Modul ini membahas tentang hukum perdagangan internasional dan implementasinya. Modul ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional, tujuan hukum perdagangan internasional, sumber hukum perdagangan internasional, dan subyek hukum dalam hukum perdagangan internasional. Modul ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang hukum perdagangan internasional.

1. MODUL PERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Hukum Perdagangan International dan
Implementasinya
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi
14
F041700009 Anindia putri Prof. Dr. Hapzi Ali,
CMA
Abstract : Kompetensi
Pendahuluan Mahasiswa mampu menjelaskan
Pendahuluan

2. Hukum Perdagangan Internasional
Hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang berkembang cepat.
Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan hubungan dagang yang
sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana,
yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan,
dan sejenisnya), Hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.
Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini sedikit banyak
disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi). Sehingga,
transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan
lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para
pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang
berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang
disebut dengan e-commerce.
PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) yang dikenal dalam hukum perdagangan
internasional diperkenalkan oleh Profesor Aleksancer Goldštajn yaitu :
1. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak
Prinsip pertama, kebebasan berkontrak, sebenarnya adalah prinsip universal dalam
hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang
mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang (internasional).
Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan
untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati, kebebasan untuk memilih
forum penyelesaian sengketa dagangnya dan juga kebebasan untuk memilih hukum yang
akan berlaku terhadap kontrak, dll.
Kebebasan ini tentu tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan umum, kesusilaan,
kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum.
2. Prinsip Dasar Pacta Sunt Servanda
Prinsip kedua, pacta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa
kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di
dunia menghormati prinsip ini.
3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
Prinsip ketiga, prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil. Namun
demikian pengakuan Goldštajn menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat.
Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

3. semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam
kontrak-kontrak dagang. Oleh karena itulah prinsip ketiga ini memang relevan.
TUJUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, 1947) yang termuat dalam
Preambule-nya. Tujuan tersebut adalah:
• Mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-
kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya.
• Meningkatkan volume perdagangan dunia
• Meningkatkan standar hidup manusia;
• Meningkatkan lapangan tenaga kerja;
• Mengembangkan sistem perdagangan multilateral;
• Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia, meningkatkan produk
dan transaksi jual beli barang.
SUMBER HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
1. Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum,
perjanjian internasional terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral,
regional dan bilateral. Perjanjian internasional atau multilateral adalah kesepakatan
tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum
internasional. Beberapa perjanjian internasional membentuk suatu pengaturan
perdagangan yang sifatnya umum di antara para pihak. Ada juga perjanjian
internasional yang memberikan kekuasaan tertentu di bidang perdagangan atau
keuangan kepada suatu organisasi internasional. Perjanjian internasional kadang kala
juga berupaya mencari suatu pengaturan yang seragam guna mempercepat transaksi
perdagangan.
2. Hukum Kebiasaan Internasional
Sebagai suatu sumber hukum, hukum kebiasaan perdagangan merupakan sumber
hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama-tama lahir dalam
hukum perdagangan internasional. Dari awal perkembangannya, yang disebut dengan
hukum perdagangan internasional justru lahir dari adanya praktek-praktek para
pedagang yang dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga kebiasaan yang
berulang-ulang dengan waktu yang relatif lama tersebut menjadi mengikat.
Dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut juga sebagai
lex mercatoria atau hukum para pedagang (the law of the merchants). Istilah ini logis karena
memang para pedagang-lah yang mula-mula ‘menciptakan’ aturan hukum yang berlaku
bagi mereka untuk transaksi-transaksi dagang mereka. Contoh (lembaga hukum) yang
mula-mula para pedagang lakukan dan kembangkan adalah barter dan counter-trade.
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

4. 3. Prinsip-prinsip Hukum Umum
Sebenarnya apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum belum ada
pengertian yang diterima luas. Peran sumber hokum ini biasanya diyakini lahir baik dari
sistem hukum nasional maupun hukum internasional. Sumber hukum ini akan mulai
berfungsi manakala hukum perjanjian (internasional) dan hukum kebiasaan internasional
tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan. Karena itu prinsip-prinsip hukum umum ini
dipandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya mengembangkan hukum,
termasuk hukum perdagangan internasional.
Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini antara lain adalah prinsip itikad
baik, prinsip pacta sunt servanda, dan prinsip ganti rugi. Ketiga prinsip ini terdapat dan
diakui dalam hampir semua sistem hukum di dunia, dan terdapat pula dalam hukum
(perdagangan) internasional.
4. Putusan-putusan Badan Pengadilan dan Doktrin
Sumber hukum ini akan memainkan perannya apabila sumber-sumber hukum terdahulu tidak
memberi kepastian atau jawaban atas suatu persoalan hukum (di bidang perdagangan
internasional). Putusan-putusan pengadilan dalam hukum perdagangan internasional tidak
memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti yang dikenal dalam sistem hukum
Common Law (Anglo Saxon). Statusnya sedikit banyak sama seperti yang kita kenal
dalam sistem hukum kontinental (Civil Law). Bahwa putusan pengadilan sebelumnya
hanya untuk dipertimbangkan. Jadi ada semacam ‘kewajiban’ yang tidak mengikat bagi
badan-badan pengadilan untuk mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan
sebelumnya (dalam sengketa yang terkait dengan perdagangan internasional).
5. Kontrak
Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama
dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri.
Seperti kita dapat pahami, kontrak tersebut adalah ‘undang-undang’ bagi para pihak
yang membuatnya. Para pelaku perdagangan dalam melakukan transaksi-transaksi
perdagangan internasional dalam melakukan transaksi-transaksi perdagangan
internasional, mereka menuangkannya dalam perjanjian-perjanjian tertulis (kontrak).
Karena itu, kontrak adalah sangat esensial. Karena itu kontrak berperan sebagai
sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam
melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional.
6. Hukum Nasional
Signifikansi hukum nasional sebagai sumber hukum dalam hukum perdagangan
internasional terlihat dari Peran hukum nasional ini antara lain akan mulai lahir
manakala timbul sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Dalam hal yang demikian
ini maka pengadilan (badan arbitrase) pertama-tama akan melihat klausul pilihan
hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum yang akan digunakan untuk
menyelesaikan sengketanya. Peran hukum nasional sebenarnya sangatlah luas dari sekedar
mengatur kontrak dagang internasional. Peran signifikan dari hukum nasional lahir dari
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

5. adanya jurisdiksi (kewenangan) negara. Kewenangan ini sifatnya mutlak dan eksklusif.
Artinya, apabila tidak ada pengecualian lain, maka kekuasaan itu tidak dapat diganggu
gugat.
SUBYEK HUKUM DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
• Negara
Negara merupakan subyek hukum terpenting di dalam hukum perdagangan internasional.
Sudah dikenal umum bahwa negara adalah subyek hukum yang paling sempurna. Pertama,
ia satu-satunya subyek hukum yang memiliki kedaulatan. Dengan atribut kedaulatannya ini,
negara antara lain berwenang membuat hukum (regulator) yang mengikat segala subyek
hukum lainnya (yaitu individu, perusahaan), mengikat benda dan peristiwa hukum yang
terjadi di dalam wilayahnya, termasuk perdagangan, di wilayahnya.
Kedua, negara juga berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
pembentukan organisasi-organisasi (perdagangan) internasional di dunia, misalnya WTO,
UNCTAD, UNCITRAL, dll. Organisasi-organisasi internasional di bidang perdagangan
internasional inilah yang kemudian berperan dalam membentuk aturan-aturan hukum
perdagangan internasional.
Ketiga, peran penting negara lainnya adalah Negara juga bersama – sama dengan Negara
lain mengadakan perjanjian internasional guna mengatur transaksi perdagangan di antara
mereka. Contoh perjanjian seperti ini adalah perjanjian Friendship, Commerce and
Navigation, perjanjian penanaman modal bilateral, perjanjian penghindaran pajak berganda,
dll diperdagangkan atau dijual ke subyek hukum lainnya yang memerlukannya.
• Organisasi Perdagangan Internasional
1. Organisasi Internsional Antar Pemerintah (Publik)
Organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional memainkan
peran yang signifikan. Organisasi internasional dibentuk oleh dua atau lebih ngara guna
mencapai tujuan bersama. Untuk mendirikan suatu organisasi internasional perlu dibentuk
suatu dasar hukum yang biasanya adalah perjanjian internasional. Dalam perjanjian
inilah termuat tujuan, fungsi, dan struktur organisasi perdagangan internasional yang
bersangkutan.
Biasanya peran organisasi internasional dalam perdagangan internasional kurang begitu
signifikan. Memang organisasi internasional membeli kebutuhan-kebutuhannya dari
penjual (procurement). Misalnya komputer, peralatan kantor/administrasi, telekomunikasi,
transportasi, dll.
2. Organisasi Internasional Non-Pemerintah
NGO Internasional dibentuk oleh pihak swasta (pengusaha) atau asosiasi dagang. Peran
penting NGO dalam mengembangkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional
tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Misalnya, ICC (International Chamber of
Commerce atau Kamar Dagang Internasional), telah berhasil merancang dan melahirkan
berbagai bidang hukum perdagangan dan keuangan internasional, misalnya:
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

6. INCOTERMS, Arbitration Rules dan Court of Arbitration, serta Uniform Customs and
Practices for Documentary Credits (UCP).
Khusus untuk UCP, misalnya, aturan-aturannya sekarang sudah menjadi acuan hukum
sangat penting bagi pengusaha dalam melaksanakan transaksi perdagangan
internasional. Aturan-aturan UCP yang terkait dengan sistem pembayaran melalui perbankan
telah ditaati dan dihormati oleh sebagian besar pengusaha-pengusaha besar di dunia.
• Individu
Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional.
Adalah individu yang pada akhirnya akan terikat oleh aturan-aturan hukum
perdagangan internasional. Selain itu, aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh Negara
memiliki tujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang dilakukan individu.
Implementasi antidumping dalam perdagangan internasional
oleh manusia dalam kasus pisang cavendish asal filipina
Perdagangan merupakan salah satu jalan bagi tiap-tiap negara dalam mencapai tujuan
pembangunan nasional. Sehubungan dengan perdagangan lintas batas Kebjikan khusus
merupakan hal yang mutlak diperlukan, mengingat bahwa dalam perdagangan internasional
bukanlah bidang yang mudah untuk dipahami, sehingga dalam mengambil kebijakan dan
tindakan-tindakan haruslah memberikan kepastian dan mempertimbangkan segala aspek-
aspek yang ada, terutama apabila kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional.
Perbedaan kepentingan nasional antara negara sudah barang tentu menjadi hal yang mutlak
dihadapi yang mana hal ini tentunya akan mengakibatkan friksi antar negara, baik antar
negara-negara maju, negara-negara berkembang, bahkan negara terbelakang sekalipun. Demi
terciptanya hubungan yang saling terintegrasi satu sama lain dan keinginan untuk
mewujudkan peningkatan dan pertumbuhan perekonomian antara negara di bidang
perdagangan internasional, maka tidak ada jalan lain selain menjembatani perbedaan
kepentingan tersebut.
Dalam menjembatani perbedaan kepentingan yang ada, akhirnya perdagangan
internasional memasuki era baru dengan tercapainya kesepakatan Putaran Uruguay.WTO
memiliki peran yang sangat penting dalam perdagangan Internasional karena ia adalah
sebagai organisasi internasional di bidang perdagangan yang mengawasi pelaksanaan aturan
main yang telah disepakati dalam General Agreement on Tarrifs and Trade Liberalisasi
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

7. sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam perdagangan internasional, telah
mendapatkan tempatnya ketika Putaran Uruguay telah rampung dan disepakati oleh negara-
negara yang menjadi anggota GATT/WTO , yang juga serta merta membawa dunia kearah
globalsasi.1
[1]
Akan tetapi liberalisasi yang dicapai tersebut tidaklah kemudian menjadi suatu alasan
untuk “menghalalkan” segala cara dalam memperoleh keuntungan dari perdagangan
internasional. Dengan mengingat hal tersebut maka GATT/WTO memberikan ketentuan-
ketentuan untuk melindungi atau memproteksi industri-industri dalam negeri dari akibat
negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan perdagangan internasional, dimana proteksi tersebut
lazimnya disebut dengan tindakan pemulihan atau trade remedies. Salah satu bentuk tindakan
pemulihan yang dimaksud ialah anti-dumping. Dumping di defenisikan dalam Pasal 2.1
Agreement on Implementation of Article VI of The general Agreement on Tarrif and Trade
1994 dumping Agreement/ADA)
Berdasarkan Pasal VI GATT 1994 dan ADA, anggota WTO berhak untuk
menerapkan tindakan-tindakan anti-dumping, Ada dumping; Industri domestik yang
memproduksi barang yang sejenis di negara pengimpor menderita kerugian material, Ada
hubungan sebab akibat. Lain halnya dengan bentuk proteksi seperti Safeguard dan
Countervaling Measure. Safeguard, merupakan suatu kebijakan nasional untuk melindungi
industri dalam negeri suatu negara anggota WTO oleh karena melonjaknya arus importasi
secara berlebihan dan di terapkan terhadap bentuk perdagangan internasional yang jujur dan
adil. Akan tetapi akibat yang ditimbulkannya adalah kerugian industri dalam negeri yang
dapat berimbas kepada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Sedangkan antara anti-dumping
dan countervailing measure dimaksud sebagaimana yang didefenisikan dalam Subsidy
Countervailing Measure Agreement adalah sebagai sebuah kontribusi keuangan oleh
pemerintah atau badanpublik yang memberikan sebuah keuntungan.2
[2]
Bentuk-bentuk subsidi juga beragam, mulai dari bentuknya yang nyata seperti
pemberian dana, pinjaman uang dengan kondisi yang menguntungkan, penyediaan modal
equitas bagi sebuah perusahaan, penurunan pajak bahkan tidak melakukan tindakan apa-apa
atau tidak menagih penghasilan pajak yang sudah jatuh tempo, dimana hal-hal tersebut tidak
akan terjadi dan ditemukan dalam suatu kondisi yang normal.
1
2
7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

8. Bagi beberapa negara berkembang kebijakan ini merupakan sesuatu hal yang baru dan
tidak lazim. Indonesia sebagai anggota WTO, melalui Undang-undang No 7 tahun 1994
tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia Mengandung
beberapa konsekuensi hukum. Berdasarkan “The Vienna Convention on the Law of Treaties,
May 23, 1969” ratifikasi menimbulkan akibat hukum eksternal maupun internal bagi negara
yang melakukannya. Ketentuan dalam “The Vienna Convention on the Law of Treaties, May
23, 1969” ini juga berlaku terhadap hasil-hasil Uruguay Round yang diimplementasikan di
dalam WTO. ADA sebagaimana yang telah menjadi satu kesatuan dalam WTO rules melalui
Uruguay Round, bukanlah merupakan usaha pertama dalam perundingan multilateral untuk
hukum anti-dumping.
Sebelumnya para negosiatior dalam Kennedy Round menghasilkan sebuah Anti-
dumping Code di tahun 1967, yang berlaku pada 1 juli 1986, yang merupakan usaha untuk
memastikan agar tidak terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan anti-dumping
sebagaimana yang tercantum dalam pasal VI GATT 1947. Hal yang menarik perhatian
dalam Kennedy Round ini ialah usaha dari para negosiator Amerika Serikat yang mendorong
issu ini masuk kedalam agenda Kennedy Round tersebut. Alasan mendasar dari para
negosiator Amerika pada saat itu ialah ketakutan akan ekspor Amerika mengahadapi
diskriminasi ditengahtengah ketidakjelasan mengenai prosedur anti-dumping.
Memang sangat rumit pada waktu itu untuk menentukan ataupun melaksanakan apa
yang dicantumkan dalam Pasal VI GATT 1947 oleh karena tidak adanya aturan main yang
komprehensif untuk melaksanakan apa yang di mandatkan, dan yang paling ditakutkan ialah
Pasal VI tersebut “berubah” menjadi suatu hambatan di dalam perdagangan akibat salah
dalam menafsirkan ataupun menerapkan pasal tersebut. Usaha untuk tetap memantapakan
hukum anti-dumping saat itu tidak berhenti sampai disitu. Selanjutnya para negosiator dalam
Tokyo Round juga menghasilkan Anti-dumping Code yang berlaku pada tanggal 1 januari
1980. Seperti pendahulunya, Anti-dumping Code dari Tokyo round ini juga mengandung
aturan tentang hal-hal yang berhubungan dengan investigasi anti-dumping yang mencoba
untuk memastikan ketentuan anti-dumping ini tidak dijadikan hambatan dalam perdagangan.
Akan tetapi bagaimanapun juga hal ini berbeda dengan hukum anti-dumping yang ada saat
ini.
Perbedaan yang paling mendasar bahwa jika dalam GATT 1994 seluruh perjanjian
merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain Untuk Negara Indonesia
sendiri, masalah anti-dumping menjadi sangat penting dan krusial, karena menyangkut
mengenai perlindungan terhadap industri-industri dalam negeri dimana posisinya adalah
8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

9. sebagai negara berkembang. Maka dari itu peranan prinsip hukum perdagangan internasional
dalam perjanjian GATT dan WTO sangat dibutuhkan, guna menjamin terjadinya suatu
perdagangan internasional yang adil, jujur dan terbuka. Indonesia diharapkan agar dapat
menggunakan instrument hukum anti-dumping tersebut dalam rangka melindungi
kepentingan ekonomi nasionalnya selama hal tersebut diperbolehkan dalam ketentuan WTO.
Disamping itu, Indonesia juga harus bersiap menghadapi tuduhan serupa yang dilancarkan
terhadap produk-produk ekspor Indonesia oleh mitra dagang di luar negeri melalui tindakan
yang diperlukan, sehingga dapat melindungi kebijakan perdagangan Indonesia. Tentunya hal
ini hanya dapat terlaksana melaui seperangkat ketentuan nasional yang komprehensif, tegas
dan berkualitas dibidang perdagangan internasional, dan terutama di bidang antidumping.3
[3]
Globalisasi memberikan dampak atau implikasi yang sangat besar terhadap
pembentukan sistem hukum nasional. Negara yang melibatkan diri dalam globalisasi
dengan sendirinya telah mengikatkan diri untuk tunduk pada aturan hukum yang telah
disepakati masyarakat internasional. Terlebih lagi dengan meratifikasi Agreement timbul
kewajiban bagi setiap negara anggota untuk membentuk hukum nasionalnya dengan tidak
bertentangan dengan persetujuan GATT/WTO Hingga saat ini liberalisasi perdagangan yang
melalui perundingan-perundingan WTO telah memberikan dampak yang cukup besar
terhadap negara-negara anggota. Khusus untuk Indonesia, dampak positif dapat
dimungkinkan dengan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas tetapi juga
menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional
dalam perdagangan internasional. Sebaliknya dampak negatif dalam hal tersebut salah
satunya ialah sulitnya mengendalikan derasnya laju impor produk-produk dari mitra dagang
asing, apalagi dalam menghadapi praktek-praktek curang dalam perdagangan.
Apabila ditinjau kearah sudut kepentingan ekspor, maka produk indonesia dengan
adanya liberalisasi perdagangan ini akan berdampak positif dengan memberikan perluasan
perdagangan yang bebas hambatan, namun karena prinsip timbal balik Disatu pihak
masuknya barang-barang impor dari negara lain khususnya untuk produk yang merupakan
dumping secara langsung akan menguntungkan konsumen, dimana yang terjadi produk-
produk impor jika dibandingkan dengan produk lokal memiliki perbedaan harga yang cukup
signifikan. Akan tetapi dilain pihak dengan melihat keadaan tersebut maka akan mengancam
kegagalan produsen-produsen lokal untuk bersaing dipasar negeri sendiri yang akan berakibat
“matinya” produsen produsen di Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, mengenai dampak-
dampak yang ditimbulkan oleh liberalisasi perdagangan, maka sekarang ini beberapa negara
3
9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id

10. anggota WTO mengunakan berbagai instrumen ketentuan-ketentuan WTO guna melindungi
industri dalam negerinya. Solusi untuk melindungi produk Indonesia dari serbuan produk
asing yang melakukan dumping ialah dengan cara menggunkan instrumen hukum anti-
dumping yang diperbolehkan oleh WTO. Tentunya untuk menggunkan instrument hukum ini
sangat diperlukan aturan domestik yang cukup komprehensif, tegas dan tidak bertentangan
dengan WTO rules, agar terciptanya perdagangan yang adil dan menguntungkan bagi
berbagai pihak, khususnya dalam sistem perdagangan di Indonesia.
Penulis sengaja memilih instrument hukum anti-dumping sebagai objek kajian dalam
penelitian ini, karena penulis menganggap bahwa hal ini mempunyai peranan penting dalam
pertumbuhan sosial dan ekonomi di Indonesia. Selain berusaha untuk melindungi industri
domestik dari kerugian atau ancaman kerugian, anti-dumping juga merupakan instrumen
hukum yang masih terbilang baru dalam khasanah hukum Indonesia, yang tidak menutup
kemungkinan adanya kesalahan dalam menciptakan aturan domestik maupun
pelaksanaannya. Olehnya itu penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam agar dapat
menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang seperti
Indonesia.
Dafar Pustaka
(Anonim, Juni 27, 2012) https://masrurifarhan.wordpress.com/2012/06/27/hukum-perdagangan-
internasional/ (Diakses pada sabtu 30 juni 2018 jam 12.55)
(JONI ALIZON,Rabu 15 Juni 2016)
http://karyailmiahtentanghukum.blogspot.com/2016/06/makalah-hukum-perdagangan-
internasional.html (DIakses pada 4 juni 2018, Jam 22.36)
10 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id