2. 02
TABLE OF CONTENTS
Definisi kebijakan
fiskal
Arah kebijakan fiskal
Konsep defisit
anggaran
Kondisi fiskal
Indonesia
Fungsi dan peran
kebijakan fiskal
Kebijakan moneter
dan perbankan
Transmisi mekanisme
kebijakan moneter
3. 03
Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan
pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mencapai
kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan
ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam
rencana pembangunan (Wayan Sudirman, 2011 : 2)
DEFINISI KEBIJAKAN
FISKAL
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah
untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran
(belanja) dan pendapatan (pajak). Kebijakan fiskal berbeda dengan
kbijakan moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian
dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang
beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan
pengeluaran pemerintah (Amirudddin, 2018 : 152)
4. Beberapa teori utama kebijakan fiskal meliputi:
Teori Keynesian: Teori ini menekankan peran pemerintah dalam menstabilkan ekonomi melalui
pengeluaran dan perpajakan. Saat ekonomi mengalami resesi, pemerintah dapat meningkatkan
pengeluaran atau menurunkan pajak untuk mendorong permintaan agregat dan pertumbuhan
ekonomi. Sebaliknya, saat ekonomi mengalami inflasi, pemerintah dapat menurunkan pengeluaran
atau menaikkan pajak untuk meredam permintaan agregat dan inflasi.
Teori Klasik: Teori ini berargumen bahwa pasar bebas secara alami akan mencapai keseimbangan
penuh lapangan kerja dan harga yang stabil. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam kebijakan
fiskal harus dibatasi.
Teori Monetarisme: Teori ini berfokus pada peranan kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi
dan stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal dianggap memiliki peran yang lebih kecil, dan hanya
digunakan untuk mendukung kebijakan moneter.
TEORI KEBIJAKAN FISKAL 04
5. KEBIJAKAN FISKAL EKSPANSIF
KEBIJAKAN FISKAL KONTRAKTIF
Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan fiskal kontraktif, kebijakan menurunkan belanja
pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan
mengurangi rasio gini.
Pengertian kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi
melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi
sektor tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli barang,
sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja
05
MODEL KEBIJAKAN FISKAL
Dari Segi Penerapan
6. KEBIJAKAN FISKAL TERENCANA / DISENGAJA
Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu
ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh
kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi
pajak usaha
KEBIJAKAN FISKAL FUNGSIONAL
Pengertian kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas
ekonomi secara makro, dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh kebijakan
fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan start-up, dan sebagainya
KEBIJAKAN FISKAL INSIDENTAL / TAK DISENGAJA
Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan/aturan untuk melindung
stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah, contohnya penetapan harga eceran tertinggi.
06
MODEL KEBIJAKAN FISKAL
Dari Segi Teoretis
7. MODEL KEBIJAKAN FISKAL
KEBIJAKAN FISKAL SURPLUS
Pengertian kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih
banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi.
KEBIJAKAN FISKAL SEIMBANG
Kebijakan fiskal satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara.
Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski
terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki risiko besar, karena tidak semua negara punya
kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya
KEBIJAKAN FISKAL DINAMIS
Jenis kebijakan fiskal terakhir dari segi penerapan adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan
ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan.
KEBIJAKAN FISKAL DEFISIT
Kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna
mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit
adalah utang luar negeri.
07
Dari Segi Neraca Pembayaran
8. 08
ARAH KEBIJAKAN FISKAL
Arah kebijakan fiskal adalah panduan
umum yang dibuat oleh pemerintah
untuk mengelola keuangan negara
dalam mencapai tujuan makro
ekonomi tertent. Arah ini diterjemahkan
ke dalam rencana konkret yang disebut
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN)
Ciri khas:
Ditetapkan oleh pemerintah
1.
Berlaku untuk jangka menengah
2.
Memiliki tema khusus
3.
Mempertimbangkan berbagai faktor
4.
Fleksibel
5.
Contoh:
Tahun 2023: Mempercepat pemulihan ekonomi dan transformasi struktural
Tahun 2024: Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
9. 09
KONSEP DEFISIT ANGGARAN
Defisit anggaran adalah kondisi ketika pengeluaran pemerintah lebih besar
daripada pendapatannya dalam periode tertentu. Hal ini berarti pemerintah
memiliki utang untuk menutupi selisih antara pengeluaran dan
pendapatannya.
Penyebab:
Penurunan pendapatan negara
1.
Peningkatan pengeluaran pemerintah
2.
Lemahnya nilai tukar mata uang
3.
Terjadinya Inflasi
4.
Bunga utang
5.
Cara mengatasi:
Meminjam uang atau utang
1.
Menaikkan Pajak
2.
Pengurangan biaya-biaya
3.
Dampak:
Meningkatnya utang pemerintah
1.
Suku bunga yang lebih tinggi
2.
Terbatasnya ruang fiskal
3.
10. Masalah Makro Ekonomi:
Inflasi: Inflasi Indonesia pada Maret 2024 mencapai 3,61%, masih di atas target Bank Indonesia sebesar
3%. Inflasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga pangan dan energi global.
Ketidakpastian global: Perang di Ukraina dan potensi resesi global dapat berdampak negatif
terhadap ekonomi Indonesia, terutama melalui jalur perdagangan dan investasi.
Masalah APBN Defisit:
Defisit APBN masih belum mencapai target ideal: Meskipun defisit APBN telah menurun, namun
masih di atas ambang batas 3% terhadap PDB yang direkomendasikan oleh IMF.
Ketergantungan pada penerimaan komoditas: Penerimaan negara masih tergolong tinggi terhadap
sektor komoditas. Hal ini membuat APBN rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Inefisiensi belanja negara: Masih terdapat inefisiensi dalam belanja negara, seperti belanja pegawai
dan subsidi yang tinggi.
KONDISI FISKAL INDONESIA 10
11. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, antara
lain:
Memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter: Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan
bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk melalui pengendalian inflasi.
Meningkatkan pendapatan negara: Pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan negara melalui
perluasan basis pajak, penyuapan pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset negara.
Meningkatkan efisiensi belanja negara: Pemerintah melakukan langkah-langkah untuk
meningkatkan efisiensi belanja negara, seperti rasionalisasi belanja pegawai dan subsidi, serta
memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
UPAYA PEMERINTAH 11
12. Fungsi Kebijakan Fiskal:
Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam UU No 17 tahun 2003 Pasal 3 ayat 4, yaitu sebagai berikut:
Fungsi Otoritas: Hal ini berarti kebijakan fiskal hanya akan berfungsi saat anggaran negara sudah
jadi pedoman untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu.
1.
Fungsi Perencanaan: kebijakan fiskal hanya akan berfungsi ketika anggaran suatu negara telah
menjadi dasar dalam perencanaan anggaran negara tahun tersebut.
2.
Fungsi Pengawasan: Hal ini berarti kebijakan fiskal berfungsi sebagai pengawas dari masuknya
pendapatan negara, serta pengawasan atas pemanfaatan dari pendapat tersebut.
3.
Fungsi Alokasi: Kebijakan fiskal hanya akan berfungsi saat anggaran negara dialokasikan dengan
baik sebagai cara untuk mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya.
4.
Fungsi Stabilisasi: Hal ini bermakna bahwa kebijakan fiskal akan berfungsi saat anggaran negara
dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut.
5.
Fungsi Distribusi: kebijakan fiskal akan berfungsi saat negara membagi pendapatan negara untuk
anggaran-anggaran yang telah direncanakan secara merata pada setiap lapisan aspek kehidupan di
negara tersebut
6.
12
FUNGSI
KEBIJAKAN FISKAL
13. 13
PERAN DAN INSTRUMEN
KEBIJAKAN FISKAL
Peran Kebijakan Fiskal:
Menurunkan tingkat inflasi
1.
Meningkatkan Produk Domestik Bruto
2.
Mengurangi Tingkat Pengangguran
3.
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
4.
Meningkat Stabilitas Perekonomian
5.
Menyejahterakan Masyarakat
6.
Instrumen Kebijakan Fiskal:
Pajak
1.
Belanja Pemerintah
2.
Obligasi Publik
3.
Alokasi Anggaran
4.
15. Kebijakan moneter dan perbankan di Indonesia saling terkait erat dan memiliki peran penting dalam
menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk
mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan suku bunga dalam rangka mencapai tujuan tertentu,
seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Di Indonesia, Bank
Sentral yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan moneter adalah Bank Indonesia (BI).
Kebijakan perbankan adalah serangkaian peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh Bank Sentral dan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur kegiatan perbankan di Indonesia.
Tujuan kebijakan perbankan adalah untuk:
Melindungi nasabah: Kebijakan perbankan bertujuan untuk melindungi nasabah dari praktik
perbankan yang tidak sehat dan memastikan bahwa dana nasabah aman.
Menjaga stabilitas sistem keuangan: Kebijakan perbankan juga bertujuan untuk menjaga stabilitas
sistem keuangan dengan memastikan bahwa bank-bank beroperasi dengan sehat dan pruden.
Mendukung pertumbuhan ekonomi: Kebijakan perbankan juga bertujuan untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi dengan mendorong penyaluran kredit kepada sektor-sektor produktif.
KEBIJAKAN MONETER DAN PERBANKAN DI INDONESIA 15
16. Mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah cara bagaimana Bank Sentral (Bank Indonesia - BI)
mempengaruhi variabel ekonomi riil melalui kebijakan moneternya. BI menggunakan berbagai
instrumen kebijakan moneter, seperti Operasi Pasar Terbuka (OPT), Suku Bunga, dan Cadangan Wajib,
untuk mencapai tujuannya, yaitu stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem
keuangan.
Upaya untuk Meningkatkan Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter:
Memperkuat struktur ekonomi: Diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor formal dapat
meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.
Meningkatkan efisiensi pasar keuangan: Peningkatan infrastruktur pasar keuangan dan pendalaman
pasar keuangan dapat memperlancar transmisi kebijakan moneter.
Meningkatkan komunikasi dan edukasi: Komunikasi yang baik antara Bank Sentral dan masyarakat
dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan moneter dan memperlancar
transmisinya.
MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN
MONETER DI INDONESIA
16
