HUkUM & BISNIS

1. HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab
Hukum
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
09
1A2323EL JIHAN NABILAH EKAYONO PUTRI
(43217010065)
Abstract Kompetensi
Perlindungan Konsumen dan
Tanggungjawab Hukum.
Mahasiswa harus dapat menjelaskan
tentang Perlindungan Konsumen
dan Tanggungjawab Hukum.

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
• Jelaskan menurut pakar dan atau Undang-undang yang berlaku
di Indonesia tentang : Perlindungan Konsumen dan
Tanggungjawab Hukum.

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Perlindungan Konsuman dan Tanggungjawab Hukum
• Pengertian Konsumen
Menurut Philip Kotler (2000) dalam bukunya Prinsiples Of Marketing adalah semua
individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk
dikonsumsi pribadi (Aditnobaka’s Blog)1. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen Bab 1 Pasal 1 ayat 2, konsumen adalah setiap orang
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan2. Dari kedua definisi tersebut dapat dikatakan bahwa konsumen ialah
seluruh individu yang membeli barang atau jasa dengan maksud dikonsumsi secara
pribadi dan atau oleh keluarganya, dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.
• Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Bab 1 Pasal 1 ayat 1, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen2
.
• Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi
dan terpenuhinya hak konsumen. Dengan ditetapkannya Undang Undang Perlindungan
Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, artinya hak-hak konsumen Indonesia
mendapat perlindungan hukum. Undang-Undang Perlindungan konsumen mengatur
tentang hak –hak dan kewajiban konsumen dan produsen (Ali Hapzi, Modul
Perkuliahan)3
.

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
• Siapa yang bertanggung jawab atas perlindungan konsumen? Agar UUPK berjalan
dengan maksimal, tentunya harus disosialisasikan secara baik ke seluruh lapisan
masyarakat. Tentunya peran pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam proses ini
sekaligus dalam implementsai penegakan UUPK ini. tidak hanya pemerintah, melainkan
msyarakat dan pelaku usaha sebagai bagian dari pelaku yang terlibat dalam UUPK juga
mempunyai tanggung jawab serta peran sesuai dengan porsinya masing-masing (Ali
Hapzi, Modul Perkuliahan)3
.
• Perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan
keselamatan konsumen serta kepastian hukum2
.
• Seiring dengan globalisasi yang membuka pasar internasional, setiap Negara memiliki
kewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari peredaran barang dan jasa yang
merugikan dan bahkan mengancamnya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan perangkat hukum lainnya, konsumen
yang hak-haknya (seperti dalam Pasal 6 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen) dirugikan dapat menggugat ataupun menuntut pelaku usaha.
• Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3,
Perlindungan konsumen bertujuan2
:
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi
diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses
negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut
hakhaknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum
dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen.
• Dalam rangka melakukan perlindungan konsumen, maka dibentuklah Badan
Perlindungan Konsumen Nasional yang berkedudukan di Indonesia dan
bertanggungjawab kepada Presiden. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen
Nasional tersebut mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada
pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.
• Selain Badan Perlindungan Konsumen Nasional, terdapat pula Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat yang juga berperan aktif dalam mewujudkan
perlindungan terhadap konsumen.
• Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-
pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan
menangani perlindungan konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Bab 1 Pasal 1 ayat 9)2
.

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Perlindungan Konsumen Dipertanyakan dalam
Kasus Komika Acho terhadap PT Duta Paramindo
Sejahtera
Jakarta, CNN Indonesia -- Tulisan Muhadkly MT alias Acho soal keluhan fasilitas
Apartemen Green Pramuka di blog pribadinya membawa artis stand up comedy (komika) itu
sebagai tersangka pencemaran nama baik.
Acho menyandang status tersangka sejak Juni 2017. Tanpa sepengetahuannya, pengembang
apartemen Green Pramuka melaporkannya ke polisi.
"Saya tidak pernah tahu dilaporkan ke polisi. Tidak pernah ada teguran, tidak ada somasi, atau
peringatan dari pihak pengembang. Tiba-tiba saya jadi tersangka pada Juni 2017," ujar Acho
saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (6/8).
Acho membeberkan kronologi kasus pencemaran nama baik yang menjeratnya.
Berawal dari keluhan soal fasilitas apartemen ditulis Acho di blog pribadinya, muhadkly.com,
sejak 8 Maret 2015.
Beberapa bulan setelah tulisan itu muncul, kuasa hukum pengembang PT Duta Paramindo
Sejahtera, Danang Surya Winata, melaporkannya ke Polda Metro Jaya pada 5 November 2015.
Acho dianggap melanggar pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan
pasal 310-311 KUHP tentang pencemaran nama baik.Dalam blog-nya, Acho mengungkapkan
kekecewaan, karena pengembang tidak memenuhi janji untuk menjadikan area apartemen
sebagai ruang terbuka hjau. Selain itu, ketidakjelasan sertifikat juga banyak dikeluhkan para
penghuni. Padahal, menurut Acho, sertifikat itu dibutuhkan jika penghuni ingin menjual atau
menjadikan jaminan ke bank untuk modal usaha.
"Saya juga maunya pindah dari apartemen tapi enggak bisa," katanya. Selain itu, Acho juga
mengeluhkan soal biaya renovasi tambahan yang dibebankan pada penghuni.Dalam buku
ketentuan yang dibuat pihak pengembang, untuk biaya renovasi penghuni perlu membayar Rp1
juta sebagai deposit dan uang sampah sebesar Rp500 ribu. "Bahkan untuk biaya pasang cermin
saja kami harus bayar izin Rp50 ribu. Enggak tahu kenapa," ucap Acho.
Usai menuliskan kekecewaannya di blog, Acho tak pernah bertemu dengan Danang maupun
pihak pengembang apartemen lainnya.
Keluhannya itu juga tak pernah ditanggapi serius oleh pihak pengembang. "Bertemu tidak
pernah, demo juga tidak digubris. Akhirnya kami cuma bisa curhat soal ini di media sosial.
Saya lakukan bukan untuk merugikan atau apa, tapi demi kepentingan umum," ucap Acho.
Dua tahun berlalu, Acho tiba-tiba dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa
sebagai saksi pada 26 April 2017. Ia memenuhi panggilan itu dan menjelaskan permasalahan
yang dihadapi. Namun, pada 9 Juni 2017 Acho kembali dipanggil oleh penyidik Polda Metro
Jaya. Kali ini ia dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka. Ia lantas berinisiatif untuk
melakukan mediasi dengan Danang. Namun permintaannya itu tak pernah ditanggapi.
"Saya kirim surat, saya telepon, saya kirim chat pribadi lewat whatsapp juga tidak mau. Padahal
saya hanya ingin bertemu untuk bahas soal ini dan bersama-sama cari jalan keluarnya supaya
tidak perlu lewat jalur hukum," tutur Acho. Upaya tersebut tak membuahkan hasil. Acho
kembali memenuhi panggilan ke Polda Metro Jaya untuk pengambilan sidik jari dan foto
sebagai tersangka pada 17 Juli 2017.

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Akun twitter atas nama @muhadkly menjadi salah satu barang bukti yang disita polisi. Kini,
Acho tinggal menunggu waktu untuk menjalani sidang kasus dugaan pencemaran nama baik
yang menjeratnya. Berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap dan segera dilimpahkan dari
Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, pada Senin (7/8).
Acho mengklaim bersikap kooperatif selama menjalani proses pemeriksaan. Ia pun berharap
pihak kejaksaan tak menahan dirinya. "Saya selalu kooperatif memenuhi panggilan dari polisi.
Mudah-mudahan kejaksaan tidak menahan saya," katanyaTerlepas dari kasus yang
menjeratnya, Acho mengaku masih ingin berdamai dengan pihak yang melaporkannya ke
polisi.
"Saya ingin duduk bareng supaya bisa dijelaskan tulisan mana yang memang merugikan.
Sebenarnya saya kan hanya curhat, kalau memang ada yang menggangu bilang saja,"
ucapnya.Sementara kuasa hukum pengembang Danang Surya Winata enggan menanggapi
ribut-ribut kasus Acho. "Maaf saya tidak bisa, masih sibuk," kata Danang saat dihubungi
CNNIndonesia.com.
Pelaporan Acho ke polisi ini sebelumnya dikecam oleh Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI).Menurut YLKI, Acho menuliskan kekecewaan terhadap pihak pengembang
Apartemen Green Pramuka sebagai upaya untuk merebut hak-haknya sebagai konsumen.
Tindakan Acho dinilai telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi itu mengatur bahwa konsumen memiliki hak
untuk menyampaikan pendapat dan keluhan yang sesuai dengan fakta, termasuk melalui media
sosial.

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
1. Aditnobaka’s Blog. https://aditnobaka.wordpress.com/2010/10/08/pengertian-
konsumen/ (Diakses pada Kamis, 17 Mei 2018, jam 13.11)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&
uact=8&ved=0ahUKEwiG-
9OE4InbAhWCoJQKHYZNAQcQFgg3MAE&url=http%3A%2F%2Fwww.hukumon
line.com%2Fpusatdata%2Fdownloadfile%2Flt4c43f63962e55%2Fparent%2F447&us
g=AOvVaw3W-hSWI628p__eUkCbl04S (Diakses pada Kamis, 17 Mei 2018, jam
14.10)
3. Ali Hapzi, Modul Perkuliahan.
https://elearning.mercubuana.ac.id/pluginfile.php?file=%2F1281991%2Fmod_resourc
e%2Fcontent%2F1%2F9.%20Hapzi%20Ali%2C%20Modul%209%20HBL%2C%20
Perlindungan%20Konsumen%20%20Tanggungjawab%20Hk.pdf (Diakses pada
Kamis, 17 Mei 2018, jam 14.32)
4. CNNIndonesia.2017.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170806143342-12-232782/kronologi-
kasus-komika-acho-versus-apartemen-green-pramuka (Diakses pada Kamis, 17 Mei
2018,13.01)