Perjanjian internasional adalah persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Terdapat berbagai jenis perjanjian berdasarkan subjek, isi, proses pembentukan, dan fungsinya. Perjanjian internasional mulai berlaku setelah ditandatangani dan diratifikasi oleh para pihak.

1. Jihan Khaerani
Firda Farida
Levi Ruliansyah

2. Pengertian Perjanjian Internasional
Hubungan internasional yang merupakan hubungan
antarnegara pada dasarnya adalah “hubungan hukum”.
Ini berarti internasional telah melahirkan hak dan
kewajiban antarsubjek hukum (negara) yang saling
berhubungan.
Lazimnya diawali dengan perjanjian pembukaan
hubungan de facto tetap (konsuler) sampai pada
akhirnya berupa de jure penuh (perwakilan diplomatik)
yang bersifat bilatelar.

3. Pengertian menurut para ahli
Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M.
Perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk
menciptakan akibat-akibat hukum
tertentu
Oppenheimer-Lauterpacht
Suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan
kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.
G. Schwarzengerger
Suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional
yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam
hukum internasional.
Konferensi Wina tahun 1969
Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, yang
bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu

4. Penggolongan Perjanjian Internasional

5. Menurut Subjeknya
Perjanjian antarnegara yang dilakukan oleh banyak
negara yang merupakan subjek hukum internasional
Perjanjian internasional antarnegara dan subjek
hukum internasional lainnya, seperti antara
organisasi internasional Takhta Suci (Vatican) dengan
organisasi Uni Eropa.
Perjanjian antarsesama subjek hukum internasional dan
organnisasi internasional lainnya. Contoh: kerjasama
ASEAN dan Uni Eropa.

6. Menurut Isinya
Segi politis, seperti Pakta Pertahanan dan
Pakta perdamaian. Contoh: NATO, ANZUS,
dan SEATO.
Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan
bantuan keuangan. Contoh: CGI, IMF, IBRD,
dsb.
Segi hukum, seperti status kewarganegaraan
(Indonesia-RRC), ekstradisi, dsb.

7. Segi batas wilayah, seperti
laut teritorial, batas alam
daratan, dsb.
Segi kesehatan, seperti
masalah karantina,
penanggulangan wabah
penyakit AIDS, dsb.

8. Menurut Proses/Tahapan Pembentukannya
Perjanjian bersifat penting
yang dibuat melalui proses
perundingan,
penandatanganan, dan
ratifikasi.
Perjanjian bersifat sederhana
yang dibuat melalui 2 tahap,
yaitu perundingan dan
penandatanganan kata
persetujuan.

9. Menurut Fungsinya
Perjanjian yang membentuk hukum (law making
treaties), yaitu suatu perjanjian yang melakukan
ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi
masyarakat internasional secara keseluruhan (bersifat
multirateral). Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak
ketiga. Contoh; Konferensi Wina Tahun 1958 tentang
Hubungan Diplomatik, Konvensi Montenegro tentang
Hukum Laut Internasional Tahun 1982, dsb.
Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contact), yaitu
perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi
negara-negara yang mengadakan perjanjian saja
(perjanjian bilateral). Contoh: Perjanjian anatara RI
dan RRC mengenai dwikewarganegaraan tahun 1955,
perjanjian batas wilayah, pemberantasan
penyelundupan-penyelundupan, dsb.

11. Perundingan
Merupakan perjanjian tahap pertama
antara pihak/negara tentang onjek
tertentu.
Sebelumnya belum pernah diadakan
perjanjian.

12. Penandatanganan
Dilakukan oleh para menteri luar
negeri(menlu) atau kepala
pemerintahan.
Untuk perundingan yang bersifat
multilateral, penandatanganan teks
perjanjian sudah dianggap sah jika2/3
suara peserta hadir memberikan suara,
kecuali jika ditentukan lain.

13. Pengesahan
Penandatanganan atas perjanjian hanya
bersifat sementara dan masih harus
dikuatkan dengan pengesahan ayau
penguatan.
Pengesahan tersebut dinamakan
ratifikasi.

14. Ratifikasi perjanjian internasional dapat
dibedakan sebagai berikut :
Ratifikasi oleh badan eksekutif
Ratifikasi oleh badan legislatif
Ratifikasi campuran (DPR dan
Pemerintah)

15. Konvensi Wina (1969) pasal 24
menyebutkan bahwa mulai berlakunya
sebuah perjnjian internasional adalah
sebagai berikut
Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam
naskah perjanjian tersebut
Pada saat peserta perjanjian mengikat diri pada
perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebut
berlakunya.

16. Unsur-unsur penting dalam persyaratan
pembuatan perjanjian internasional :
Harus dinyatakan secara formal/resmi
Bermaksud untuk membatasi, meniadakan atau
mengubah akibat hukum dari ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu.

17. Berlakunya perjanjian internasional
Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau
menurut perjanjian yang disetujui oleh negara
perunding.
Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, maka berlaku
setelah persetujuan itu diikat dan dinyatakan oleh
semua negara perunding
Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian
timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian
mu;ai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut,
kecuali bila perjanjian menentukan lain
Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur
pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu
negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan
tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi
penyimpanan, dan masalah lain yang timbul sebelum
berlakunya perjanjian itu.

18. Berakhirnya perjanjian internasional
Telah tercapai tujuan dari perjanjian
internasional itu.
Masa berlaku perjanjian itu sudah habis
Salah satu pihak peserta pejanjian
menghilang.
Adanya persetujuan dari para peserta
untuk mengakhiri perjanjian itu
Adanya perjanjian baru anttara peserta
yang kemudian meniadakan perjanjian
yang terdahulu

19. Jenis-jenis perjanjianinternasional
Perjanjian bilateral, bersifat khusus
Perjanjian multilateral, bersifat terbbuka
atau umum