Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Kelompok 3 Hukum Etika Bisnis_20 AK 2-Perlindungan Konsumen.pdf
Similar to Kelompok 3 Hukum Etika Bisnis_20 AK 2-Perlindungan Konsumen.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Kelompok 3 Hukum Etika Bisnis_20 AK 2-Perlindungan Konsumen.pdf
- 1. Hukum dan Etika Bisnis Perlindungan Konsumen
- 2. Kelompok 3 – 20AK2 Catherine Meidina Annisa Zhafira Yamsyah Ayu Aditya Lestari Vereen Tanzil Giwinfill Gabris Safira Wahyuni 3012011035 3012011079 3012011005 3012011071 3012011041 3012011062
- 3. Materi 01 Definisi Perlindungan Konsumen 02 Dasar Hukum dan Tujuan 03 Hak dan Kewajiban Konsumen 04 Asas Perlindungan Konsumen 05 Prinsip Tanggung Jawab
- 4. Dalam dunia bisnis, dibutuhkan adanya perangkat legalitas formal untuk menentukan aturan main yang bisa melindungi kepentingan masyarakat atau konsumen yakni seperti Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen
- 5. Melindungi konsumen berarti melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan UUD 1945. Hal ini diperlukan untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi. Melindungi konsumen juga diperlukan untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen. Mengapa Konsumen Perlu Dilindungi?
- 7. Pengertian Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen merupakan salah satu perangkat hukum yang akan diciptakan untuk dapat melindungi hak konsumen. Perintis adanya hukum perlindungan konsumen yang berada di Indonesia yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI) yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973. Bersama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), YKLI dengan membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada tahun 1990. Rancangan tersebut juga didukung oleh Departemen Perdagangan atas desakan Lembaga Keuangan Internasional Monetary Fund (IMF) sehingga lahir UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku sejak 20 April 2000.
- 8. “Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum untuk bisa memberi perlindungan konsumen.” —UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 9. Perlindungan konsumen ialah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen yakni suatu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang dapat mengatur hubungan dan salah satu masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang saling berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam suatu pergaulan hidup. Sidobalok Shidarta Definisi Menurut Para Ahli
- 11. Pada dasarnya, United Nations atau PBB mengeluarkan Guidelines for Consumer Protection, yakni sebuah pedoman yang mengatur prinsip utama konsumen yang efektif, UU perlindungan konsumen, lembaga penegakan dan sistem ganti rugi. Pedoman ini juga nembantu negara anggota untuk merumuskan dan menegakkan hukum, peraturan, dan regulasi domestik dan regional sesuai dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan negara tersebut. Negara anggota juga akan membantu mempromosikan kerjasama Internasional di sesama negara anggota, juga berbagi pengalaman dalam hal perlindungan konsumen. Dasar Perlindungan Konsumen
- 12. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen UUD 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Pertama Kedua Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan dari perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu sebagai berikut: UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya UU ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.
- 13. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Dasar hukum yang menjadi acuan perlindungan konsumen adalah UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen (Selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen). Pengertian konsumen pada UU tersebut adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen dinilai sebagai pihak yang paling rentan karena menjadi objek aktivitas bisnis dalam proses jual beli. UU Perlindungan Konsumen hadir untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik nakal pelaku usaha yang hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kualitas produk yang diterima konsumen.
- 14. UU Perlindungan Konsumen adalah aturan yang diintegrasikan dan dikhususkan untuk melindungi konsumen dalam menggunakan barang ataupun jasa. UU ini disahkan pada era Presiden BJ. Habibie dengan harapan menciptakan kondisik iklim bisnis yang baik antara penjual dan pembeli. Undang-Undang ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional yang bermakna membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. UU No.8 Tahun 1999 Mengenai UU Perlindungan Konsumen Mengatur mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki seorang konsumen saat terlibat pada suatu transaksi jual beli. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen Menjamin hak-hak konsumen betul-betul dilaksanakan. Pasal ini memuat sanksi- sanksi yang akan diterapkan bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumennya.
- 15. Menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi produk barang/jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen Tujuan Perlindungan Konsumen Negara memiliki tanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan upaya menciptakan iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, mengembangkan lembaga perlindungan hukum bagi konsumen, dan meningkatkan SDM termasuk dalam kegiatan penelitian. Perwujudan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen
- 16. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen Tujuan Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ases negatif pemakaian barang/jasa. Menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- 18. Hak Konsumen Hak atas kenyaman, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 19. Kewajiban Konsumen 1st 2nd 3rd 4th Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keselamatan dan keamanan. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban Konsumen Menurut Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 21. Asas Perlindungan Konsumen Perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama yang didasari oleh 5 asas dan asas hukum perlindungan tersebut dicantumkan dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen. Explanation Berikut 5 Asas tersebut: Keadilan 1. 2. 3. 4. 5. Keseimbangan Manfaat Kepastian Hukum Keamanan dan Keselamatan Konsumen
- 22. Asas Keadilan Memiliki maksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan dengan maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya, juga melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keadilan juga menghendaki bahwa melalui peraturan hukum perlindungan konsumen, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban. Maka dari itu, UU Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen dan juga pelaku usaha.
- 23. Asas Keseimbangan Merupakan asas guna memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Artinya, kepentingan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 24. Asas manfaat, yakni untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas Manfaat
- 25. Asas Kepastian Hukum Asas kepastian hukum, yakni bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen. Kemudian, negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.
- 26. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang serta jasa yang digunakan. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
- 28. Selain asas yang terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa prinsip perlindungan konsumen antara lain: Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (Negligence) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (Breach of Warranty) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Mutlak (Strict Product Liability)
- 29. 01 Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak. 02 Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. 03 Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan tanpa persyaratan hubungan kontrak. 04 Prinsip praduga lalau dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik. Prinsip Tanggung jawab berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (Negligence) Tanggung jawab berdasarkan kelalaian merupakan prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, artinya tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Berdasarkan prinsip ini, kelalaian produsen yang membawa akibat pada kerugian yang dirasakan konsumen adalah faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi pada produsen. Prinsip ini dibagi menjadi :
- 30. Gugatan berdasarkan Breach of Warranty dapat diterima walaupun tidak ada hubungan kontrak, namun dengan pertimbangan bahwa dalam praktik bisnis modern, proses distribusi dan iklan langsung ditujukan kepada konsumen melalui media massa. Maka, tidak perlu ada hubungan kontrak yang mengikat antara produsen dan konsumen. Prinsip ini dibagi menjadi: Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (Breach of Warranty) Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (Express Warranty) Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tidak tertulis (Implied Warranty) - -
- 31. Prinsip Tanggung jawab Mutlak (Strict Product Liability) Prinsip ini memiliki dasar bahwa konsumen tidak dapat berbuat banyak untuk memproteksi diri dari risiko kerugian yang disebabkan oleh produk cacat, maka dari itu penerapan prinsip ini terhadap konsumen memberikan perlindungan bagi konsumen. Karena, tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen akibat penggunaan suatu produk.
- 32. Pada tahun 2022 kemarin, terjadi kasus gagal ginjal akut pada anak yang telah menelan korban ratusan anak di seluruh Indonesia, sehingga Kemenkes menghentikan sementara penjualan obat dalam bentuk sirup dan juga BPOM terus melakukan penyelidikan pada obat sirup yang dijual ke masyakarat dan pelarangan penggunaan bahan tertentu dalam pembuatan obat sirup guna melindungi masyarakat. 01 Contoh Kasus Pelanggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penggerebekan pabrik kosmetik kecantikan illegal di Jakarta Utara, terkait dengan praktik produksi kosmetika illegal tanpa izin edar dan juga mengandung bahan terlarang dalam kosmetika yang dapat membahayakan bagi para pemakai produk tersebut. Maraknya platform belanja online memudahkan kita berbelanja barang kebutuhan sehari-hari, namun tak jarang kita mengalami penipuan terhadap produk yang kita beli karena tidak sesuai dengan deskripsi produk yang diberikan seperti barang yang kita terima dalam kondisi rusak/cacat, kualitas produk yang rendah, tentunya hal ini melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang produk atau jasa yang kita beli. 02 03
- 33. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik Thanks Do you have any questions? Semangat Belajarnya Ya !
- 34. Questions Name Questions Yolan Liani -Kelompok 2 Mengapa hukum perlindungan konsumen di Indonesia belum berjalan secara efektif? Eni Pajrianti -Kelompok 4 Sebutkan salah satu peran pemerintah dalam melindungi konsumen! Nur Intani -Kelompok 1 Salah satu contoh bentuk perlindungan konsumen yang paling sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari!