Dokumen tersebut membahas hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata di Indonesia. Hukum dagang merupakan hukum khusus sedangkan hukum perdata bersifat umum. Dokumen juga menjelaskan kewajiban dan hak pengusaha serta bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia.

1. Oleh : Ega Jalaludin
STIE BINA BANGSA BANTEN 2012

2. Hukum Dagang – Hubungan Hukum Dagang dengan Hukum Perdata
Hukum dagang dan hukum perdata adalah dua hukum yang saling
berkaitan. Hal ini dapat dibuktikan di dalam Pasal 1 dan Pasal 15 KUH
Dagang.
Pasal 1 KUH Dagang, disebutkan bahwa KUH Perdata seberapa jauh dari
padanya kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan,
berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.
Pasal 15 KUH Dagang, disebutkan bahwa segala persoalan tersebut dalam
bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh
kitab ini dan oleh hukum perdata.
Dengan demikian, dapat diketahui kedudukan KUH Dagang terhadap KUH
Perdata. KUH Dagang merupakan hukum yang khusus ( lex specialis ) dan
KUH Perdata merupakan hukum yang bersifat umum ( lex generalis ).
Sehingga lahir sebuah azas “les specialis legi generali” yang berarti
hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum

3. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Kalau terjadi konflik/pertentangan antara peraturan perundang-undangan
yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan.
Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang
menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis)
mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).[1]
Contohnya, dalam pasal 18 UUD 1945, gubernur, bupati, dan wali kota harus dipilih
secara demokratis. Aturan ini bersifat umum (lex generalis). Pasal yang sama juga
menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus (lex specialis), sehingga
keistimewaan daerah yang gubernurnya tidak dipilih secara demokratis seperti Daerah
Istimewa Yogyakarta tetap dipertahankan.
Lex posteriori derogat legi priori
asas hukum yang menyatakan peraturan atau UU yang
terbaru mengesampingkan peraturan atau UU yang lama

8. PENGUSAHA dan KEWAJIBANNYA
Kewajiban adalah pembatasan atau beban yang timbul karena hubungan
dengan sesama atau dengan negara. Maka dalam perdagangan timbul pula
hak dan kewajiban pada pelaku-pelaku dagang tersebut
1. Hak dan Kewajiban pengusaha adalah
a. Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja.
b. Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat.
c. Memberikan pelatihan kerja (pasal 12)
d. Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban
menurut agamanya (pasal 80)
e. Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam
seminggu, kecuali ada ijin penyimpangan (pasal 77)
f. Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan;
g. Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih wajib
membuat peraturan perusahaan
h. Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat / libur pada hari libur
resmi
i. Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja yang telah
mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih
j. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum
(pasal 90)
k. Wajib mengikutsertakan dalam program Jamsostek (pasal 99)

9. Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan
perusahaannya. Dalam menjalankan perusahannya pengusaha dapat:
1. Melakukan sendiri, Bentuk perusahaannya sangat sederhana dan semua
pekerjaan dilakukan sendiri, merupakan perusahaan perseorangan.
2. Dibantu oleh orang lain, Pengusaha turut serta dalam melakukan
perusahaan, jadi dia mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai pengusaha
dan pemimpin perusahaan dan merupakan perusahaan besar.
3. Menyuruh orang lain melakukan usaha sedangkan dia tidak ikut serta
dalam melakukan perusahaan, Hanya memiliki satu kedudukan sebagai
seorang pengusaha dan merupakan perusahaan besar

12. Contoh ;
PT Indosat Tbk., sebelumnya bernama PT Indonesian Satellite
Corporation Tbk. (Persero) adalah sebuah perusahaan penyedia
layanan telekomunikasi yang lengkap dan terbesar kedua di Indonesia
untuk jasa seluler (Matrix, Mentari dan IM3). Per Juni 2011, komposisi
kepemilikan saham Indosat adalah: QTEL Asia (65%), Pemerintah
Republik Indonesia (14,29%), Skagen AS (5,57%), dan publik (15,14%).
Indosat juga mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan Bursa
Saham New York.

13. Ciri-Ciri BUMN
1. Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.
2. Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan oleh
pemerintah.
3. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah.
4. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
5. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
6. Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara.
7. Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang
banyak.
8. Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat.
9. Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari
keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.
10. Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.
11. Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-
prinsip ekonomi.
12. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
13. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh
masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki
oleh negara.
14. Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi.
15. Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri.
16. Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
17. Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank.

14. Perusahaan Persekutuan Bukan Badan Hukum
1. Perekutuan Perdata (Maatschap)
2. Persekutuan Firma (Vennotshaf Onder Eene Firma)
3. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschap)
Perusahaan Berbadan Hukum
1. Perseroan Terbatas (PT)
a. Modal Dasar Cotoh Syarat dalam UUPT ; Syarat pendirian PT Rp.
20.000.000,-
b. modal yang ditempatkan (yang disanggupi pendiri pada saat didirikan
c. Modal yang disetor (uang/barang yang disetor ke kas perseroan)
ORGAN PERSEROAN
- RUPS
- Direksi
- Komisaris

15. Penyatuan Perusahaan
1. Penggabungan (Merger)
Penggabungan dua perusahaan atau lebih ke dalam satu perusahaan
Contoh : PT. Bank CIMB Niaga ( Bank Niaga + Lippo Bank )
PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) dan PT Britis American
Tobaco Indonesia (BATI) akan tetap menggunakan nama Bentoel.
2. Akuisisi (Pengambil alihan)
Pengambilalihan seluruh atau sebagian saham oleh satu atau lebih perusahaan
Contoh : PT. Telkom (PT Sigma Citra Caraka (TelkomSigma) dan PT AdMedika), Aqua oleh
Danone, Pizza Hut oleh Coca Cola,
3. Peleburan (Konsolodasi)
peleburan dua atau lebih perusahaan menjadi satu
Contoh :
1. BRI (Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank
Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM))
2. Bank Mandiri peleburan dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim and
Bapindo
Kasus : Akhir 2007 sebagai kewajiban pemenuhan modal minimum sebesar Rp80 miliar
bagi bank-bank kecil. Selanjutnya pada tahun 2010, modal minimum bank sudah harus
mencapai Rp100 miliar