Pengertian Hukum Dagang
Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang
Pengertian Pengusaha dan Pembantu Pengusaha
Hubungan Pengusaha dan Pembantu-Pembantunya
Pengusaha dan Kewajibannya
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak memberikan
pengertian mengenai hukum dagang. Oleh karena itu, definisi hukum
dagang sepenuhnya diserahkan pada pendapat atau doktrin dari para
sarjana.
Menurut Soekardono, mengatakan “hukum dagang adalah bagian dari
hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian
dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III BW. Dengan kata
lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang
mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam kegiatan
perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan
KUHPerdata”.
Achmad Ichsan , mengatakan “Hukum dagang adalah yang mengatur
soal-soal perdagangan yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku
manusia dalam perdagangan atau perniagaan”.
4. Fockema Andreae (Kamus Istilah Hukum Belanda-
Indonesia), mengatakan hukum dagang atau handelsrecht
adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai
perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana
diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang
tambahan.
Dari pengertian para sarjana tersebut, dapat dikemukakan
secara sederhana rumusan hukum dagang, yakni
serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha
atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut dapat
bersumber pada aturan hukum yang sudah
dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
maupun diluar kodifikasi.
5. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang dapat
dikatakan saling berkaitan satu dengan yang lainnya
sehingga tidak terdapat perbedaan secara prinsipil antara
keduanya. Hal ini dapat dibuktikan di dalam Pasal 1 dan
Pasal 15 KUH Dagang (KUHD).
Sementara itu, dalam Pasal 1 KUH Dagang disebutkan
bahwa KUH Perdata seberapa jauh dari padanya dalam
kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-
penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang
dibicarakan dalam kitab ini.
Kemudian, di dalam Pasal 15 KUH Dagang disebutkan
bahwa segala persoalan tersebut dalam bab ini dikuasai
oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, oleh
kitab ini, dan oleh hukum perdata.
6. Dengan demikian perdasarkan Pasal 1 dan Pasal
15 KUHD dapat diketahui kedudukan KUH
Dagang terhadap KUH Perdata. Pengertiannya,
KUH Dagang merupakan hukum yang khusus (
lex spesialis ), sedangkan KUH Perdata
merupakan hukum yang bersifat umum ( lex
genelaris ), sehingga berlaku suatu asas lex
spesialis derogat legi genelari, artinya hukum
yang khusus dapat mengesampingkan hukum
yang umum.
7. Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan
perdagangan atau orang yang memberikan kuasa
perusahaannya kepada orang lain, apabila seseorang
melakukan atau menyuruh melakukan suatu perusahaan
disebut pengusaha.
Pembantu pengusaha adalah orang yang bekerja untuk
membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaannya.
Pengertianpembantu pengusaha menurut Abdulkadir
Muhammad adalah bahwasanya pembantu pengusaha adalah
setiap orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha
dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah.
8. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 5, Pengusaha adalah:
Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang
secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan
miliknya;
Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang
berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar
wilayah Indonesia
9. Misalnya pengusaha perseorangan yang setiap hari
menjajakan makanan atau minuman dengan berjalan
kaki atau naik sepeda, ia melakukannya dengan sendiri
tanpa ada yang membantu atau pegawai yang
membantunya, atau bahkan ia menyuruh orang lain
untuk melakukan pekerjaan di dalam perusahaannya
karena kurang ahlinya dalam pekerjaan itu sendiri,
hanya mempunyai modal untuk jalannya suatu
perusahaan.
10. Menurut Abdulkadir Muhammad dilihat dari fungsinya,
ada 3 eksistensi pengusaha yaitu :
Pengusaha yang bekerja sendiri
Pengusaha yang bekerja dengan bantuan pekerja
Pengusaha yang memberi kuasa kepada orang lain
menjalankan perusahaan.
11. Di dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan
yang dipimpin oleh seorang pengisaha tidak mungkin
melakukan usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaan
tersebut dalam skala besar. Oleh karena itu, diperlukan
bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan
kegiatan-kegiatan usaha tersebut.
Sementara itu, pembantu-pembantu dalam
perusahaan dapat dibagi menjadi dua fungsi, yakni
pembantu di dalam perusahaan dan pembantu di luar
perusahaan.
12. Dengan demikian hubungan hukum yang terjadi
Siantar mereka yang termasuk dalam perantara dalam
perusahaan dapat bersifat :
Hubungan perburuhan, sesuai Pasal 1601 a KUH
Perdata;
Hubungan pemberian kuasa, sesuai Pasal 1792 KUH
Perdata;
Hubungan hukum pelayanan berkala, sesuai Pasal 1601
KUH Perdata
13. Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan
perusahaan. Menurut undang-undang, ada dua macam
kewajiban yang harus dilakukan (dipenuhi) oleh
pengusaha, yaitu :
Membuat pembukuan (sesuai dengan Pasal 6 KUH
Dagang Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan), dan
Mendaftarkan perusahaannya (sesuai Undang-Undang
Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan).
14. Pasal 6 KUH Dagang, menjelaskan makna pembukuan yakni
mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya
membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua
hal yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga dari catatan
tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.
Selain itu, di dalam Pasal 2 Undang-Undang No.8 tahun 1997,
yang dimaksud dokumen perusahaan adalah :
Dokumen keuangan
Dokumen lainnya
15. Berdasarkan Pasal 12 KUH Dagang, “tiada seorang pun dapat
dipaksa akan memperlihatkan buku-bukunya. Akan tetapi kerahasiaan
yang dimaksud tidaklah mutlak, artinya dapat dilakukan terobosan
dengan beberapa cara, misalnya representation dan communication.
Representation artinya melihat pembukuan pengusaha dengan
perantara hakim. Communication artinya pihak-pihak yang disebutkan
dibawah ini dapat melihat pembukuan pengusaha secara langsung tanpa
perantara hakim, hal ini disebabkan yang bersangkutan mempunyai
hubungan kepentingan langsung perusahaan, yakni:
a. Para ahli waris
b. Para pendiri perseroan/persero
c. Kreditur dalam kepailitan
d. Buruh yang upahnya ditentukan pada maju mundurnya perusahaan
16. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan
menurut ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan
pelaksanaanya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap
perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor
pendaftaran perusahaan. Daftar perusahaan harus didaftarkan pada
Departemen Perdagangan dan Perindustrian/kanwil serta
Departemen Perdagangan dan Perindustrian Tingkat II.
Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 disebutkan
bahwa daftar perusahaan bersifat terbuka. Pendaftaran wajib
dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah perusahaan mulai
menjalankan usahanya setelah menerima izin usaha dari instansi
yang berwenang barulah perusahaan tersebut dianggap telah
berjalan.
17. Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong, Hukum Dalam Ekonomi (Edisi
II_Rev), Grasindo Jakarta, 2008, hlm. 41
Suwardi, Hukum Dagang Suatu Pengantar, Deepublish Yogyakarta,2015, hlm.6-7
Suwardi, Hukum Dagang Suatu Pengantar, Deepublish Yogyakarta,2015, hlm.34-
35
Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong, Hukum Dalam Ekonomi (Edisi
II_Rev), Grasindo Jakarta, 2008, hlm. 43-49
Editor's Notes
Hukum dagang merupakan bagian atau cabang dari Hukum Perdata, dengan demikian KUH Perdata (BW) menjadi Sumber Hukum Perdata Umum, sedangkan KUHD (WvK) merupakan Sumber Hukum Perdata Khusus
Pembantu di dalam perusahaan adalah mempunyai hubungan yang bersifat sup ordinasi, yaitu hubungan atas dan bawah sehingga berlaku suatu perjanjian perburuhan, misalnya pemimpin perusahaan, pemegang prokurasi, pemimpin filial, pedagang keliling, dan pegawai perusahaan.
Pembantu di luar perusahaan adalah mempunyai hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar sehingga berlaku suatu perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang akan memperoleh upah, seperti yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata, misalnya pengacara, notaris, agen, perusahaan, makelar, dan komisioner.
Pasal 1601a Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu.
Pasal 1792 Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
Pasal 1601 Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja.
Dokumen keuangan Terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.
Dokumen lainnya Terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.
Jangka waktu untuk dokumen keuangan selama 10 tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan sedangkan data pendukung administrasi keuangan disimpan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan serta nilai guna dokumen tersebut. Dokumen perusahaan perlu disimpan sekurang-kurang selama 30 tahun. Setelah lewat masa 30 tahun kepentingan dokumen tidak mempunyai fungsi sebagai alat bukti. Selain itu sifat pembukuan yang dibuat oleh seorang pengusaha bersifat rahasia.
Sebagaimana telah ditetapkan untuk membuat pembukuan bagi pengusaha, tentunya baginya pengusaha yang tidak melakukannya akan dikenakan sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1997 dan pasal 396, 397, 231 (1) (2) KUH Pidana.
Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan undang-undang atai peraturan-peraturan pelaksanaanya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.
Daftar perusahaan merupakan daftar informasi umum yang harus didaftarkan pada Departemen Perdagangan dan Perindustrian/kanwil serta Departemen Perdagangan dan Perindustrian Tingkat II.
Tujuan diadakannya daftar perusahaan adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian perusahaan.
Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 disebutkan bahwa daftar perusahaan bersifat terbuka. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya setelah menerima izin usaha dari instansi yang berwenang barulah perusahaan tersebut dianggap telah berjalan.
Perusahaan yang wajib didaftarkan adalah perusahaan berbentuk badan hukum, persekutuan, perorangan, dan perusahaan-perusahaan baru yang sesuai dengan perkembangan perekonomian.
Dengan adanya Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan maka setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan menurut hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya sejak tanggal 1 Juni 1985.
Dalam Undang-Undang No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang dimaksud daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.