Intan Dwi Kumalagusti 43217010109

1. MODULPERKULIAHAN
Hukum Perdagangan
internasional
Hukum Perdagangan
internasional
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi S1
14
HBL IntanDwi Kumalagusti
Abstract Kompetensi
Para pembaca mengerti apa yang
dijelaskan dnegan hukum
perdagngan internasional
Para pembaca diharapkan dapat
memahami serta mampu
menjelaskan definisi dan tujuan dari
adanya Hukum Perdagangan
internasional

2. 2015
2 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
Pembahasan
Pengadaan barang dan jasa antara lain dilakukan melalui perdagangan yang tidak hanya
terjadi dalam suatu negara melainkan beberapa. Perdagangan yang melibatkan para
pihak dari lebih satu negara disebut perdagangan internasional (international trade) atau
bisnis internasional (internatioal business).
Perdagangan internasional berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk hukum terutama
Hukum Perdagangan Internasional. Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan
internasional sebagai: “…the body of rules governing commercial relationship of a
private law nature involving different nations“. Dari definisi ini didapatkan unsur-unsur
sebagai berikut.
1) Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur
hukungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata.
2) Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.
Sumber hukum perdagangan internasional meliputi perjanjian internasional, hukum
kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan badan
pengadilan dan doktrin, kontrak, dan hukum nasional. Diantara berbagai sumber hukum
tersebut yang terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh sendiri oleh
para pedagang sendiri.
Perjanjian/Kontrak
Perdagangan internasional atau bisnis internasional terutama dilaksanakan melalui
perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli internasional dikenal dengan sebutan perjanjian
ekspor/impor. Dalam jual beli semacam ini kegiatan jual disebut ekspor dan kegiatan
beli disebut impor. Pihak penjual disebut eksportir dan pihak pembeli disebut importir.
Secara ringkas kegiatan ini disebut ekspor dan impor.
Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Hukum perjanjian memberikan kebebasan
kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak
melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.[12] Sistem ini melahirkan prinsip
kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang membuka kesempatan kepada para
pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan hal-hal berikut ini.
a. Pilihan hukum (choice of law), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam
kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut.
b. Pilihan forum (choice of jurisdiction), yakni para pihak menentukan sendiri dalam
kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara
para pihak dalam kontrak tersebut.
c. Pilihan domisili (choice of domicile), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan
penunjukan di manakah domisili hukum dari para pihak tersebut.

3. 2015
3 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) yang dikenal
dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh Profesor Aleksancer
Goldštajn yaitu :
1. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak
Prinsip pertama, kebebasan berkontrak, sebenarnya adalah
prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap
sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini
untuk membuat kontrak-kontrak dagang (internasional).
Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan
untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati,
kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya dan juga
kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dll.
Kebebasan ini tentu tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan umum,
kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing
sistem hukum.
2. Prinsip Dasar Pacta Sunt Servanda
Prinsip kedua, pacta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa
kesepakatan atau kontrak yang telah
ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan
itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia
menghormati prinsip ini.
3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
Prinsip ketiga, prinsip penggunaan arbitrase tampaknya
terdengar agak ganjil. Namun demikian pengakuan Goldštajn
menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase
dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian
sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah
semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Oleh karena itulah
prinsip ketiga ini memang relevan.
TUJUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak
berbeda dengan tujuan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade, 1947) yang termuat dalam Preambule-nya. Tujuan tersebut adalah:
 Mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-
kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara
lainnya.

4. 2015
4 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
 Meningkatkan volume perdagangan dunia
 Meningkatkan standar hidup manusia;
 Meningkatkan lapangan tenaga kerja;
 Mengembangkan sistem perdagangan multilateral;
 Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia, meningkatkan
produk dan transaksi jual beli barang.
SUMBER HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
1. Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara
umum, perjanjian internasional terbagi ke
dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional dan bilateral.
2. Hukum Kebiasaan Internasional
Sebagai suatu sumber hukum, hukum kebiasaan perdagangan
merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum
yang pertama-tama lahir dalam hukum perdagangan internasional.
Dari awal perkembangannya, yang disebut dengan hukum perdagangan
internasional justru lahir dari adanya praktek-praktek para
pedagang yang dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga
kebiasaan yang berulang-ulang dengan waktu yang relatif lama tersebut menjadi
mengikat.
3. Prinsip-prinsip Hukum Umum
Sebenarnya apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum belum ada
pengertian yang diterima luas. Peran sumber hukum
ini biasanya diyakini lahir baik dari sistem hukum nasional maupun hukum
internasional.
Sumber hukum ini akan mulai berfungsi manakala hukum
perjanjian (internasional) dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban
atas sesuatu persoalan. Karena itu prinsip-
prinsip hukum umum ini dipandang sebagai sumber hukum penting
dalam upaya mengembangkan hukum, termasuk hukum perdagangan internasional.
4. Putusan-putusan Badan Pengadilan dan Doktrin
Sumber hukum ini akan memainkan perannya apabila sumber-sumber hukum terdahulu
tidak memberi kepastian atau jawaban atas suatu persoalan hukum (di bidang
perdagangan internasional).
Putusan-putusan pengadilan dalam hukum perdagangan
internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti

5. 2015
5 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
yang dikenal dalam sistem hukum Common Law (Anglo Saxon).
Statusnya sedikit banyak sama seperti yang kita kenal dalam
sistem hukum kontinental (Civil Law). Bahwa putusan pengadilan
sebelumnya hanya untuk dipertimbangkan. Jadi ada semacam ‘kewajiban’ yang
tidak mengikat bagi badan-badan pengadilan untuk mempertimbangkan putusan-
putusan pengadilan sebelumnya (dalam sengketa yang terkait dengan perdagangan
internasional).
Sifat putusan pengadilan ini ditegaskan dalam sengketa Japan-
Taxes on Alcoholic Beverages yang diputus oleh Badan
Penyelesaian Sengketa (DSB atau Dispute Settlement Body) WTO.
5. Kontrak
Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya
merupakan sumber utama dan terpenting adalah perjanjian atau
kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. Seperti kita
dapat pahami, kontrak tersebut adalah ‘undang-undang’ bagi para pihak yang
membuatnya.
Para pelaku perdagangan dalam melakukan transaksi-transaksi perdagangan
internasional dalam melakukan transaksi-transaksi perdagangan
internasional, mereka menuangkannya dalam perjanjian-perjanjian
tertulis (kontrak). Karena itu, kontrak adalah sangat esensial.
Karena itu kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan
terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan
kewajiban mereka dalam perdagangan internasional.
6. Hukum Nasional
Signifikansi hukum nasional sebagai sumber hukum dalam
hukum perdagangan internasional terlihat
dari Peran hukum nasional ini antara lain akan mulai lahir manakala
timbul sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Dalam hal yang
demikian ini maka pengadilan (badan arbitrase) pertama-tama akan
melihat klausul pilihan hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum yang akan
digunakan untuk menyelesaikan sengketanya.
SUBYEK HUKUM DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
 Negara
Negara merupakan subyek hukum terpenting di dalam hukum perdagangan
internasional. Sudah dikenal umum bahwa negara adalah
subyek hukum yang paling sempurna. Pertama, ia satu-satunya subyek hukum yang
memiliki kedaulatan.

6. 2015
6 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
Dengan atribut kedaulatannya ini, negara antara lain berwenang membuat hukum
(regulator) yang mengikat segala subyek hukum lainnya (yaitu individu,
perusahaan), mengikat benda dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam
wilayahnya, termasuk perdagangan, di wilayahnya.
Kedua, negara juga berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
pembentukan organisasi-organisasi
(perdagangan) internasional di dunia, misalnya WTO, UNCTAD,
UNCITRAL, dll. Organisasi-organisasi internasional di bidang perdagangan
internasional inilah yang kemudian berperan dalam membentuk aturan-aturan hukum
perdagangan internasional.
Ketiga, peran penting negara lainnya adalah Negara juga bersama – sama
dengan Negara lain mengadakan perjanjian internasional guna mengatur
transaksi perdagangan di antara mereka. Contoh
perjanjian seperti ini adalah perjanjian Friendship, Commerce and Navigation,
perjanjian penanaman modal bilateral, perjanjian penghindaran pajak berganda, dll
diperdagangkan atau dijual ke subyek hukum lainnya yang memerlukannya.
 Organisasi Perdagangan Internasional
1. Organisasi Internsional Antar Pemerintah (Publik)
Organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional
memainkan peran yang signifikan.
Organisasi internasional dibentuk oleh dua atau lebih ngara guna mencapai tujuan
bersama.
Untuk mendirikan suatu organisasi internasional perlu
dibentuk suatu dasar hukum yang biasanya adalah perjanjian
internasional. Dalam perjanjian inilah termuat tujuan, fungsi, dan struktur
organisasi perdagangan internasional yang bersangkutan.
Biasanya peran organisasi internasional dalam perdagangan
internasional kurang begitu signifikan. Memang organisasi
internasional membeli kebutuhan-kebutuhannya dari penjual
(procurement). Misalnya komputer, peralatan kantor/administrasi, telekomunikasi,
transportasi, dll.
Di antara berbagai organisasi internasional yang ada dewasa ini, organisasi perdagangan
internasional di bawah PBB, seperti
UNCITRAL atau UNCTAD. UNCITRAL adalah organisasi internasional
yang berperan cukup penting dalam perkembangan hukum perdagangan
internasional.
2. Organisasi Internasional Non-Pemerintah

7. 2015
7 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
NGO Internasional dibentuk oleh pihak swasta (pengusaha)
atau asosiasi dagang. Peran penting NGO dalam mengembangkan aturan-
aturan hukum perdagangan internasional tidak dapat
dipandang dengan sebelah mata. Misalnya, ICC (International
Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Internasional), telah
berhasil merancang dan melahirkan berbagai bidang hukum
perdagangan dan keuangan internasional, misalnya: INCOTERMS, Arbitration
Rules dan Court of Arbitration, serta Uniform Customs and Practices for Documentary
Credits (UCP).
Khusus untuk UCP, misalnya, aturan-aturannya sekarang sudah
menjadi acuan hukum sangat penting bagi pengusaha dalam
melaksanakan transaksi perdagangan internasional. Aturan-aturan UCP yang terkait
dengan sistem pembayaran melalui perbankan telah
ditaati dan dihormati oleh sebagian besar pengusaha-pengusaha besar di dunia.
 Individu
Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam
perdagangan internasional. Adalah individu yang pada akhirnya
akan terikat oleh aturan-aturan hukum perdagangan internasional.
Selain itu, aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh Negara
memiliki tujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang dilakukan
individu.
Dibanding dengan negara atau organisasi internasional,
status individu dalam hukum perdagangan internasional tidaklah terlalu penting.
Biasanya individu dipandang sebagai subyek hokum
dengan sifat hukum perdata (legal persons of a private law nature).
1) Perusahaan Multinasional
Perusahaan multinasional (MNCs atau Multinational
Corporations) telah lama diakui sebagai subyek hukum yang
berperan penting dalam perdagangan internasional. Peran ini sangat mungkin karena
kekuatan finansial yang dimilikinya. Dengan kemampuan finansialnya,
hukum (perdagangan) internasional berupaya mengaturnya.
Pasal 2 (2) (b) Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara-
negara antara lain menyebutkan bahwa MNCs tidak boleh campur
tangan terhadap masalah-masalah dalam negeri dari suatu negara.
Alasan pengaturan ini tampaknya masuk akal. Tidak jarang MNCs
seperti Freport McMoran Company (yang beroperasi di Papua), Mitsubishi, atau M
NCs di bidang telekomunikasi, ABC, CNN, Singapore Telecommunication(Singtel
yang memiliki saham mayoritas

8. 2015
8 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
PT Indosat), sedikit banyak dapat mempengaruhi situasi dan kondisi politik dan
ekonomi di Indonesia.
2) Bank
Sama seperti individu atau MNCs, bank dapat digolongkan sebagai subyek
hukum perdagangan internasional dalam arti yang terbatas. Bank pun tunduk pada
hukum nasional di mana bank tersebut didirikan.
Yang membuat subyek hukum ini penting adalah:
 peran bank dalam perdagangan internasional dapat dikatakan
sebagai pemain kunci. Tanpa bank, perdagangan internasional mungkin
tidak dapat berjalan.
 Bank menjembatani antara penjual dan pembeli yang satu sama
lain mungkin saja tidak mengenal karena mereka berada di negara yang
berbeda. Perannya di sini adalah peran bank dalam memfasilitasi pembayaran
antara penjual dan pembeli.
 Bank berperan penting dalam menciptakan aturan-aturan hukum dalam
perdagangan internasional khususnya dalam mengembangkan
hukum perbankan internasional. Salah satu instrumen hukum
yang bank telah kembangkan adalah sistem pembayaran dalam transaksi
perdagangan internasional. Misalnya adalah
terbentuknya ‘kredit berdokumen’ yang disebut ‘documentary
credit’. Mekanisme dan praktek ini kemudian dikodifikasi dan dirumuskan
secara sistematis oleh ICC menjadi UCP.
Implementasi kasus
Kasus Ekspor Tuna Salah Satu Alasan Jokowi Evaluasi
Perdagangan Bebas
Jakarta - Kasus tuna Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa kena tarif tinggi
dibandingkan dengan negara-negara lainnya menjadi salah satu pertimbangan
pemerintahan Jokowi mengevaluasi kerjasama perdagangan bebas. Dalam kasus tuna,
justru Indonesia tertinggal dengan negara lain karena belum menjalin Free Trade
Agreement (FTA) dengan Uni Eropa. Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional,
Kemendag Bachrul Chairi mencontoh Indonesia di ASEAN adalah produksi tuna
terbesar, tetapi bea masuk tuna Indonesia di Eropa itu dikenakan 22,5%, namun
Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang sebagian tunanya datang dari perairan Indonesia,
itu hanya dikenakan bea masuk impor 0%. "Akibat 22,5% itu kita sudah sulit besaing
dengan mereka. Alasannya, mereka sudah melakukan apa yang disebut FTA dengan
Eropa. Indonesia ketinggalan dalam hal ini," kata Bachrul usai rakor soal FTA di Kantor

9. 2015
9 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/3/2015) Kasus serupa juga terjadi di Jepang,
tuna asal Indonesia harus kena bea masuk impor 7,5%, sedangkan di negara lain hanya
0%. Padahal Indonesia dan Jepang sudah ada kerjasama perdagang bebas bilateral
dengan Jepang yaitu Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).
Menurut Bachrul dengan posisi Indonesia yang belum masuk FTA dengan kawasan
lain, dan adanya FTA yang sudah berlaku namun belum memberikan keuntungan, maka
investor kurang tertarik masuk Indonesia. Alasannya investor akan memilih masuk ke
negara yang sudah banyak perdagangan bebas, sehingga pasarnya akan lebih luas dan
besar. "Walau Indonesia punya demografi tenaga kerja yang cukup, infrastruktur akan
membaik, tetap kalau pasarnya cuma 250 juta jiwa mereka kurang tertarik, karena
mereka mampu lebih dari 250 juta penduduk," jelasnya. Bachrul mengatakan, posisi
pemerintahan saat ini terus mendukung adanya FTA namun akan dievaluasi dari sisi
keuntungan bagi Indonesia, terutama dari mendorong ekspor dan menarik investasi ke
dalam negeri. "Kalau kita tidak terbuka, kita kehilangan 'kereta' dengan negara lain, kita
kehilangan investasi, kita kehilangan kemampuan mendorong ekonomi yang kita
harapkan," katanya. Terkait dengan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement
(IJEPA), telah disepakati akan dievaluasi. Pemerintah Indonesia sudah melakukan
pertemuan dengan Jepang. "FTA kebijakan Jokowi-JK dalam rangka mengamankan
ekspor Indonesia," katanya. Ia mengaku dalam rapat internal pemerintah, ada beberapa
Kementerian menyarankan agar beberapa FTA untuk dihentikan, namun kini arahannya
berubah, yaitu FTA diminta untuk terus lanjutkan dengan evaluasi. "Umumnya masalah
FTA tidak jalan tadi karena masalah transposisi, belum disetujuinya kesepakatan
dengan negara. Contohnya, misal perdagangan untuk pulpen, disepakati 0%, waktu kita
lakukan transposisi justru dikenakan jadi 15% bea masuk. Harusnya itu 0%," katanya.
(rrd/hen)

10. 2015
10 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Peny usun http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
https://masrurifarhan.wordpress.com/2012/06/27/hukum-perdagangan-internasional
http://genkartikel.blogspot.com/2015/12/hukum-perdagangan-internasional.html
https://bnpds.wordpress.com/2008/05/20/perdagangan-internasional/
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2861721/kasus-ekspor-tuna-salah-
satu-alasan-jokowi-evaluasi-perdagangan-bebas