ASPEK HUKUM LEMBAGA

MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
05
1A2323EL JIHAN NABILAH EKAYONO PUTRI
(43217010065)
Abstract Kompetensi
Lembaga Pembiayaan pada dasarnya
adalah suatu lembaga yang
menyediakan pembiayaan atau dana
untuk pembelian suatu barang yang
pembayarannya dilakukan oleh
konsumen secara mencicil atau
berkala.
Mahasiswa harus dapat menjelaskan
definisi dan jenis lemhaga
pembiayaan dan manfaatnva peran
kegiatan bisnis. Fungsi, jenis dan
tujuan asuransi dan konsekuensi
hukum yang timbul dari perjanjian
Asuransi

DAFTAR ISI
• Definisi dan jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnva
• Peran kegiatan bisnis.
• Fungsi, jenis dan tujuan asuransi
• Konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi
‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id

ASPEK HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN
MODUL 5
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang
Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
Lembaga Pembiayaan meliputi :
a. Perusahaan Pembiayaan;
b. Perusahaan Modal Ventura;
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Sedangkan Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk
melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha
Kartu Kredit.
Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang
melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang
menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam
bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau
pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Jenis investasi modal ventura
tingkat keuntungan yang tinggi dari penyertaan modal berupa capital gain maupun
deviden. Begitu juga sebaliknya tingkat keuntungan yang diharapkan berbanding lurus
dengan resiko yang terjadi. semakin tinggi tingkat keuntungan otomatis tingkat resiko
yang dihadapi semakin tinggi.
‘18

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus
untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek
infrastruktur,
Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:
1. Sewa Guna Usaha,
2. Anjak Piutang,
3. Usaha Kartu Kredit, dan/atau
4. Pembiayaan Konsumen
5. Perusahaan Modal Ventura
2. Peranan Lembaga Pembiayaan
Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang lebih penting, yaitu sebagi salah satu
lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan
perekonomian nasional disamping peran tersebut diatas, lembaga pembiayaan juga
mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan
menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan
dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat
mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.
Fungsi Lembaga Pembiayaan :
• Bagi Masyarakat : Fungsi lembaga pembiayaan yang paling utama ialah
membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan
rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Dengan adanya
lembaga pembiyaan, pengusaha kecil dengan modal terbatas bisa
mendapatkan kredit dengan syarat mudah dan bunga yang ringan.
• Bagi Pembangunan Infrastruktur : Fungsi lembaga pembiayaan tidak hanya
berguna untuk masyarakat dengan ekonomi lemah, dalam dunia
bisnis
‘18

termasuk pengembangan infrastruktur, keberadaan lembaga pembiayaan juga
sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan tidak semua pengembang infrastruktur
dan pelaku bisnis juga memiliki biaya besar untuk tujuan mereka. Melalui
lembaga pembiayaan, mereka bisa mendapatkan berbagai dana pinjaman
seperti pinjaman dana talangan, dana proyek, dan lain-lain. Sehingga
ketersediaan dana bagi para pelaku bisnis sudah bukan menjadi masalah lagi.
Karena fungsinya yang menyediakan dana, lembaga pembiayaan memiliki
fungsi yang hampir mirip dengan bank umum.
3. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan
Menurut Perpres No. 84/PMK.012/2006, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha
di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk
melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.
Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi :
1. Sewa Guna Usaha (Leasing)
Istilah lain dari Sewa Guna Usaha yaitu “leasing”, dimana leasing itu berasal dari
kata lease (inggris) yang berarti menyewakan. Menurut Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa
Guna Usaha (Leasing), leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance
lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan
oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Sedangkan Barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah
sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan
tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung
‘18

untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi
barang atau jasa oleh Lessee. Barang modal pada hal ini berdasarkan pada pasal 11
UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Dasar Hukum Leasing :
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa
Guna Usaha (Leasing). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27
Nopember 1991 dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 19 Januari
1991. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 48/KMK.013/1991 tentang Kegiatan Sewa-guna-usaha,
dinyatakan tidak berlaku.
Menurut Mr. A.C. Goudsmit dan Mr. J.A.M.P. Keijser, leasing mempunyai
ciri-ciri sebagai berikut:
1. Leasing merupakan suatu pembiayaan, baik pada finance lease maupun
operating lease,
2. Biasanya ada hubungan jangka waktu lease dan masa kegunaan benda yang
di-lease tersebut,
3. Hak Milik benda yang di-lease ada pada lessor. Hal ini berdampak penting di
bidang akuntansi seperti penyusunan di bidang hukum dalam hal pelaksanaan
perjanjian leasing,
4. Benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda yang digunakan dalam
suatu perusahaan, yakni benda-benda yang diperlukan dalam menjalankan
perusahaan.jadi tidak saja mesin –mesin yang hanya dapat digunakan untuk
berproduksi akan tetapi bisa juga untuk komputer, dan kendaraan bermotor.
2. Anjak Piutang (Factoring)
‘18

Factoring atau Anjak Piutang menurut Perpres No. 9 Tahun 2009 adalah
Anjak kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka
pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Menurut
Kasmir dalam "Bank dan Lembaga Keuangan lainnya" (2002) menjelaskan bahwa
anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan factoring adalah perusahaan yang
kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau
pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran
tertentu dari perusahaan (klien). Kemudian pengertian anjak piutang menurut
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.013/1988 tanggal 20 Desember
1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka
pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.
Dari definisi diatas, setidaknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
a) Dalam kegiatan factoring ada tiga pihak yang terkait, yaitu:
Perusahaan Factoring (factoring company), atau disebut dengan factor
sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan lembaga pembiayaan
dengan bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau
tagihan jangka pendek perusahaan;
Perusahaan penjual piutang atau disebut klien (client), adalah perusahaan
yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya kepada factor;
Nasabah (customer), sebagai pihak yang berutang (debitur) kepada klien,
dan piutang tersebut oleh klien dijual atau dialihkan kepada factoring. Istilah
klien (client) dan nasabah (customer) dalam mekanisme anjak piutang
memiliki pengertian yang sangat berbeda. Lain halnya dengan bank yang
memiliki nasabah atau customer, sedangkan perusahaan anjak piutang hanya
‘18

memiliki klien dalam hal ini supplier. Selanjutnya, klien yang memiliki
nasabah atau customer. Mekanisme anjak piutang ini sebenamya diawali dari
adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya secara kredit.
b) Kegiatan factoring hanya berupa suatu kegiatan jual beli atau pengurusan piutang.
c) Piutang atau tagihan itu merupakan tagihan jangka pendek dan berasal dari
transaksi perdagangan, dan umumnya mempunyai ciri-ciri di antaranya:
Piutang yang terdiri dari seluruh tagihan berdasarkan faktur-faktur dari
perusahaan yang belum jatuh tempo;
Piutang yang timbul dari surat-surat berharga yang belum jatuh tempo;
Piutang yang timbul dari suatu proses pengiriman barang.
Beberapa manfaat anjak piutang dalam peningkatan kemampuan usaha sebagai
berikut :
1. Menurunkan biaya produksi perusahaan.
2. Memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau
advanced payment sehingga meningkatkan credit standing perusahaan klien.
3. Meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien, karena klien dapat
mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar open account baik
perdagangan dalam maupun luar negeri.
4. Meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan
perputaran modal kerja.
5. Menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet. Risiko kredit
macet dapat diambil alih oleh perusahaan anjak piutang.
6. Mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.
‘18

3. Usaha Kartu Kredit (Credit Card)
Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Usaha Kartu Kredit adalah
kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan
kartu kredit, Sedangkan pengertian kartu kredit sendiri menurut Peraturan Bank
Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005, Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi
pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban
pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit,
dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran
tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun
secara angsuran.
Dasar Hukum Penggunaan kartu kredit di Indonesia
a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Nasional. Penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan
kartu kredit didasarkan pada ketentuan Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Perbankan
menyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang
dapat dilakukan oleh bank. Dengan demikian, Undnag-Undang Perbankan dapat
dijadikan dasar penyelenggaraan usaha kartu kredit sebagai alat pembayaran oleh
bank. Namun, Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara lebih rinci
mengenai penerbitan dan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran.
‘18

b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan
dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan
Lembaga Pembiayaan (KMK Lembaga Pembiayaan) mulai berlaku pada tanggal
20 Desember 1988. KMK Lembaga Pembiayaan ini merupakan peraturan
pelaksana dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga
Pembiayaan. Di dalam KMK Lembaga Pembiayaan ini dinyatakan bahwa usaha
kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilaksanakan oleh
Lembaga Pembiayaan.
c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember
2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
10/8/PBI/2008. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
Tanggal 28 Desember 2005 (PBI APMK) merupakan peraturan dari Bank
Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan
pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Di dalam PBI APMK ini diatur
mengenai proses pengajuan ijin oleh Bank dan Lembaga selain bank untuk
menjadi prinsipal, penerbit, maupun sebagai acquirer. Selain itu PBI APMK ini
juga mengatur mengenai penyelenggaraan dan penghentian kegiatan alat
pembayaran dengan menggunakan kartu dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan kegiatan tersebut.
d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
‘18

e) Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
Manfaat Kartu Kredit bagi Pemegang Kartu Kredit (Card Holder):
1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi transaksi
berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai.
2. Terdapat berbagai penawaran menarik dari penerbit Kartu Kredit, antara lain point
rewards, diskon di pedagang (merchant), dan pembelian barang dengan bunga
cicilan 0%.
Resiko Kartu Kredit
Walapun di satu sisi terdapat beberapa manfaat dari Kartu Kredit, tetapi di sisi lain
terdapat resiko yang perlu disikapi dengan kehati-hatian dari para penggunanya,
seperti :
1. Resiko kartu digunakan oleh pihak lain, karena pengguna yang sah melakukan
kelalaian dalam penyimpanan kartu dan PIN. Apalagi untuk saat ini transaksi
belanja dengan menggunakan Kartu Kredit hanya memerlukan tanda tangan yang
dapat saja dipalsukan oleh pihak lain.
2. Resiko dikenakan biaya keterlambatan dan biaya bunga yang relatif tinggi karena
pemegang kartu tidak mampu membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo,
sehingga pembayaran kewajiban baru dapat dilakukan sesudah jatuh tempo.
4. Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)
Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen
(Consumers Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang
berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu
pengertian lainnya Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang
‘18

diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa
yang akan langsung dikonsumsikan oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan
produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas, disebut
perusahaan pembiayaan konsumen (Customer Finance Company). Berdasarkan
definisi pembiayaan konsumen di atas, maka dapat dijelaskan mengenai hal-hal
yang menjadi dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu :
a) Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan
yang dapat diberikan kepada konsumen.
b) Obyek pembiayaan dari usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang
kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, barang-barang kebutuhan
rumah tangga , komputer, barang-barang elektronika, dan lain-lain.
c) Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara angsuran/berkala, biasanya
dilakukan pembayaran setiap bulan dan di tagih langsung kepada konsumen.
d) Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan
seperti financial lease (sewa guna usaha dengan hak opsi).
5. Perusahaan Modal Ventura
Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Perusahaan Modal Ventura
(Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha
pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima
bantuan pembiayaan (Investee Company) / Sebagai pasangan usahanya untuk
jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui
pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas
hasil usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang
tinggi, meskipun resiko yang dihadapi tinggi, pihak modal ventura mengharapkan
‘18

suatu keuntungan yang tinggi pula dari penyertaan modalnya berupa capital gain
atau deviden. Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut venture capitalist
(VC), adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura,
dan Perusahaan yang pembiayaannya dari modal ventura disebut Perusahaan
Pasangan Usaha (PPU) atau investee company. Dana ventura ini mengelola dana
investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan
investasi pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi
persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal
pinjaman dari perbankan. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup
pemberian bantuan manajerial dan teknikal. Kebanyakan dana ventura ini adalah
berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan
institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan
untuk tujuan investasi tersebut. Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal
ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan baru berdiri
sehingga belum memiliki suatu riwayat operasionil yang dapat menjadi catatan
guna memperoleh suatu pinjaman. Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal
ventura biasanya memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
Dasar Hukum Modal Ventura
o Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober
1995 Tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura.
o Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan bagi
Perusahaan Modal Ventura.
‘18

o Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.01/1994 tanggal 9 Juni 1994
Tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan
o Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha
Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Perusahaan Modal Ventura.
o Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20
Desember 1988 Tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga
Pembiayaan.
o Kepres Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
o Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
o PMK Nomor 18/PMK.010/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Perusahaan
Modal Ventura.
Tujuan Pendirian Modal Ventura
Secara garis besar maksud dan tujuan pendirian modal ventura antara lain sebagai
berikut :
1) Untuk pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian,
dimana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan tetapi
lebih bersifat pengembangan ilmu pengetahuan.
2) Pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru.
Pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan dalam jangka
panjang.
3) Pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan
mengambilalihkan kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan
untuk mencari keuntungan.
‘18

4) Kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk
membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal , tetapi tidak punya
jaminan materil sehingga sulit memperoleh jaminan.
5) Ahli teknologi yang dilakukan ke perusahaan yang masih menggunakan
teknologi lama sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mutu
produknya.
6) Membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas.
7) Membantu pendirian perusahaan baru dimana tingkat resiko kerugiannya
sangat besar.
4. Peran Kegiatan Bisnis
Bisnis berasal dari Bahasa inggris yaitu business yang berarti sibuk, bisnis
dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktifitas dan
institusi yang memproduksi barang & jasa dalam kehidupan sehari hari.
Menurut Grififin dan Ebert (2007,p4), bisnis adalah organisasi yang
menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba. Sedangkan menurut
Kasmir dan Jakfar (2012,p7), bisnis adalah usaha yang dijalankan yang tujuan
utamanya adalah keuntungan.
Menurut Raymond E Glos yang dikutip dalam bukunya berjudul “Business :
its nature and environment : An Introduction”, bisnis adalah seluruh kegiatan yang
diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan
industry yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan
memperbaiki standard serta kualitas hidup mereka.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah kegiatan organisasi
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dengan menyediakan produk
berupa barang atau jasa untuk memperoleh laba atau keuntungan. Laba tersebut
‘18

nantinya akan digunakan untuk usaha meningkatkan laba yang lebih besar lagi. Laba
ini bisa dibilang sebagai daya tarik utama dalam bisnis karena dengan laba pembisnis
dapat mengembangkan usahanya dan mendapat laba yang lebih besar.
➢ Karakteristik Sistem bisnis :
a) Kompleksitas dan keanekaragaman.
Macam- macam bisnis yang ada berupa kelompok industri dari berbagai
macam sektor.
b) Saling Ketergantungan
Dalam berbisnis, perusahaan perlu berkerja sama dengan perusahaan lain demi
berlangsungnya hubungan baik antar perusahaan yang saling membutuhkan
dan dibutuhkan. Output yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan akan menjadi
input bagi perusahaan lain, dan juga sebaliknya. Hubungan ketergantungan
dalam istilah ekonomi disebut sebagai industri hilir dan industri hulu.
c) Perubahan dan inovasi
Perubahan dan inovasi sangat diperlukan dalam bisnis terutama dalam
menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Perubahan ini demi
memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada konsumen.
Alternatifnya adalah :
o mengembangkan produk yang sudah ada
o menciptakan produk yang betul-betul baru
Menurut saya, peranan bisnis dalam kehidupan masyarakat sangat penting.
Perusahaan yang melakukan bisnis berperan penting dalam hal perekonomian dan
juga merupakan penggerak ekonomi. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan
usahanya selalu berhubungan dengan masyarakat karena perusahaan memiliki peran
‘18

ganda, yaitu sebagai produsen yang memerlukan masyarakat sebagai konsumen dan
pendukung kelancaran usahanya, perusahaan juga memiliki peran sebagai konsumen.
Oleh karena itu dapat menjadi hubungan timbal balik yang dapat saling
mempengaruhi antara perusahaan, masyarakat dan juga pemerintah, yang terciptanya
interaksi sosial.
Perusahaan-perusahaan yang mendirikan usahanya di lingkungan masyarakat
juga harus memperhatikan pengaruh yang akan diterima masyarakat jika usahanya
tersebut didirikan. Perusahaan harus memperhatikan apakah tempat usahanya layak
untuk didirikan, apakah perusahaan tersebut ramah lingkungan, memberi
kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, berdampak buruk atau tidak, dan sebagainya.
Karena dengan adanya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan tadi, maka
kebutuhan masyarakat akan dapat dipenuhi, aktivitas masyarakat di bidang ekonomi
pun dapat berjalan, termasuk adanya penyerapan tenaga kerja melalui perusahaan
tersebut.
Para perlaku bisnis juga perlu memperhatikan etika dalam berbisnis. Pebisnis
yang menjunjung tinggi nilai etika akan mendapat point reward terhadap apa yang
telah dia lakukan. Berbisnis bukan semata mementingkan kepentingan perusahaan itu
saja melainkan ada suatu tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat.
Contohnya perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero) Sebagai perusahaan yang
memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan, seluruh Insan perusahaan menjunjung
tinggi nilai setempat. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat merupakan tanggung
jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat setempat secara luas.
Lingkungan hidup dan masyarakat merupakan lingkungan dan masyarakat yang ada
di sekitar lokasi perusahaan yang akan mengalami langsung dampak dari aktivitas
perusahaan.
‘18

➢ Dalam klasifikasi bisnis untuk mengidentifikasi peluang bisnisnya ada 2 fase
yaitu:
1. Untuk Menemukan Gagasan
Ada 4 tempat untuk memperoleh gagasan peluang bisnis baru :
a. Diri sendiri
Kepekaan diri untuk bertanya dengan diri sendiri, apa yang diperlukan dan
dibeli oleh orang lain.
b. Pelanggan dan pesaing
Sulit, karena tidak selalu jujur mengatakan segala hal yang ingin diketahui.
c. Pasar
Keberhasilan suatu produk disatu pasar kerapkali dapat melahikan gagasan
tentang sukses dan potensial disuatu pasar lain.
d. Produk yang gagal
Suatu produk yang gagal harus ada evaluasi yang mendalam sehingga atas
produk yang baru.
5. Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Jenis Asuransi
➢ Pengertian Asuransi
Menurut bahasa, asuransi berasal dari bahasa inggris yaitu insurance yang berarti
pertanggungan.
Menurut UU No. 2 Tahun 1992, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau
lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung
jawab pihak hukum ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari
suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan
atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Secara umum, Asuransi adalah suatu perjanjian antara tertanggung (nasabah)
dengan penanggung (perusahaan asuransi). Pihak perusahaan asuransi bersedia
menanggung sejumlah kerugian yang mungkin akan timbul dimasa mendatang.
‘18

Istilah asuransi menggambarkan setiap tindakan untuk perlindungan terhadap risiko.
Pengguna asuransi diberikan kewajiban untuk membayarkan uang dalam jumlah
tertentu yang disebut dengan premi, yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi.
➢ Tujuan Asuransi
Tujuan asuransi pada dasarnya adalah semata-mata untuk berjaga-jaga jika terjadinya
suatu risiko pada suatu kejadian.
Adapun tujuan asuransi yang lainnya adalah sebagai berikut :
1) Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang dialami
satu pihak.
2) Sebagai pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya
pada jumlah tertentu dan tidak perlu mengganti sendiri kerugian yang terjadi
dengan jumlah tidak tertentu dan tidak pasti.
3) Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan
pengawasan dan pengamanan untuk memberikan perlindungan yang
menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya.
4) Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada perusahaan asuransi
akan dikembalikan kembali dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya.
(hal ini khusus terjadi pada asuransi jiwa).
5) Dasar dari pihak bank untuk memberikan kredit, karena bank sendiri
memerlukan jaminan atau perlindungan atas uang yang diberikan kepada
peminjam uang.
6) Menutup loss of earning power seseorang atau suatu badan usaha pada saat ia
tidak bekerja ataupun tidak berfungsi.
7) Untuk mengalih risiko yang semula ada pada pihak pemilik kepada pihak
asuransi yang siap menerima risiko tersebut.
8) Untuk memberi ganti atas kerugian kepada pihak yang bersangkutan dan
mendapatkan keuntungan disamping memberikan beberapa jaminan kepada
para peserta asuransi.
➢ Fungsi Asuransi
Disamping sebagai bentuk pengendalian suatu risiko yang terjadi, asuransi juga
memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu sebagai berikut :
‘18

1. Penghimpun dana
Tugas perusahaan asuransi salah satunya adalah menghimpun dana yang
masuk. Pengelolaan bisnis yang baik menghendaki dana-dana yang telah masuk
tersebut diinvestasikan, supaya dana tersebut lebih produktif.
Kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi selain menunjang
pembangunan nasional, juga dapat menekan biaya asuransi, dimana dengan
adanya laba atau profit yang diperoleh melalui investasi dana, maka unsur
presentasi laba yang diperhitungkan dalam penetapan premi dapat dikurangi.
2. Bantuan untuk perusahaan bisnis
Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha, seorang investor yang berencana
menanamkan modal dalam usaha tertentu, ada kemungkinan untuk membatalkan
rencana tersebut, karena tidak ingin memikul risiko jika terjadi bencana.
Dengan adanya asuransi, seorang pengusaha akan terhindar dari rasa cemas
jika terjadi risiko, sehingga lebih dapat fokus terhadap effisiensi usahanya
tersebut. Jadi jika seseorang membayar premi dengan jumlah yang kecil, ia dapat
memanfaatkan modal tersebut yang seharusnya untuk dana kerugian, dengan
demikian ia dapat memperluas dan memperbaiki usahanya dan apabila jika risiko
tersebut terjadi, kontinuitas usahanya akan lebih terjamin.
3. Pengurangan risiko
Adanya rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi setelah
diadakan suatu survey risiko kepada tertanggung melalui surveyor untuk
memperbaiki suatu risiko dengan sistem suku premi yang berlaku. Misalnya
dengan pembebanan risiko sendiri , discount, penelitian dan publikasi tentang cara
dan sebab kerugian, dengan usaha atau tindakan tertentu.Oleh sebab itu,
perusahaan asuransi memberikan sumbangan yang penting bagi perkonomian
dengan cara bagaimana meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu risiko.
4. Penyebaran Kerugian Secara Merata
Dengan adanya penyebaran kerugian secara merata dapat diartikan bahwa
besarnya iuran atau kontribusi yang dibayar oleh pihak tertanggung untuk dana
premi adalah seimbang dengan suatu risiko yang dialihkannya.
➢ Jenis-jenis Asuransi
Adapun jenis-jenis asuransi adalah sebagai berikut :
1. Asuransi kesehatan
‘18

Asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan
terhadap masalah kesehatan yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau
kecelakaan.
2. Asuransi Jiwa
Asuransi jiwa adalah sebuah asuransi yang memberi jaminan atas kematian
seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial.
3. Asuransi Kendaraan
Asuransi Kendaraan adalah jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi
kepada kendaraan yang mengalami kehilangan, kerusakan, dan sebagainya.
4. Asuransi Pendidikan
Asuransi Pendidikan adalah asuransi yang menjamin kehidupan pendidikan yang
baik. Misalnya Prudential dan BNI Life Insurance.
5. Asuransi Bisnis
Asuransi bisnis adalah asuransi yang menjamin terhadap perusahaan dalam
kegiatan bisnis meliputi kerugian dalam jumlah yang cukup besar, kerusakan, dan
kehilangan.
6. Asuransi Kepemilikan Rumah Dan Properti
Asuransi kepemilikan rumah dan properti adalah asuransi yang memberikan
pelayanan terhadap pemilik rumah dari suatu risiko seperti kerusakan tempat
tinggal maupun kerusakan barang-barang pribadi.
6. Konsekuensi Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Asuransi
Hukum dari suatu perjanjian yang tercantum dalam pasal 1338 sampai dengan
pasal 1341 KUHPerdata, adalah sebagai berikut :
‘18

a. Berlaku sebagai Undang-undang Pasal 1338 KUHPerdata yang bunyinya
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang
bagi mereka yang membuatnya”. Dari pasal ini terdapat kata “Secara sah”
berarti harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah
ditentukan oleh hukum, dan kata “mengikat sebagai Undang-undang” yang
berarti mengikat para pihak yang telah membuat perjanjian.
b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak Perjanjian yang telah dibuat
secara sah akan mengikat para pihak. Perjanjian tersebut tidak dapat
ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja (pasal 1338
KUHPerdata) kecuali kesepakatan antara keduanya. Apabila perjanjian
dapat dibatalkan secara sepihak berarti perjanjian tersebut tidak mengikat.
Jika ada salah satu pihak ingin menarik kembali atau membatalkan harus
memperoleh persetujuan pihak lainnya.
c. Pelaksanaan dengan itikad baik Didalam pasal 1338 KUHPerdata
mengatur bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
yang artinya bahwa perjanjian menuntut kepatutan dan keadilan. Perjanjian
tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam
perjanjian, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan serta Undang-undang.
Diadakannya perjanjian asuransi bukan berarti bahwa penanggung harus
melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, dengan membayar ganti rugi
kepada pihak tertanggung. Pelaksanaan prestasi tertanggung hanya akan
direalisasikan apabila peristiwa tertentu yang diperjanjikan itu terjadi dan
menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Adapun syarat-syarat yang
harus dipenuhi agar penanggung itu melaksanakan prestasinya adalah:
1. Adanya peristiwa yang tidak tertentu
2. Hubungan sebab akibat
3. Cacat atau kebusukan benda
4. Kesalahan sendiri dari tertanggung
5. Azas indemnity (keseimbangan)
6. Nilai benda yang dipertanggungkan
7. Hal-hal yang memberatkan risiko
8. Subrograsi
9. Persekutuan dari penanggung.
‘18

Perjanjian Asuransi adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap
istilah dan kondisi yang dilindungi, premi yang harus dibayar oleh tertanggung
kepada penanggung sebagai jasa pengalihan risiko tersebut, serta besarnya dana yang
bisa diklaim di masa depan, termasuk biaya administratif dan keuntungan.
Syarat Syahnya Perjanjian Asuransi, yaitu:
1) Diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt
2) Ditambah ketentuan Psl 251 KUHD ttg pemberitahuan (notification), ykni
tertanggung wajib memberitahukan kpd penanggung mengenai keadaan obyek
asuransi. Apabila lalai maka pertanggungan menjdi batal.
Saat terjadinya Perjanjian Asuransi
1) Asuransi bersifat konsensual-perjanjian harus dibuat tertulis dlam suatu akta yang
disebut Polis (Psl 255 ayat (1) jo 258 (1) KUHD)
2) Pembuktian adanya kata sepakat – polis belum ada pembuktian dilakukan dengan
segala catatan, nota, surat perhitungan, telegram
3) Pembuktian janji-janji dan syarat-syarat khusus– harus tertulis dalam polis, jika
janji-janji/syarat-syarat khusus tidak tercantum dalam polis maka janji-janji
tersebut diaggap tidak ada (batal).
Objek pertanggungan dalam perjanjian asuransi bisa berupa benda dan jasa, jiwa dan
raga, kesehatan, tanggung jawab hukum, serta berbagai kepentingan lain yang
mungkin hilang, rusak, atau berkurang nilainya.
Dengan kata lain, unsur-unsur dalam sebuah perjanjian asuransi meliputi hal-
hal berikut:
1. Subjek hukum, yaitu pihak penanggung dan tertanggung.
2. Substansi hukum berupa mengalihan risiko.
3. Objek pertanggungan, berupa benda atau kepentingan yang melekat padanya yang
bisa dinilai dengan uang.
4. Adanya peristiwa tidak tentu yang mungkin terjadi (evenement).
Sebuah perjanjian asuransi dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
1. Adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang saling mengikatkan diri.
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
‘18

3. Adanya hal tertentu yang menjadi sebab yang halal
Setiap asuransi pasti bermanfaat, yang secara umum manfaatnya adalah :
1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu
pihak yang tak terduga
2. Meningkatkan efisiensi dalam penanganan dan pengawasan terhadap suatu barang
atau objek untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu
dan biaya.
3. Transfer Resiko; Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau
perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya
(resiko) ke perusahaan asuransi
4. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya
tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang
jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
5. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan
jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
6. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan
dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk
asuransi jiwa.
7. Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha
8. Biaya premi relatif kecil untuk menghindari suatu potensi risiko yang tidak
terduga.
9. Berdampak pada pemerataan biaya, dari sesuatu yang tak terprediksi menjadi
biaya yang jumlahnya tertentu.
10. Dalam kaitannya dengan hubungan bisnis, asuransi yang dimiliki pihak
tertanggung memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menjalin hubungan
bisnis, misalnya peminjaman uang, kredit, sewa beli, dan sebagainya.
11. Untuk asuransi jiwa, premi bisa dinilai sebagai tabungan karena jumlah yang
dibayar tertanggung akan dikembalikan oleh perusahaan asuransi dalam jumlah
yang lebih besar.
‘18

IMPLEMENTASI
PT MAGNA FINANCE TOLAK PUTUSAN BPSK
Contoh Kasus:
TRIBUNPEKANBARU.COM, PASIR PENGARAIAN - Perkara antara
perusahaan pembiayaan PT Magna Finance dengan konsumennya, Jefri Valdano semakin
memanas. PT Magna Finance memutuskan menolak putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) Pekanbaru.
Kepala Cabang Pekanbaru PT Magna Finance, Safriadi, Senin (8/4) sore, saat
menghubungi Tribun, mengungkapkan, kantor pusat perusahaan di Jakarta telah mengambil
sikap. "Dengan ini, kami menyatakan menolak putusan BPSK," tegasnya.
Safriadi mengatakan, PT Magna Finance akan menempuh penyelesaian sengketa di
pengadilan. Namun, ia belum bisa memberi penjelasan ikhwal alasan menolak putusan BPSK
tersebut. "Nanti kami akan beri keterangan pers, kalau permohonan sudah sampai ke
pengadilan," jelasnya.
Ia mengatakan, PT Magna Finance ingin melihat cerita akhir sengketa dengan
konsumen secara bersama-sama. "Perkara ini akan ditangani pengacara kita dari Jakarta,"
pungkasnya.
Saat dikonfirmasi, Jefri Valdano mengatakan, sudah menduga dari awal tentang sikap
perusahaan tersebut. Ia memang tidak pernah mendapat sambutan baik dari perusahaan sejak
perkara di BPSK belum bergulir.
Ia menuturkan, upaya hukum ditempuhnya bukan tidak beralasan. Upaya tersebut,
tuturnya, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak selalu dirugikan oleh
ulah perusahaan pembiayaan.
"Satu sisi, masyarakat sangat butuh bantuan pembiayaan karena himpitan ekonomi.
Ini sudah diketahui perusahaan. Harusnya perusahaan melakukan pembinaan kepada
konsumen, bukan asal eksekusi lalu menjual secara sepihak," ujarnya.
Jefri menegaskan, BPSK adalah badan bentukan Presiden memiliki landasan hukum
kuat dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Itu menjadi alasannya untuk menempuh jalur
hukum melalui BPSK.
"Sudah sejauh mana perusahaan ini mematuhi dan tunduk terhadap hukum? Apakah
Undang-undang Fidusia tidak bisa diterapkan sebagaimana mestinya?" tandasnya
menanyakan.
‘18

Ia menjelaskan, letak persoalannya adalah ketika perusahaan tidak bisa menunjukkan
dokumen hasil penjualan truk colt diesel, setelah dilakukan penarikan. Ia menegaskan, siap
menghadapi PT. Magna Finance di Pengadilan.
"Jangan-jangan ada konsumen senasib dengan saya. Mungkin ini sudah jadi
kebiasaan. Hanya saja belum pernah mencuat ke publik," ujar Jefri.
Seperti diwartakan, perkara ini bermula ketika PT Magna Finance melakukan
penarikan terhadap truk colt diesel selama ini dikuasai Jefri dengan cara cicilan kredit. Jefri
memang menunggak angsuran selama dua bulan.
Namun, ketika Jefri ingin menjemput truk dan membayar angsuran berikut dendanya,
ternyata truk tersebut sudah terjual. Ia kecewa dan dirugikan karena tidak ada pemberitahuan
dari perusahaan sebelum unit dijual.
Dari Kasus ini, menurut saya seharusnya Adanya Kesepakatan antara PT Magna
Finance dengan Konsumennya Jefri Valdano mengenai persoalan bantuan pembiayaan,
karena di satu sisi, masyarakat sangat butuh bantuan pembiayaan karena himpitan ekonomi
yang mana ini sudah pasti diketahui perusahaan. Harusnya perusahaan melakukan pembinaan
kepada konsumen, bukan asal eksekusi lalu menjual secara sepihak tanpa adanya
pemberitahuan dari perusahaan sebelum unitnya terjual.Sampai-sampai ketika ingin ditebus
ternyata unitnya sudah tidak ada (tidak dapat ditebus kembali) karena sudah terjual.Apalagi
ketika perusahaan tidak bisa menunjukkan dokumen hasil penjualan unit kepada pemilik dari
unit tersebut dan PT Magna Finance harus dituntut ke Pengadilan untuk dimintai
pertanggungjawabannya
Daftar Pustaka :
http://pekanbaru.tribunnews.com/2013/04/09/pt-magna-finance-tolak-putusan-bpsk.
(Di Akses Tanggal 4 April 2018, Pukul 22.00)
‘18

Daftar Pustaka
http://amrianidris.blogspot.co.id/2013/12/makalah-lembaga-pembiayaan.html (Di
Akses Tanggal 28 Maret 2018, Pukul 19.57)
http://www.akuntansilengkap.com/perbankan/pengertian-tujuan-fungsi-jenis-asuransi-
lengkap/
https://www.cekkembali.com/lembaga-pembiayaan/ (Di Akses Tanggal 28 Maret 2018,
Pukul 20.00)
http://pekanbaru.tribunnews.com/2013/04/09/pt-magna-finance-tolak-putusan-bpsk.
(Di Akses Tanggal 4 April 2018, Pukul 22.00)
http://xsaelicia.blogspot.co.id/2011/04/hukum-tentang-asuransi.html
‘18

ASPEK HUKUM LEMBAGA

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to ASPEK HUKUM LEMBAGA

Similar to ASPEK HUKUM LEMBAGA (20)

More from Jihan Nabilah

More from Jihan Nabilah (19)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

ASPEK HUKUM LEMBAGA