hukum komersial/ hukum dagang

1. Pengertian, Kedudukan
dan Ruang Lingkup
Hukum Dagang
MK : HUKUM KOMERSIAL
Dosen Pengampu : Amrizal Imawan, S.E.,MSA
By : Yasfina Qurrota A’yun (2301020140)
Fiula Zusnita Hanafrida (2301020131)
Zhorif Aqil Aziz (2301020152)

2. What is law ?
■ Pentingkah
Hukum Bisnis Bagi
Pelaku Bisnis ?

3. Pentingnya Hukum Bisnis Bagi Pelaku Bisnis
1. Hukum sangat berperan mengatur bisnis
[ contoh hukum bisnis adalah undang-undang perlindungankonsumen (UUNo. 8 tahun 1999).]
2. Menjamin Kualitas Produk [ adanya label halal dan exp ]
3. Contoh Hukum yang mengatur bidang bisnis :
Hk. Perusahaan (PT,CV,FIRMA), Pasar Modal, Akuisisi,Hukum Perjanjian (Transaksi).
4. Aturan hukum dibutuhkan karena: Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan/perjanjian
bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekadar janji serta itikad baik saja.
Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan
seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi janjinya.

4. Pengertian Hukum Dagang
Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan
pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Definisi lain menyatakan
bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia
usaha atau kegiatan perusahaan.
Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan.
Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan
dagang. Oleh karena itu hukum dagang tidak masuk dalam hukum kebendaan.
Kemudian hukum dagang juga berkaitan dengan hak dan kewajiban antarpihak yang
bersangkutan dalam urusan dagang. Hukum perikatan mengatur hal ini. Itulah
sebabnya hukum dagang dikategorikan ke dalam hukum perikatan. Hukum perikatan
adalah hukum yang secara spesifik mengatur perikatan-perikatan dalam urusan dagang.

5. Hukum, Bisnis dan Hukum Bisnis
Munir Fuady
Hukum Bisnis
Hukum Bisnis
Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum.

6. 1. Sebagaisumber informasi yangberguna bagi praktisi bisnis,
2. Untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalamPraktik bisnis
3. Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang Bisnis yang berkeadilan,
wajar, sehat dandinamis (yangDijamin oleh kepastian hukum).
Fungsi Hukum Bisnis

7. 1. Kontrak bisnis.
2. Aspek Hukum Badan Usaha.
3. Hubungan Bisnis.
4. Hak Kekayaan Intelektual Industri.
5. Larangan Monopoli dan Persaingan
usaha tidak sehat.
6. Perlindungan terhadap konsumen.
7. Perpajakan.
8. Asuransi.
9. Penyelesaian sengketa bisnis.
10. Kepailitan.
11. Hukum pengangkutan.
12. Hukum Perbankan dan surat-surat
berharga.
13. Hukum perdagangan internasional atau
perjanjian internasional.
Ruang Lingkup Hukum Bisnis

8. Sumber
Hukum Bisnis
Sedangkan menurut perundang-undangan, sumber hukum bisnis yaitu sebagai berikut:
1. Hukum Perdata yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Hukum Publik yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pidana
Ekonomi.
3. Hukum Dagang yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan
4. Peraturan lainnya diluar KUHPerdata, KUHP, dan KUHD.
Sumber hukum bisnis yang berkaitan dengan dasar terbentuknya hukum bisnis. Yaitu sebagai berikut:
1) Asas kontrak perjanjian yaitu yang dilakukan oleh para pihak, sehingga masing-masing pihak patuh
pada sebuah Kesepakatan.
2) Asas kebebasan berkontrak yaitu yang dimana para Pelaku usaha bisa membuat dan menentukan sendiri
isi Perjanjian yang disepakati.

9. Bagaimana
Kedudukan
Hukum Dagang ?

10. Kedudukan
Hukum Bisnis
Hukum dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur dengan disertai
sanksi terhadap perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan
perdagangan. Hubungan antara Hukum Dagang dengan Hukum Perdata erat sekali,
karena sebagian dari aturan-aturan Hukum Dagang terdapat dalam Buku III KUH-
Perdata tentang Perikatan. Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah hukum yang
mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang di satu pihak menimbulkan
kewajiban dan di pihak yang lain menimbulkan suatu hak. Hak dan kewajiban itu
bersumber dari perjanjian misalnya jual-beli, asuransi, pengangkutan, makelar,
komisioner, wesel, cheque, Firma, CV, PT dan sebagainya.
Dengan demikian, hukum dagang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum
perikatan, karena hukum perikatan adalah hukum perjanjian yang terdapat baik dalam
masyarakat umum maupun dalam perdagangan. Karena Hukum perikatan adalah bagian
dari hukum perdata maka hukum dagang adalah merupakan bagian dari hukum perdata,
misalnya pasal 1319 KUH Perdata Menentukan bahwa semua perjanjian yang bernama
maupun yang tidak bernama harus tunduk pada ketentuan - ketentuan KUH Perdata.
Rumusan pasal 1 di atas mencerminkan bahwa KUH-Dagang adalah hukum yang bersifat
khusus sedangkan KUH-Perdata merupakan peraturan yang bersifat umum. Hal ini terjadi apabila suatu
hal telah diatur dalam KUH-Dagang, maka ketentuan - ketentuan Hukum Perdata tidak diberlakukan,
tetapi bila suatu hal tidak diatur dalam KUHD aturan itu terdapat dalam KUH-Perdata, maka ketentuan -
ketentuan KUH-Perdata berlaku dalam hubungan hukum di bidang perdagangan yaitu dalam melakukan
perjanjian - perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban masing - masing pihak.

11. Demikian eratnya hubungan tersebut, sehingga ada beberapa pendapat para Sarjana hukum
yang menggambarkan hubungan hukum perdata dengan hukum dagang, yaitu1:
1. Prof. Subekti, S.H., berpendapat:“Terdapatnya KUHP di samping, KUHS/KUH Perdata
sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya, karena sebenarnya “hukum dagang tidak lain
daripada hukum perdata”, dan perkataan dagang bukanlah suatu pengertian hukum,
melainkan suatu pengertian perekonomian.Dengan demikian sudahlah diakui, bahwa
kedudukan KUHD terhadap KUHS adalah sebagai hukum khusus terhadap hukum umum.
2. Prof. Sudiman Kartodiprojo, S.H., berpendapat:“Dengan perkataan lain KUHD merupakan
lex specialis terhadap KUH Perdata, dan KUH Perdata sebagai lex generalis terhadap
KUHD.”
3. Prof. Soekardono, S.H., berpendapat:“Pasal 1 KUHD memelihara kesatuan antara hukum
perdata umum dan hukum dagang, sekedar KUHD tidak khusus menyimpang dari KUHS.”

12. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, and
includes icons by Flaticon and infographics & images by Freepik
Thanks!
Do you have any questions?
@hallopinaa
@fiula.znst
@zhrfaqil_

13. —kataku
“Ngomong-ngomong soal bisnis, nggak
usah bertanya yaa manisss .”

14. Pertanyaan Audiens :
1. Febby Balla S. : Bagamana pendapat kalian apakah hukum perlingdungan konsumen
yang ada dalam hukum perdata merupakan bagian dari aspek hukum publik?
2. pramesti: bagaiman hukum mmengatur proses pembubaran/liquidasiperusahaan
dan apa yang harus dilakuakan perusahaan untuk memastikan proses terjadinya
berjalan dengan lancar dan sesuai dengan hukum.
3. Aditya Rengga: bagaimana perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi dagang
4. Iftita: bagaimana hukum ketenaga kerjaan mempengaruhi hubungan antara
perusahaan dan karyawan termasuk dalam hal upah, kondisi kerja, dan pemutusan
hubungan kerja.

15. Secara leksikal, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang
dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi aturan berupa undang-undang serta
peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum.
H U K U M
Menurut para ahli yang telah dirangkum adalah sebagai berikut.
 [Utrecht]: hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam
suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan
dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.
 [Van Apeldoorn]: hukum adalah suatu gejala sosial; tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka
hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
 [Immanuel Kant]: hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri
dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.
 [Thomas Hobbes]: hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan
memaksakan perintahnya kepada orang lain.
 [John Austin]: hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang
berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.
BACK

16. ■ Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan
barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan (laba). Arti bisnis juga bisa didefinisikan sebagai
menyediakan barang dan jasa guna untuk kelancaran sistem perekonomian. Definisi tersebut
tertulis dalam buku Pengantar Bisnis oleh Hadion Wijoyo, dkk.
■ Dalam arti luas, pengertian bisnis adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan
institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya,
pengertian bisnis memuat 4 aspek yakni, menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan laba, suatu
kegiatan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sehari-hari.
B I S N IS
BACK

17. Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tatacara dan
pelaksanaan suatu urusan atau suatu kegiatan perdagangan, industri, ataupun tentang
kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa,
kegiatan produksi maupun suatu kegiatan menempat-kan uang yang dilakukan oleh
para pengusaha bisnis dengan usaha dan usaha yang lainnya, dimana enterpreneur
sudah mempertimbangkan suatu segala resiko yang mungkin terjadi.
HUKUM BISNIS
 Menurut Munir Fuady
Pengertian hukum bisnis adalah suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya
penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan
dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran
barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para enterpreneur dalam risiko tertentu
dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.
 Menurut Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum.
Dalam persepsi manusia modern, pengertian hukum bisnis adalah seperangkat
kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan
yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.
BACK