Tiga cara utama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi yang dijelaskan dalam dokumen tersebut adalah negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi melibatkan diskusi langsung antara para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediasi melibatkan proses perundingan dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan. Konsiliasi melibatkan upaya untuk mempertemukan kepentingan para pihak agar mencapai perset

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
MODUL 02:
ALTERNATIF RESOLUSI SENGKETA
ATAU RESOLUSI SENGKETA EKONOMI
TUGAS PERTEMUAN MINGGU KEDUA
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
02
1A2323EL JIHAN NABILAH EKAYONO PUTRI
(43217010065)
Abstract Kompetensi
Alternatif penyelesaian sengketa
merupakan cara menyelesaikan sengketa
yang dilakukan diluar pengadilan dan
pelaksanaannya dilaksanakan
sepenuhnya kepada para pihak dan para
pihak dapat memilih pilihan
penyelesaian sengketa yang akan
ditempuh yakni melalui konsultasi,
mediasi, konsiliasi, atau meminta
penilaian dari ahli.
Mahasiswa harus dapat menjelaskan
bagaimana menyelesaikan perselisihan
ekonomi secara langsung atau tidak
langsung dan untuk menjelaskan hal
yang sama melalui lembaga peradilan
(pengadilan) dan arbitrase.

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
ALTERNATIF RESOLUSI SENGKETA
MODUL 2
A. Pengertian Sengketa
Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik.
Begitu banya konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan
konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan. Karena hidup ini
tidak lepas dari permasalahan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dengan
cara lapangkah, atau bahkan cara yang kasar dan merugikan orang lain. Tentu kita
harus profesional menyikapi semua ini demi kelangsungan hidup yang harmonis
tentram dan nyaman, dan tentu tidak untuk merugikan orang lain. Kenapa kita harus
mempelajari tentang sengketa. Karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana
suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya. Berikut adalah pengertian dari
sengketa itu sendiri, menurut kamus bahasa indonesia, menurut Ali Achmad dan
menurut Winardi.
➢ Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia
Berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau
pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi
terhadap satu objek permasalahan.
❖ Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat :
Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi
yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan
akibat hukum bagi keduanya.

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
❖ Sedangkan menurut Winardi berpendapat :
Tantangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-
kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek
kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.
❖ Sedangkan menurut Rachmadi Usman, S.H., M.H berpendapat :
Bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat
diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan
Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.
❖ Pengertian Sengketa Ekonomi
Sengketa Ekonomi adalah Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat
dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan.
B. Undang-undang yang berlaku tentang resolusi sengketa
Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang abritrasi dan
alternatif penyelesaian sengketa yang berisi :
➢ bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian
sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka
kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
➢ bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian
sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia
usaha dan hukum pada umumnya.
➢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
C. Resolusi Sengketa Secara Umum
Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya Hukum Penyelesaian
Sengketa (hal. 1-2) mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa
dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan,
minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses
litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama
lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum
remidium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.
Hal serupa juga dikatakan oleh Rachmadi Usman, S.H., M.H. dalam bukunya
Mediasi di Pengadilan (hal. 8), bahwa selain melalui pengadilan (litigasi),
penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang
lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
Dari hal-hal di atas dapat kita ketahui bahwa litigasi itu adalah penyelesaian sengketa
antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan.
Menurut Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS, Alternatif Penyelesaian
Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur
yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS).
Frans Winarta dalam bukunya (hal. 7-8) menguraikan pengertian masing-masing
lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:
A. Konsultasi : suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu
(klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak
konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan
kebutuhan kliennya.
B. Negosiasi : suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses
pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama
yang lebih harmonis dan kreatif.
C. Mediasi : cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
D. Konsiliasi : penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan
para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
E. Penilaian Ahli : pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai
dengan bidang keahliannya

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
D.Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Perlu dipahami bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi bertujuan untuk menghentikan
pertikaian dan menghindari kekerasan dan akibat-akibat yang mungkin akan terjadi
akibat dari persengketaan tersebut.
Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui
cara-cara sebagai berikut: Negosiasi (perundingan), Enquiry atau penyelidikan,
Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, Judicial Settlement atau Pengadilan, serta Organisasi-
organisasi atau Badan-badan Regional. Adapun penjelasannya, antara lain
1) Negosiasi
Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak – pihak yang
terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan.
Menurut kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu
kesepakatan melalui diskusi formal.
Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang
dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen
kerjasama dan kompetisi.Termasuk di dalamnya, tindakan yang dilakukan ketika
berkomunikasi, kerjasama atau memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu.
❖
Keuntungan Negosiasi

a) Mengetahui pandangan pihak lawan.
b) Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar pihak lawan
c) Memungkinkan sengketa secara bersama-sama.
d) Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
e) Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum.
f) Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu.

Kelemahan Negosiasi


a) Mengetahui pandanga pihak lawan.
b) Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
c) Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil
kesepakatan
d) Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang.
e) Memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui
informasi yang dirahasiakan lawan.
f) Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salah satu pihak.
g) Dapat membuat kesepakan yang kurang menguntungkan.
2) Enquiry (penyelidikan)
Enquiry (penyelidikan) adalah merupakan kegiatan untuk mencari fakta yang
dilakukan oleh pihak ketiga.
3) Mediasi
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki
kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses
mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau
konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus,
maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus
memperoleh persetujuan dari para pihak.
 Prosedur Untuk Mediasi

a) Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk majelis hakim oleh ketua, kemudian
majelis hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
b) Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator
berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
c) Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya
perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian
masing-masing pihak yang berperkara.
d) Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari
ke 22 harus menyerahkan kembali kepada majelis yang memberikan penetapan.
1) Konsiliasi
Konsiliasi adalah Usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang
berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.
Dalam pengertian lain Konsolidasi (conciliation), dapat pula diartikan sebagai
pendamai atau lembaga pendamai. Bentuk ini sebenarnya mirip dengan apa yang
diatur dalam Pasal 131 HIR. Oleh karena itu, pada hakikatnya sistem peradilan
Indonesia dapat disebut mirip dengan mix arbitration, yang berarti:
 Pada tahap pertama proses pemeriksaan perkara, majelis hakim bertindak sebagai
conciliator atau majelis pendamai,

 Setelah gagal mendamaikan, baru terbuka kewenangan majelis hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara dengan jalan menjatuhkan putusan.


8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Akan tetapi, dalam kenyataan praktek, terutama pada saat sekarang; upaya
mendamaikan yang digariskan pasal 131 HIR, hanya dianggap dan diterapkan sebagai
formalitas saja. Jarang ditemukan pada saat sekarang penyelesaian sengketa melalui
perdamaian di muka hakim. Lain halnya di negara-negara kawasan Amerika, Eropa,
maupun di kawasan Pasific seperti Korea Selatan, Jepang, Hongkong, Taiwan, dan
Singapura. Sistem konsiliasi sangat menonjol sebagai alternatif. Mereka cenderung
mencari penyelesaian melelui konsiliasi daripada mengajukan ke pengadilan.
5) Arbitrase
Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana para
pihak menyerahkan kewenangan kepada kepada pihak yang netral, yang disebut
arbiter, untuk memberikan putusan.
Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrare” (bahasa Latin) yang berarti
“kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”.
Azas – Azas Arbitrase :


a) Azas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang atau
beberapa oramg arbiter.
b) Azas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan
secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter
itu sendiri.
c) Azas limitatif, artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan
melalui arbirase, yaiu terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang
perdagangan dan hak-hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.

9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
d) Azas final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat puutusan akhir dan
mengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperi banding
atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam
klausa atau perjanjian arbitrase.
Tujuan Arbitrase adalah Sehubungan dengan asas-asas tersebut, tujuan arbitrase itu
sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak
dikuasai sepenuhnya oleh para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan
adil, Tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit-belit yang dapat yang
menghambat penyelisihan perselisihan.
Akan tetapi jika melakukan penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan, maka akan
menimbulkan beberapa dampak, diantaranya :
a) Memberi kesempatan yang tidak adil (unfair), karena lebih memberi kesempatan
kepada lembaga-lembaga besar atau orang kaya.
b) Sebaliknya secara tidak wajar menghalangi rakyat biasa (ordinary citizens) untuk
perkara di pengadilan.
Selain dari pada itu berperkara melalui pengadilan :
• lama dan sangat formalistik (waste of time and formalistic),

• Biaya tinggi (very expensive),

• Secara umum tidak tanggap (generally unresponsive),

• Kurang memberi kesempatan yang wajar (unfair advantage) bagi yang rakyat
biasa.


10. ‘18
10 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
E. Keseimpulan
Sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat
menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sangsi hukum bagi salah
satu diantara keduanya.
Penyelesaian sengketa secara damai bertujuan untuk mencegah dan mengindarkan
kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan antar negara. Menurut pasal 33
ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan)
Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut :
• Negosiasi (perundingan)

• Mediasi

• Arbitrase

11. ‘18
11 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Analisis Kasus Penyelesaian Konflik di Pantai Mertasari
Sanur antara Para Pedagang dengan PT. Sanur Dinamika
Mentari
Berdasarkan laporan Konflik Pengelolaan Lahan di Pantai Mertasari, konflik dan
perkara yang ditangani oleh Kantor Desa Sanur Kauh, kasusnya selesai melalui
mediasi. Berdasarkan laporan tersebut, diketahui bahwa pihak dalam sengketa
tersebut adalah antara Para Pedagang dengan PT. Sanur Dinamika Mentari.
Kasus Posisi :
PT. Sanur Dinamika Mentari mumpunyai Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Pantai
Mertasari Sanur dengan luas 1,58 hektar dengan landasan dasar yaitu surat kontrak
perjanjian dengan nomor 593.6/1562/perl sewa lahan selama 30 tahun dengan
Pemerintah Provinsi Bali. Di lain pihak Para Pedagang menempati lahan milik PT.
Sanur Dinamika Mentari yang sudah mempunyai (HPL) atas lahan tersebut.
Para Pedagang Pantai Mertasari :
Di tahun 2003 para pedagang menempati lahan milik PT. Sanur Dinamika Mentari
yang luasnya 1,58 hektar sampai dengan 2012, kemudian pada tahun 2012 para
pedagang mulai meninggalkan lahan tersebut sebab PT. Sanur Dinamika Mentari
selaku hak pengguna lahan (HPL) akan segera melakukan proses pembangunan
hotel di letak lahan yang luasnya 1,58 hektar.
Analisa Permasalahan :
Dalam kasus ini, PT. Sanur Dinamika Mentari merasa berhak memiliki lahan
tersebut, sebab landasan dasarnya adalah kontrak perjanjian PT. Sanur Dinamika
Mentari dengan Pemerintah Provinsi Bali.

12. ‘18
12 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Proses Mediasi :
1. Mediasi terhadap sengketa kepemilikan atas sebagian lahan dengan surat
perjanjian hak pengelolaan lahan milik nomor 593.6/1462/perl Pemerintah
Provinsi Bali, dengan pengaduan PT. Sanur Dinamika Mentari kepada kantor
Desa Sanur kauh di tahun 2009.
2. Pihak Kantor Desa Sanur Kauh kemudian menindaklanjuti pengaduan PT.
Sanur Dinamika Mentari dengan mengirimkan undangan pertemuan di Desa
Sanur Kauh kepada para pihak yang terkait dengan sengketa tersebut pada
tanggal 16 Juli Tahun 2010.
3. Kemudian mediasi dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2011 yang bertempat
di Kantor Kepala Desa Sanur Kauh.
4. Mediasi dipimpin oleh Kepala Desa Sanur Kauh.
5. Peserta Mediasi sesuai dengan daftar undangan hadir beserta perwakilan:
a. Nama : I Made Dana
Jabatan: Kepala Desa Sanur Kauh
b. Nama : I Made Dana
Jabatan: Sekretaris Desa Sanur Kauh
c. Nama : I Made Jendra, SH
Jabatan: Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Bali
d. Nama : I Made Rasna
6. kedua belah pihak sepakat tentang pengosongan lahan dengan catatan bahwa
PT. Sanur Dinamika Mentari akan memberikan konpensasi ganti rugi kepada
para pedagang berupa uang yang jumlahnya mulai dari satu juta rupiah sampai
dengan lima juta rupiah.

13. ‘18
13 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Dinyatakan bahwa mediasi ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur
sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis berupa data-data dan dokumen
penyelesaian sengketa PT. Sanur Dinamika Mentari dengan Para Pedagang
Pantai Mertasari.
Kesimpulan
Para Pedagang tidak mempunyai hak penggunaan lahan (HPL) yang menyebabkan
para pedagang harus segera mengosongkan lahan yang sudah di tempati.
Sedangkan PT.Sanur Dinamika Mentari mempunyai kekuasaan atas lahan tersebut,
hal ini dikarenakan PT. Sanur Dinamika Mentari mempunyai hak pengelolaan
lahan (HPL) yang sudah dituangkan dalam sebuah kontrak perjanjian dengan
Pemerintah Provinsi Bali di lahan yang luasnya 1,58 hektar dengan jangka waktu
selama 30 tahun untuk pembangunan hotel di Pantai Mertasari Desa Sanur Kauh.
Berdasarkan hasil analisis, jawaban rumusan masalah tentang Bagaimana upaya
penyelesaian konflik pedagang dengan PT. Sanur Dinamika Mentari ada 3 tahapan
perdamaian yang dilalui oleh pedagang dan PT. Sanur Dinamika Mentari, yaitu
yang pertama melalui tahapan negosiasi, dalam tahapan negosiasi fakta dilapangan
sengketa lahan antara pedagang dengan PT. Sanur Dinamika Mentari belum
menemukan kata sepakat sebab kedua belah pihak saling mempertahankan haknya
masing-masing. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan musyawarah, dalam
tahapan ini masing-masing pihak tetap menuntut atas hak kuasa pengelolaan lahan,
maka dari itu tahapan musyawarah ini belum menemukan kata sepakat
dikeduabelah pihak yang bersengketa. Tahapan Perdamaian yang ketiga adalah
mediasi yang melibatkan orang ketiga yang cukup berpengaruh di Desa Sanur
Kauh yaitu Kepala Desa Sanur Kauh dan aparat keamanan. Dalam tahapan mediasi

14. ‘18
14 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
ini ternyata memunculkan suatu kesepakatan bersama tentang perdamaian antara
pedagang dengan PT. Sanur Dinamika Mentari, PT. Sanur Dinamika Mentari
berjanji akan memberikan ganti rugi berupa uang sebesar satu juta rupiah sampai
dengan lima juta rupiah kepada masing-masing para pedagang jika para pedagang
mau pindah dari lahan tersebut. Dari hasil kesepakatan antara pedagang dengan PT.
Sanur Dinamika Mentari para pedagang menyetujui syarat yang diberikan oleh PT.
Sanur Dinamika Mentari untuk meninggalkan lahan tersebut, sebab para pedagang
menyadari bahwa lahan tersebut masih hak pengelolaan lahan PT. Sanur Dinamika
Mentari sesuai dengan kontrak perjanjian tahun 1995 dengan Pemerintah Provinsi
Bali.

15. ‘18
15 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Pustaka
https://aditz19.wordpress.com/2011/03/06/penyelesaian-sengketa-ekonomi/ Di Akses
Tanggal 13 Maret 2018, Pukul 15.40
https://aliesaja.wordpress.com/2010/06/03/penyelesaian-sengketa-ekonomi/ Di Akses
Tanggal 13 Maret 2018, Pukul 17.00
http://anthyscrub.blogspot.co.id/2015/03/makalah-penyelesaian-sengketa-ekonomi.html
https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/7913/5993 Di Akses Tanggal 14 Maret 2018 ,
Pukul 04.15
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-
penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan
https://gitaratnasari54.wordpress.com/2015/06/19/sengketa-dalam-ekonomi/
http://zulianisaaktivis20.blogspot.co.id/2016/03/undang-undang-nomor-30-tahun-1999.html