1. HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Hukum Perdagangan Internasional
Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan
bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Istilah hokum
ekonomi pertama kali dikenal diEropa Barat terutama di Inggris dan prancis sekitar abad ke18 sebelum terjadinya revolusi industry diinggris, peraturan-peraturan yang menjadi landasan
dari kebijakan ekonomi adalah hokum feodel yang lahir dari pemerintahan yang bersifat
absolute.
Sebagai akibat dari kebijakan yang bersifat restriktif dan protektif tersebut menimbulkan
hambatan hambatan dalam lalu lintas barang, jasi maupun modal antarnegara di Eropa,
mereka berusaha untuk mennguasai Negara-negara di asia dan Afrika dengan cara
menerapkan paham marketilisme(merchantilism). Hal ini menyebabkan kehidupan
perekonomian dan politik di Eropa menjadi semakin meluas dan terkonsentrasi kepada
kegiatan perdagangan, bukan saja terhadap perdagangan local dan regional antarnegara
Eropa, tetapi meluas ke luar Eropa.
Adanya norma hukum yang memberikan kebebasan kepada pelaku ekonomi dalam
melaksanakan kontrak termasuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya telah berlangsung
selama puluhan tahun semenjak 1760. Selain itu asas kebebasan kontrak juga merupakan
prinsif dan hokum yang mendorong terjadinya llibralisasi disektor industry dan perdagangan.
Timbulnya kebebasan dalam melaksanakan perdagangan antarnegara, atau disebut dengan
perdagangan internasional termotivasi oleh paham atau teori yang dikemukakan oleh Adam
Smith dalam bukunya berjudul “the wealth of nations” , yang menyatakan bahwa
kesejahteraan masyarakat suatu Negara justru akan semakin meningkat, jika perdagangan
internasional dilakukan dalam pasar bebas dan intervensi pemerintah dilakukan seminimal
mungkin.
Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith diatas disebut dengan “teori keunggulan
absolute” adalah teori yang melandaskan pada asumsi bahwa setiap Negara memiliki
keunggulan absolute nyata terhadap mitra dagangnya. Menurut teori ini , suatu Negara yang
mempunyai keunggulan absolut relative terhadap Negara mitra dagangnya dalam
memproduksi barang atau komoditi tertentu, akan mengespor komoditi tersebut ke Negara
mitra yang akan memeiliki keunggulan absolute (absoluth disadmventage). Dengan system
perdagangan bebas, sumber daya yang akan digunakan secara lebih efisien, sehingga
kesejahteraan yang dicapai akan lebih optimal. Namun , dalam kenyataannya justru yang
akan terjadi dieropa adalah ketidak adilan dan kesenjangan social antara para pengusaha yang
kaya raya dengan kaum buruh atau petani yang miskin. Untuk menguranngi kesenjangan
social dan ketidakadilan dalam system industrialisasi di inggris yang telah berlangsung
selama bertahun-tahun, seorang ekonom yang bernama Robert Owen mengajukan protes
kepada pemerintah, sehingga Sir Robert peel berupaya untuk menguranngi jam kerja anakanak disektor industry.
Sejalan dengan sejarah berkembangnya hokum ekonomi di Inggris , keadaan yang hamper
sama juga terjadi diprancis, Revolusi industry prancis dimulai sekitar 1830-1840 telah
didahului oleh:
1. Revolusi Prancis dengan semboyan “kemerdekaan, Persamaan Hak dan Persaudaraan
(liberte, fraternite)
2. Adanya unifikasi hokum dan komodifikasi hokum dagang Prancis ke dalam Code Civil

2. dan code du commerce, juga di bidang hokum pidana kedalam code penal.
Menurut sunaryati Harsono dalam T.Mulya lubis “hokum ekonomi (droite ekonomique)
adalah pembatasan kaidah-kaidah , hokum perdata dan hokum dagang oleh kaidah huukum
administrasi Negara (droite admisntatif) , berpangkal pada konsepsi Negara kesejahteraan
(melfare sate), yang mewajibkan Negara secara aktif menyelenggarakan kepentingan umum,
dan tidak
(sebagaimana menjadi pendirian paham libral) hanya menyerahkan kepada warga Negara
sendiri saja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan saja”. Selanjutnya
sunaryati hartono menyatakan bahwa “kaidah kaidah hokum baru merupakan hokum
ekonomi untuk sebagian besarnya tidak lagi berpegang pada asas-asas hokum perdata
maupun hokum public yang konvensional.
Hubungan perdagangan antarnegara atau perdagangan internasional, adalah sebagai akibat
dari adanya saling ketergantungan antarnegara, baik ditingkat global seperti General
agreement on Tariff and Trade (GATT) dan world Trade Organization (WTO) maupun pada
tingkat regional seperti asean free trade area (AFTA) dan lain-lain. Dengan terbentuknya
WTO sebagai organisasi perdagangan iternasional yang merupakan penerusan dari GATT,
diharapkan mampu menjadi wadah dan pengayom guna tercapainya suatu perdagangan dunia
yang lebih tertib, lancer, bebeas dan transfaran terutama dalam upaya penyelesaian sengketa
perdagangan antar bangsa secara adil.
Dasar peraturan perdagangan iternasional
Kondifikasi hokum perdata dan hokum dagang yang mengatur tentang kegitan bisnis dan
perdagangan di Indonesia adalah berasal dari code civil dan code du commerce prancis tahun
1808, kemudian berlaku di Negara belanda tahun 1828 menjadi Burgelijk Wetboek (BW) dan
Wetboek Van kophandel (WvK). Menurut T.Mulya lubis , perubahan dibidang hokum mutlak
dilakukan terutama pengembangan dibidang hokum perdata dan hokum dagang. Dimana
hokum merupakan alat untuk menentukan berhasil tidaknya pembangunan itu sendiri, lebihlebih Indonesia akan menghadapi globalisasi di bidang perdagangan internasional baik pada
tataran global (GATT-WTO) maupun regional (AFTA,APEC,CAFTA).
Pungsi hokum dalam pembangunan Indonesia adalah sebagai sarana pembahruan masyrakat .
hal ini diadasarkan anggapan bahwa adanya ketertiban didalam pembanguanan merupakan
suatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Menurut sunaryati Hartono. Kaidah
kaidah hokum baru yang merupakan hokum ekonomi sebagian besar tidak lagi berpegang
pada asas-asas hokum perdata maupun hokum public yang konvesional.
Indonesia sebagai salah satu Negara yang ikut serta dalam pertemuan double WTO, tidak
terlepas dari rangkaian kebijakasanaan disektor perdagangan.
Sebagai salah satu Negara yang telah menjadi anggota organisasi perdagangan internasional ,
Indonesia terikat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang
disepakati dalam perundingan GATT-WTO. Konsekwensi internal Indonesia harus
melakukan harmonisasi peraturan oerundang-undangan nasional dengan ketentuan hasil
kesepakatan WTO, artinya dalam melakukan harmonisasi Indonesia harus tetap memikirkan
kepentingan nasional namun tidak melanggar rambu-rambu ketentuan WTO.
Dalam menghadapi era globalisasi di bidang ekonomi khususnya perdagangan internasional,
peranan hokum bisnis terutama hokum perdagangan internasional sangat diperlukana dalam
melakukan hubungan hokum atau transaksi antarbangsa. Hubungan tersebut neyangkut
kegiatan perniagaan atau pertukaran barang,jasa modal maupun tenaga kerja , yang

3. memasukan barang kedalam daerah pabean , dan kegiatan mengespor adalah mengeluarkan
barang dari daerah pabean. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pengaturan perdagangan internasional antara lain.
1. Undang-undang Nomer 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
2. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomer 10
tahun 1995 tentang Kepabeanan
3. Peraturan pemerintah Nomer 34 Tahun 1996 tentang Bea masuk Antidamping dan Bea
Masuk Imbalan,
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomer 136/MPP/Kep/6/1996 tentang
Pembentukan Komite Antidumping Indonesia,
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomer 172/MPP/Kep/10/ 2000 tentang
Organisasi dan cara Kerja Tim Organisasi Antidumping,
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdanganan Nomer 427/MPP/Kep/10/2000 tentang
Komite antidumping Indonesia,
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomer 428/MPP/kep/10/2000 tentang
Pengangkatan Anggota Komite antidumping Indonesia,
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomer 216/MPP/Kep/7/2001 tentang
Perubahan keputusan Menteri perindustrian Nomer 261/MPP/kep/9/1996 tentang tata cara
Persyaratan pengajuan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan barang Mengandung Subsidi.
9. praturan Menteri perdagangan Repoblik Indonesia Nomer 37/M-Dag/per/9/2008 tentang
surat keterangan Asala (certificate of origin) Terhadap Barang Impor yang dikenakan
tindakan pengamanan (safeguard).
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PERDAGANGAN INTENASIONAl
Pengertian Hukum Perdagangan Internasional
Istilah perdagangan internasional (internastional trade) atau disebut dengan perdagangan
antarbangsa-bangsa , pertama kali dikenal di benua Eropa yang kemudian berkembang di
Asia dan Afrika. Menurut sumantoro, pengertian perdagangan internasional adalah : the
exchange of goods and services between nations dan selanjutnya “as used, it generally refers
to the total goods and service exchange among all nations” intinya mengandung pengertian
pertukaran seluruh barang dan jasa antara semua Negara/bangsa.
Istila perdagangan internasional sebenarnya adalah kegiatan pertukaran barang, jasa dan
modal antar penduduk suatu Negara dengan penduduk Negara lain. Beberapa sarjana telah
memberikan defines tetang hukum perdagangan internasional sebagai mana dikemukakan
oleh Huala Adolf masing-masing sebagai berikut:
1. schmitthoff mengemukakan bahwa hukum perdagangan internasional sebagai : . . . the
body kof rules governing commercial relationship of private law nature involving different
nations’. Schmittohoff menegasakan bahwa wilayah hukum perdagangan internasional tidak
termasuk aturan-aturan hukum internasional public yang mengatur hubungan dagang dalam
kerangka GATT atau mengatur blok blok perdagangan regional.
2. M. Rafiqul Islam mengemukakan bahwa perdagangan internasional adalah “… a wide
ranging, transnational, commercial exchange of goods and service between individual bisness
persons, trading bodies and states”. Berdasarkan definisi diatas bahwa hubungan financial
terkait erat dengan perdagangan internasional

4. 3. Michelle Sanson menyatakan bahwa , ”international trade law can be defined as the
regulation of the conduct of parties involved in the exchange of googs, service and
technology between nations”. Meskipun definisi ini sedikit mengambang , namun sanson
membagi hukum perdagangan internasional kedalam dua bagian utama, yaitu hukum
perdagangan internasional public(public international trade law), dan hukum perdagangan
internasional privat(private intenational trade law).
public international trade law adalah hukum yang mengatur prilaku dagang antarnegara.
Adapun private international trade law adalah hukum yang mengatur prilaku dagang secara
orang perorang (private tenders) dinegara yang berbeda.
4. Hercules Booysens mengemukakan definisi hukum perdagangan internasional dalam tida
unsure sebagai berikut,
a. Hukum perdagangan internasionl dapat dipandang sebagai suatu cabang kkhusus dari
hukum internasional
b. Hukum perdagangan internasional adalah hukum internasional yang berlaku terhadap
perdagangan barang,jasa dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.
c. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan aturan hukum yang memiliki
pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum.
B. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional
Bertitik tolak dari definisi diatas bahwa dalam hukum perdagangan internasional selain
melibatkan Negara-negara dan lembaga-lembaga internasional berdasrkan ketentuan GATTWTO , juga melibatkan para pihak dari Negara yang berbeda yang melakukan transaksi
dagang internasional.
Ruang linngkup hukum perdagangan internasional public merupakan bagian dari hukum
internasional terkait dengan hak dan kewajiban Negara dan organisasi internasional dalam
urusan iternasional, artinya bahwa dalam perdagangan internasional melibatkan Negaranegara dan lembaga-lembaga internasional baik scara global maupun regional yang mengacu
pada ketentuan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang disepakati dalam GATT-WTO.
Adapun ruang lingkup hukum perdagangan internasional private adalah bagian dari hukum
internasional yang terkait dengan hak dan kewajiban individu (para pihak) dan lembaga
internasional non pemerintah dalam urusan internasional yang mangacu pada kaidah prinsipprinsip hukum perjanjian /kontrak internasional yang disepakati oleh para pihak, dan
konvensi perdagangan internsional.
WEBSITE : http://aniezhatoriqi.blogspot.com/2013/05/hukum-perdaganganinternasional.html