Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universitas mercu buana, 2018

1. Hukum Bisnis dan
Lingkungan
HUKUM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
Lingkup perdagangan
internasional dan penutupan
kesepakatan yang masuk dalam
perdagangan internasional
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
FEB S1.Akuntansi
14
F041700009 Teuku Alvin Putra
Rezalino
Abstract Kompetensi
Mampu mengenal Hukum
Perdagangan Internasional
Mampu menjelaskan lingkup
perdagangan internasional dan
penutupan kesepakatan yang masuk
dalam perdagangan internasional
Prof. Dr Hapzi Ali, CMA

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alvin Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Pengertian Hukum perdagangan internasional
Hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang
lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas
batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter,
jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya),
hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.
Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini sedikit banyak disebabkan
oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi). Sehingga, transaksi-transaksi
dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam
bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak
perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi
lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-commerce.
DEFINISI PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENURUT BEBERAPA AHLI
a. Schmitthoff
Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai: “… the body of rules
governing commercial relationship of a private law nature involving different nations”.
Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur berikut:
1) Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-
hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata,
2) Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.
b. M. Rafiqul Islam
Dalam upayanya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional, Rafiqul
Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan
keuangan (financial relations). Dalam hal ini Rafiqul Islam memberi batasan perdagangan
internasional sebagai “… a wide ranging, transnational, commercial exchange of goods
and services between individual business persons, trading bodies and States“.
Hubungan finansial terkait erat dengan perdagangan internasional. Keterkaitan
erat ini tampak karena hubungan- hubungan keuangan ini mendampingi transaksi
perdagangan antara para pedagang (dengan pengecualian transaksi barter atau countertrade).
c. Definisi Hercules Booysen
Karena itu dalam upayanya memberi definisi tersebut, beliau hanya mengungkapkan unsur-
unsur dari definisi hukum perdagangan internasional. Menurut beliau ada tiga unsur, yakni:
(1) Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari
hukum internasional.
(2) Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang
berlaku terhadap perdagangan barang, jasa dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual
(HAKI).
(3) Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang
memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum.
Karena sifat aturan-aturan hukum nasional tersebut, maka atura-aturan tersebut merupakan
bagian dari hukum perdagangan internasional.

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alvin Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) yang dikenal dalam hukum perdagangan
internasional diperkenalkan oleh Profesor Aleksancer Goldštajn yaitu :
1. Prinsip Dasar Kebebasan Berkontrak
Prinsip pertama, kebebasan berkontrak, sebenarnya adalah prinsip universal dalam hukum
perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui
kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang (internasional).
Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk
melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati, kebebasan untuk memilih forum
penyelesaian sengketa dagangnya dan juga kebebasan untuk memilih hukum yang akan
berlaku terhadap kontrak, dll.
Kebebasan ini tentu tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan umum, kesusilaan,
kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum.
2. Prinsip Dasar Pacta Sunt Servanda
Prinsip kedua, pacta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa
kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di
dunia menghormati prinsip ini.
3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
Prinsip ketiga, prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil. Namun
demikian pengakuan Goldštajn menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat.
Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang
semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam
kontrak-kontrak dagang. Oleh karena itulah prinsip ketiga ini memang relevan.
TUJUAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade, 1947) yang termuat dalam Preambule-nya.
Tujuan tersebut adalah:
 Mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan
dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya.
 Meningkatkan volume perdagangan dunia
 Meningkatkan standar hidup manusia;
 Meningkatkan lapangan tenaga kerja;
 Mengembangkan sistem perdagangan multilateral;
 Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia, meningkatkan produk dan
transaksi jual beli barang.
SUMBER HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
1. Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum,
perjanjian internasional terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional
dan bilateral.
Perjanjian internasional atau multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih
dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional. Beberapa perjanjian
internasional membentuk suatu pengaturan perdagangan yang sifatnya umum di antara
para pihak. Ada juga perjanjian internasional yang memberikan kekuasaan tertentu di
bidang perdagangan atau keuangan kepada suatu organisasi internasional. Perjanjian

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alvin Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
internasional kadang kala juga berupaya mencari suatu pengaturan yang seragam guna
mempercepat transaksi perdagangan.
2. Hukum Kebiasaan Internasional
Sebagai suatu sumber hukum, hukum kebiasaan perdagangan merupakan sumber hukum
yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama-tama lahir dalam hukum
perdagangan internasional. Dari awal perkembangannya, yang disebut dengan hukum
perdagangan internasional justru lahir dari adanya praktek-praktek para pedagang yang
dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga kebiasaan yang berulang-ulang dengan
waktu yang relatif lama tersebut menjadi mengikat.
Dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut juga sebagai lex
mercatoria atau hukum para pedagang (the law of the merchants). Istilah ini logis karena
memang para pedagang-lah yang mula-mula ‘menciptakan’ aturan hukum yang berlaku
bagi mereka untuk transaksi-transaksi dagang mereka. Contoh (lembaga hukum) yang
mula-mula para pedagang lakukan dan kembangkan adalah barter dan counter-trade.
Ketentuan Lex Mercatoria dapat ditemukan antara lain di dalam kebiasaan-kebiasaan
yang berkembang dan dituangkan dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional,
misalnya berupa klausul-klausul kontrak standar (baku), atau kontrak-kontrak di bidang
pengangkutan (maritim).
Kontrak-kontrak atau klausul kontrak perdagangan yang biasanya dirancang oleh asosiasi
atau organisasi perdagangan tertentu (misalnya oleh ICC, FIDIC, dll) dan diikuti oleh anggota
dari organisasi atau asosiasi tersebut.
Kebiasaan-kebiasaan perdagangan memiliki peran yang sangat penting di dalam sesuatu
transaksi perdagangan internasional. Misalnya, kebiasaan tersebut terkodifikasi dalam
kontrak konstruksi atau pengiriman barang, fob, cif, dll.
3. Prinsip-prinsip Hukum Umum
Sebenarnya apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum belum ada pengertian
yang diterima luas. Peran sumber hukum ini biasanya diyakini lahir baik dari sistem hukum
nasional maupun hukum internasional.
Sumber hukum ini akan mulai berfungsi manakala hukum perjanjian (internasional) dan
hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan. Karena itu
prinsip-prinsip hukum umum ini dipandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya
mengembangkan hukum, termasuk hukum perdagangan internasional.
Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini antara lain adalah prinsip itikad
baik, prinsip pacta sunt servanda, dan prinsip ganti rugi. Ketiga prinsip ini terdapat dan diakui
dalam hampir semua sistem hukum di dunia, dan terdapat pula dalam hukum (perdagangan)
internasional.
4. Putusan-putusan Badan Pengadilan dan Doktrin
Sumber hukum ini akan memainkan perannya apabila sumber-sumber hukum terdahulu tidak
memberi kepastian atau jawaban atas suatu persoalan hukum (di bidang perdagangan
internasional).
Putusan-putusan pengadilan dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki
kekuatan hukum yang kuat seperti yang dikenal dalam sistem hukum Common Law
(Anglo Saxon). Statusnya sedikit banyak sama seperti yang kita kenal dalam sistem
hukum kontinental (Civil Law). Bahwa putusan pengadilan sebelumnya hanya untuk
dipertimbangkan. Jadi ada semacam ‘kewajiban’ yang tidak mengikat bagi badan-badan
pengadilan untuk mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya (dalam
sengketa yang terkait dengan perdagangan internasional).

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alvin Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
Sifat putusan pengadilan ini ditegaskan dalam sengketa Japan-Taxes on Alcoholic
Beverages yang diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa (DSB atau Dispute Settlement
Body) WTO.
Begitu pula dengan doktrin, yaitu pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan sarjana terkemuka
(dalam hal ini di bidang hukum perdagangan internasional). Peran dan fungsinya cukup
penting dalam menjelaskan sesuatu hukum perdagangan internasional. Bahkan doktrin dapat
pula digunakan untuk menemukan hukum. Doktrin ini penting manakala sumber-sumber
hukum sebelumnya ternyata juga tidak jelas atau tidak mengatur sama sekali mengenai suatu
hal di bidang perdagangan internasional.
5. Kontrak
Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama dan
terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. Seperti
kita dapat pahami, kontrak tersebut adalah ‘undang-undang’ bagi para pihak yang
membuatnya.
Para pelaku perdagangan dalam melakukan transaksi-transaksi perdagangan internasional
dalam melakukan transaksi-transaksi perdagangan internasional, mereka menuangkannya
dalam perjanjian-perjanjian tertulis (kontrak). Karena itu, kontrak adalah sangat esensial.
Karena itu kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu
mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam
perdagangan internasional.
6. Hukum Nasional
Signifikansi hukum nasional sebagai sumber hukum dalam hukum perdagangan
internasional terlihat dari Peran hukum nasional ini antara lain akan mulai lahir manakala
timbul sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Dalam hal yang demikian ini maka
pengadilan (badan arbitrase) pertama-tama akan melihat klausul pilihan hukum dalam
kontrak untuk menentukan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketanya.
Peran hukum nasional sebenarnya sangatlah luas dari sekedar mengatur kontrak dagang
internasional. Peran signifikan dari hukum nasional lahir dari adanya jurisdiksi
(kewenangan) negara. Kewenangan ini sifatnya mutlak dan eksklusif. Artinya, apabila
tidak ada pengecualian lain, maka kekuasaan itu tidak dapat diganggu gugat.
Jurisdiksi atau kewenangan tersebut adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur segala
(a) peristiwa hukum,
(b) subyek hukum, dan
(c) benda yang berada di dalam wilayahnya. Kewenangan mengatur ini mencakup membuat
hukum (nasional) baik yang sifatnya hukum publik maupun hukum perdata (privat).
SUBYEK HUKUM DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
• Negara
Negara merupakan subyek hukum terpenting di dalam hukum perdagangan internasional.
Sudah dikenal umum bahwa negara adalah subyek hukum yang paling sempurna. Pertama,
ia satu-satunya subyek hukum yang memiliki kedaulatan.
Dengan atribut kedaulatannya ini, negara antara lain berwenang membuat hukum (regulator)
yang mengikat segala subyek hukum lainnya (yaitu individu, perusahaan), mengikat benda
dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam wilayahnya, termasuk perdagangan, di
wilayahnya.
Kedua, negara juga berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan
organisasi-organisasi (perdagangan) internasional di dunia, misalnya WTO, UNCTAD,
UNCITRAL, dll. Organisasi-organisasi internasional di bidang perdagangan internasional

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alvin Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
inilah yang kemudian berperan dalam membentuk aturan-aturan hukum perdagangan
internasional.
Ketiga, peran penting negara lainnya adalah Negara juga bersama – sama dengan Negara
lain mengadakan perjanjian internasional guna mengatur transaksi perdagangan di antara
mereka. Contoh perjanjian seperti ini adalah perjanjian Friendship, Commerce and
Navigation, perjanjian penanaman modal bilateral, perjanjian penghindaran pajak berganda,
dll diperdagangkan atau dijual ke subyek hukum lainnya yang memerlukannya.
• Organisasi Perdagangan Internasional
1. Organisasi Internsional Antar Pemerintah (Publik)
Organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional memainkan
peran yang signifikan. Organisasi internasional dibentuk oleh dua atau lebih ngara guna
mencapai tujuan bersama.
Untuk mendirikan suatu organisasi internasional perlu dibentuk suatu dasar hukum yang
biasanya adalah perjanjian internasional. Dalam perjanjian inilah termuat tujuan, fungsi,
dan struktur organisasi perdagangan internasional yang bersangkutan.
Biasanya peran organisasi internasional dalam perdagangan internasional kurang begitu
signifikan. Memang organisasi internasional membeli kebutuhan-kebutuhannya dari
penjual (procurement). Misalnya komputer, peralatan kantor/administrasi, telekomunikasi,
transportasi, dll.
Di antara berbagai organisasi internasional yang ada dewasa ini, organisasi perdagangan
internasional di bawah PBB, seperti UNCITRAL atau UNCTAD. UNCITRAL adalah
organisasi internasional yang berperan cukup penting dalam perkembangan hukum
perdagangan internasional.
Badan ini didirikan pada tahun 1966 berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor
2205 (XXI), 12 Desember 1966. Tujuan atau mandat utama badan ini adalah mendorong
harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional secara progresif.
UNCITRAL misalnya, telah melahirkan Vienna Convention on the International Sale of
Goods (1980); Convention on the international Multi-moda Transport (1980);
UNCITRAL Arbitration Rules (1976); UNCITRAL Model Law on Arbitration (1985), dll.
UNCTAD telah melahirkan berbagai kesepakatan internasional di bidang perdagangan
yang juga cukup penting, antara lain misalnya: UN Convention on a Code of Conduct for
Liner Conference (1974); GSP (1968); UN Convention on Carriage of Goods by Sea
(1978).
Di luar keluarga PBB, organisasi perdagangan internasional yang dewasa ini berpengaruh
luas adalah GATT (1947). GATT dengan ke-38 pasalnya semula hanya mengatur tarif dan
perdagangan. Perannya pada tahun 1994 digantikan oleh WTO. Lahirnya WTO, bidang
pengaturannya menjadi sangat luas. Hampir semua sektor perdagangan, jasa, penanaman
modal, hingga hak atas kekayaan intelektual, menjadi bidang cakupan pengaturan
(perjanjian) WTO.
2. Organisasi Internasional Non-Pemerintah
NGO Internasional dibentuk oleh pihak swasta (pengusaha) atau asosiasi dagang. Peran
penting NGO dalam mengembangkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional
tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Misalnya, ICC (International Chamber of
Commerce atau Kamar Dagang Internasional), telah berhasil merancang dan melahirkan
berbagai bidang hukum perdagangan dan keuangan internasional, misalnya: INCOTERMS,
Arbitration Rules dan Court of Arbitration, serta Uniform Customs and Practices for
Documentary Credits (UCP).

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alvin Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
Khusus untuk UCP, misalnya, aturan-aturannya sekarang sudah menjadi acuan hukum sangat
penting bagi pengusaha dalam melaksanakan transaksi perdagangan internasional. Aturan-
aturan UCP yang terkait dengan sistem pembayaran melalui perbankan telah ditaati dan
dihormati oleh sebagian besar pengusaha-pengusaha besar di dunia.
• Individu
Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Adalah
individu yang pada akhirnya akan terikat oleh aturan-aturan hukum perdagangan
internasional. Selain itu, aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh Negara memiliki tujuan
untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang dilakukan individu.
Dibanding dengan negara atau organisasi internasional, status individu dalam hukum
perdagangan internasional tidaklah terlalu penting. Biasanya individu dipandang sebagai
subyek hokum dengan sifat hukum perdata (legal persons of a private law nature).
1) Perusahaan Multinasional
Perusahaan multinasional (MNCs atau Multinational Corporations) telah lama diakui
sebagai subyek hukum yang berperan penting dalam perdagangan internasional. Peran ini
sangat mungkin karena kekuatan finansial yang dimilikinya. Dengan kemampuan finansialnya,
hukum (perdagangan) internasional berupaya mengaturnya.
Pasal 2 (2) (b) Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara-negara antara lain
menyebutkan bahwa MNCs tidak boleh campur tangan terhadap masalah-masalah dalam
negeri dari suatu negara.
Alasan pengaturan ini tampaknya masuk akal. Tidak jarang MNCs seperti Freport
McMoran Company (yang beroperasi di Papua), Mitsubishi, atau MNCs di bidang
telekomunikasi, ABC, CNN, Singapore Telecommunication(Singtel yang memiliki saham
mayoritas PT Indosat), sedikit banyak dapat mempengaruhi situasi dan kondisi politik dan
ekonomi di Indonesia.
2) Bank
Sama seperti individu atau MNCs, bank dapat digolongkan sebagai subyek hukum
perdagangan internasional dalam arti yang terbatas. Bank pun tunduk pada hukum nasional
di mana bank tersebut didirikan.
Yang membuat subyek hukum ini penting adalah:
• Peran bank dalam perdagangan internasional dapat dikatakan sebagai pemain kunci.
Tanpa bank, perdagangan internasional mungkin tidak dapat berjalan.
• Bank menjembatani antara penjual dan pembeli yang satu sama lain mungkin saja tidak
mengenal karena mereka berada di negara yang berbeda. Perannya di sini adalah peran
bank dalam memfasilitasi pembayaran antara penjual dan pembeli.
• Bank berperan penting dalam menciptakan aturan-aturan hukum dalam perdagangan
internasional khususnya dalam mengembangkan hukum perbankan internasional.
Salah satu instrumen hukum yang bank telah kembangkan adalah sistem pembayaran
dalam transaksi perdagangan internasional. Misalnya adalah terbentuknya ‘kredit
berdokumen’ yang disebut ‘documentary credit’. Mekanisme dan praktek ini kemudian
dikodifikasi dan dirumuskan secara sistematis oleh ICC menjadi UCP.

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Teuku Alvin Putra Rezalino http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
https://masrurifarhan.wordpress.com/2012/06/27/hukum-perdagangan-internasional/ diakses pada
tanggal 2 Juli 2018 pukul 08.00 WIB