HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Hukum Perdagangan Internasional
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
14
1A2323EL JIHAN NABILAH EKAYONO PUTRI
(43217010065)
Abstract Kompetensi
Hukum Perdagangan Internasional Mahasiswa harus dapat menjelaskan
tentang Hukum Perdagangan
Internasional

‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
• Executive Summary tentang Hukum Perdagangan
Internasional

‘18
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
EXECUTIVE SUMMARY
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang
lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-
hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat
mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu
dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk
pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang
kompleks. HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang
lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas
batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter,
jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya),
hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.
Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini sedikit banyak disebabkan
oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi). Sehingga, transaksi-transaksi
dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam
bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak
perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi
lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-commerce.
DEFINISI PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENURUT BEBERAPA AHLI
a. Schmitthoff
Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai: “… the body of
rules governing commercial relationship of a private law nature involving different
nations”.

‘18
Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur berikut:
1) Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur
hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata,
2) Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.
b. M. Rafiqul Islam
Dalam upayanya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional,
Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan
hubungan keuangan (financial relations). Dalam hal ini Rafiqul Islam memberi batasan
perdagangan internasional sebagai “… a wide ranging, transnational, commercial
exchange of goods and services between individual business persons, trading bodies
and States“.
Hubungan finansial terkait erat dengan perdagangan internasional. Keterkaitan erat ini
tampak karena hubungan- hubungan keuangan ini mendampingi transaksi perdagangan
antara para pedagang (dengan pengecualian transaksi barter atau countertrade).
c. Definisi Hercules Booysen
Karena itu dalam upayanya memberi definisi tersebut, beliau hanya mengungkapkan unsur-
unsur dari definisi hukum perdagangan internasional. Menurut beliau ada tiga unsur, yakni:
1) Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari
hukum internasional.
2) Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang
berlaku terhadap perdagangan barang, jasa dan perlindungan hak atas kekayaan
intelektual (HAKI).
3) Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang
memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum.
Karena sifat aturan-aturan hukum nasional tersebut, maka atura-aturan tersebut
merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional.
PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) yang dikenal dalam hukum perdagangan
internasional diperkenalkan oleh Profesor Aleksancer Goldštajn yaitu :
1. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak
Prinsip pertama, kebebasan berkontrak, sebenarnya adalah prinsip universal dalam hukum
perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui
kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang (internasional).
Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk
melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati, kebebasan untuk memilih forum

‘18
penyelesaian sengketa dagangnya dan juga kebebasan untuk memilih hukum yang akan
berlaku terhadap kontrak, dll.
Kebebasan ini tentu tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan umum, kesusilaan,
kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum.
2. Prinsip Dasar Pacta Sunt Servanda
Prinsip kedua, pacta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan
atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan
itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati
prinsip ini.
3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
Prinsip ketiga, prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil. Namun
demikian pengakuan Goldštajn menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat.
Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang
semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam
kontrak-kontrak dagang. Oleh karena itulah prinsip ketiga ini memang relevan.
TUJUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade, 1947) yang termuat dalam Preambule-nya.
Tujuan tersebut adalah:
1) Mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan
dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya.
2) Meningkatkan volume perdagangan dunia
3) Meningkatkan standar hidup manusia;
4) Meningkatkan lapangan tenaga kerja;
5) Mengembangkan sistem perdagangan multilateral;
6) Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia, meningkatkan produk dan
transaksi jual beli barang.
SUMBER HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
1. Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara
umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian
multilateral, regional dan bilateral.

‘18
Perjanjian internasional atau multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat
lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional.
Beberapa perjanjian internasional membentuk suatu pengaturan perdagangan yang
sifatnya umum di antara para pihak. Ada juga perjanjian internasional yang
memberikan kekuasaan tertentu di bidang perdagangan atau keuangan kepada suatu
organisasi internasional. Perjanjian internasional kadang kala juga berupaya mencari
suatu pengaturan yang seragam guna mempercepat transaksi perdagangan.
2. Hukum Kebiasaan Internasional
Sebagai suatu sumber hukum, hukum kebiasaan perdagangan merupakan sumber
hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama-tama lahir
dalam hukum perdagangan internasional. Dari awal perkembangannya, yang disebut
dengan hukum perdagangan internasional justru lahir dari adanya praktek-praktek
para pedagang yang dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga kebiasaan
yang berulang-ulang dengan waktu yang relatif lama tersebut menjadi mengikat.
Dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut juga
sebagai lex mercatoria atau hukum para pedagang (the law of the merchants). Istilah
ini logis karena memang para pedagang-lah yang mula-mula ‘menciptakan’ aturan
hukum yang berlaku bagi mereka untuk transaksi-transaksi dagang mereka. Contoh
(lembaga hukum) yang mula-mula para pedagang lakukan dan kembangkan adalah
barter dan counter-trade.
Ketentuan Lex Mercatoria dapat ditemukan antara lain di dalam kebiasaan-
kebiasaan yang berkembang dan dituangkan dalam kontrak-kontrak perdagangan
internasional, misalnya berupa klausul-klausul kontrak standar (baku), atau kontrak-
kontrak di bidang pengangkutan (maritim).
Kontrak-kontrak atau klausul kontrak perdagangan yang biasanya dirancang oleh
asosiasi atau organisasi perdagangan tertentu (misalnya oleh ICC, FIDIC, dll) dan
diikuti oleh anggota dari organisasi atau asosiasi tersebut.
Kebiasaan-kebiasaan perdagangan memiliki peran yang sangat penting di dalam
sesuatu transaksi perdagangan internasional. Misalnya, kebiasaan tersebut
terkodifikasi dalam k ontrak konstruksi atau pengiriman barang, fob, cif, dll.

‘18
3. Prinsip-prinsip Hukum Umum
Sebenarnya apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum belum ada
pengertian yang diterima luas. Peran sumber hukum ini biasanya diyakini lahir baik
dari sistem hukum nasional maupun hukum internasional.
Sumber hukum ini akan mulai berfungsi manakala hukum perjanjian (internasional)
dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan.
Karena itu prinsip-prinsip hukum umum ini dipandang sebagai sumber hukum
penting dalam upaya mengembangkan hukum, termasuk hukum perdagangan
internasional.
Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini antara lain adalah prinsip
itikad baik, prinsip pacta sunt servanda, dan prinsip ganti rugi. Ketiga prinsip ini terdapat
dan diakui dalam hampir semua sistem hukum di dunia, dan terdapat pula dalam
hukum (perdagangan) internasional.
4. Putusan-putusan Badan Pengadilan dan Doktrin
Sumber hukum ini akan memainkan perannya apabila sumber-sumber hukum terdahulu
tidak memberi kepastian atau jawaban atas suatu persoalan hukum (di bidang
perdagangan internasional).
Putusan-putusan pengadilan dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki
kekuatan hukum yang kuat seperti yang dikenal dalam sistem hukum Common Law
(Anglo Saxon). Statusnya sedikit banyak sama seperti yang kita kenal dalam sistem
hukum kontinental (Civil Law). Bahwa putusan pengadilan sebelumnya hanya untuk
dipertimbangkan. Jadi ada semacam ‘kewajiban’ yang tidak mengikat bagi badan-badan
pengadilan untuk mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya (dalam
sengketa yang terkait dengan perdagangan internasional).

‘18
Sifat putusan pengadilan ini ditegaskan dalam sengketa Japan-Taxes on Alcoholic
Beverages yang diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa (DSB atau Dispute
Settlement Body) WTO.
Begitu pula dengan doktrin, yaitu pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan sarjana
terkemuka (dalam hal ini di bidang hukum perdagangan internasional). Peran dan
fungsinya cukup penting dalam menjelaskan sesuatu hukum perdagangan internasional.
Bahkan doktrin dapat pula digunakan untuk menemukan hukum. Doktrin ini penting
manakala sumber-sumber hukum sebelumnya ternyata juga tidak jelas atau tidak
mengatur sama sekali mengenai suatu hal di bidang perdagangan internasional.
5. Kontrak
Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama
dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri.
Seperti kita dapat pahami, kontrak tersebut adalah ‘undang-undang’ bagi para pihak yang
membuatnya.
Para pelaku perdagangan dalam melakukan transaksi-transaksi perdagangan internasional
dalam melakukan transaksi-transaksi perdagangan internasional, mereka menuangkannya
dalam perjanjian-perjanjian tertulis (kontrak). Karena itu, kontrak adalah sangat esensial.
Karena itu kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu
mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam
perdagangan internasional.
6. Hukum Nasional
Signifikansi hukum nasional sebagai sumber hukum dalam hukum perdagangan
internasional terlihat dari Peran hukum nasional ini antara lain akan mulai lahir
manakala timbul sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Dalam hal yang demikian
ini maka pengadilan (badan arbitrase) pertama-tama akan melihat klausul pilihan
hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum yang akan digunakan untuk
menyelesaikan sengketanya.
Peran hukum nasional sebenarnya sangatlah luas dari sekedar mengatur kontrak dagang
internasional. Peran signifikan dari hukum nasional lahir dari adanya jurisdiksi
(kewenangan) negara. Kewenangan ini sifatnya mutlak dan eksklusif. Artinya, apabila
tidak ada pengecualian lain, maka kekuasaan itu tidak dapat diganggu gugat.

‘18
Jurisdiksi atau kewenangan tersebut adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur
segala (a) peristiwa hukum, (b) subyek hukum, dan (c) benda yang berada di dalam
wilayahnya. Kewenangan mengatur ini mencakup membuat hukum (nasional) baik yang
sifatnya hukum publik maupun hukum perdata (privat).
SUBYEK HUKUM DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Negara
Negara merupakan subyek hukum terpenting di dalam hukum perdagangan internasional.
Sudah dikenal umum bahwa negara adalah subyek hukum yang paling sempurna. Pertama,
ia satu-satunya subyek hukum yang memiliki kedaulatan.
Dengan atribut kedaulatannya ini, negara antara lain berwenang membuat hukum (regulator)
yang mengikat segala subyek hukum lainnya (yaitu individu, perusahaan), mengikat benda
dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam wilayahnya, termasuk perdagangan, di
wilayahnya.
Kedua, negara juga berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan
organisasi-organisasi (perdagangan) internasional di dunia, misalnya WTO, UNCTAD,
UNCITRAL, dll. Organisasi-organisasi internasional di bidang perdagangan internasional
inilah yang kemudian berperan dalam membentuk aturan-aturan hukum perdagangan
internasional.
Ketiga, peran penting negara lainnya adalah Negara juga bersama – sama dengan Negara
lain mengadakan perjanjian internasional guna mengatur transaksi perdagangan di antara
mereka. Contoh perjanjian seperti ini adalah perjanjian Friendship, Commerce and
Navigation, perjanjian penanaman modal bilateral, perjanjian penghindaran pajak berganda,
dll diperdagangkan atau dijual ke subyek hukum lainnya yang memerlukannya.
Organisasi Perdagangan Internasional
Organisasi Internsional Antar Pemerintah (Publik)
Organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional memainkan
peran yang signifikan. Organisasi internasional dibentuk oleh dua atau lebih ngara guna
mencapai tujuan bersama.
Untuk mendirikan suatu organisasi internasional perlu dibentuk suatu dasar hukum yang
biasanya adalah perjanjian internasional. Dalam perjanjian inilah termuat tujuan, fungsi,
dan struktur organisasi perdagangan internasional yang bersangkutan.

‘18
Biasanya peran organisasi internasional dalam perdagangan internasional kurang begitu
signifikan. Memang organisasi internasional membeli kebutuhan-kebutuhannya dari
penjual (procurement). Misalnya komputer, peralatan kantor/administrasi, telekomunikasi,
transportasi, dll.
Di antara berbagai organisasi internasional yang ada dewasa ini, organisasi perdagangan
internasional di bawah PBB, seperti UNCITRAL atau UNCTAD. UNCITRAL adalah
organisasi internasional yang berperan cukup penting dalam perkembangan hukum
perdagangan internasional.
Badan ini didirikan pada tahun 1966 berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor
2205 (XXI), 12 Desember 1966. Tujuan atau mandat utama badan ini adalah mendorong
harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional secara progresif.
UNCITRAL misalnya, telah melahirkan Vienna Convention on the International Sale of
Goods (1980); Convention on the international Multi-moda Transport (1980);
UNCITRAL Arbitration Rules (1976); UNCITRAL Model Law on Arbitration (1985), dll.
UNCTAD telah melahirkan berbagai kesepakatan internasional di bidang perdagangan
yang juga cukup penting, antara lain misalnya: UN Convention on a Code of Conduct for
Liner Conference (1974); GSP (1968); UN Convention on Carriage of Goods by Sea
(1978).
Di luar keluarga PBB, organisasi perdagangan internasional yang dewasa ini berpengaruh
luas adalah GATT (1947). GATT dengan ke-38 pasalnya semula hanya mengatur tarif dan
perdagangan. Perannya pada tahun 1994 digantikan oleh WTO. Lahirnya WTO, bidang
pengaturannya menjadi sangat luas. Hampir semua sektor perdagangan, jasa, penanaman
modal, hingga hak atas kekayaan intelektual, menjadi bidang cakupan pengaturan
(perjanjian) WTO.
2. Organisasi Internasional Non-Pemerintah
NGO Internasional dibentuk oleh pihak swasta (pengusaha) atau asosiasi dagang. Peran
penting NGO dalam mengembangkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional
tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Misalnya, ICC (International Chamber of

‘18
Commerce atau Kamar Dagang Internasional), telah berhasil merancang dan melahirkan
berbagai bidang hukum perdagangan dan keuangan internasional, misalnya: INCOTERMS,
Arbitration Rules dan Court of Arbitration, serta Uniform Customs and Practices for
Documentary Credits (UCP).
Khusus untuk UCP, misalnya, aturan-aturannya sekarang sudah menjadi acuan hukum sangat
penting bagi pengusaha dalam melaksanakan transaksi perdagangan internasional. Aturan-
aturan UCP yang terkait dengan sistem pembayaran melalui perbankan telah ditaati dan
dihormati oleh sebagian besar pengusaha-pengusaha besar di dunia.
Individu
Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Adalah
individu yang pada akhirnya akan terikat oleh aturan-aturan hukum perdagangan
internasional. Selain itu, aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh Negara memiliki tujuan
untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang dilakukan individu.
Dibanding dengan negara atau organisasi internasional, status individu dalam hukum
perdagangan internasional tidaklah terlalu penting. Biasanya individu dipandang sebagai
subyek hokum dengan sifat hukum perdata (legal persons of a private law nature).
1) Perusahaan Multinasional
Perusahaan multinasional (MNCs atau Multinational Corporations) telah lama diakui sebagai
subyek hukum yang berperan penting dalam perdagangan internasional. Peran ini sangat
mungkin karena kekuatan finansial yang dimilikinya. Dengan kemampuan finansialnya,
hukum (perdagangan) internasional berupaya mengaturnya.
Pasal 2 (2) (b) Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara-negara antara lain
menyebutkan bahwa MNCs tidak boleh campur tangan terhadap masalah-masalah dalam
negeri dari suatu negara.
Alasan pengaturan ini tampaknya masuk akal. Tidak jarang MNCs seperti Freport
McMoran Company (yang beroperasi di Papua), Mitsubishi, atau MNCs di bidang
telekomunikasi, ABC, CNN, Singapore Telecommunication(Singtel yang memiliki saham
mayoritas PT Indosat), sedikit banyak dapat mempengaruhi situasi dan kondisi politik dan
ekonomi di Indonesia.

‘18
2) Bank
Sama seperti individu atau MNCs, bank dapat digolongkan sebagai subyek hukum
perdagangan internasional dalam arti yang terbatas. Bank pun tunduk pada hukum nasional
di mana bank tersebut didirikan.
Yang membuat subyek hukum ini penting adalah:
peran bank dalam perdagangan internasional dapat dikatakan sebagai pemain kunci. Tanpa
bank, perdagangan internasional mungkin tidak dapat berjalan.
Bank menjembatani antara penjual dan pembeli yang satu sama lain mungkin saja tidak
mengenal karena mereka berada di negara yang berbeda. Perannya di sini adalah peran bank
dalam memfasilitasi pembayaran antara penjual dan pembeli.
Bank berperan penting dalam menciptakan aturan-aturan hukum dalam perdagangan
internasional khususnya dalam mengembangkan hukum perbankan internasional. Salah satu
instrumen hukum yang bank telah kembangkan adalah sistem pembayaran dalam transaksi
perdagangan internasional. Misalnya adalah terbentuknya ‘kredit berdokumen’ yang disebut
‘documentary credit’. Mekanisme dan praktek ini kemudian dikodifikasi dan dirumuskan
secara sistematis oleh ICC menjadi UCP.
PERJANJIAN INTERNASIONAL
A. BILATERAL :
1) FRIENDSHIP, COMMERCE AND NAVIGATION (FCN)
2) AVOIDANCE OF DOUBLE TAX TREATIES
3) ECONOMIC COOPERATION AGREEMENT
4) BILATERAL INVESTMENT TREATIES
B. MULTILATERAL :
1) GENERAL AGREEMENT ON TARRIF AND TRADE (GATT)
2) INTERNATIONAL MONETARY FUND ARTICLES OF AGREEMENT
3) WORLD TRADE ORGANIZATION AGREEMENT

‘18
• MEKANISME PENINGKATAN EKSPOR :
a.Subsidi, diberikan kepada produk dalam negeri
b.Dumping, berupa penjualan produk ekspor di bawah harga normal (fair values)
c.Compensatory trade, dapat berupa Barter ataupun Countertrade
d.Regionalisasi, seperti AFTA, NAFTA, LAFTA, Uni Eropa, dll.
• MEKANISME UNTUK MEMBATASI IMPOR (1)
TARIF
Mekanisme perdagangan yang umum digunakan untuk membatasi impor produk,
dengan cara ininegara meningkatkan tarif untuk menaikkan harga suatu produk impor
agar dapat lebihkompetitif dengan produk domestik
KUOTA
Kuota membatasi masuknya jumlah suatu produk impor ke dalam negara. Cara ini
mengurangimasuknya produk sehingga meningkatkan harga produk tersebut
• DASAR UNTUK MEMPERHITUNGKAN HARGA SUATU PRODUK
Negara pengimpor dapat menggunakan dasar yang tidak sama dengan negara
pengekspor untukmenentukan harga suatu produk. Dengan adanya perbedaan dasar
perhitungan ini, suatunegara dapat, antara lain menentukan perhitungan yang lebih
mahal terhadap produk impordaripada harga produk domestik
MEKANISME UNTUK MEMBATASI IMPOR (2)
• NILAI TUKAR YANG BERAGAM
Cara dilakukan dengan menerapkan lebih dari satu nilai tukar, mis : pemerintah
menetapkanpatokan Rp. 7.000,- untuk satu dollar untuk harga suku cadang sepeda motor.
Sedangkanuntuk impor suku cadang mobil pemerintah menetapkan patokan sebesar Rp.
9.000,- untuksatu dollar. Dengan cara ini harga suku cadang mobil menjadi relatif lebih
mahal dankarenanya diharapkan akan membatasi masuknya impor mobil.
• LISENSI IMPOR

‘18
Cara ini dilakukan melalui ijin yang sangat ketat.
• DEPOSIT IMPOR
Negara dapat mensyaratkan importir untuk mendepositkan sejumlah uang di muka
gunamengimpor suatu produk. Deposit yang disyaratkann bergantung kepada negara,
bisa hingga100 % dari biaya suatu produk dan masa deposit bisa hingga 1 tahun
➢ MEKANISME UNTUK MEMBATASI IMPOR (3)
• PENGAWASAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN
Adalah hak setiap negara untuk membatasi impor suatu barang yang dianggap
membahayakanpenduduknya. Termasuk dalam hal ini adalah keselamatan suatu
produk makanan untuk membatasimasuknya produk-produk ini.
➢ World Trade Organization merupakan
o Dasar legal dan institusional dari sistem perdagangan multilateral.
o Berdiri pada tanggal 1 Januari 1995
o Memiliki 153 negara anggota, 117 negara berkembang (per 2009)
o Persetujuan Perdagangan dalam satu paket (single undertaking)
o Forum Negosiasi Persetujuan-persetujuan perdagangan dengan hasil yang bersifat
permanen danmengikat seluruh anggota.
➢ Tujuan WTO
o Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia
o Menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional
o Menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem perdagangan
internasional yang non-diskriminatif
o Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan
o Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan
➢ Persetujuan-persetujuan WTO :
• Persetujuan GATT
• Persetujuan di bidang Pertanian
• Persetujuan di bidang Tekstil dan Pakaian
• Persetujuan di bidang Jasa
• Persetujuan Perdagangan yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual
• Anti-Dumping
• Kesepakatan tentang Penyelesaian Sengketa
• Tinjauan atas kebijakan Perdagangan
• Safeguard
• Persetujuan Plurilateral (Indonesia tidak ikut serta dalam persetujuan ini)

‘18
➢ Prinsip-prinsip WTO terhadap Negara Berkembang
✓ Tiap negara mempunyai tingkat perekonomian yang berbeda. Karena itu playing field
nya juga tidaksama.
✓ GATT mempunyai bagian khusus (Part IV mengenai Trade and Development) yang:
o berisi aturan-aturan yang memperbolehkan negara maju memberikan konsesi
khusus padanegara berkembang untuk membuat komitmen penawaran yang
sesuai (full reciprocity vs non reciprocity/less than full reciprocity)
o juga berisi aturan yang memperbolehkan negara maju memberikan perlakuan
S&D pada negaraberkembang tanpa harus memberikan perlakuan yang sama
pada seluruh anggota WTO (ingatasas MFN). GATS (Part V – Economic
Integration) juga memperbolehkan perlakuan S&D.
➢ Prinsip-prinsip WTO terhadap Negara Berkembang
Aturan-aturan ini terdapat dalam berbagai bentuk:
➢ WTO Agreements:
•butuh waktu untuk memenuhi komitmen (AoA)
•akses pasar yang lebih besar bagi negara berkembang (ATC)
•Due Consideration for Developing Countries (e.g. Safeguards)
•Technical Assistance (TBT), Doha Declaration

‘18
Hukum Dagang Internasional : Sengketa Mobnas
“Timor” di WTO
• Efek transnasionalisme salah satunya adalah Attitude Change (Perubahan Tingkah
Laku). Maksudnya adalah hubungan antara organisasi transnasional dengan negara
diharapkan bisa merubah kebijakan negara tersebut. Kebijakan yang memang
merupakan kepentingan dari organisasi transnasional. Oleh karena itu mereka berusaha
membawa ide baru, hal baru dan norma yang dikemukakan mereka kepada negara yang
dituju.
• Kasus WTO dan Indonesia dalam masalah Mobnas (Mobil Nasional) Timur
menujukkan bahwa organisasi Transnasional (dalam hal ini adalah WTO) bisa
mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia. Awal mula muncul kasus ini karena
inisiatif pemerintah Indonesia dalam mendukung dan ingin meningkatkan industri
mobil nasional. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan program
Mobil Nasional yaitu bisa dilihat dalam Inpres No.2 tahun 1996 mengenai Program
Mobil Nasional bahwa sebagai sebuah terobosan di sektor otomotif Indonesia. Tujuan
Mobnas (Mobil Nasional) adalah sebagai embrio kemajuan dan kemandirian bangsa
Indonesia dalam industri otomotif. Program Mobnas ini yang menunjuk PT Timor Putra
Nasional (TPN) sebagai pelopor yang memproduksi Mobnas sayangnya Mobnas masih
belum dapat memproduksi di dalam negeri, maka perlu dikeluarkan Keppres No. 42
tahun 1996 yang mengizinkan PT TPN mengimpor Mobnas yang kemudian diberi
merek “Timor” (baik dalam bentuk jadi atau completely build-up/ CBU dari Korea
Selatan.
• Hal ini mendatangkan reaksi dari beberapa pihak yaitu Jepang, Amerika Serikat dan
beberapa negara Eropa. Jepang yang paling berusaha keras kerena mempunyai
kepentingan kuat dalam industri otomotifnya yang telah menguasai hampir 90% pangsa
mobil Indonesia. Reaksi lain dari Amerika dan beberapa negara Eropa gelisah karena
mereka berencana menanamkan investasi dalam industri otomotif di Indonesia.
Akhirnya terjadi dialog antara Jepang dan pemerintah Indonesia dan hasilnya dead lock.
Kemudian tindakan lanjutan dari Jepang yaitu melalui Wakil Menteri Perdagangan
Internasional dan Industrinya menyatakan bahwa mereka akan membawa masalah ini
ke WTO.
Penyebab Timbulnya Kasus Sengketa Mobil Nasional ”Timor” di WTO
• Timbulnya sengketa mobil nasional ”Timor” ditandai dengan adanya perkara
pengaduan Jepang ke WTO yang bermula dari keluarnya Inpres Nomor 2 Tahun 1996
tentang program Mobnas yang menunjuk PT Timor Putra Nusantra (TPN) sebagai
pionir yang memproduksi Mobnas. Karena belum dapat memproduksi di dalam negeri,
maka keluarlah Keppres No. 42/1996 yang membolehkan PT TPN mengimpor mobnas
yang kemudian diberi merek “Timor”, dalam bentuk jadi atau completely build-
up (CBU) dari Korea Selatan.

‘18
• Selain itu, PT TPN diberikan hak istimewa, yaitu bebas pajak barang mewah dan bebas
bea masuk barang impor. Hak itu diberikan kepada PT TPN dengan syarat
menggunakan kandungan lokal hingga 60 persen dalam tiga tahun sejak mobnas
pertama dibuat. Namun bila penggunaan kandungan lokal yang ditentukan secara
bertahap yakni 20 persen pada tahun pertama dan 60 persen pada tahun ketiga tidak
terpenuhi, maka PT TPN harus menanggung beban pajak barang mewah dan bea masuk
barang impor. Namun, soal kandungan lokal ini agaknya diabaikan selama ini, karena
Timor masuk ke Indonesia dalam bentuk jadi dari Korea. Dan tanpa bea masuk apapun,
termasuk biaya pelabuhan dan lainnya.
• Masalah Mobil Nasional dibawa ke World Trade Organization oleh Jepang untuk
mengajukan keluhan mengenai mobil nasional ke WTO. Subyek dalam kasus mobil
nasional ini adalah PT Timor Putra Nusantara yang berperan memproduksi mobil
masional akan tetapi PT Timor Putra Nusantara belum dapat memproduksi di dalam
negeri, maka PT Timor Putra Nusantara mengimpor mobil nasional dari Korea Selatan
dalam bentuk jadi. Dalam kasus ini yang menjadi obyek sengketa adalah mobil nasional
yang menunjuk PT Timor Putra Nusantra (TPN) sebagai pionir yang memproduksi
Mobnas.
• Jepang menilai bahwa kebijakan pemerintah tersebut sebagai wujud diskriminasi dan
oleh karena itu melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas. Tuduhan Jepang tersebut
terdiri atas tiga poin yaitu :
• Adanya perlakuan khusus impor mobil dari KIA Motor Korea yang hanya memberi
keuntungan pada satu negara. Misalnya perlakuan bebas tarif masuk barang impor,
yang melanggar pasal 10 peraturan GATT.
• Perlakuan bebas pajak atas barang mewah yang diberikan kepada produsen mobnas
selama dua tahun. Ini melanggar pasal 3 ayat 2 peraturan GATT.
• Menghendaki perimbangan muatan lokal seperti insentif, mengizinkan pembebasan
tarif impor, dan membebaskan pajak barang mewah di bawah program mobnas sesuai
dengan pelanggaran dalam pasal 3 ayat 1 GATT, dan pasal 3 kesepakatan perdagangan
multilateral.
• Dari beberapa kali pertemuan bilateral tingkat menteri, kesepakatan yang ingin dicapai
bertolak belakang dengan keinginan dan cita-cita masing-masing negara. Maka pada 4
Oktober 1996, Pemerintah Jepang melalui Kementrian Industri dan Perdagangan
Internasional (MITI) resmi mengadukan Indonesia ke WTO yang didasarkan pasal 22
ayat 1 peraturan GATT. Inti dari pengaduan itu, Pemerintah Jepang ingin masalah
sengketa dagangnya dengan Indonesia diselesaikan sesuai dengan kesepakatan
perdagangan multilateral sesuai dengan aturan yang tercantum dalam WTO. Ketika itu,
jika dalam tempo lima-enam bulan setelah pengaduan ke WTO belum dapat
diselesaikan, maka Jepang akan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi.
• Setelah enam bulan tidak ada penyelesaian sejak Jepang secara resmi mengadukan
Indonesia ke WTO, tampaknya, ancaman Jepang bukan isapan jempol belaka. Jepang
membawa masalah Mobnas ke panel WTO melalui pembentukan dispute settlement
body (DSB) atau sidang bulanan badan penyelesaian sengketa. Dengan terbentuknya

‘18
DSB, maka Jepang berharap masalah Mobnas dapat dipecahkan dengan jalan terbaik
dan adil.
• Pembentukan panel dilakukan oleh DSB, setelah upaya penyelesaian mengalami jalan
buntu. Panel yang beranggotakan 3-5 orang inilah yang akan
• memeriksa pengaduan dan saksi-saksi. Dan dalam tempo enam bulan, panel akan
mengeluarkan rekomendasi yang akan diserahkan kepada DSB. Di tangan DSB nanti,
keputusan hasil panel akan disahkan satu tahun kemudian.
• Namun, Pemerintah Jepang berharap hubungan bilateral kedua negara tidak terganggu.
Dalam hal program mobnas, menyadari keinginan dan cita-cita Indonesia atas program
tersebut. Jepang tidak mengenyampingkan keinginan tersebut, sepanjang tidak
melanggar peraturan GATT dan WTO. Walau pengaduan telah disampaikan ke WTO,
Pemerintah Jepang tetap membuka peluang melalui jalan bilateral untuk menyelesaikan
soal krusial ini. Meskipun, di badan perdagangan dunia itu, masalah mobnas akan terus
melekat dalam agendanya.

‘18
Daftar Pustaka
Farhan,Masruri.2012 https://masrurifarhan.wordpress.com/2012/06/27/hukum-perdagangan-
internasional/ (3 Juli 2018 22.15)
http://genkartikel.blogspot.com/2015/12/hukum-perdagangan-internasional.html ( 3 Juli 2018
23.00)
Effendy,Armansyah.2011 https://armansyaheffendy.wordpress.com/2011/11/27/hukum-
dagang-internasional-sengketa-mobnas-timor-di-wto/ (3 Juli 2018 Pukul 22.54)

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Similar to HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (20)

More from Jihan Nabilah

More from Jihan Nabilah (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL