2. Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen adalah perangkat
hukum yang diciptakan untuk melindungi
dan terpenuhinya hak konsumen.
Pada dasarnya menurut UU RI No. 8 Tahun
1999 Pasal 3, UU Perlindungan konsumen
ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut.
3. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindung diri.
Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
Mmenciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi.
Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha.
Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha .produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan konsumen.
4. Sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat 1, secara jelas
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen. Namun, sejauh ini
UU Perlindungan konsumen tersebut belum
sepenuhnya ditegakkan. Konsumen sebagai objek UU
Perlindungan Konsumen masih saja sering dirugikan
oleh para produsen nakal. Masih banyak saja
pelanggaran UU Perlindungan konsumen yang
terjadi di Indonesia.
5. Hak Konsumen merupakan Hak Asasi
Mengingat betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga
melahirkan persepsi bahwa hak-hak konsumen merupakan generasi
Keempat Hak Asasi Manusia yang merupakan kata kunci dalam konsepsi
hak asasi dalam perkembangan umat manusia di masa yang akan datang.
Dimana persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam
konteks hubungan kekuasan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula
hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horisontal, antar kelompok
masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu
kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di
negara lain. Hak konsumen dalam artian yang luas ini dapat disebut sebagai
dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari
kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang dalam
hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen dengan
konsumennnya.
6. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang
konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:
Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1),
Pasal 27 , dan Pasal 33.
Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia No. 3821
Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif
Penyelesian Sengketa
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001
Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas
Indag Prop/Kab/Kota
Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795
/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen
7. LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen)
merupakan lembaga yang memberikan perlindungan kepada konsumen ,
memberikan kepastian hukum terhadap hak hak konsumen dalam
memperoleh nilai dari penggunaan suatu konsumsi barang dan jasa
Amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Amandemen/penyempurnaan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dilakukan melalui serangkaian kegiatan mulai
dari pemetaan pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen
yang memerlukan penyempurnaan, melakukan pembahasan dengan para
pakar dan praktisi hukum pidana dalam forum group discussion yang
intensif dan terakhir seminar membahas penyempurnaan naskah
akademis Undang-undang dimaksud.
8. Sumber Referensi :
http://raja1987.blogspot.com/2008/11/analisis-kasus-
posisi-perlindungan.html
http://koruahades.wordpress.com/2012/06/24/hak-
perlindungan-konsumen/
10. Kasus Iklan Nissan March Masuk Pengadilan : Berdasarkan
iklan yang dipampang di media online detik dan Kompas, Nissan
March mengkonsumsi satu liter bensin untuk jarak bensin 21,8
km. Informasi serupa terdapat di brosur Nissan March. Karena
itulah Milla berkeyakinan membeli satu unit untuk dipakai
sehari-hari. “Di iklan itu ditulis berdasarkan hasil tes majalah
Autobild edisi 197 tanpa mencantumkan rute kombinasi,”
imbuhnya.
Pihak Nissan melakukan tiga kali pengujian setelah
pemberitahuan Milla. Milla hanya ikut dua kali proses
pengujian. Lantaran tak mendapatkan hasil, Milla meminta
dilakukan tes langsung di jalan dengan mengikutsertakan saksi.
“Saya berharap diadakan road test dengan ada saksi,” kata
karyawati swasta itu.
11. Kasus ini akhirnya masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Jakarta. Milla meminta tanggung jawab PT Nissan Motor Indonsia
(NMI). Perjuangannya berhasil. Putusan BPSK 16 Februari lalu
memenangkan Milla. BPSK menyatakan NMI melanggar Pasal 9 ayat (1)
huruf k dan Pasal 10 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
NMI diminta membatalkan transaksi, dan karenanya mengembalikan
uang pembelian Rp150 juta.
Kasus diatas membuktikan, Pada ketentuan umum UU soal
konsumen, menyangkut promosi disebutkan, Promosi adalah
kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu
barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen
terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang
diperdagangkan. Maka, Kasus ini menunjukkan bahwa
terkadang promosi iklan sangat tidak beretika bisnis. Oleh
karena itu, diharapkan akan adanya keterbukaan antara
produsen kepada konsumen sehingga mereka akan bisa saling
nyaman satu sama lain.
