SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan
Lingkungan
Hukum perdagangan
internasional
Modul Standar untuk
digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
FEB S1.Akuntansi
01
F041700009 Nurcholis Muttaqin
Abstract Kompetensi
Memahami Hukum perdagangan
internasional
Mampu menjelaskan hukum
perdagangan internasional
Prof. Dr Hapzi Ali, CMA
‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id
Hukum Perdagangan Internasional
A. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional
Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang
cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan
dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari
bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi
(produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau
transaksi dagang yang kompleks.
B. Pendekatan Hukum Perdagangan Internasional
a.Hubungan antara Hukum Perdagangan Internasional dan BidangHukum
lainnya Satu catatan lain yang juga penting adalah hubungan antarahukum
perdagangan internasional dan hukum lainnya yang terkaitdengan perdagangan
internasional. Di bagian awal tulisan initampak luasnya bidang cakupan hukum
perdagangan internasionalini. Luasnya bidang cakupan membuat cakupan yang
dikajinya sulituntuk tidak tumpang tindih dengan bidang-bidang lainnya.
Misalnyadengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi
bisnisinternasional, hukum komersial internasional, dll.
b. Hukum Perdagangan Internasional Bersifat Interdisipliner
Karakteristik lain dari hukum perdagangan internasional iniadalah
pendekatannya yang interdisipliner. Untuk dapat memahamibidang hukum ini
secara komprehensif, dibutuhkan sedikit banyakbantuan disiplin-disiplin (ilmu)
lain. Dalam bidang hukum initerkait dengan bidang pengangkutan (darat, udara
dan khususnyalaut). Hal ini membutuhkan bantuan dan pemahaman disiplin
ilmupelayaran.
C. Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Internasional
Prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) yang dikenal dalam hukum
perdagangan internasional diperkenalkan oleh sarjana hukum perdagangan
internasional Profesor Aleksancer Goldštajn. Beliau memperkenalkan 3 (tiga)
prinsip dasar tersebut, yaitu (1) prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak
(the principle of the freedom of contract) (2) prinsip pacta sunt servanda. dan
(3) prinsip penggunaan arbitrase.
1. Prinsip Dasar Kebebasan BerkontrakPrinsip pertama, kebebasan
berkontrak, sebenarnya adalah prinsip universal dalam hukum
perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum
‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id
dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-
kontrak dagang (internasional). Schmitthoff menanggapi secara positif
kebebasan pertama ini. Beliau menyatakan: “The autonomy of the
parties’ will in the law of contract is the foundation on which an
autonomous law of international trade can be built. The national
sovereign has,..., no objection that in that area an autonomous law of
international trade is developed by the parties, provided always that that
law respects in every national jurisdiction the limitations imposed by
public policy.Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup
luas. Ia meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang
para pihak sepakati. Ia termasuk pula kebebasan untuk memilih forum
penyelesaian sengketa dagangnya. Ia mencakup pula kebebasan untuk
memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dll. Kebebasan ini
sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan
umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan
oleh masing-masing sistem hukum.
2 Prinsip Dasar Pacta Sunt ServandaAleksander Goldštajn, “The New Law
of Merchant,” (1961)JBL12. Clive M. Schmitthoff,Commercial Law in a
Changing Economic Climate, London: Sweet and Maxwell, 1981,
(Selanjutnya disebut “Commercial Law”).Prinsip kedua, pacta sunt
servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau
kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap
sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.
3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Prinsip ketiga,
prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil. Namun
demikian pengakuan Goldštajn menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan
yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum
penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase
sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Oleh
karena itulah prinsip ketiga ini memang relevan. Goldštajn menguraikan
kelebihan dan alasan mengapa penggunaan arbitrase ini beliau jadikan
prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional: “Moreover, to the
extent that the settlement of differences is referred to arbitration, a
uniform legal order is being created. Arbitration tribunals often apply
‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id
criteria other than those applied in courts. Arbitrators appear more ready
to interpret rules freely, taking into account customs, usage and business
practice. Further, the fact that the enforcement of foreign arbitral awards
is generally more easy than the enforcement of foreign court decisions is
conducive to a preference for arbitration.
D. Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional
Dari uraian di atas tampak bahwa hukum perdagangan internasional telah ada
sejak lahirnya negara dalam arti modern. Sejak saat itu, hukum perdagangan
internasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan
perkembangan hubungan-hubungan perdagangan. Dilihat dari perkembangan
sumber hukumnya (dalam arti materil), maka perkembangan hukum
perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yakni:
(1).Hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan
Hukum perdagangan internasional lahir pada awalnya dari praktek para
pedagang. Hukum yang diciptakan oleh para pedagang ini lazim disebut
pula sebagailex mercatoria (law of merchant) Pada awal
perkembangannya ini Mercatoriaumbuh dari adanya 4 faktor berikut: (a)
lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan
raya (the law of the fairs(b) lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum l
(c) lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktek penyelesaian
sengketa-sengketa di bidang perdagangan; dan (d) berperannya notaris
(public notary ) dalam memberi pelayanan jasa-jasa hukum(dagang).
(2). Hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum
nasional Dalam tahap perkembangan ini, negara-negara mulai sadar
perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional. Mereka lalu
mencantumkan aturan-aturan perdagangan internasional dalam kitab.
undang-undang hukum (perdagangan internasional) mereka. Aturan-
aturan tersebut sedikit banyak adalah aturan-aturan yang mereka adopsi
dari lex mercatoria. Misalnya saja Perancis membuat Kitab Undang-
undang Hukum Dagang-nya (code de commerce) tahun 1807, Jerman
menerbitkanAllgemeine Handelsgezetbuch tahun 1861, dll.
(3). Lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan
Munculnya Lembaga-lembaga Internasional yang mengurusi
Perdagangan Internasional. Dalam perkembangan ketiga ini, aturan-
aturan hukum perdagangan internasional lahir sebagian besar karena
‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id
dipengaruhi oleh semakin banyaknya berbagai perjanjian internasional
yang ditandatangani baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.
Daftar Pustaka
https://www.academia.edu/5141985/1_HUKUM_PERDAGANGAN_INTERNASIONAL_Prinsi
p-prinsip_dan_Konsepsi_Dasar_PDF
‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id

More Related Content

What's hot

Kuliah i __d_agang
Kuliah i __d_agangKuliah i __d_agang
Kuliah i __d_agangikhsanfz
 
International trade law
International trade lawInternational trade law
International trade lawganangsetiadi
 
Asas asas hukum dagang, ppt
Asas asas hukum dagang, pptAsas asas hukum dagang, ppt
Asas asas hukum dagang, pptBetlehem Ketaren
 
Resume Hukum Perdata Internasional
Resume Hukum Perdata InternasionalResume Hukum Perdata Internasional
Resume Hukum Perdata InternasionalIca Diennissa
 
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANGHUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANGFair Nurfachrizi
 
14, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Hukum Perdagangan Internasional, Universi...
14, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Hukum Perdagangan Internasional, Universi...14, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Hukum Perdagangan Internasional, Universi...
14, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Hukum Perdagangan Internasional, Universi...lenianggr
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...
14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...
14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...claramonalisa09
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3B
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3BKedudukan Hukum dan Interpretasi P3B
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3BIlham Sousuke
 
14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...
14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...
14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...claramonalisa09
 
5 sumber-hk-dagang
5 sumber-hk-dagang5 sumber-hk-dagang
5 sumber-hk-dagangRyna Azrina
 
Hbl 14,nurcholis muttaqin,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universi...
Hbl 14,nurcholis muttaqin,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universi...Hbl 14,nurcholis muttaqin,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universi...
Hbl 14,nurcholis muttaqin,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universi...nurcholismn
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1villa kuta indah
 

What's hot (20)

Kuliah i __d_agang
Kuliah i __d_agangKuliah i __d_agang
Kuliah i __d_agang
 
International trade law
International trade lawInternational trade law
International trade law
 
Pengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum DagangPengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum Dagang
 
Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
 
Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
 
Asas asas hukum dagang, ppt
Asas asas hukum dagang, pptAsas asas hukum dagang, ppt
Asas asas hukum dagang, ppt
 
Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
 
Resume Hukum Perdata Internasional
Resume Hukum Perdata InternasionalResume Hukum Perdata Internasional
Resume Hukum Perdata Internasional
 
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANGHUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
 
Hukum dagang pres
Hukum dagang presHukum dagang pres
Hukum dagang pres
 
14, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Hukum Perdagangan Internasional, Universi...
14, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Hukum Perdagangan Internasional, Universi...14, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Hukum Perdagangan Internasional, Universi...
14, hbl, Leni Anggraeni, Hapzi Ali, Hukum Perdagangan Internasional, Universi...
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...
14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...
14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3B
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3BKedudukan Hukum dan Interpretasi P3B
Kedudukan Hukum dan Interpretasi P3B
 
14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...
14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...
14. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universitas...
 
5 sumber-hk-dagang
5 sumber-hk-dagang5 sumber-hk-dagang
5 sumber-hk-dagang
 
Hbl 14,nurcholis muttaqin,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universi...
Hbl 14,nurcholis muttaqin,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universi...Hbl 14,nurcholis muttaqin,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universi...
Hbl 14,nurcholis muttaqin,hapzi ali,hukum perdagangan internasional, universi...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 

Similar to Hukum Perdagangan Internasional

MANAJAMEN KONTRAK HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.pptx
MANAJAMEN KONTRAK HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.pptxMANAJAMEN KONTRAK HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.pptx
MANAJAMEN KONTRAK HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.pptxRIhsanFadhelAhmad1
 
HUKUM-DAGANG-1.pptx
HUKUM-DAGANG-1.pptxHUKUM-DAGANG-1.pptx
HUKUM-DAGANG-1.pptxFauzan880971
 
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas  Hukum Internasional Fenti Anita SariTugas  Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 
Hbl 3, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, un...
Hbl 3, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, un...Hbl 3, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, un...
Hbl 3, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, un...AS_Ramadhandy
 
14, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universitas ...
14, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universitas ...14, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universitas ...
14, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universitas ...DignaAdyaPratiwi
 
1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx
1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx
1. Pengantar Hukum Bisnis.pptxauroraaurora41
 
HBL,Febry Dian Utami Saragih,Hapzi Ali,Hukum Perdagangan Internasional,Univer...
HBL,Febry Dian Utami Saragih,Hapzi Ali,Hukum Perdagangan Internasional,Univer...HBL,Febry Dian Utami Saragih,Hapzi Ali,Hukum Perdagangan Internasional,Univer...
HBL,Febry Dian Utami Saragih,Hapzi Ali,Hukum Perdagangan Internasional,Univer...febrysaragih
 
Hukum Bisnis Internasional.pptx
Hukum Bisnis Internasional.pptxHukum Bisnis Internasional.pptx
Hukum Bisnis Internasional.pptxNurainiJafar
 
Hbl,14, fariz satiano, hapzi ali,hukum perdagangan international, universitas...
Hbl,14, fariz satiano, hapzi ali,hukum perdagangan international, universitas...Hbl,14, fariz satiano, hapzi ali,hukum perdagangan international, universitas...
Hbl,14, fariz satiano, hapzi ali,hukum perdagangan international, universitas...farizsatiano32
 
Hbl, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk bisnis usaha, uni...
Hbl, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk bisnis usaha, uni...Hbl, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk bisnis usaha, uni...
Hbl, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk bisnis usaha, uni...AS_Ramadhandy
 
Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional
  Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional  Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional
Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana InternasionalDanelAditiaSitungkir
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, unive...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, unive...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, unive...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, unive...megiirianti083
 
Sejarah Hukum Dagang Di Indonesia.ppt
Sejarah Hukum Dagang Di Indonesia.pptSejarah Hukum Dagang Di Indonesia.ppt
Sejarah Hukum Dagang Di Indonesia.pptOktaviaRahayu2
 
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...adeayularassati
 
14, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, hukum perdagangan intern...
14, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, hukum perdagangan intern...14, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, hukum perdagangan intern...
14, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, hukum perdagangan intern...angelaregife
 
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,lingkup perdagangan internasional,universit...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,lingkup perdagangan internasional,universit...Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,lingkup perdagangan internasional,universit...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,lingkup perdagangan internasional,universit...adeayularassati
 

Similar to Hukum Perdagangan Internasional (20)

MANAJAMEN KONTRAK HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.pptx
MANAJAMEN KONTRAK HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.pptxMANAJAMEN KONTRAK HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.pptx
MANAJAMEN KONTRAK HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.pptx
 
HUKUM-DAGANG-1.pptx
HUKUM-DAGANG-1.pptxHUKUM-DAGANG-1.pptx
HUKUM-DAGANG-1.pptx
 
HUKUM-DAGANG-1.pptx
HUKUM-DAGANG-1.pptxHUKUM-DAGANG-1.pptx
HUKUM-DAGANG-1.pptx
 
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas  Hukum Internasional Fenti Anita SariTugas  Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita Sari
 
Hbl 3, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, un...
Hbl 3, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, un...Hbl 3, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, un...
Hbl 3, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk badan usaha, un...
 
14, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universitas ...
14, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universitas ...14, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universitas ...
14, hbl, digna adya, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universitas ...
 
1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx
1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx
1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx
 
HBL,Febry Dian Utami Saragih,Hapzi Ali,Hukum Perdagangan Internasional,Univer...
HBL,Febry Dian Utami Saragih,Hapzi Ali,Hukum Perdagangan Internasional,Univer...HBL,Febry Dian Utami Saragih,Hapzi Ali,Hukum Perdagangan Internasional,Univer...
HBL,Febry Dian Utami Saragih,Hapzi Ali,Hukum Perdagangan Internasional,Univer...
 
Hukum Bisnis Internasional.pptx
Hukum Bisnis Internasional.pptxHukum Bisnis Internasional.pptx
Hukum Bisnis Internasional.pptx
 
Hbl,14, fariz satiano, hapzi ali,hukum perdagangan international, universitas...
Hbl,14, fariz satiano, hapzi ali,hukum perdagangan international, universitas...Hbl,14, fariz satiano, hapzi ali,hukum perdagangan international, universitas...
Hbl,14, fariz satiano, hapzi ali,hukum perdagangan international, universitas...
 
Hukum perdagangan internasional
Hukum perdagangan internasionalHukum perdagangan internasional
Hukum perdagangan internasional
 
Hbl, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk bisnis usaha, uni...
Hbl, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk bisnis usaha, uni...Hbl, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk bisnis usaha, uni...
Hbl, ahmad syauqi ramadhandy, hapzi ali, aspek hukum bentuk bisnis usaha, uni...
 
Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional
  Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional  Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional
Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional
 
Bab 14
Bab 14Bab 14
Bab 14
 
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, unive...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, unive...Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, unive...
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, unive...
 
Sejarah Hukum Dagang Di Indonesia.ppt
Sejarah Hukum Dagang Di Indonesia.pptSejarah Hukum Dagang Di Indonesia.ppt
Sejarah Hukum Dagang Di Indonesia.ppt
 
HUKUM INTERNASIONAL
HUKUM INTERNASIONALHUKUM INTERNASIONAL
HUKUM INTERNASIONAL
 
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
 
14, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, hukum perdagangan intern...
14, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, hukum perdagangan intern...14, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, hukum perdagangan intern...
14, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, hukum perdagangan intern...
 
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,lingkup perdagangan internasional,universit...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,lingkup perdagangan internasional,universit...Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,lingkup perdagangan internasional,universit...
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali,lingkup perdagangan internasional,universit...
 

More from AgungAgungPangestu

Hbl15, agung pangestu, hapzi ali, modul 15 hbl, hukum lingkungan
Hbl15, agung pangestu, hapzi ali, modul 15 hbl, hukum lingkunganHbl15, agung pangestu, hapzi ali, modul 15 hbl, hukum lingkungan
Hbl15, agung pangestu, hapzi ali, modul 15 hbl, hukum lingkunganAgungAgungPangestu
 
Hbl14, agung pangestu, hapzi ali, telekomunikasi, internet dan nir kabel
Hbl14, agung pangestu, hapzi ali, telekomunikasi, internet dan nir kabelHbl14, agung pangestu, hapzi ali, telekomunikasi, internet dan nir kabel
Hbl14, agung pangestu, hapzi ali, telekomunikasi, internet dan nir kabelAgungAgungPangestu
 
Hbl13, agung pangestu, hapzi ali modul 13 hbl, hak atas kekayaan intelektual
Hbl13, agung pangestu, hapzi ali modul 13 hbl, hak atas kekayaan intelektualHbl13, agung pangestu, hapzi ali modul 13 hbl, hak atas kekayaan intelektual
Hbl13, agung pangestu, hapzi ali modul 13 hbl, hak atas kekayaan intelektualAgungAgungPangestu
 
Hbl12, agung pangestu, hapzi ali, modul 12 hbl, hukum perbangkan dan asuransi
Hbl12, agung pangestu, hapzi ali, modul 12 hbl, hukum perbangkan dan asuransiHbl12, agung pangestu, hapzi ali, modul 12 hbl, hukum perbangkan dan asuransi
Hbl12, agung pangestu, hapzi ali, modul 12 hbl, hukum perbangkan dan asuransiAgungAgungPangestu
 
Hbl11, agung pangestu, hapzi ali modul implikasi etik dari ti
Hbl11, agung pangestu, hapzi ali modul implikasi etik dari tiHbl11, agung pangestu, hapzi ali modul implikasi etik dari ti
Hbl11, agung pangestu, hapzi ali modul implikasi etik dari tiAgungAgungPangestu
 
Hbl10, agung pangestu, hapzi ali, modul 10 hbl, anti monopoli persaigan bisn...
Hbl10, agung pangestu, hapzi ali, modul 10 hbl, anti monopoli  persaigan bisn...Hbl10, agung pangestu, hapzi ali, modul 10 hbl, anti monopoli  persaigan bisn...
Hbl10, agung pangestu, hapzi ali, modul 10 hbl, anti monopoli persaigan bisn...AgungAgungPangestu
 
Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen tanggungj...
Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen  tanggungj...Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen  tanggungj...
Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen tanggungj...AgungAgungPangestu
 
Hbl7, agung pangestu, hapzi ali modul hbl, hukum perburuhan
Hbl7, agung pangestu, hapzi ali modul hbl, hukum perburuhanHbl7, agung pangestu, hapzi ali modul hbl, hukum perburuhan
Hbl7, agung pangestu, hapzi ali modul hbl, hukum perburuhanAgungAgungPangestu
 
Hbl6, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian uang
Hbl6, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian uangHbl6, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian uang
Hbl6, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian uangAgungAgungPangestu
 
Hbl5, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkungan
Hbl5, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkunganHbl5, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkungan
Hbl5, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkunganAgungAgungPangestu
 
Hbl4, agung pangestu, hapzi ali slide pp moratorium hutang (pkpu) dan bpr, (1)
Hbl4, agung pangestu, hapzi ali slide pp moratorium hutang (pkpu) dan bpr, (1)Hbl4, agung pangestu, hapzi ali slide pp moratorium hutang (pkpu) dan bpr, (1)
Hbl4, agung pangestu, hapzi ali slide pp moratorium hutang (pkpu) dan bpr, (1)AgungAgungPangestu
 
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...AgungAgungPangestu
 
Hbl2, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, alternatif hukum sengketa
Hbl2, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, alternatif hukum sengketaHbl2, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, alternatif hukum sengketa
Hbl2, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, alternatif hukum sengketaAgungAgungPangestu
 
Hbl1, agung pangestu, hapzi ali, modul pengenalan dan definisi hukum secara u...
Hbl1, agung pangestu, hapzi ali, modul pengenalan dan definisi hukum secara u...Hbl1, agung pangestu, hapzi ali, modul pengenalan dan definisi hukum secara u...
Hbl1, agung pangestu, hapzi ali, modul pengenalan dan definisi hukum secara u...AgungAgungPangestu
 

More from AgungAgungPangestu (14)

Hbl15, agung pangestu, hapzi ali, modul 15 hbl, hukum lingkungan
Hbl15, agung pangestu, hapzi ali, modul 15 hbl, hukum lingkunganHbl15, agung pangestu, hapzi ali, modul 15 hbl, hukum lingkungan
Hbl15, agung pangestu, hapzi ali, modul 15 hbl, hukum lingkungan
 
Hbl14, agung pangestu, hapzi ali, telekomunikasi, internet dan nir kabel
Hbl14, agung pangestu, hapzi ali, telekomunikasi, internet dan nir kabelHbl14, agung pangestu, hapzi ali, telekomunikasi, internet dan nir kabel
Hbl14, agung pangestu, hapzi ali, telekomunikasi, internet dan nir kabel
 
Hbl13, agung pangestu, hapzi ali modul 13 hbl, hak atas kekayaan intelektual
Hbl13, agung pangestu, hapzi ali modul 13 hbl, hak atas kekayaan intelektualHbl13, agung pangestu, hapzi ali modul 13 hbl, hak atas kekayaan intelektual
Hbl13, agung pangestu, hapzi ali modul 13 hbl, hak atas kekayaan intelektual
 
Hbl12, agung pangestu, hapzi ali, modul 12 hbl, hukum perbangkan dan asuransi
Hbl12, agung pangestu, hapzi ali, modul 12 hbl, hukum perbangkan dan asuransiHbl12, agung pangestu, hapzi ali, modul 12 hbl, hukum perbangkan dan asuransi
Hbl12, agung pangestu, hapzi ali, modul 12 hbl, hukum perbangkan dan asuransi
 
Hbl11, agung pangestu, hapzi ali modul implikasi etik dari ti
Hbl11, agung pangestu, hapzi ali modul implikasi etik dari tiHbl11, agung pangestu, hapzi ali modul implikasi etik dari ti
Hbl11, agung pangestu, hapzi ali modul implikasi etik dari ti
 
Hbl10, agung pangestu, hapzi ali, modul 10 hbl, anti monopoli persaigan bisn...
Hbl10, agung pangestu, hapzi ali, modul 10 hbl, anti monopoli  persaigan bisn...Hbl10, agung pangestu, hapzi ali, modul 10 hbl, anti monopoli  persaigan bisn...
Hbl10, agung pangestu, hapzi ali, modul 10 hbl, anti monopoli persaigan bisn...
 
Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen tanggungj...
Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen  tanggungj...Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen  tanggungj...
Hbl8, agung pangestu, hapzi ali modul 9 hbl, perlindungan konsumen tanggungj...
 
Hbl7, agung pangestu, hapzi ali modul hbl, hukum perburuhan
Hbl7, agung pangestu, hapzi ali modul hbl, hukum perburuhanHbl7, agung pangestu, hapzi ali modul hbl, hukum perburuhan
Hbl7, agung pangestu, hapzi ali modul hbl, hukum perburuhan
 
Hbl6, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian uang
Hbl6, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian uangHbl6, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian uang
Hbl6, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, tindak pidana pencucian uang
 
Hbl5, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkungan
Hbl5, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkunganHbl5, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkungan
Hbl5, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkungan
 
Hbl4, agung pangestu, hapzi ali slide pp moratorium hutang (pkpu) dan bpr, (1)
Hbl4, agung pangestu, hapzi ali slide pp moratorium hutang (pkpu) dan bpr, (1)Hbl4, agung pangestu, hapzi ali slide pp moratorium hutang (pkpu) dan bpr, (1)
Hbl4, agung pangestu, hapzi ali slide pp moratorium hutang (pkpu) dan bpr, (1)
 
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
Hbl3, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, bentuk badan usaha, perseroan ter...
 
Hbl2, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, alternatif hukum sengketa
Hbl2, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, alternatif hukum sengketaHbl2, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, alternatif hukum sengketa
Hbl2, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, alternatif hukum sengketa
 
Hbl1, agung pangestu, hapzi ali, modul pengenalan dan definisi hukum secara u...
Hbl1, agung pangestu, hapzi ali, modul pengenalan dan definisi hukum secara u...Hbl1, agung pangestu, hapzi ali, modul pengenalan dan definisi hukum secara u...
Hbl1, agung pangestu, hapzi ali, modul pengenalan dan definisi hukum secara u...
 

Recently uploaded

Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 

Recently uploaded (17)

Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 

Hukum Perdagangan Internasional

  • 1. MODULPERKULIAHAN Hukum Bisnis dan Lingkungan Hukum perdagangan internasional Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan di Universitas Mercu Buana Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu FEB S1.Akuntansi 01 F041700009 Nurcholis Muttaqin Abstract Kompetensi Memahami Hukum perdagangan internasional Mampu menjelaskan hukum perdagangan internasional Prof. Dr Hapzi Ali, CMA
  • 2. ‘18 2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id Hukum Perdagangan Internasional A. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. B. Pendekatan Hukum Perdagangan Internasional a.Hubungan antara Hukum Perdagangan Internasional dan BidangHukum lainnya Satu catatan lain yang juga penting adalah hubungan antarahukum perdagangan internasional dan hukum lainnya yang terkaitdengan perdagangan internasional. Di bagian awal tulisan initampak luasnya bidang cakupan hukum perdagangan internasionalini. Luasnya bidang cakupan membuat cakupan yang dikajinya sulituntuk tidak tumpang tindih dengan bidang-bidang lainnya. Misalnyadengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnisinternasional, hukum komersial internasional, dll. b. Hukum Perdagangan Internasional Bersifat Interdisipliner Karakteristik lain dari hukum perdagangan internasional iniadalah pendekatannya yang interdisipliner. Untuk dapat memahamibidang hukum ini secara komprehensif, dibutuhkan sedikit banyakbantuan disiplin-disiplin (ilmu) lain. Dalam bidang hukum initerkait dengan bidang pengangkutan (darat, udara dan khususnyalaut). Hal ini membutuhkan bantuan dan pemahaman disiplin ilmupelayaran. C. Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Internasional Prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh sarjana hukum perdagangan internasional Profesor Aleksancer Goldštajn. Beliau memperkenalkan 3 (tiga) prinsip dasar tersebut, yaitu (1) prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak (the principle of the freedom of contract) (2) prinsip pacta sunt servanda. dan (3) prinsip penggunaan arbitrase. 1. Prinsip Dasar Kebebasan BerkontrakPrinsip pertama, kebebasan berkontrak, sebenarnya adalah prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum
  • 3. ‘18 3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak- kontrak dagang (internasional). Schmitthoff menanggapi secara positif kebebasan pertama ini. Beliau menyatakan: “The autonomy of the parties’ will in the law of contract is the foundation on which an autonomous law of international trade can be built. The national sovereign has,..., no objection that in that area an autonomous law of international trade is developed by the parties, provided always that that law respects in every national jurisdiction the limitations imposed by public policy.Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas. Ia meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati. Ia termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya. Ia mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dll. Kebebasan ini sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum. 2 Prinsip Dasar Pacta Sunt ServandaAleksander Goldštajn, “The New Law of Merchant,” (1961)JBL12. Clive M. Schmitthoff,Commercial Law in a Changing Economic Climate, London: Sweet and Maxwell, 1981, (Selanjutnya disebut “Commercial Law”).Prinsip kedua, pacta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik- baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini. 3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Prinsip ketiga, prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil. Namun demikian pengakuan Goldštajn menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Oleh karena itulah prinsip ketiga ini memang relevan. Goldštajn menguraikan kelebihan dan alasan mengapa penggunaan arbitrase ini beliau jadikan prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional: “Moreover, to the extent that the settlement of differences is referred to arbitration, a uniform legal order is being created. Arbitration tribunals often apply
  • 4. ‘18 4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id criteria other than those applied in courts. Arbitrators appear more ready to interpret rules freely, taking into account customs, usage and business practice. Further, the fact that the enforcement of foreign arbitral awards is generally more easy than the enforcement of foreign court decisions is conducive to a preference for arbitration. D. Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional Dari uraian di atas tampak bahwa hukum perdagangan internasional telah ada sejak lahirnya negara dalam arti modern. Sejak saat itu, hukum perdagangan internasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan perkembangan hubungan-hubungan perdagangan. Dilihat dari perkembangan sumber hukumnya (dalam arti materil), maka perkembangan hukum perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yakni: (1).Hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan Hukum perdagangan internasional lahir pada awalnya dari praktek para pedagang. Hukum yang diciptakan oleh para pedagang ini lazim disebut pula sebagailex mercatoria (law of merchant) Pada awal perkembangannya ini Mercatoriaumbuh dari adanya 4 faktor berikut: (a) lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan raya (the law of the fairs(b) lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum l (c) lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktek penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan; dan (d) berperannya notaris (public notary ) dalam memberi pelayanan jasa-jasa hukum(dagang). (2). Hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional Dalam tahap perkembangan ini, negara-negara mulai sadar perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional. Mereka lalu mencantumkan aturan-aturan perdagangan internasional dalam kitab. undang-undang hukum (perdagangan internasional) mereka. Aturan- aturan tersebut sedikit banyak adalah aturan-aturan yang mereka adopsi dari lex mercatoria. Misalnya saja Perancis membuat Kitab Undang- undang Hukum Dagang-nya (code de commerce) tahun 1807, Jerman menerbitkanAllgemeine Handelsgezetbuch tahun 1861, dll. (3). Lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan Munculnya Lembaga-lembaga Internasional yang mengurusi Perdagangan Internasional. Dalam perkembangan ketiga ini, aturan- aturan hukum perdagangan internasional lahir sebagian besar karena
  • 5. ‘18 5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id dipengaruhi oleh semakin banyaknya berbagai perjanjian internasional yang ditandatangani baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Daftar Pustaka https://www.academia.edu/5141985/1_HUKUM_PERDAGANGAN_INTERNASIONAL_Prinsi p-prinsip_dan_Konsepsi_Dasar_PDF
  • 6. ‘18 6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id