Objek Pajak

1
Mahir
Bentuk Usaha Tetap
Yuda Aryanto

2
Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan
terhadap subjek pajak atas penghasilan yg
diterima atau diperolehnya dalam tahun
pajak
Ps. 1 UU PPh
Pendahuluan
Ketentuan Umum
2 Page 1 of 2

3
Pajak - kontribusi wajib kepada negara yg terutang oleh orang
pribadi/ badan yg bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung & digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Penghasilan - setiap tambahan kemampuan ekonomis yg
diterima/ diperoleh WP, baik yg berasal dari Indonesia maupun dari
luar Indonesia, yg dapat dipakai untuk konsumsi/ untuk menambah
kekayaan WP yg bersangkutan dengan nama & dalam bentuk apa
pun
Bentuk Usaha Tetap - bentuk usaha yg dipergunakan oleh
subjek pajak luar negeri (non resident taxpayer) baik orang pribadi
(nature person) atau badan (legal person) untuk menjalankan
usaha/ melakukan kegiatan di Indonesia
Pendahuluan
Glosarry
3 Page 2 of 2

4
Subjek Pajak
Subjek
Pajak
Objek Pajak
Cara
Menghitung
Pajak
Pelunasan
Pajak Tahun
Berjalan
Perhitungan
Pajak Akhir
Tahun
SPT
Tahunan
PPh WP
Badan
Lesson 1

Lesson 1 : Subjek Pajak
5 Page 1 of 7
1. Pengertian
Orang
Pribadi
Badan
Tidak bertempat
tinggal di Indonesia
atau berada
di Indonesia tidak
lebih dari 183 hari
dalam jangka
12 bulan
Tidak didirikan &
Tidak bertempat
kedudukan
di Indonesia
Melalui
Bentuk Usaha
yang dapat
menerima
atau memperoleh
penghasilan
di Indonesia
Menjalankan
Usaha atau
Kegiatan di
Indonesia
Indikasi
adanya BUT Place of Business
-Aktiva
-Aktivitas
-Keagenan
-Asuransi
Pengenaan pajak
BUT disamakan
dengan WP Badan
DN dengan
beberapa modifikasi

6 Page 1 of 7
Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Permanent Establishment
adalah bentuk usaha yg dipergunakan oleh orang pribadi yg tidak
bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yg berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, & badan yg
tidak didirikan & tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk
menjalankan usaha/ melakukan kegiatan di Indonesia, yg dapat
berupa:
a. tempat kedudukan manajemen;
b. cabang perusahaan;
c. kantor perwakilan;
d. gedung kantor;
e. pabrik;
f. bengkel;
g. gudang;
h. ruang untuk promosi & penjualan;
i. pertambangan & penggalian sumber alam;
1. Pengertian

7 Page 1 of 7
j. wilayah kerja pertambangan minyak & gas bumi;
k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai/ orang lain,
sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12
bulan;
n. Orang/ badan yg bertindak selaku agen yg kedudukannya tidak
bebas;
o. Agen/ pegawai dari perusahan asuransi yg tidak didirikan & tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yg menerima premi asuransi/
menanggung risiko di Indonesia; &
p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yg dimiliki,
disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik
untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
1. Pengertian

8
Page 2 of 7
1. Pengertian
 Untuk adanya suatu BUT diperlukan syarat-syarat diantaranya:
a. adanya tempat usaha (place of business)
b. usaha atau yg dilakukan haruslah bersifat permanen (certain
degree of permanent)
c. adanya sifat ketergantungan (dependence)

9
Dilihat dari bentuknya, BUT dapat dikelompokkan dalam 4 tipe:
1. BUT Tipe Aset (Assets Type)
Keberadaan suatu BUT di Indonesia timbul apabila subjek pajak
luar negeri memiliki fasilitas fisik yg merupakan tempat untuk
menjalankan usaha/ melakukan kegiatan usahanya di Indonesia.
Fasilitas fisik tersebut merupakan milik sendiri/ disewa dari pihak
lain. Contoh fasilitas fisik antara lain adalah:
 tempat kedudukan manajemen;
 cabang perusahaan;
 kantor perwakilan;
 gedung kantor;
 pabrik;
 bengkel
Page 4 of 7
2. Tipe

10
1. BUT Tipe Aset (Assets Type)
Contoh fasilitas fisik antara lain adalah:
 gudang
 ruang untuk promosi & penjualan
 pertambangan & penggalian sumber alam
 wilayah kerja pertambangan minyak & gas bumi
 perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
 komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yg dimiliki,
disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik
untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet
Page 4 of 7
2. Tipe

11
2. BUT Tipe Aktivitas (Activity Type)
luar negeri menjalankan jasa-jasa (furnishing of services) di
Indonesia dalam jangka waktu melebihi tes waktu (time test).
Termasuk BUT tipe aktiftas adalah:
 proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai/ orang
lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka
waktu 12 bulan.
Page 4 of 7
2. Tipe

12
3. BUT Tipe Agen (Agency Type)
luar negeri menjalankan usahanya di Indonesia melalui orang
pribadi/ badan yg bertindak selaku agen yg kedudukannya tidak
bebas (dependent agent)
Dependent agent adalah agen yg didalam melaksanakan
usahanya bertindak untuk dan/atau atas nama perusahaan di luar
negeri atau kegiatan agen tersebut seluruhnya atau hampir
seluruhnya untuk perusahaan di luar negeri.
Page 4 of 7
2. Tipe

13
4. BUT Tipe Asuransi (Insurance Type)
Perusahaan asuransi yg didirikan & bertempat kedudukan di luar
Indonesia dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila
perusahaan asuransi tsb menerima pembayaran premi asuransi
atau menanggung resiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan
atau agennya di Indonesia.
Menanggung resiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yg
mengakibatkan risiko tsb di Indonesia. Yg perlu diperhatikan
adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau
bertempat kedudukan di Indonesia.
Page 4 of 7
2. Tipe

14
 BUT merupakan subjek pajak yg perlakuan perpajakannya
dipersamakan dengan subjek pajak badan
 Orang pribadi yg tidak bertempat tinggal atau badan yg tidak
didirikan & tidak bertempat kedudukan di Indonesia yg menjalankan
usaha/ melakukan kegiatan melalui suatu BUT di Indonesia,
dikenakan pajak di Indonesia melalui BUT tersebut
 Bagi Wajib Pajak luar negeri yg menjalankan usaha/ melakukan
kegiatan melalui BUT di Indonesia, pemenuhan kewajiban
perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri
 BUT menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak
luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia
Page 2 of 7
3. Perlakuan Perpajakan
Ps. 2 (1a) & Penjelasan Ps. 5 UU PPh

15
Saat mulai & berakhirnya kewajiban pajak subjektif BUT adalah:
a. Dimulai pada saat subjek pajak luar negeri menjalankan usaha/
melakukan kegiatan melalui BUT
b. Berakhir pada saat subjek pajak luar negeri tidak lagi menjalankan
usaha/ melakukan kegiatan melalui BUT
Page 2 of 7
4. Kewajiban Pajak Subjektif
Ps. 2A ayat (3) UU PPh

16
Sesuai Tax Treaty Model OECD, pengecualian timbulnya BUT yaitu
sebagai berikut:
1. Apabila perusahaan dari suatu negara treaty partner menjalankan
kegiatan-kegiatan yg terbatas di Indonesia yg cakupan kegiatan-
kegiatan adalah sbb:
a. Penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dimaksudkan utk
menyimpan, memamerkan barang-barang atau barang
dagangan milik perusahaan
b. Pengurusan persediaan barang-barang atau barang dagangan
milik perusahaan semata-mata dimaksudkan untuk disimpan,
dipamerkan atau diolah lebih lanjut oleh perusahaan lain
Page 2 of 7
5. Pengecualian

17
c. Pengurusan tempat usaha tetap semata-mata dimaksudkan
untuk pembelian barang-barang atau barang dagangan,
mengumpulkan informasi bagi keperluan perusahaan, untuk
tujuan periklanan, memberikan informasi atau untuk
menjalankan kegiatan-kegiatan yg bersifat persiapan ataupun
penunjang bagi perusahaan
2. Apabila perusahaan tsb menjalankan usaha melalui agen yg
bertindak bebas (independent agent)
3. Apabila suatu perusahaan yg berkedudukan di suatu negara treaty
partner yg menguasai/ dikuasai oleh perusahaan lain yg
berkedudukan di negara treaty partner lainnya ataupun
menjalankan usaha di negara treaty lainnya (baik melalui suatu
BUT maupun cara lainnya.
Page 2 of 7
5. Pengecualian

18
 Kantor perwakilan perusahaan luar negeri (representative office),
pada hakikatnya tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha di
Indonesia
 Keberadaan Kantor perwakilan perusahaan luar negeri di Indonesia
hanyalah mewakili perusahaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan
yg sifatnya tidak mencari laba, misalnya kegiatan-kegiatan berupa
pengumpulan data, melakukan feasibility study, melakukan
kegiatan promosi, & sebagainya
 Dalam hal kegiatan perwakilan perusahaan luar negeri tersebut
hanya sebatas kegiatan-kegiatan yg tidak mencari laba (bukan
kegiatan usaha), kantor perwakilan perusahaan luar negeri tersebut
tidak memenuhi kriteria sebagai BUT
 Dengan demikian, perlakuan perpajakannya pun berbeda
dibandingkan dengan perlakuan perpajakan terhadap BUT
Page 2 of 7
6. Kantor Perwakilan Perusahaan LN (Representative Office)

19
 Dalam praktek, kantor perwakilan perusahaan luar negeri terdaftar
sebagai subjek pajak badan & memiliki NPWP
 Namun demikian, dalam pemenuhan kewajiban penyampaian SPT
PPh Tahunanya, SPT yg disampaikan adalah SPT Nihil yg tidak
dilampiri laporan keuangan, tetapi hanya dilampiri Daftar
Pengeluaran
 Daftar Pengeluaran dibutuhkan oleh Kantor Pajak dalam rangka
pengawasan pemenuhan kewajiban sebagai pemungut atau
pemotong pajak
Page 2 of 7
6. Kantor Perwakilan Perusahaan LN (Representative Office)

20
Objek Pajak
Subjek
Pajak
Objek Pajak
Cara
Menghitung
Pajak
Pelunasan
Pajak Tahun
Berjalan
Perhitungan
Pajak Akhir
Tahun
SPT
Tahunan
PPh WP
Badan
Lesson 2

21
Lesson 2 : Objek Pajak
Page 2 of 7
1. Objek Pajak
Secara umum
(Lex Generalis)
Secara khusus
(Lex Specialist)
Mengikuti ketentuan
Pasal 4 UU PPh
Diatur dalam
Pasal 5 UU PPh

22
Page 2 of 7
1. Objek Pajak
Penentuan Objek Pajak BUT
Atribusi berdasarkan fakta
(Attribution by fact)
Penarikan paksa
(Force of attraction)
Atribusi hubungan efektif
(Effectively-connected income)
Penghasilan BUT dari :
-usaha/kegiatan
-harta yg dimiliki
/dikuasai
Penghasilan Kantor Pusat
dari :
- usaha/kegiatan
- penjualan barang
- pemberian jasa
di Indonesia yg sejenis
dengan yg dilakukan BUT
Atas penghasilan sbgmn
dlm Pasal 26 sepanjang
Terdapat hubungan efektif
antara BUT dengan harta/
kegiatan yg memberikan
penghasilan
Digunggungkan dan dikenakan tarif PPh umum di SPT Tahunan

23
 Ada 3 kelompok jenis penghasilan yg merupakan objek pajak BUT,
yaitu:
a. Attribution Rule
Penghasilan dari usaha/ kegiatan BUT tersebut & dari harta yg
dimiliki/ dikuasai
b. Force of Attraction Rule
Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan
barang, atau pemberian jasa di Indonesia yg sejenis dengan yg
dijalankan atau yg dilakukan oleh BUT di Indonesia
c. Effectively Connected Rule
Penghasilan (sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 UU PPh) yg
diterima/ diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan
efektif antara BUT dengan harta/ kegiatan yg memberikan
penghasilan dimaksud.
Page 2 of 7
1. Objek Pajak

24
 Pembayaran yg diterima/ diperoleh BUT dari kantor pusat tidak
dianggap sebagai objek pajak bagi BUT adalah:
a. Royalti atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan harta,
paten, atau hak-hak lainnya;
b. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen & jasa lainnya;
c. Bunga, kecuali bungan yang berkenaan dengan usaha
perbankan.
Page 2 of 7
1. Objek Pajak

25
Luar
Negeri
Dalam
Negeri
Objek
Pajak
Bukan Objek
Pajak
Penghasilan
Tarif Final
(Schedular
Taxation)
Tarif Umum
(Global
Taxation)
Dalam hal penghasilan tidak dikenai PPh yg bersifat final dengan
Peraturan Pemerintah tersendiri, atas penghasilan tsb dikenai PPh
berdasarkan tarif umum
Penggolongan penghasilan adalah sebagai berikut :
UU PPh jo. PP 94 Th. 2010 Page 7 of 7
1. Penggolongan Penghasilan

26 Ps. 6 & 9 UU PPh
6. Penggolongan Pengeluaran
Page 7 of 7
Secara umum
(Lex Generalis)
Secara khusus
(Lex Specialist)
Mengikuti ketentuan
Pasal 6 dan 9 UU PPh
Diatur dalam
Pasal 5 UU PPh

27
Page 7 of 7
Biaya-biaya yang boleh
dikurangkan BUT
Berhubungan dgn usaha/
kegiatan utk 3 M penghasilan
yg mrpk objek pajak
Berkenaan dengan
penghasilan Kantor Pusat
Sehubungan dengan:
- usaha/kegiatan
- penjualan barang
- pemberian jasa
di Indonesia yg sejenis
dengan yg dilakukan
BUT
Sehubungan dengan
penghasilan sbgmn dlm
Pasal 26 sepanjang terdapat
hubungan efektif antara
BUT dengan harta/ kegiatan
yg memberikan penghasilan

28
Besarnya Penghasilan Kena Pajak BUT, ditentukan berdasarkan
penghasilan bruto dikurangi pengeluaran yang memenuhi ketentuan
perpajakan. Pengeluaran tersebut adalah:
a. Biaya berkenaan dengan penghasilan Attribution Rule
b. Biaya berkenaan dengan penghasilan Force of Attraction Rule
dan Effectively Connected Rule
Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan force of attraction
rule dan effectively connected rule boleh dikurangkan dari
penghasilan BUT
c. Biaya Administrasi Kantor Pusat
Biaya administrasi kantor pusat yg diperbolehkan untuk dibebankan
sebagai biaya adalah yg berkaitan dengan usaha/ kegiatan BUT
Page 2 of 7
1. Pengeluaran

29
d. Pembayaran kepada Kantor Pusat
Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan
dibebankan sebagai biaya bagi BUT adalah
a. Royalti atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan
harta, paten, atau hak-hak lainnya;
b. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa
lainnya;
c. Bunga, kecuali bungan yang berkenaan dengan usaha
perbankan.
Page 2 of 7
1. Pengeluaran

30
Pengurang
Penghasilan
(Deductible
Expense)
Bukan
Pengurang
Penghasilan
(Non Deductible
Expense)
Pengeluaran
Biaya
Mendapatkan
, Menagih, &
Memelihara
Kompensasi
Kerugian
Masa
Manfaat ≤ 1
tahun
Masa
Manfaat > 1
tahun
Penggolongan pengeluaran menurut sistem perpajakan Indolesia adalah
sebagai berikut :
Ps. 6 & 9 UU PPh
Page 7 of 7

31 Ps. 6 Ayat (1) UU PPh
No Jenis Pengeluaran
1. Biaya yg secara langsung/ tidak langsung berkaitan dengan kegiatan
usaha
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud &
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak & atas biaya lain
yg mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun
3. Iuran kepada dana pensiun yg pendiriannya telah disahkan Menteri
Keuangan
4. Kerugian karena penjualan penjualan/ pengalihan harta yg dimiliki &
digunakan dalam perusahaan/ yg dimiliki untuk mendapatkan,
menagih, & memelihara penghasilan
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing
Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WP badan, ditentukan berdasarkan
penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, &
memelihara penghasilan, termasuk:
7. Pengeluaran Pengurang Penghasilan
Page 7 of 7

32 Ps. 6 Ayat (1) UU PPh
No Jenis Pengeluaran
6. Biaya penelitian & pengembangan perusahaan yg dilakukan di
Indonesia
7. Biaya beasiswa, magang, & pelatihan
8. Piutang yg nyata-nyata tidak dapat ditagih
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
10. Sumbangan dalam rangka penelitian & pengembangan yg dilakukan
di Indonesia
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial
12. Sumbangan fasilitas pendidikan
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga
Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan, ditentukan
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan,
menagih, & memelihara penghasilan, termasuk:
Page 7 of 7

33 Ps. 6 ayat (1) huruf a UU PPh
Biaya yg secara langsung/ tidak langsung berkaitan dengan kegiatan
usaha, antara lain:
a. Biaya pembelian bahan
b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,
honorarium, bonus, gratifikasi, & tunjangan yg diberikan dalam
bentuk uang
c. Bunga, sewa, & royalti
d. Biaya perjalanan
e. Biaya pengolahan limbah
f. Premi asuransi
g. Biaya promosi & penjualan
h. Biaya administrasi
i. Pajak kecuali PPh
Biaya berkaitan dengan kegiatan usaha
Page 7 of 7

34
No Jenis Peghasilan
1. Pembagian laba dengan nama & dalam bentuk apapun seperti
dividen
2. Biaya yg dibebankan/ dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota
3. Pembentukan/ pemupukan dana cadangan
4. Penggantian/ imbalan sehubungan dengan pekerjaan/ jasa yg
diberikan dalam bentuk natura & kenikmatan
5. Jumlah yg melebihi kewajaran yg dibayarkan kepada pemegang
saham/ kepada pihak yg mempunyai hubungan istimewa sebagai
imbalan sehubungan dengan pekerjaan yg dilakukan
6. Harta yg dihibahkan, bantuan / sumbangan & warisan
Pengeluaran yg tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya
Penghasilan Kena Pajak bagi WP badan:
Ps. 9 (1) UU PPh jo. PP-94 Th.10
7. Pengeluaran Bukan Pengurang Penghasilan
Page 7 of 7

35 Ps. 9 (1) UU PPh jo. PP-94 Th.10
No Jenis Peghasilan
7. Pajak Penghasilan
8. Gaji yg dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau
perseroan komanditer yg modalnya tidak terbagi atas saham
9. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, & kenaikan serta
sanksi pidana berupa denda berkenaan dengan pelaksanaan
perundang-undangan di bidang perpajakan
10. Biaya utk mendapatkan, menagih, & memelihara penghasilan yg :
1) bukan merupakan objek pajak;
2) pengenaan pajaknya bersifat final; &/atau
3) dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Khusus
11. PPh yg ditanggung oleh pemberi penghasilan
Pengeluaran yg tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya
Penghasilan Kena Pajak bagi WP badan :
7. Pengeluaran Bukan Pengurang Penghasilan
Page 7 of 7

36
Cara Menghitung Pajak
Subjek
Pajak
Objek Pajak
Cara
Menghitung
Pajak
Pelunasan
Pajak Tahun
Berjalan
Perhitungan
Pajak Akhir
Tahun
SPT
Tahunan
PPh WP
Badan
Lesson 3

37
Tarif Pajak
Penghasilan
Kena Pajak
PPh
Terutang
 Pajak yg terutang adalah pajak yg harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan
 PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan
Penghasilan Kena Pajak.
Lesson 3 : Cara Menghitung Pajak
1. Rumus Perhitungan
Page 1 of 18

Ps. 17 Ayat (1) huruf b UU PPh38
Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak BUT adalah :
25%
2. Tarif Pajak
Page 2 of 18
Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena
Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
 Penghasilan Kena Pajak BUT dalam tahun 2014 sebesar Rp
4.000.000.000.
 Penghitungan PPh yg terutang :
25% x Rp 4.000.000.000 = Rp 1.000.000.000
Contoh Penghitungan:

39
 Penghasilan Kena Pajak adalah jumlah penghasilan yg dikenakan
pajak & merupakan dasar penghitungan besarnya PPh.
 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif
pajak bagi BUT dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara sebagai
berikut :
Penghasilan
Neto
Komersial
Penghasilan
Final &
Bukan Objek
Penyesuaian
Fiskal
Positif
Penyesuaian
Fiskal
Negatif
Penghasilan
Neto
Fiskal
Kompensasi
Kerugian
Penghasilan
Kena Pajak
Penghasilan
Neto Fiskal
3. Penghasilan Kena Pajak
Page 8 of 18

40
Penghasilan neto komersial adalah penghasilan neto menurut prinsip
akuntansi komersial Indonesia, yakni semua penghasilan yg diterima
&/atau diperoleh dari kegiatan usaha & dari luar usaha di Indonesia
maupun dari luar Indonesia, termasuk penghasilan yg dikenai PPh final
& yg tidak termasuk objek pajak, dikurangi dengan pengeluaran/ biaya-
biaya sesuai dengan sistem & metode akuntansi komersial Indonesia
yg dianut secara taat azaz, sebelum penyesuaian-penyesuaian
berdasarkan UU PPh & peraturan pelaksanaannya.
a. Penghasilan Neto Komersial
4. Penghasilan Neto Fiskal
Page 9 of 18

41
Untuk menghitung penghasilan neto fiskal
yg dikenai PPh berdasarkan ketentuan
umum (global taxation), penghasilan dari
sumber di Indonesia yg dikenai PPh final &
yg tidak termasuk sebagai objek pajak
harus dikeluarkan kembali, sehingga
dengan pengurangan penghasilan tersebut
pada penghasilan neto fiskalnya akan
menjadi nihil/ netral.
b. Penghasilan Final & Bukan Objek Pajak
Page 10 of 18

42
 Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan
neto komersial (di luar unsur penghasilan yg dikenai PPh final & yg
tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan
Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan
pelaksanaannya, yg bersifat menambah penghasilan &/atau
mengurangi biaya-biaya komersial.
 Penyesuaian fiskal positif antara lain :
a. Biaya yg dibebankan/ dikeluarkan untuk kepentingan pemegang
saham, sekutu, / anggota
b. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
c. Penggantian/ imbalan pekerjaan/ jasa dalam bentuk natura &
kenikmatan
c. Penyesuaian Fiskal Positif
Page 11 of 18

 Penyesuaian fiskal positif antara lain :
d. Jumlah yg melebihi kewajaran yg dibayarkan kepada
pemegang saham/ pihak yg mempunyai hubungan istimewa
sehubungan dengan pekerjaan
e. Harta yg dihibahkan, bantuan, atau sumbangan
f. Pajak penghasilan
g. Gaji yg dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma,/ CV
yg modalnya tidak terbagi atas saham
h. Sanksi administrasi
i. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
j. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal
k. Biaya yg ditangguhkan pengakuannya
c. Penyesuaian Fiskal Positif
Page 12 of 18

44
 Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan
neto komersial (di luar unsur penghasilan yg dikenai PPh final & yg
tidak termasuk objek pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan
Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan
pelaksanaannya, yg bersifat mengurangi penghasilan &/atau
menambah biaya-biaya komersial.
 Penyesuaian fiskal negatif antara lain :
a. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal
b. Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal
c. Penghasilan yg ditangguhkan pengakuannya
d. Penyesuaian Fiskal Negatif
Page 13 of 18

45
 Kerugian fiskal adalah kerugian fiskal berdasarkan ketetapan pajak yg
telah diterbitkan oleh Dirjen Pajak maupun kerugian fiskal berdasarkan
SPT Tahunan WP (self assessment) dalam hal tidak ada/ belum
diterbitkan ketetapan pajak oleh Dirjen Pajak.
 Kerugian fiskal dari penghasilan yg bersumber di luar negeri hanya
dapat dikompensasikan dengan penghasilan dari sumber yg sama di
luar negeri
 Kerugian fiskal dari penghasilan yg dikenakan PPh final/ penghasilan
yg bukan merupakan objek pajak, tidak dapat dikompensasikan
dengan penghasilan lainnya yg dikenakan pajak berdasarkan
ketentuan umum.
Jika pengeluaran yg diperkenankan setelah dikurangkan dari
penghasilan bruto didapat kerugian, kerugian tsb dikompensasikan
dengan penghasilan neto/ laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut
dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tsb.
Ps. 6 (2) UU PPh jo. SE-03/PJ.31/2004
5. Kompensasi Kerugian Fiskal
Page 15 of 18

46
Pelunasan Pajak Tahun Berjalan
Subjek
Pajak
Objek Pajak
Cara
Menghitung
Pajak
Pelunasan
Pajak Tahun
Berjalan
Perhitungan
Pajak Akhir
Tahun
SPT
Tahunan
PPh WP
Badan
Lesson 4

47
a. Pajak yg diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak,
dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui
pemotongan & pemungutan pajak oleh pihak lain, serta
pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri
b. Pelunasan pajak tahun berjalan dilakukan untuk setiap bulan/ masa
lain yg ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
c. Pelunasan pajak tahun berjalan merupakan angsuran pajak yg
boleh dikreditkan terhadap PPh yg terutang untuk tahun pajak yg
bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yg pengenaan pajaknya
bersifat final
Ps. 20 UU PPh
Lesson 4 : Pelunasan Pajak Tahun Berjalan
1. Ketentuan Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan
Page 1 of 27

48 Penjelasan Ps. 20 Ayat (1) UU PPh & Ps. 28 Ayat (1) UU PPh
1. Ketentuan Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan
Page 2 of 27
Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah
pajak yg akan terutang untuk tahun pajak yg bersangkutan, maka
pelaksanaannya dilakukan melalui :
1. Pemotongan/ Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain
a. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang
impor/ kegiatan usaha di bidang lain (PPh Pasal 22)
b. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga,
royalti, sewa, hadiah & penghargaan, & imbalan jasa (PPh Pasal
23)
c. Pajak yg dibayar/ terutang atas penghasilan dari luar negeri yg
boleh dikreditkan (PPh Pasal 24)
d. Pemotongan pajak atas penghasilan (Pasal 26 ayat (5))
2. Pembayaran PPh oleh WP Sendiri
a. PPh Pasal 25 Bulanan
b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)

49
No Jenis Penghasilan Tarif Pajak
1. Penjualan barang kepada Pemerintah 1,5%
2. Impor barang 2,5% (API)
7,5% (Non API)
3. Pembelian BBM, gas, & pelumas 0,3%
4. Pembelian semen dari industri semen 0,25%
5. Pembelian baja dari industri baja 0,3%
6. Pembelian kertas dari industri kertas 0,1%
7. Pembelian kendaraan bermotor dari industri otomotif 0,45%
8. Pembelian obat dari industri obat 0,3%
9 Penjualan bahan perhutanan, perkebunan, pertanian, &
perikanan kepada industri/eksportir
0,25%
10. Pembelian barang yg tergolong sangat mewah 10%
Pemungutan pajak atas penghasilan Wajib Pajak badan dari kegiatan di
bidang impor/ kegiatan usaha di bidang lain (PPh Pasal 22) sbb :
Ps. 22 UU PPh jo. PMK-224/PMK.11/2012 jo. PER-06/PJ/2013
2. PPh Pasal 22
Page 3 of 27

50
No Jenis Penghasilan Tarif Pajak
1. Dividen 15%
2. Bunga 15%
3. Royalti 15%
4. Hadiah, penghargaan, bonus, & sejenisnya 15%
5. Sewa & penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta , kecuali sewa & penghasilan lain sehubungan dengan
harta yg telah dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2)
2%
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen,
jasa konstruksi, jasa konsultan, & jasa lain
2%
Pemotongan pajak atas penghasilan Wajib Pajak badan berupa deviden,
bunga, royalti, sewa, hadiah & penghargaan, & imbalan jasa (PPh Pasal
23) sbb:
Ps. 23 UU PPh
3. PPh Pasal 23
Page 4 of 27

51
 PPh Pasal 24 adalah pajak yg dibayar/ dipotong/ terutang di LN
atas penghasilan yg diterima/ diperoleh di LN dalam tahun pajak yg
bersangkutan yg dapat sebagai kredit pajak sebesar PPh yg
dibayar/ dipotong/ dipungut di LN tetapi tidak boleh melebihi
penghitungan pajak yg terutang berdasarkan UU PPh
 UU PPh menentukan bahwa WP dalam Negeri dikenakan PPh
atas seluruh penghasilan di manapun penghasilan tersebut
diterima/ diperoleh, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia
 Untuk menghindari pengenaan pajak ganda maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 24, pajak yg dibayar/ yg terutang di luar negeri
boleh dikreditkan terhadap pajak yg terutang di Indonesia, tetapi
tidak melebihi penghitungan pajak yg terutang berdasarkan UU
PPh
 Metode kredit pajak yg demikian disebut metode pengkreditan
terbatas (ordinary credit Method)
Ps. 24 UU PPh jo. KMK-164/KMK.03/2002
4. PPh Pasal 24
Page 5 of 27
a. Ketentuan Umum

52
 Apabila dalam Penghasilan Kena Pajak terdapat penghasilan yg
berasal dari luar negeri, maka PPh yg dibayar/ terutang di luar
negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap PPh
yg terutang di Indonesia
 Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun pajak
digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan
penghasilan di Indonesia
 Apabila Penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara,
maka penghitungan kredit pajak luar negeri dilakukan untuk
masing-masing negara
 Dalam hal jumlah PPh yg dibayar/ terutang di luar negeri melebihi
jumlah kredit pajak yg diperkenankan, maka kelebihan tersebut
tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yg terutang tahun
berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya/ pengurang
penghasilan, & tidak dapat dimintakan restitusi
4. PPh Pasal 24
Page 6 of 27
b. Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri

53
 Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan paling tinggi
sama dengan jumlah pajak yg dibayar/ terutang di luar negeri,
tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu
 Jumlah tertentu tersebut dihitung menurut perbandingan antara
penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak
dikalikan dengan pajak yg terutang atas Penghasilan Kena
Pajak, paling tinggi sama dengan pajak yg terutang atas
Penghasilan Kena Pajak dalam hal Penghasilan Kena Pajak
lebih kecil dari penghasilan luar negeri
 Penghasilan Kena Pajak tersebut tidak termasuk Penghasilan
yg dikenakan Pajak yg bersifat final
4. PPh Pasal 24
Page 7 of 27
c. Penghitungan Batas Maksimum Kredit Pajak Luar Negeri

54
 Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yg berasal
dari luar negeri, WP harus melakukan pembetulan SPT
Tahunan untuk tahun pajak yg bersangkutan dengan
melampirkan dokumen yg berkenaan dengan perubahan
tersebut
 Dalam hal pembetulan tersebut menyebabkan PPh kurang
dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan bunga
Pasal 8 ayat (2) UU KUP
 Dalam hal pembetulan tersebut menyebabkan PPh lebih
dibayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan
kepada WP setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya
4. PPh Pasal 24
Page 8 of 27
d. Pembetulan SPT Tahunan karena perubahan penghasilan dari LN

55
 Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, WP wajib
menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan
dilampiri:
a. Laporan Keuangan dari penghasilan yg berasal dari luar
negeri;
b. Fotokopi SPT yg disampaikan di luar negeri; &
c. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri
 Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri dilakukan
bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh
 Atas permohonan WP, Dirjen Pajak dapat memperpanjang
jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran pengkreditan
pajak luar negeri karena alasan-alasan di luar kemampuan WP
(force majeur)
4. PPh Pasal 24
Page 9 of 27
e. Tata Cara Pelaporan Kredit Pajak Luar Negeri

56
 Pemotongan pajak atas WP Luar Negeri adalah bersifat final namun
atas penghasilan sebagai berikut :
a. Penghasilan kantor pusat dari usaha/ kegiatan, penjualan barang,
atau pemberian jasa di Indonesia yg sejenis dengan yg
dijalankan/ dilakukan oleh BUT di Indonesia (Ps. 5 ay. (1) huruf a
UU PPh)
b. Penghasilan sebagaimana tsb dalam Ps. 26 UU PPh yg diterima/
diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif
antara BUT dengan harta/ kegiatan yg memberikan penghasilan
dimaksud (Ps. 5 ay. (1) huruf b UU PPh)
c. Penghasilan WP orang pribadi/ badan luar negeri yg berubah
status menjadi WP dalam negeri/ BUT
 Pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak
tsb dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh (Tidak termasuk PPh
26 yg telah dikreditkan pada lembar formulir 1721-A1)
5. PPh Pasal 26
Page 10 of 27

 Angsuran PPh Pasal 25 adalah angsuran PPh dalam tahun pajak
berjalan untuk setiap bulan yg harus dibayar sendiri oleh WP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU PPh
Ps. 25 UU PPh
Cara Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25
1. Secara Umum 8. Pembetulan SPT
2. Sebelum SPT Disampaikan 9. Perubahan Keadaan Usaha
3. Diterbitkan SKP Tahun Lalu 10. WP Baru
4. Terdapat Kompensasi Kerugian 11. WP Bank & SGU Hak Opsi
5. Terdapat Penghasilan Tidak Teratur
6. SPT Disampaikan Lewat Batas
Waktu
7. Perpanjangan Penyampaian SPT
57
6. PPh Pasal 25
Page 11 of 27

58
STP PPh Pasal 25 (Pokok Pajak) adalah jumlah PPh yg tercantum
dalam STP untuk tahun pajak yg bersangkutan, tidak termasuk sanksi
administrasi berupa bunga & denda
Pada STP tercantum hal-hal sebagai berikut :
Angsuran PPh 25 yg harus dibayar : Rp 2.000.000
Telah dibayar : Rp 1.500.000
Kurang dibayar : Rp 500.000
Sanksi administrasi berupa bunga : Rp 20.000
Sanksi administrasi berupa denda : Rp 100.000
Jumlah yg harus dibayar : Rp 620.000
Yg boleh sebagai kredit pajak adalah Rp 500.000 (hanya pokok
pajak)
Contoh:
7. STP PPh Pasal 25
Page 27 of 27

59
Perhitungan Pajak Akhir Tahun
Subjek
Pajak
Objek Pajak
Cara
Menghitung
Pajak
Pelunasan
Pajak Tahun
Berjalan
Perhitungan
Pajak Akhir
Tahun
SPT
Tahunan
PPh WP
Badan
Lesson 5

60 Ps. 28 UU PPh
 Penghitungan pajak akhir tahun bagi WP badan dalam negeri & BUT
adalah pajak yg terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun
yg bersangkutan
 Sanksi administrasi berupa bunga, denda, & kenaikan serta sanksi
pidana berupa denda yg berkenaan dengan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan yg berlaku tidak boleh
dikreditkan dengan pajak yg terutang
PPh
Terutang
Kredit
Pajak
PPh Akhir
Tahun
Lesson 5 : Perhitungan Pajak Akhir Tahun
1. Rumus Perhitungan
Page 1 of 3

61
 Kredit pajak adalah pajak yg dibayar sendiri oleh WP ditambah
dengan pokok pajak yg terutang dalam STP karena PPh dalam
tahun berjalan tidak/ kurang dibayar, ditambah dengan pajak yg
dipotong/ dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yg
dibayar/ terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian
pendahuluan kelebihan pajak, yg dikurangkan dari pajak yg terutang
 Kredit pajak untuk tahun pajak bersangkutan berupa:
Ps. 28 Ayat (1) UU PPh
No Kredit Pajak Jenis PPh
1. PPh Dipotong/ Dipungut Pihak Lain a. PPh Pasal 22
b. PPh Pasal 23
c. PPh Pasal 26 Ayat (5)
2. PPh Dibayar/ Dipotong di Luar Negeri PPh Pasal 24
3. PPh Dibayar Sendiri a. PPh Pasal 25
b. STP PPh Pasal 25
(Hanya Pokok Pajak)
2. Kredit Pajak
Page 2 of 3

62
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun :
a. Apabila pajak yg terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih
kecil dari jumlah kredit pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan,
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan
dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya (PPh Pasal 28A)
b. Apabila pajak yg terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih
besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pajak yg terutang
harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan (PPh Pasal
29)
Ps. 28A , Ps. 29 UU PPh & Ps. 3 (3) UU KUP
Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh WP badan adalah paling
lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak
3. PPh Akhir Tahun
Page 3 of 3

63
SPT Tahunan PPh WP Badan
Subjek
Pajak
Objek Pajak
Cara
Menghitung
Pajak
Pelunasan
Pajak Tahun
Berjalan
Perhitungan
Pajak Akhir
Tahun
SPT
Tahunan
PPh WP
Badan
Lesson 6

Objek Pajak

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Objek Pajak

Similar to Objek Pajak (20)

More from karomah95

More from karomah95 (13)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Objek Pajak