hukum perdagangan

1. HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Hukum Perdagangan Internasional
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
14
1A2323EL MEI IKA D SIHOMBING (43217010188)
Abstract Kompetensi
Hukum Perdagangan Internasional harus bisa menjelaskan tentang
lingkup perdagangan internasional
dan penutupan kesepakatan yang
masuk dalam perdagangan
internasional
.

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis
yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Istilah hokum ekonomi pertama
kali dikenal diEropa Barat terutama di Inggris dan prancis sekitar abad ke-18 sebelum terjadinya
revolusi industry diinggris, peraturan-peraturan yang menjadi landasan dari kebijakan ekonomi adalah
hokum feodel yang lahir dari pemerintahan yang bersifat absolute.
Sebagai akibat dari kebijakan yang bersifat restriktif dan protektif tersebut menimbulkan hambatan
hambatan dalam lalu lintas barang, jasi maupun modal antarnegara di Eropa, mereka berusaha untuk
mennguasai Negara-negara di asia dan Afrika dengan cara menerapkan paham
marketilisme(merchantilism). Hal ini menyebabkan kehidupan perekonomian dan politik di Eropa
menjadi semakin meluas dan terkonsentrasi kepada kegiatan perdagangan, bukan saja terhadap
perdagangan local dan regional antarnegara Eropa, tetapi meluas ke luar Eropa.
Adanya norma hukum yang memberikan kebebasan kepada pelaku ekonomi dalam melaksanakan
kontrak termasuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya telah berlangsung selama puluhan tahun
semenjak 1760. Selain itu asas kebebasan kontrak juga merupakan prinsif dan hokum yang
mendorong terjadinya llibralisasi disektor industry dan perdagangan.
Timbulnya kebebasan dalam melaksanakan perdagangan antarnegara, atau disebut dengan
perdagangan internasional termotivasi oleh paham atau teori yang dikemukakan oleh Adam Smith
dalam bukunya berjudul “the wealth of nations” , yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat
suatu Negara justru akan semakin meningkat, jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar
bebas dan intervensi pemerintah dilakukan seminimal mungkin.
Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith diatas disebut dengan “teori keunggulan absolute” adalah
teori yang melandaskan pada asumsi bahwa setiap Negara memiliki keunggulan absolute nyata
terhadap mitra dagangnya. Menurut teori ini , suatu Negara yang mempunyai keunggulan absolut
relative terhadap Negara mitra dagangnya dalam memproduksi barang atau komoditi tertentu, akan
mengespor komoditi tersebut ke Negara mitra yang akan memeiliki keunggulan absolute (absoluth
disadmventage). Dengan system perdagangan bebas, sumber daya yang akan digunakan secara
lebih efisien, sehingga kesejahteraan yang dicapai akan lebih optimal. Namun , dalam kenyataannya
justru yang akan terjadi dieropa adalah ketidak adilan dan kesenjangan social antara para pengusaha
yang kaya raya dengan kaum buruh atau petani yang miskin. Untuk menguranngi kesenjangan social
dan ketidakadilan dalam system industrialisasi di inggris yang telah berlangsung selama bertahun-
tahun, seorang ekonom yang bernama Robert Owen mengajukan protes kepada pemerintah,
sehingga Sir Robert peel berupaya untuk menguranngi jam kerja anak-anak disektor industry.
Sejalan dengan sejarah berkembangnya hokum ekonomi di Inggris , keadaan yang hamper sama
juga terjadi diprancis, Revolusi industry prancis dimulai sekitar 1830-1840 telah didahului oleh:
1. Revolusi Prancis dengan semboyan “kemerdekaan, Persamaan Hak dan Persaudaraan (liberte,
fraternite)
2. Adanya unifikasi hokum dan komodifikasi hokum dagang Prancis ke dalam Code Civil dan code du
commerce, juga di bidang hokum pidana kedalam code penal.
Menurut sunaryati Harsono dalam T.Mulya lubis “hokum ekonomi (droite ekonomique) adalah
pembatasan kaidah-kaidah , hokum perdata dan hokum dagang oleh kaidah huukum administrasi
Negara (droite admisntatif) , berpangkal pada konsepsi Negara kesejahteraan (melfare sate), yang
mewajibkan Negara secara aktif menyelenggarakan kepentingan umum, dan tidak
(sebagaimana menjadi pendirian paham libral) hanya menyerahkan kepada warga Negara sendiri
saja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan saja”. Selanjutnya sunaryati hartono
menyatakan bahwa “kaidah kaidah hokum baru merupakan hokum ekonomi untuk sebagian besarnya
tidak lagi berpegang pada asas-asas hokum perdata maupun hokum public yang konvensional.
Hubungan perdagangan antarnegara atau perdagangan internasional, adalah sebagai akibat dari
adanya saling ketergantungan antarnegara, baik ditingkat global seperti General agreement on Tariff

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
and Trade (GATT) dan world Trade Organization (WTO) maupun pada tingkat regional seperti asean
free trade area (AFTA) dan lain-lain. Dengan terbentuknya WTO sebagai organisasi perdagangan
iternasional yang merupakan penerusan dari GATT, diharapkan mampu menjadi wadah dan
pengayom guna tercapainya suatu perdagangan dunia yang lebih tertib, lancer, bebeas dan
transfaran terutama dalam upaya penyelesaian sengketa perdagangan antar bangsa secara adil.
Dasar peraturan perdagangan iternasional
Kondifikasi hokum perdata dan hokum dagang yang mengatur tentang kegitan bisnis dan
perdagangan di Indonesia adalah berasal dari code civil dan code du commerce prancis tahun 1808,
kemudian berlaku di Negara belanda tahun 1828 menjadi Burgelijk Wetboek (BW) dan Wetboek Van
kophandel (WvK). Menurut T.Mulya lubis , perubahan dibidang hokum mutlak dilakukan terutama
pengembangan dibidang hokum perdata dan hokum dagang. Dimana hokum merupakan alat untuk
menentukan berhasil tidaknya pembangunan itu sendiri, lebih-lebih Indonesia akan menghadapi
globalisasi di bidang perdagangan internasional baik pada tataran global (GATT-WTO) maupun
regional (AFTA,APEC,CAFTA).
Pungsi hokum dalam pembangunan Indonesia adalah sebagai sarana pembahruan masyrakat . hal
ini diadasarkan anggapan bahwa adanya ketertiban didalam pembanguanan merupakan suatu yang
dipandang penting dan sangat diperlukan. Menurut sunaryati Hartono. Kaidah kaidah hokum baru
yang merupakan hokum ekonomi sebagian besar tidak lagi berpegang pada asas-asas hokum
perdata maupun hokum public yang konvesional.
Indonesia sebagai salah satu Negara yang ikut serta dalam pertemuan double WTO, tidak terlepas
dari rangkaian kebijakasanaan disektor perdagangan.
Sebagai salah satu Negara yang telah menjadi anggota organisasi perdagangan internasional ,
Indonesia terikat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang disepakati
dalam perundingan GATT-WTO. Konsekwensi internal Indonesia harus melakukan harmonisasi
peraturan oerundang-undangan nasional dengan ketentuan hasil kesepakatan WTO, artinya dalam
melakukan harmonisasi Indonesia harus tetap memikirkan kepentingan nasional namun tidak
melanggar rambu-rambu ketentuan WTO.
Dalam menghadapi era globalisasi di bidang ekonomi khususnya perdagangan internasional, peranan
hokum bisnis terutama hokum perdagangan internasional sangat diperlukana dalam melakukan
hubungan hokum atau transaksi antarbangsa. Hubungan tersebut neyangkut kegiatan perniagaan
atau pertukaran barang,jasa modal maupun tenaga kerja , yang memasukan barang kedalam daerah
pabean , dan kegiatan mengespor adalah mengeluarkan barang dari daerah pabean. Pemerintah
Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan
perdagangan internasional antara lain.
1. Undang-undang Nomer 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
2. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomer 10 tahun 1995
tentang Kepabeanan
3. Peraturan pemerintah Nomer 34 Tahun 1996 tentang Bea masuk Antidamping dan Bea Masuk
Imbalan,
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomer 136/MPP/Kep/6/1996 tentang
Pembentukan Komite Antidumping Indonesia,
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomer 172/MPP/Kep/10/ 2000 tentang
Organisasi dan cara Kerja Tim Organisasi Antidumping,
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdanganan Nomer 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite
antidumping Indonesia,
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomer 428/MPP/kep/10/2000 tentang
Pengangkatan Anggota Komite antidumping Indonesia,
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomer 216/MPP/Kep/7/2001 tentang
Perubahan keputusan Menteri perindustrian Nomer 261/MPP/kep/9/1996 tentang tata cara
Persyaratan pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan barang Mengandung Subsidi.
9. praturan Menteri perdagangan Repoblik Indonesia Nomer 37/M-Dag/per/9/2008 tentang surat
keterangan Asala (certificate of origin) Terhadap Barang Impor yang dikenakan tindakan
pengamanan (safeguard).
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PERDAGANGAN INTENASIONAl
Pengertian Hukum Perdagangan Internasional
Istilah perdagangan internasional (internastional trade) atau disebut dengan perdagangan

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
antarbangsa-bangsa , pertama kali dikenal di benua Eropa yang kemudian berkembang di Asia dan
Afrika. Menurut sumantoro, pengertian perdagangan internasional adalah : the exchange of goods
and services between nations dan selanjutnya “as used, it generally refers to the total goods and
service exchange among all nations” intinya mengandung pengertian pertukaran seluruh barang dan
jasa antara semua Negara/bangsa.
Istila perdagangan internasional sebenarnya adalah kegiatan pertukaran barang, jasa dan modal
antar penduduk suatu Negara dengan penduduk Negara lain. Beberapa sarjana telah memberikan
defines tetang hukum perdagangan internasional sebagai mana dikemukakan oleh Huala Adolf
masing-masing sebagai berikut:
1. schmitthoff mengemukakan bahwa hukum perdagangan internasional sebagai : . . . the body kof
rules governing commercial relationship of private law nature involving different nations’. Schmittohoff
menegasakan bahwa wilayah hukum perdagangan internasional tidak termasuk aturan-aturan hukum
internasional public yang mengatur hubungan dagang dalam kerangka GATT atau mengatur blok blok
perdagangan regional.
2. M. Rafiqul Islam mengemukakan bahwa perdagangan internasional adalah “… a wide ranging,
transnational, commercial exchange of goods and service between individual bisness persons, trading
bodies and states”. Berdasarkan definisi diatas bahwa hubungan financial terkait erat dengan
perdagangan internasional
3. Michelle Sanson menyatakan bahwa , ”international trade law can be defined as the regulation of
the conduct of parties involved in the exchange of googs, service and technology between nations”.
Meskipun definisi ini sedikit mengambang , namun sanson membagi hukum perdagangan
internasional kedalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional public(public
international trade law), dan hukum perdagangan internasional privat(private intenational trade law).
public international trade law adalah hukum yang mengatur prilaku dagang antarnegara. Adapun
private international trade law adalah hukum yang mengatur prilaku dagang secara orang perorang
(private tenders) dinegara yang berbeda.
4. Hercules Booysens mengemukakan definisi hukum perdagangan internasional dalam tida unsure
sebagai berikut,
a. Hukum perdagangan internasionl dapat dipandang sebagai suatu cabang kkhusus dari hukum
internasional
b. Hukum perdagangan internasional adalah hukum internasional yang berlaku terhadap
perdagangan barang,jasa dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.
c. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan aturan hukum yang memiliki pengaruh
langsung terhadap perdagangan internasional secara umum.
B. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional
Bertitik tolak dari definisi diatas bahwa dalam hukum perdagangan internasional selain melibatkan
Negara-negara dan lembaga-lembaga internasional berdasrkan ketentuan GATT-WTO , juga
melibatkan para pihak dari Negara yang berbeda yang melakukan transaksi dagang internasional.
Ruang linngkup hukum perdagangan internasional public merupakan bagian dari hukum internasional
terkait dengan hak dan kewajiban Negara dan organisasi internasional dalam urusan iternasional,
artinya bahwa dalam perdagangan internasional melibatkan Negara-negara dan lembaga-lembaga
internasional baik scara global maupun regional yang mengacu pada ketentuan dan prinsip-prinsip
hukum internasional yang disepakati dalam GATT-WTO. Adapun ruang lingkup hukum perdagangan
internasional private adalah bagian dari hukum internasional yang terkait dengan hak dan kewajiban
individu (para pihak) dan lembaga internasional non pemerintah dalam urusan internasional yang
mangacu pada kaidah prinsip-prinsip hukum perjanjian /kontrak internasional yang disepakati oleh
para pihak, dan konvensi perdagangan internsional.
WTO Kembali Menangkan Kasus Rokok Kretek Indonesia
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization WTO) kembali memenangkan
posisi Indonesia, dalam kasus rokok kretek dengan Amerika Serikat (AS). Keputusan tersebut
dikeluarkan melalui laporan Appellate Body (AB) pada 4 April 2012, yang menyatakan bahwa AS
melanggar ketentuan WTO dan kebijakan AS dianggap sebagai bentuk diskriminasi dagang.

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
"Indonesia menang baik ditingkat panel maupun banding, ini merupakan keberhasilan diplomasi
perdagangan kita. Kemenangan ini penting tidak hanya bagi Indonesia, tetapi semua negara dalam
hal menghargai hasil keputusan WTO," kata Iman Pambagyo, Dirjen Kerja Sama Perdagangan
Internasional Kemendag, dalam keterangan pers, Jumat (6/4/2012). Kasus rokok kretek antara
Indonesia dan AS, berawal dari diberlakukannya Family Smoking Prevention and Tobacoo Control
Act di AS. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat perokok muda di kalangan
masyarakat AS, dengan melarang produksi dan perdagangan rokok beraroma, termasuk rokok kretek
dan rokok beraroma buah-buahan. Namun, ketentuan tersebut mengecualikan rokok beraroma
mentol produksi dalam negeri AS. Setelah proses konsultasi yang berlangsung panjang tanpa
mencapai kesepakatan, Indonesia akhirnya mengajukan pembentukan Panel ke Badan Penyelesaian
Sengketa WTO (Dispute Settlement Body DSB) atas dasar AS melanggar ketentuan WTO mengenai
National Treatment Obligation. Hal itu tercantum dalam Pasal 2.1 Technical Barrier to Trade (TBT)
Agreement. Dalam prinsip National Treatment, setiap negara anggota WTO berkewajiban untuk
memberikan perlakuan yang sama terhadap produk sejenis, baik yang diproduksinya di dalam negeri
maupun yang berasal dari impor negara anggota WTO lainnya. Panel WTO menemukan bahwa
kebijakan AS tersebut tidak sesuai dengan ketentuan WTO, karena rokok kretek dan rokok mentol
adalah produk sejenis (like products), dan keduanya memiliki daya tarik yang sama bagi kaum muda.
Menurut WTO, kebijakan yang membedakan perlakuan terhadap dua produk sejenis, merupakan
tindakan yang tidak adil (less favourable). Pemerintah AS yang tidak puas terhadap keputusan panel
yang dikeluarkan pada 2 September 2011, melakukan banding ke WTO pada 5 Januari 2012. Hasil
banding yang dikeluarkan AB kemarin, menegaskan kembali bahwa keputusan panel sebelumnya
adalah benar, dan pemerintah AS telah mengeluarkan kebijakan yang tidak konsisten dengan
ketentuan WTO. Disamping itu, AB menemukan bahwa AS melanggar ketentuan Pasal 2.12 TBT
Agreement di mana AS tidak memberikan waktu yang cukup (reasonable interval) antara sosialisasi
kebijakan dan waktu penetapan kebijakan. Lebih lanjut, AB merekomendasikan kepada DSB agar
meminta Pemerintah AS untuk membuat kebijakan sesuai dengan ketentuan dalam TBT Agreement.
Pemerintah Indonesia menyambut baik laporan AB tersebut, dan memberikan apresiasi yang tinggi
atas kerja keras AB dan kebijaksanaannya dalam mempertimbangkan pandangan indonesia terkait
kasus ini. "Pemerintah Indonesia bersedia untuk bekerja sama dengan AS dalam melakukan
implementasi atas laporan AB tersebut," jelas Pambagyo. Pambagyo menekankan bahwa tujuan
Indonesia mengajukan kasus rokok kretek ke WTO bukan untuk meningkatkan ekspor produk rokok
ke AS, melainkan untuk mengamankan akses pasar rokok kretek Indonesia di AS. Selain itu
mencegah aturan yang diterapkan Pemerintah AS ditiru oleh negara lain, termasuk negara-negara
tujuan ekspor utama rokok kretek Indonesia. "Indonesia turut menjaga komitmen internasional yang
telah disepakati bersama dalam WTO khususnya TBT Agreement. Semua negara harus
menghormati, dan dengan keputusan ini diharapkan negara anggota lainnya tidak mengikuti
kebijakan AS tersebut," kata Pambagyo. Berdasarkan ketentuan Dispute Settlement Understanding
(DSU) Pasal 17.14, keputusan AB akan diadopsi oleh DSB setelah 30 hari dikeluarkannya laporan
AB, yaitu pada awal Mei 2012.
.
Daftar Pustaka
: http://aniezhatoriqi.blogspot.com/…/hukum-perdagangan-inter

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Kompas.comhttps://ekonomi.kompas.com/read/2012/04/06/17203199/WTO.Kembali.Menangkan.Kas
us.Rokok.Kretek.Indonesia