran umum/agama dan kitab suci
  64. 64.  BKP Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana diatur dalam PP 12/2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 46/2003 diantaranya adalah : makanan ternak dan bahan baku makanan ternak, bibit atau benih Beberapa barang yang atas impor/penyerahannya diberi fasilitas pembebasan PPN harus mensyaratkan adanya Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN
  65. 65. TIDAK DILAKUKAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPnBM OLEH BENDAHARA ATAS :  Pembayaran yang tidak melebihi Rp. 1 juta termasuk PPN dan PPnBM  Untuk Pembebasan Tanah  Pembayaran atas BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Dibebaskan  BBM dan Non-BBM oleh PERTAMINA  REKENING TELEPON  Jasa Angkutan Udara yang diserahkan perusahaan penerbangan
  66. 66.  Untuk Penyerahan BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak dikenakan PPN
  67. 67. CATATAN Atas pembayaran tagihan termasuk PPN dan PPnBM yang tidak melebihi Rp. 1 juta, tetap terutang PPN dan PPnBM dan faktur pajak tetap dibuat oleh rekanan. PPN dan PPnBM harus dipungut dan disetor oleh REKANAN (bukan//tidak bendahara seperti dalam bahasan ini) sesuai ketentuan yang berlaku umum dan dilaporkan oleh rekanan dengan menggunakan SPT Masa PPN dan PPnBM (Form 1195)
  68. 68. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
  69. 69. PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPN bendaharawan Pemungutan PPN dan PPnBM oleh Bendahara dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak rekanan. Bendahara wajib menyetor PPN dan PPnBM yang dipungut tersebut ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan. Dalam hal hari ke-7 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  70. 70. Dalam hal PPN dan PPnBM telah dipungut langsung oleh KPPN, bendahara tidak perlu memungut dan menyetor PPN dan PPnBM. Adapun cara pemungutan dan penyetoran yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 adalah sebagai berikut :  PKP rekanan membuat Faktur Pajak dan SSP saat menyampaikan tagihan  SSP diisi dengan NPWP dan identitas PKP rekanan, tetapi penandatanganan dilakukan oleh :
  71. 71.  Bendahara pemerintah dalam hal disetor oleh Bendahara, atau  KPPN dalam hal dipotong langsung oleh KPPN Faktur Pajak dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukkan :  Lembar ke-1 untuk Bendahara atau KPPN  Lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan  Lembar ke-3 untuk KPP melalui Bendahara atau KPPN  Dalam hal pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan oleh Bendaharawan, SSP dibuat rangkap 5  Dalam hal pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan oleh KPPN, SSP dibuat rangkap 4
  72. 72.  Pada Setiap lembar Faktur Pajak dibubuhi : Cap “Disetor tanggal.......” dan ditandatangani oleh Bendahara, dalam hal pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM dilakukan oleh bendahara, atau Dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM oleh KPPN dalam hal pemungutan PPN dan PPnBM dilakukan langsung oleh KPPN dan SSP Lembar ke-1 dan Lembar Ke-2 dibubuhi cap “Telah Dibukukan” oleh KPPN  Faktur Pajak dan SSP merupakana bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM
  73. 73. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
  74. 74. PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPN bendaharawan Wajib Pajak Bendaharawan wajib menyampaikan SPT Masa PPN bagi pemungut (form 1101 PUT) setiap bulan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda (Pasal 7 UU KUP) sebesar Rp. 500.000,-
  75. 75. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT
  76. 76. CONTOH PENGHITUNGAN PPN PEMBAYARAN ATAS BKP YANG DIPUNGUT PPN Atas pengadaan barang berupa komputer dengan nilai barang Rp. 10 juta dan PPN Rp 1 juta Harga Barang Rp. 10 juta PPN Rp. 1 juta Total tagihan dari rekanan Rp. 11 juta PPh Pasal 22 yang dipungut 1,5% * Rp. 10 juta = (Rp. 150.000) PPN Dipungut 10% * Rp. 10 juta = (Rp. 1 juta)
  77. 77. Total PPN dan PPh Yang dipungut (Rp 1.150.000) Dibayar kepada rekanan (oleh bendahara) Rp. 11 juta – Rp 1.150.000 = Rp 9.850.000
  78. 78. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT,ATAU BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS DI KP2KP SETEMPAT

×