Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk badan usaha seperti firma, CV, perseroan terbatas milik negara, perusahaan umum, perusahaan daerah, dan koperasi. Juga dijelaskan mengenai aspek hukum perseroan terbatas sesuai UU No. 40 tahun 2007. Sebagai contoh implementasinya diberikan PT Telkom yang awalnya berbentuk perusahaan umum kemudian menjadi perseroan terbatas milik negara

1. BENTUK BADAN USAHA
Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari
faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan. Badan usaha adalah rumah tangga ekonomi
yang bertujuan mencari laba dengan faktor-faktor produksi. (Wikipedia)
Bentuk Badan Usaha:
· Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih pemilik modal, yang
sepakat secara bersama – sama menjalankan usaha dalam satu nama organisasi perusahaan.
Persekutuan firma dapat didirikan dengan cara membuat akta persetujuan sendiri atau persero (anggota
persekutuan). Namun agar lebih formal, sebaiknya pendirian sebuah Firma dilakukan di depan notaris.
(Goro ,2011)
· Perseroan Commanditer (CV) adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki
oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda –
beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secra aktif yang melibatkan harta
pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika
krisis financial.
· Perusahaan terbatas negara (Persero) adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas (PT) yang
modal / sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang bertujuanya mengejar keuntungan.
Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu
tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
· Perusahaan Umum (Perum) adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan untuk
melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Perusahaan ini berstatus badan hukum dan
modal usaha yang digunakan seluruhnya milik negara. Dana penunjang usahanya dapat diperoleh dari
pinjaman dalam negeri maupun luar negeri.
· Perusahaan Daerah adalah Badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk
mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Tujuan pendirian
perusahaan daerah ialah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan daerah di bawah pimpinan
daerah. Status kepegawaian dari perusahaan ini adalah pegawai perusahaan daerah dan ada juga
Pegawai Negeri yang di perbantukan.
· Perusahaan Jawatan (Perjan) adalah Perusahaan Negara yang didirikan dengan tujuan utama
untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi efektifitas dan segi
ekonomis. Perusahaan Jawatan berada di bawah pembinaan dan Pengawasan Departemen tertentu
yang mendirikan dan membawahinya.
· Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum
perkoperasian. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan asas kekeluargaan. (Wikipedia)

2. 2. Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (Silondae, Arus Akbar dan
Wirawan B Ilyas. 2012.)
3. ASPEK HUKUM PT SESUAI UU NO 40 TAHUN 2007
· Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
· Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang
bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
· Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
· Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat
atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang
dimiliki.
· Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa
Indonesia.
Dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas diatur, bahwa
“pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas
nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”
Jadi dapat disimpulkan Tanggung Jawab Hukum Kepada Perseroan Terbatas:
a. Bahwa perseroan merupakan subyek hukum mandiri yang terpisah dari pribadi para pemegang
sahamnya, bertindak atas nama dan untuk kepentingannya dan bertanggung jawab sendiri terhadap
tindakannya tersebut.
b. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat
oleh perseroan atas nama perseroan.
c. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi terhadap perseroan
melebihi nilai saham yang dimilikinya.

3. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemegang saham, pada prinsipnya tidak bertanggung jawab
secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat atas nama perseroan juga atas kerugian yang dialami
oleh perseroan. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas modal yang disetorkannya kepada
perseroan.
Sumber:
Goro,2011. http://9oro.blogspot.co.id/2011/06/prinsip-tanggung-jawab-terbatas-dalam.html
Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_perseorangan
Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B Ilyas. 2012. Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta : Salemba Empat.
IMPELENTASI BADAN USAHA
PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, biasa disebut Telkom Indonesia atau Telkom adalah
perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap
di Indonesia. (Wikipedia)
Pada tahun 1882, didirikan sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf. Layanan
komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh Pemerintah Hindia Belanda ke dalam jawatan Post
Telegraaf Telefoon (PTT). Sebelumnya, pada tanggal 23 Oktober 1856, dimulai pengoperasian layanan
jasa telegraf elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta (Batavia) dengan Bogor
(Buitenzorg). Pada tahun 2009 momen tersebut dijadikan sebagai patokan hari lahir Telkom.
Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN
Postel). Kemudian pada tahun 1965, PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN
Pos & Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi).
Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan Umum
Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional.
Tahun 1980 seluruh saham PT Indonesian Satellite Corporation Tbk. (Indosat) diambil alih oleh
pemerintah RI menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi
internasional, terpisah dari Perumtel. Pada tahun 1989, ditetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun
1989 tentang Telekomunikasi, yang juga mengatur peran swasta dalam penyelenggaraan
telekomunikasi.
Pada tahun 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi
Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991
Tentang:

4. Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Menimbang:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha penyelenggaraan jasa
telekomunikasi, maka Perusahaan Umum (PERUM) Telekomunikasi yang didirikan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984 dinilai memenuhi persyaratan untuk dialihkan bentuknya menjadi
Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pengalihan bentuk Perusahaan Umum ini (PERUM)
Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), perlu ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
Pada tanggal 14 November 1995 dilakukan Penawaran Umum Perdana saham Telkom. Sejak itu saham
Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ/JSX) dan Bursa Efek Surabaya (BES/SSX)
(keduanya sekarang bernama Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX), Bursa Efek New York (NYSE)
(Diperdagangkan pada tanggal 14 Juli 2003) dan Bursa Efek London (LSE). Saham Telkom juga
diperdagangkan tanpa pencatatan di Bursa Saham Tokyo. Jumlah saham yang dilepas saat itu adalah 933
juta lembar saham. Sejak 16 Mei 2014, saham Telkom tidak lagi diperdagangkan di Bursa Efek Tokyo
(TSE) dan pada 5 Juni 2014 di Bursa Efek London (LSE). (Pusat data wesite)
Tahun 1999 ditetapkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Sejak tahun
1989, Pemerintah Indonesia melakukan deregulasi di sektor telekomunikasi dengan membuka kompetisi
pasar bebas. Dengan demikian, Telkom tidak lagi memonopoli telekomunikasi Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Telkom_Indonesia
Pusat data wesite. http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17775/node/187/pp-no-25-tahun-
1991-pengalihan-bentuk-perusahaan-umum-(perum)-telekomunikasi-menjadi-perusahaan-perseroan-
(persero)