HUKUM & BISNIS

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
Tindak Pidana Pencucian Uang
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis AKUNTANSI
06
1A2323EL JIHAN NABILAH EKAYONO PUTRI
(43217010065)
Abstract Kompetensi
Tindak Pidana Pencucian Uang Mahasiswa harus dapat menjelaskan
definisi dan jenis Pengertian dan
pengaturan, proses pencucian uang,
sanksi tindak pidana pencucian uang,
kewajiban penyedia jasa keuangan,
peranan PPATK dan perlindungan
pelapor dan Saksi

2. DAFTAR ISI
• Aspek-Aspek Penegakan Hukum Dalam Uu No. 8 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang,
‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id

3. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MODUL 6
1. Pengertian Pencucian Uang
Upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga
harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah.
Sedangkan Pengertian Pencucian Uang Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang adalah:
“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”
Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal
(3), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010. Intinya dalah bahwa tindak pidana pencucian uang
merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan
sengaja menempatkan, mentransfer,mengalihkan ,membelanjakan ,membayarkan , menghibahkan,
menitipkan , membawa ke luar negeri
, mengubah bentuk , menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan
lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta
kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.
2. Proses Pencucian Uang Berdasarkan Teori
a. Placement: Penempatan dana yang dihasilkan dari tindak kejahatan ke dalam
sistem keuangan.
‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id

4. b. Layering: Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi
keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail)
asal usul dana.
c. Integration: Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada si pelaku
sehingga dapat digunakan dengan aman.
3. Kriminalisasi TPPU
Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 : Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa
ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga
atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan
tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana
karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010: Setiap Orang yang menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau
kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama
20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).
Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010: Setiap Orang yang menerima atau menguasai
penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran,
‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id

5. atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang
Dari defenisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana di jelaskan diatas,
maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1) Pelaku
2) Perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya
yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).
3) Merupakan Hasil Tindak Pidana
Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif
(actus reus) dan unsur subjektif (mens rea). Unsur objektif (actus reus) dapat
dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau
membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar
negari, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut
diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (mens rea) dilihat dari
perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa
harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan
atau menyamarkan harta tersebut.
5. Proses Pencucian uang ( Money Laundryng )
Namun demikian, non-bank financial institution juga merupakan target yang
tak kalah menarik bagi para pelaku pencucian uang. Kenyataan menunjukkan bahwa
dalam beberapa tahun terakhir para pelaku pencucian uang telah membuat langkah
terobosan dengan mempergunakan lembaga keuangan non bank sebagai sarana
pencucian uang. Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada
tiga kegiatan, yakni placement, layering , dan integration
A. Tahap Penempatan / Placement
a. Placement merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para pelaku
dalam hubungan dengan lembaga keuangan non bank. Perusahaan asuransi
misalnya dapat dimanfaatkan melalui pembelian asuransi jiwa yang
‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id

6. merupakan suatu tahapan melakukan placement dan sekaligus memuat unsur
layering dan integration. Pengiriman uang melalui perusahaan pengiriman
uang (money transfer), placement pada lembaga pembiayaan dan venture
capital serta pelunasan pinjaman pada perusahaan sewa guna usaha
(leasing)merupakan modus-modus yang dapat digunakan oleh para pelaku
pencucian uang dengan menggunakan non-bank financial institution.
b. Tahap ini merupakan menempatakan Dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas
kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam
sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain sebagai berikut:
1. Penyelundupan Dana (Menempatkan Dana pada Bank).
2. Menyetorkan uang pada bank pada bank sebagai pembayaran kredit untuk
mengaburkan audit trail.
3. Menyeludupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain.
4. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah sehingga mengubah kas
menjadi kredit pembiayaan.
5. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan
pribadi, misalnya bisnis properti, membelikan hadiah yang nilainya
tinggi / mahal sebagai penghargaan / hadiah kepada pihak lain yang
pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaaan jasa keuangan
lain.
B. Tahap Pelapisan / Layering
Pelapisan (layering) bertujuan menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal
usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer Dana dari beberapa rekening
ke lokasi lainnya atau dari suatu negara ke negara lain dan dapat dilakukan
beberapa kali. Biasanya cara ini di lakukan dengan meminta kredit di bank dan
dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara
legal.Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatannya bahwa kegiatan
usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu
melainkan dari perolehan kredit bank tadi.
Bentuk kegiatan ini antara lain :
• Transfer dana dari suatu bank ke bank lain
• Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi
yang sah
• Memindahkan uang tunai lintas batas Negara melalui jaringan kegiatan
usaha yang sah.
‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id

7. C. Tahap Penyatuan / Integration
Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut
setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya
uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Sehingga uang
kotor itu kelihatan sah.
Dalam Undang - Undang TPPU pengertian tindak pidana pencucian uang
diatur dalam pasal 3 dan pasal 6.Pasal 3 menyebutkan, barang siapa dengan sengaja
menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau
menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan,
menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang
dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas
tahun dan denda. Paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak lima belas
miliar rupiah. Sementara itu Pasal 6 Undang-undang yang sarna mengatur, bahwa
setiap orang yang menerima atau menguasai:penempatan, pentransferan, pembayaran,
hibah, sumbangan, penitipan dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan dengan hukuman
yang sarna seperti diatur dalam Pasal 3.
6. Dampak Pencucian Uang
Beberapa dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian
uang terhadap masyarakat antara lain:
1) Pencucian uang memungkinkan para pengedar narkoba, penyeludup dan penjahat
lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya.
2) Kegiatan ini mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan sebagai
akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi
untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran uang haram yang
sangat besar.
3) Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak
langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan
kerja yang sah.
4) Masuknya uang dan dana hasil kejahatan ke dalam keuangan suatu negara telah
menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan kualitas hidup,
dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.
5) Pencucian uang dapat merugikan sektor swasta yang sah (Undermining in the
Legitimate Privet sector). Pencucian uang dapat mengakibatkan hilangnya kendali
pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.
‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id

8. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2002
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003
Dimuat dalam : Pasal 3 ( 1 ) Setiap orang yang dengan sengaja :
a) Menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau
atas nama pihak lain;
b) Mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan
hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan
yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
c) Membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri
maupun atas nama pihak lain;
d) Menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas
nama pihak lain;
e) Menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
f) Membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana; atau
g) Menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga
lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,
dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima
belas milyar rupiah). (2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan
pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 6 (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:
1) Penempatan;
2) Pentransferan;
3) Pembayaran;
‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id

9. 4) Hibah;
5) Sumbangan;
6) Penitipan; atau
7) Penukaran.
Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang
Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 setiap Orang yang
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan
dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena
tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 setiap orang yang
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena
tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan dendapaling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 setiap orang yang
menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,
sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Perlindungan Pelapor dan Saksi
A. Perlindungan bagi Pelapor
1) Pelaksanaan pelaporan oleh PJK yang berbentuk bank, dikecualikan dari
ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur oleh Undang-undang Perbankan;
2) Pelapor tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan
kewajiban pelaporannya;
‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id

10. 3) PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim wajib merahasiakan identitas
pelapor;
4) Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang,
wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang
membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.
5) Disidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang
bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam
pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang
memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
B. Perlindungan bagi Saksi
1. Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana
pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari
kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya
terma suk keluarganya.
2. Saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas kesaksian yang
diberikan oleh yang bersangkutan.
‘18
10 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id

11. KASUS PENCUCIAN UANG MALINDA DEE,
MANTAN SENIOR RELATION MANAGER
CITIBANK
JAKARTA – Kasus pembobolan dana nasbah Citibank senilai Rp40 miliar oleh
Inong Malinda alias Melinda Dee yang menjabat Relationship Manager Citigold di bank
tersebut merupakan salah satu kasus hukum paling banyak menyita perhatian masyarakat di
tahun 2011. Selain nilai kejahatannya yang cukup fantastis, kasus ini merembet ke masalah
privat karena gaya hidup mewah Melinda bersama suaminya Andhika Gumilang.
Tengok saja koleksi mobil mewahnya seperti Hummer, Mercedes Benz dan Ferrari
yang harganya di atas Rp1 miliar. Latar belakang Andhika yang pernah menjadi artis juga
turut menarik perhatian seluruh media infotainment. Dan yang tak kalah menghebohkan
adalah operasi pembesaran payudara yang dilakukan Melinda dibahas media dengan meminta
tanggapan dokter bedah plastik hingga nyaris menenggelamkan substansi kasusnya.
Payudaranya juga menjadi bahan olok-olok di berbagai jejaring sosial.
Pembobolan simpanan nasabah kakap oleh Melinda selama kurang lebih tiga tahun
berakhir 23 Maret 2011 setelah delapan penyidik dari Direktorat Ekonomi dan Khusus Badan
Reserse Kriminal Markas Besar Polri menangkap Melinda di apartemennya di kawasan
SCBD, Jakarta Selatan. Tim dari Mabes Polri bergerak setelah mendapat laporan pihak
Citibank pada bulan Januari.
Dalam keterangan saksi di pengadilan terlihat modus yang digunakan Melinda,
yakni dengan menyalahgunakan kepercayaan para nasabah kakap terhadap dirinya. Oleh
Melinda, nasabah-nasabah kaya dan sibuk itu disodori blanko kosong untuk ditandatangani
agar memudahkan transaksi. Namun ternyata Melinda mencuri uang tersebut sedikit-demi
sedikit tanpa disadari pemilik rekening melalui persekongkolan jahat dengan bawahannya,
Dwi Herawati, Novianty Iriane dan Betharia Panjaitan selaku Head Teller Citibank.
Jaksa Penuntut Umum mendakwa Melinda melakukan penggelapan dan pencucian
uang dalam kurun waktu 22 Januari 2007 hingga 7 Februari 2011 melalui 117 transaksi,
dimana 64 transaksi di antaranya dalam bentuk pecahan rupiah senilai Rp27,36 miliar dan 53
transaksi senilai 2,08 juta dolar AS.
Bagaimana Melinda beroperasi selama itu?
Guna meraih kepercayaan nasabah, wanita 47 tahun tersebut terlebih dahulu
memperlakukan mereka secara istimewa, misalnya dengan melayani di ruang khusus di
kantor Citibank. Perlakuan ini tidak hanya diberikannya dalam waktu singkat, tetapi hingga
puluhan tahun sampai nasabah sangat percaya.
Dari sini, Melinda secara cermat menelisik pola transaksi nasabah yang
bersangkutan, kemudian mengajukan blanko kosong untuk ditanda tangani. Blanko inilah
yang dia gunakanan untuk menarik dana dengan memerintahkan Dwi mentransfer uang ke
‘18
11 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id

12. beberapa perusahaan miliknya. Melinda juga menggunakan surat kuasa dari nasabah,
sehingga nasabah seolah-olah datang ke bank untuk melakukan transaksi.
Untuk mengaburkan bukti kejahatan, Melinda membuat perusahaan pribadinya yang
dialiri dana nasabah Citibank atas nama orang lain. Pada akhirnya, duit inilah yang
digunakannya, antara lain untuk menyicil angsuran mobil super mewah seperti Ferrari.
Tengok saja kesaksian Rohly Pateni, salah satu nasabah yang menjadi korban Melinda. Dia
mengaku sangat percaya kepada Melinda karena sudah 18 tahun menjadi nasabah Citibank
dan ditangani Melinda. Dia jarang mengecek rekeningnya karena sibuk bekerja.
Berdasarkan kesaksian mantan Citigold Executive Head di Citibank Landmark,
Reniwati Hamid, Melinda mengalirkan dana nasabah ke empat perusahaan miliknya yaitu,
PT Sarwahita Global Manajemen, PT Porta Axell Amitee, PT Qadeera Agilo Resources, dan
PT Axcomm Infoteco Centro. Reniwati sendiri menjabat sebagai Direktur Utma di empat
perusahaan yang didirikannya bersama Melinda, Roy Sanggilawang, dan Gesang Timora
tersebut.
Dari keempat perusahaan ini, Melinda kembali menarik uang untuk kepentingan
pribadinya, Andhika maupun adiknya, Visca Lovitasari serta suami Visca, Ismail bin Janim.
Andhika menampung uang curian itu dengan membuka banyak rekening dengan identitas
berbeda karena menggunakan KTP palsu. Dia juga diseret ke muka pengadilan dengan
tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menerima dan menampung uang
yang diduga hasil tindak pidana istri sirinya.
Andhika didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, d, f UU Tindak Pidana
Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 5 ayat (1) UU Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal
263 Ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Adapun Visca ditetapkan diadili setelah menampung dana dari Melinda senilai lebih
dari Rp8miliar, dalam kurun waktu 24 Januari 2007 sampai tanggal 19 Oktober 2010. Tahap
pertama Melinda menyetor sebesar Rp2.063.723.000. Lalu, Malinda mengirim lagi
Rp.5.429.199.000 dan selanjutnya Rp66juta, dan terakhir Rp401.480.000. Jaksa mengatakan,
dari tiap transaksi itu, Visca mendapat imbalan sebesar Rp5 juta. Sedangkan suaminya,
Ismail yang juga diadili didakwa menampung uang dari Melinda sekira Rp20,4 miliar sejak
bulan Januari 2010 hingga Oktober 2010 dalam 51 kali transaksi.
Sementara itu, jaksa menjerat Melinda dengan pasal berlapis, yaitu pasal dalam
Undang-Undang Perbankan dan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pertama, dia dijerat Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
juncto Pasal 55 ayat 1 dan pasal 65 KUHP.
Kedua, Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65
KUHP. Ketiga, Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. Ancamannya
adalah 15 tahun penjara.
‘18
12 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id

13. Fakta lain yang cukup menarik adalah keterlibatan Wakil Gubernur Lembaga
Ketahanan Nasional (Lemhannas) Marsekal Madya TNI Rio Mendung Thalieb. Dia menjadi
Komisaris Utama PT Sarwahita Group Managemen, namun mengaku tak melakukan bisnis
dalam perusahaan tersebut. Tidak jelas apakah pengakuan ini benar atau tidak karena tidak
pernah ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
Yang juga tak terungkap dari kasus tersebut adalah identitas dan latar belakang
nasabah yang ditangani Melinda yang kabarnya mencapai puluhan orang. Sebab, yang
melapor ke polisi cuma tiga orang. Semula, banyak pihak berharap seluruh nasabahnya
melapor sehingga di sisi lain juga bisa ditelisik apakah ada di antaranya pejabat negara
sekaligus mencari tahu darimana sumber uang itu.
Selain menjerat Melinda, Andhika, Visca, dan Ismail, polisi juga menyeret rekan
kerja Melinda yakni Reniwati Hamid, RJ selaku Cash Official Manajer atau atasan teller, dan
SW selaku Cash Supervisor Manager. Mereka menyusul Dwi Herawati binti Harno Wijoyo,
Novianty Iriane binti Emon, dan Betharia Panjaitan yang lebih dahulu ditetapkan sebagai
tersangka dan tengah menjalani persidangan dengan tuduhan turut membantu perbuatan
Melinda.
ANALISA KASUS :
Inong Malinda dee, mantan senior Relationship Manager Citibank diduga melakukan
tindak pidana pencucian dana nasabah Citibank sebesar lebih dari Rp 16 milyar. Nasabah-
nasabah yang ditangani Malinda biasanya adalah nasabah kelas kakap dengan dana lebih dari
Rp 500 juta. Sedangkan bank-bank di Indonesia masih didominasi bukan oleh nasabah
seperti itu. Motif pelaku adalah untuk memuaskan dan menyenangkan suami keduanya yaitu
Andhika Gumilang.
Modus Operandi yang dilakukan pelaku sebagai karyawan bank adalah dengan
sengaja melakukan pengaburan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap bebrapa slip
transfer. Slip transfer digunakan untuk menarik dana pada rekening nasabah dan
memindahkan dana milik nasabah tanpa seizin nasabah ke beberapa rekening yang dikuasai
oleh pelaku. Pelaku mengalirkan hasil penggelapan dana nasabah Citibank ke 30 rekening.
Total dana yang digelapkan pelaku diduga mencapai lebih dari Rp 16 milyar. Dana tersebut
dibelanjakan barang mewah berupa empat mobil mewah dan dua apartemen yang saat ini
disita polisi.
Penyidikan kasus ini relatif terhambat lantaran sejauh ini baru tiga nasabah yang
berani melapor polisi. Korban pelaku diduga lebih dari jumlah tersebut karena pelaku
memiliki ratusan nasabah. Proses penyelidikan juga terbentur aturan perbankan yang
merahasiakan identitas serta jumlah dana nasabah dan saat ini penyelidikan masih tertuju
pada lalu lintas dari tiga nasabah saja.
Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan
kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk
tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain mana pun kecuali jika ditentukan
lain oleh perundang-undang yang berlaku. Menurut pasal 1 angka 28 undang-undang
‘18
13 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id

14. perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
Analisa Dari Segi Hukum
Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari
hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah dari
kegiatan yang sah. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Tindak PidanaPencucian Uang, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian
uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja/imigran, Perbankan,
narkotika, psikotropika , perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, penculikan,
terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.
Dengan sudah dikeluarkannya UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang ini, tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain
kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri
atas:
• Penempatan (placement) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari
tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan
uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat, deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam
sistem keuangan, terutama sistem perbankan
• Transfer (layering) yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari
tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa
keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke penyedia
jasa keuangan yang lai. Dilakukannya layering, membuat penegak hukum sulit untuk
dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut
• Menggunakan harta kekayaan (integration) yakni upaya menggunakan harta
kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem
keuangna melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta
kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai
kembali kegiatan kejahatan.
• Pelaku dijerat pasal 49 ayat 1 dan 2 UU No 7 tahun 1992 sebagaimana diubah
dengan UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan dan atau pasal 6 UU No 15 tahun
2002 sebagaimana diubah dengan UU No 25 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan
UU no 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pastinya
pelaku dikenakan sanksi berupa denda dan hukuman penjara.
‘18
14 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id

15. Daftar Pustaka
http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pencucian-uang-definisi.html (Di Akses
Tanggal 10 April 2018, Pukul 15.50)
http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html (Di Akses Tanggal 10 April 2018, Pukul
15.54)
http://duniahukumuniversitasriau.blogspot.co.id/2017/06/makalah-tindak-pidana-
khusus-pencucian.html (Di Akses Tanggal 10 April 2018, Pukul 17.00)
https://diptyaaris.wordpress.com/2012/12/20/analisis-kasus-melinda-dee/ (Di Akses Tanggal
9 April 2018, Pukul 09.45)
‘18
15 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id