Modul ini membahas tentang hukum perdagangan internasional, meliputi pengertian, pendekatan, dan prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip yang dijelaskan meliputi kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Juga diuraikan perkembangan hukum perdagangan internasional melalui tiga tahapan.
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Hukum Perdagangan Internasional
1. MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan
Lingkungan
Hukum perdagangan
internasional
Modul Standar untuk
digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
FEB S1.Akuntansi
01
F041700009 Nurcholis Muttaqin
Abstract Kompetensi
Memahami Hukum perdagangan
internasional
Mampu menjelaskan hukum
perdagangan internasional
Prof. Dr Hapzi Ali, CMA
2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id
Hukum Perdagangan Internasional
A. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional
Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang
cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan
dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari
bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi
(produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau
transaksi dagang yang kompleks.
B. Pendekatan Hukum Perdagangan Internasional
a.Hubungan antara Hukum Perdagangan Internasional dan BidangHukum
lainnya Satu catatan lain yang juga penting adalah hubungan antarahukum
perdagangan internasional dan hukum lainnya yang terkaitdengan perdagangan
internasional. Di bagian awal tulisan initampak luasnya bidang cakupan hukum
perdagangan internasionalini. Luasnya bidang cakupan membuat cakupan yang
dikajinya sulituntuk tidak tumpang tindih dengan bidang-bidang lainnya.
Misalnyadengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi
bisnisinternasional, hukum komersial internasional, dll.
b. Hukum Perdagangan Internasional Bersifat Interdisipliner
Karakteristik lain dari hukum perdagangan internasional iniadalah
pendekatannya yang interdisipliner. Untuk dapat memahamibidang hukum ini
secara komprehensif, dibutuhkan sedikit banyakbantuan disiplin-disiplin (ilmu)
lain. Dalam bidang hukum initerkait dengan bidang pengangkutan (darat, udara
dan khususnyalaut). Hal ini membutuhkan bantuan dan pemahaman disiplin
ilmupelayaran.
C. Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Internasional
Prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) yang dikenal dalam hukum
perdagangan internasional diperkenalkan oleh sarjana hukum perdagangan
internasional Profesor Aleksancer Goldštajn. Beliau memperkenalkan 3 (tiga)
prinsip dasar tersebut, yaitu (1) prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak
(the principle of the freedom of contract) (2) prinsip pacta sunt servanda. dan
(3) prinsip penggunaan arbitrase.
1. Prinsip Dasar Kebebasan BerkontrakPrinsip pertama, kebebasan
berkontrak, sebenarnya adalah prinsip universal dalam hukum
perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum
3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id
dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-
kontrak dagang (internasional). Schmitthoff menanggapi secara positif
kebebasan pertama ini. Beliau menyatakan: “The autonomy of the
parties’ will in the law of contract is the foundation on which an
autonomous law of international trade can be built. The national
sovereign has,..., no objection that in that area an autonomous law of
international trade is developed by the parties, provided always that that
law respects in every national jurisdiction the limitations imposed by
public policy.Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup
luas. Ia meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang
para pihak sepakati. Ia termasuk pula kebebasan untuk memilih forum
penyelesaian sengketa dagangnya. Ia mencakup pula kebebasan untuk
memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dll. Kebebasan ini
sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan
umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan
oleh masing-masing sistem hukum.
2 Prinsip Dasar Pacta Sunt ServandaAleksander Goldštajn, “The New Law
of Merchant,” (1961)JBL12. Clive M. Schmitthoff,Commercial Law in a
Changing Economic Climate, London: Sweet and Maxwell, 1981,
(Selanjutnya disebut “Commercial Law”).Prinsip kedua, pacta sunt
servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau
kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap
sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.
3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Prinsip ketiga,
prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil. Namun
demikian pengakuan Goldštajn menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan
yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum
penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase
sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Oleh
karena itulah prinsip ketiga ini memang relevan. Goldštajn menguraikan
kelebihan dan alasan mengapa penggunaan arbitrase ini beliau jadikan
prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional: “Moreover, to the
extent that the settlement of differences is referred to arbitration, a
uniform legal order is being created. Arbitration tribunals often apply
4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id
criteria other than those applied in courts. Arbitrators appear more ready
to interpret rules freely, taking into account customs, usage and business
practice. Further, the fact that the enforcement of foreign arbitral awards
is generally more easy than the enforcement of foreign court decisions is
conducive to a preference for arbitration.
D. Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional
Dari uraian di atas tampak bahwa hukum perdagangan internasional telah ada
sejak lahirnya negara dalam arti modern. Sejak saat itu, hukum perdagangan
internasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan
perkembangan hubungan-hubungan perdagangan. Dilihat dari perkembangan
sumber hukumnya (dalam arti materil), maka perkembangan hukum
perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yakni:
(1).Hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan
Hukum perdagangan internasional lahir pada awalnya dari praktek para
pedagang. Hukum yang diciptakan oleh para pedagang ini lazim disebut
pula sebagailex mercatoria (law of merchant) Pada awal
perkembangannya ini Mercatoriaumbuh dari adanya 4 faktor berikut: (a)
lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan
raya (the law of the fairs(b) lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum l
(c) lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktek penyelesaian
sengketa-sengketa di bidang perdagangan; dan (d) berperannya notaris
(public notary ) dalam memberi pelayanan jasa-jasa hukum(dagang).
(2). Hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum
nasional Dalam tahap perkembangan ini, negara-negara mulai sadar
perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional. Mereka lalu
mencantumkan aturan-aturan perdagangan internasional dalam kitab.
undang-undang hukum (perdagangan internasional) mereka. Aturan-
aturan tersebut sedikit banyak adalah aturan-aturan yang mereka adopsi
dari lex mercatoria. Misalnya saja Perancis membuat Kitab Undang-
undang Hukum Dagang-nya (code de commerce) tahun 1807, Jerman
menerbitkanAllgemeine Handelsgezetbuch tahun 1861, dll.
(3). Lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan
Munculnya Lembaga-lembaga Internasional yang mengurusi
Perdagangan Internasional. Dalam perkembangan ketiga ini, aturan-
aturan hukum perdagangan internasional lahir sebagian besar karena
5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id
dipengaruhi oleh semakin banyaknya berbagai perjanjian internasional
yang ditandatangani baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.
Daftar Pustaka
https://www.academia.edu/5141985/1_HUKUM_PERDAGANGAN_INTERNASIONAL_Prinsi
p-prinsip_dan_Konsepsi_Dasar_PDF
6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Agung Pangestu http://www.mercubuana.ac.id