2. Besar dan jayanya negara-negara di dunia tidak terlepas dari
keberhasilan dan aktivitas negara-negara tersebut di dalam
perdagangan internasional
kejayaan Cina masa lalu tidak terlepas dari kebijakan dagang
yang terkenal dengan nama ‘Silk Route’ atau jalan
suteranya. Silk Route tidak lain adalah rute-rute perjalanan
yang ditempuh oleh saudagar-saudagar Cina untuk
berdagang dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
menyusul negara-negara lain seperti
Spanyol dengan Spanish Conquistadors-nya,
Inggris dengan The British Empire-nya (beserta
perusahaan multinasionalnya yang
pertama di dunia, yakni ‘the East-India Company’,
Belanda dengan VOC-nya, dll.
3. nusantara
Amanna Gappa, seorang kepala suku Bugis
yang sadar akan pentingnya dagang (dan pelayaran)
bagi kesejahteraan sukunya. Keunggulan suku bugis
dalam berlayar
dengan hanya menggunakan perahu-perahu bugis
yang kecil telah mengarungi lautan luas hingga ke
Malaya (sekarang menjadi wilayah
Singapura dan Malaysia).
4. Definisi
Schmitthoff
Definisi pertama adalah definisi yang dikeluarkan oleh
Sekretaris Jenderal PBB dalam laporannya tahun 1966. Definisi
ini sebenarnya adalah definisi buatan seorang guru besar
ternama
dalam hukum dagang internasional dari City of London College,
yaitu Professor Clive M. Schmitthoff. Sehingga dapat dikatakan
bahwa definisi yang tercakup dalam Laporan Sekretaris Jenderal
tersebut tidak lain adalah laporan Schmitthoff
5. Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional
sebagai: “... the body of rules governing commercial relationship
of a private law nature involving different nations”.
Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur berikut:
1) Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan
yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya
hukum perdata,
2) Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi
yang berbeda negara
6. “First, the modern law of international trade is not a
branch of international law; it does not form part of
the jus gentium, but it is applied in every national
jurisdiction by tolerance of the national sovereign
whose public policy may override or qualify a
particular rule of
that law.”
7. Rafiqul Islam(International Trade Law, NSW: LBC, 1999, hlm. 1.
Sarjana-sarjana dewasa ini cenderung untuk membagi ruang
lingkup
perdagangan internasional ke dalam dua bagian:perdagangan
barang dan
jasa "... a wide ranging, transnational, commercial exchange of
goods and services between
individual business persons, trading bodies and States".
"international trade and finance law is a body of
rules, principles, norms and their associated payments
systems, with a controlling impact on the commercial behaviour
of the trading
entities").
8. Sanson
‘can be defined as the regulation of the conduct of
parties
involved in the exchange of goods, services and
technology between nations.’
9. Hercules Booysen sarjana Afrika Selatan menyadari
bahwa ilmu hukum sangatlahkompleks. Karena itu,
upaya untuk membuat definisi bidang
hukum,termasuk hukum perdagangan internasional,
sangatlah sulit dan jarang tepat.
10. (1) Hukum perdagangan internasional dapat
dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum
internasional (international trade
law may also be regarded as a specialised branch of
international law)
11. 2. Hukum perdagangan internasional adalah aturan-
aturan hukum internasional yang berlaku terhadap
perdagangan barang, jasa dan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual (HAKI).
(International trade law can be described as those
rules of international law which are applicable to trade
in goods,services and the protection of intellectual
property).
Bentuk-bentuk hukum perdagangan internasional
12. misalnya aturan-aturan WTO, perjanjian
multilateral mengenai perdagnagan mengenai barang
seperti GATT, perjanjian mengenai perdagangan di
bidang jasa (GATS/WTO, dan perjanjia mengenai
aspek-aspek yang terkait dengan HAKI (TRIPS).
13. negara bukanlah semata-mata pelaku utama dalam
bidang perdagangan internasional. Negara lebih
berperan sebagai regulator (pengatur). Karena itu
hukum perdagangan internasional juga mencakup
aturan-aturan internasional mengenai
transaksitransaksi nyata yang bersifat internasional
dari para pedagang (international law merchants).
Karenanya, international law merchants ini adalah
bagian dari hukum perdagangan internasional.
14. 3. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-
aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruh
langsung terhadap perdagangan internasional secara
umum. Karena sifat aturan hukum nasional
tersebut, maka atura-aturan tersebut merupakan
bagian dari hukum perdagangan internasional.
Contoh dari aturan hukum nasional seperti itu adalah
perundangundangan yang ekstrateritorial (the
extraterritorial legislation).
15. Interdisipliner
terkait dengan bidang pengangkutan (darat, udara dan khususnya laut). Hal
ini membutuhkan bantuan dan pemahaman disiplin ilmu pelayaran.
Keterkaitan dengan pembayaran dalam perdagangan
internasional akan terkait dengan praktik perbankan dan lembaga
keuangan lainnya.
Hal ini membutuhkan bantuan dan pemahaman
disiplin ilmu perbankan dan keuangan.
Keterkaitan dengan perdagangan itu sendiri akan terkait
dengan praktik dan teknik-teknik perdagangan.
Hal ini membutuhkan bantuan dan pemahaman ilmu praktik perdagangan.
Disiplin-disiplin ilmu lainnya yang terkait lainnya misalnya adalah
teknologi, ekonomi. Yang juga penting adalah ilmu politik, yaitu bagaimana
kebijakan politik suatu negara yang berpengaruh terhadap kebijakan dagang
suatu negara
16. Prinsip-prinsip Dasar Hukum
Perdagangan Internasional
Prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) yang
dikenal dalam hukum perdagangan internasional
diperkenalkan oleh Aleksancer Goldštajn. 3 (tiga)
prinsip dasar tersebut, yaitu (1)prinsip kebebasan para
pihak dalam berkontrak (the principle of the freedom
of contract); (2) prinsip pacta sunt servanda; dan
(3) prinsip penggunaan arbitrase.
17. “The autonomy of the parties’ will in the law of
contract is the foundation on which an autonomous
law of international trade can be built. The national
sovereign has,..., no objection that in that area an
autonomous law of international trade is developed by
the parties, provided always that that law respects in
every national jurisdiction the limitations imposed by
public policy.”
18. Prinsip kedua
pacta sunt servanda adalah prinsip yang
mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang
telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya (dengan
itikad baik = good faith). Prinsip ini pun sifatnya
universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati
prinsip ini.
19. Prinsip ketiga,
prinsip penggunaan arbitrase tampaknya
terdengar agak ganjil. Namun demikian pengakuan
Goldštajn menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan
yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional
adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin
umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin
banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak
dagang.Oleh karena itulah prinsip ketiga ini memang
relevan.
20. Prinsip ke 4
Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)
Di samping tiga prinsip dasar tersebut, prinsip dasar
lainnya yang menurut penulis relevan adalah prinsip dasar yang
dikenal dalam hukum ekonomi internasonal, yaitu prinsip kebebasan
untuk berkomunikasi (dalam pengertian luas, termasuk di dalamnya
kebebasan bernavigasi). Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan
para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan
siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau Lihat secara
khusus, Rene David, Arbitration in International Trade,
The Hague: Kluwer, 1985 (membahas panjang lebar tentang peran arbitrase
dalam perdagangan internasional). Aleksander Goldštajn, “The New Law of
Merchant,” (1961) JBL 12.komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui
sarana
elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya
perdagangan internasional. Aturan-aturan hukum (internasional)
memfasilitasi kebebasan ini.
21. Tujuan hukum perdagangan internasional
T ujuan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade, 1947) yang termuat dalam Preambule-nya.
(a)untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan
menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek
perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya.
(b)untuk meningkatkan volume perdaganan dunia dengan menciptakan
perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan
ekonomi semua negara;
(c)meningkatkan standar hidup umat manusia; dan
(d) meningkatkan lapangan tenaga kerja.
Tujuan lainnya yang juga relevan adalah:
(e)untuk mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan
sepihak suatu negara tertentu, yang akan mengimplementasikan
kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi
semua negara; dan
(f)meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan
meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang.
22. Perkembangan
Dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yakni:
(1) Hukum perdagangan internasional dalam masa
awal pertumbuhan. Hukum perdagangan
internasional lahir pada awalnya dari praktek para
pedagang. Hukum yang diciptakan oleh para
pedagang ini lazim disebut pula sebagai lex mercatoria
(law of merchant).
23. Lex Mercatoria tumbuh dari adanya 4 faktor berikut:
(a) lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan
dalam berbagai pekan raya (the law of the fairs);
(b) lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum laut;
(c) lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari
praktek penyelesaian sengketa-sengketa di bidang
perdagangan; dan
(d) berperannya notaris (public notary) dalam
memberi pelayanan jasa-jasa hukum(dagang
24. (2) Hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum
nasional
Dalam tahap perkembangan ini, negara-negara mulai
sadar perlunya pengaturan hukum perdagangan
internasional. Mereka lalu mencantumkan aturan-
aturan perdagangan internasional dalam
kitabundang-undang hukum (perdagangan
internasional) mereka. Aturanaturan tersebut sedikit
banyak adalah aturan-aturan yang mereka adopsi dari
lex mercatoria. Misalnya saja Perancis membuat Kitab
Undang-undang Hukum Dagang-nya (code de
commerce) tahun 1807, Jerman menerbitkan
Allgemeine Handelsgezetbuch tahun 1861, dll.
25. (3) Lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan
internasional dan Munculnya Lembaga-lembaga
Internasional yang mengurusi Perdagangan
Internasional.
Dalam perkembangan ketiga ini, aturan-aturan hukum
perdagangan internasional lahir sebagian besar karena
dipengaruhi oleh semakin banyaknya berbagai
perjanjian internasional yang ditandatangani baik
secara bilateral, regional, maupun multilateral.
26. Unifikasi dan Harmonisasi Hukum Perdagangan
Internasional
Dalam resolusi Majelis Umum PBB No 2102 (XX), PBB
menyatakan bahwa: "Conflicts and divergencies
arising from the laws of different states in matters
relating to international trade constitute an obstacle to
the development of world trade."
27. ada 3 teknik yang dapat dilakukan.
Pertama, negara-negara sepakat untuk tidak menerapkan
hukum nasionalnya. Sebaliknya mereka menerapkan hukum
perdagangan internasional untuk mengatur hubungan-
hubungan hukum perdagangan mereka.
Kedua,
apabila aturan hukum perdagangan internasional tidak ada dan
atau tidak disepakati oleh salah satu pihak, maka hukum
nasional suatu negara tertentu dapat digunakan. Cara penentuan
hukum nasional yang akan berlaku dapat digunakan melalui
penerapan prinsip choice of laws. Choice of Laws adalah klausul
pilihan hukum yang disepakati oleh para pihak yang dituangkan
dalam kontrak (internasional) yang mereka buat.
28. Ketiga,
teknik yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan
unifikasi dan harmonisasi hukum aturan-aturan
substantif hukum perdagangan internasional.Teknik
ketiga ini dipandang cukup efisien. Cara ini
memungkinkan terhindarnya konflik di antara sistem-
sistem hukum yang dianut oleh masing-masing
negara.
29. HARMONISASI DAN UNIFIKASI
Kedua kata ini hampir sama maksudnya, namun ada nuansa atau
perbedaan yang perlu untuk dicatat. Kedua kata sama-sama berarti
upaya atau proses menyeragamkan substansi pengaturan sistemsistem
hukum yang ada. Penyeragaman tersebut mencakup pengintegrasian
sistem hukum yang sebelumnya berbeda.
Perbedaan kedua kata tersebut terletak pada derajat penyeragaman
tersebut. Dalam unifikasi hukum, penyeragaman mencakup
penghapusan dan penggantian suatu sistem hukum dengan sistem
hukum yang baru. Contohnya adalah pemberlakuan Perjanjian
TRIPS/WTO. Dengan diperkenalkannya substansi bidang-bidang
perjanjian TRIPS/WTO yang mencakup ketentuan mengenai hak
cipta, merek dagang, indikasi geografis, disain
industri, paten, dll., meletakkan kewajiban kepada negara anggota
untuk membuat aturanaturan HAKI nasionalnya yang sesuai dengan
substansi perjanjian TRIPS/WTO.
30. Harmonisasi hukum tidak sedalam unifiksi hukum.
Tujuan utama harmonisasi hukum hanya berupaya
mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-
prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem
hukum yang ada (yang akan diharmonisasikan).
