Keseimbangan ekonomi tiga sektor

1. KESEIMBANGAN EKONOMI
TIGA SEKTOR

2. Materi Yang Akan Dijelaskan
• Aliran Pendapatan
• Syarat Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor
• Jenis-jenis Pajak
• Efek Pajak
• Pengeluaran Pemerintah dan Faktor-factor Penentu
• Keseimbangan Perekonomian Tiga Sektor
• Multiflier
• Masalah dan Kebijakan Fiskal

3. Aliran Pendapatan
1. Pembayaran pajak oleh rumah
tangga dan perusahaan kepada
pemerintah.
2. Pengeluaran dari sektor pemerintah
ke sektor perusahaan.
3. Aliran pendapatan dari sektor
pemerintah sektor rumah tangga.

4. ALIRAN PENDAPATAN
Gaji,upah,,sewa, bunga ,untung
investasi
pinjaman
Konsumsi RT
Pengeluaran pemerintah
Pajak perusahaan
Pajak individu
Tabungan

5. Syarat Keseimbangan
Keseimbangan:
Y = AE, atau Y = C + I + G Keterangan:
Y : penawaran agregat
AE : pengeluaran agregat
C : konsumsi rumah tangga
I : investasi perusahaan
G : pengeluaran pemerintah membeli
barang dan jasa

6. Lanjutan
Pendapatan Rumah Tangga (Y) digunakan untuk konsumsi (C), ditabung (S)
dan membayar pajak (T) , sehingga berlaku persamaan :
Y = C + S + T
Dalam Uraian terdahulu dalam keseimbangan berlaku kesamaan :
Y = C + I + G, sehingga dalam kseimbangan pendapatan nasional tiga sector
berlaku kesamaan berikut :
C + I + G = C + S + T
Apabila C dikurang tiap ruas maka :
I + G = S + T
I + G merupakan suntikan dan S + T merupakan bocoran, juga berlaku
keadaan : Suntikan = Bocoran.
Kesimpulan :
1. Y = C + I + G dan
2. I + G = S + T

7. PAJAK LANGSUNG DAN TAK LANGSUNG
1.Pajak langsung : jenis pungutan pemerintah
yg scr langsung dikumpulkan dari pihak yg
wajib membayar pajak.
2.Pajak tak langsung : pajak yg bebannnya
dapat dipindhkan kepada orang lain.
JENIS-JENIS PAJAK

8. Bentuk –bentuk pajak pendapatan
1. Pajak regresif : sistem pajak yg presentasi pungutan pajak
menurun apabila pendapatan yg dikenakan pajak menjadi
bertambah tinggi.
2. Pajak proporsional : presentassi pungutan pajak yg tetap
besarnya pada berbagai tingkat pendapatan.
3. Pajak progresif : sistem pajak yg presentasinya bertambah
apabila pendapatan semakin meningkat.
JENIS-JENIS PAJAK

9. Contoh Hipotetis Pajak Progresif
No Pendapatan yang dipajak Presentasi
Pajak
1 Sampai Rp. 500 ribu 2 %
2 Rp. 501 ribu – Rp. 2 juta 4 %
3 Rp. 2.001 juta – Rp. 5 juta 10 %
4 Lebih Rp. 5 juta 20 %

10. Dalam perekonomian yang Pendapatan disposable
dan pendapatan nasional dapat dinyatakan :
Yd = Y – T
1.Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan
disposible sebanyak pajak yg dipungut tersebut.
2.Penurunan pendapatan disposible menyebabkan
pengeluaran konsumsi dan tabungan RT akan
berkurang pd berbagai tingkat pendapatan.
EFEK PAJAK TERHADAP KONSUMSI DAN
TABUNGAN.

11. Misal 1. C = 90 + 0,75Y atau
C = 90 + 0,75Yd
2. S = -90 + 0,25Y, atau
S = - 90 + 0,25Yd
Jika pemerintah tidak memungut pajak, maka Y adalah sama
dengan Yd
Jika pemerintah memungut pajak, maka setelah pemungutan
pajak adalah : Yd = Y – T
Setiap pemungutan pajak akan menimbulkan
perubahan terhadap pendapatan disposible.
Pajak sebesar T akan menyebabkan pendapatan
disposible turun sebanyak T, maka:
∆Yd = - T

12. Contoh Pajak Tetap
• Misalkan fungsi konsumsi dan tabungan rumah
tangga adalah sebagai berikut :
a. C = 90 + 0,75 Y atau
C = 90 + 0,75𝑌𝑑.
b. S = -90 + 0,25Y, atau
S = -90 + 0,25𝑌𝑑.
Pemisalan fungsi diatas dapat disajikan pada table
berikut.

13. Efek Pajak Tetap terhadap Konsumsi dan Tabungan Rumah Tangga (dalam trilliun
rupiah)
Y T Yd C S
(1) (2) (3) (4) (5)
Bagian 1 : T = 0
0 0 0 90 -90
240 0 240 270 -30
480 0 480 450 30
720 0 720 630 90
960 0 960 810 150
1200 0 1200 990 210
1440 0 1440 1070 270
Bagian 2 : T=40
0 40 -40 60 -100
240 40 200 240 -40
480 40 440 420 20
720 40 680 600 80
960 40 920 780 140
1200 40 1160 960 200
1440 40 1400 1040 260

14. Penjelasan Tabel
Keadaan Sebelum Pajak
1. Pada pendapatan nasional nol ( Y= 0 ) konsumsi rumah
tangga adalah sebesar Rp. 90 triliun
2. Misalkan pendapatan nasional (kolom.1) selalu mengalami
kenaikan sebanyal Rp. 240 triliun, yaitu dari 0 menjadi Rp.
240 triliun, kemudian menjadi Rp. 480 triliun dst. Maka
∆𝑌 = ∆𝑌𝑑= 240.
3. Kenaikan pendapatan akan mengakibatkan kenaikan
konsumsi dam tabungan. Hubungannya dapat dinyatakan
dengan formula :
a. ∆𝐶 = 𝑀𝑃𝐶 𝑥 ∆𝑌𝑑 dan
b. ∆𝑆 = 𝑀𝑃𝑆 𝑥 ∆𝑌𝑑
Dengan demikiam, apabila ∆𝑌𝑑 = 240 maka ∆𝐶 = 0,75𝑥240 =
180.

15. Penjelasan Tabel
Keadaan Setelah Pajak
1. Sebagai akibat pajak, Y tidak sama lagi dengan 𝑌𝑑
𝑌𝑑 = Y – T. Angka 𝑌𝑑 dibagian 2 dihitung dengan
persamaan tersebut.
2. Persamaan C = a + b𝑌𝑑 menggambarkan sikap
rumah tangga dalam melakukan konsumsi.
3. Dalam menentukan nilai C dalam kolom 2
digunakan persamaan C = 90 + 0,75𝑌𝑑 dst. Nilai S =
𝑌𝑑 - C

16. Efek Pajak Tetap terhadap Konsumsi dan
Tabungan
a. Pada bagian 1, pada Y = 0, nilai C = 90 dan S = -90
Pada bagian 1, setelah pajak Y = 0, C = 60 dan S=-100
Perbandingan kedua-dua data menunjukkan sesudah ada
pajak, konsumsi berkurang sebanyak ∆𝐶 = 90 − 60 =
30 dan tabungan berkurang sebanyak ∆𝑆 = −100 −
−90 = 10.
b. Data bagian I, pada Y = 1.200, C = 990 dan S = 210.
Pada bagian 2. pada Y = 1.200 C =960 dan S = 200
Perbandingan kedua-dua data menunjukkan sesudah ada
pajak, konsumsi berkurang sebanyak ∆𝐶 = 990 − 960 =
30 dan tabungan berkurang sebanyak ∆𝑆 = 210 −
200 = 10.

17. Contoh Pajak Proporsional
• Misalkan fungsi konsumsi dan tabungan rumah
tangga adalah sebagai berikut :
a. C = 90 + 0,75 Y atau
C = 90 + 0,75𝑌𝑑.
b. S = -90 + 0,25Y, atau
S = -90 + 0,25𝑌𝑑.
Pemisalan fungsi diatas dapat disajikan pada table
berikut.

18. Efek Pajak Proporsional terhadap Konsumsi dan Tabungan Rumah Tangga (dalam
trilliun rupiah)
Y T Yd C S
(1) (2) (3) (4) (5)
Bagian 1 : T = 0
0 0 0 90 -90
240 0 240 270 -30
480 0 480 450 30
720 0 720 630 90
960 0 960 810 150
1200 0 1200 990 210
1440 0 1440 1070 270
Bagian 2 : T 20%Y
0 0 0 90 -90
240 48 192 234 -42
480 96 384 378 6
720 144 576 522 54
960 192 768 666 102
1200 240 960 810 150
1440 288 1152 954 198

19. Penjelasan Tabel
Keadaan Sebelum Pajak
1. Fungsi C = 90 + 0,75𝑌𝑑, apabila pendapatan nasional nol (
Yd= 0 ) konsumsi rumah tangga adalah sebesar Rp. 90 triliun
dan perubahan konsumsi dan tabungan pada berbagai
tingkat pendapatan nasional adalah ∆𝐶 =
0,75 𝑥 𝑇 𝑑𝑎𝑛 ∆𝑆 = 0,25 𝑥 𝑇
2. Pajak proporsioanl yang dipungut pemerintah adalah 20%
dari pendapatan ( T = 0,20Y)
3. Misalkan pendapatan nasional pada bagian I kenaikan
pendapatan nasional sebanyal Rp. 240 triliun, menyebabkan
kenaikan pendapatan disposibel sebesar Rp. 240 triliun,
tetapi pada bagian 2 kenaikan pendapatan nasional sebesar
Rp 240 trilun pendapatan disposibel bertambahhanya
sebesar Rp. 192 triliun ( karena ada pajak sebear 20 %)

20. Penjelasan Tabel
∆𝑌𝑑 = ∆𝑌 − ∆𝑇 = 1 − 0,2 ∆𝑌 = 0,8∆𝑌. Maka ∆𝑌𝑑 =
0,8 240 = 192.
Pada bagian 2 Kenaikan pendapatan akan mengakibatkan
perubahan konsumsi dam tabungan. Hubungannya dapat
dinyatakan dengan formula :
a. ∆𝐶 = 𝑀𝑃𝐶 𝑥 ∆𝑌𝑑 dan
b. ∆𝑆 = 𝑀𝑃𝑆 𝑥 ∆𝑌𝑑
Dengan demikiam, apabila 𝑌𝑑 = 192 maka ∆𝐶 = 0,75𝑥 ∆𝑌𝑑 =
144.
Dan ∆𝑆= 0,25 x 192 = 48

21. Penjelasan Tabel
Keadaan Setelah Pajak
1. Sebagai akibat pajak, Y tidak sama lagi dengan 𝑌𝑑
𝑌𝑑 = Y – T. Angka 𝑌𝑑 dibagian 2 dihitung dengan
persamaan tersebut.
2. Persamaan C = a + b𝑌𝑑 menggambarkan sikap
rumah tangga dalam melakukan konsumsi.
3. Dalam menentukan nilai C dalam kolom 2
digunakan persamaan C = 90 + 0,75𝑌𝑑 dst. Nilai S =
𝑌𝑑 - C

22. Efek Pajak Proporsional terhadap Konsumsi dan
Tabungan
a. Pada bagian 1, pada Y = 0, tidak ada pajak yang dipungut (
T=0,2Y = 0) sama dengan bagian 2
b. Sebelum ada pajak, apabila Y = 480 maka Yd = 480 dan C dan
S masing-masing C = 450 dan S = 30. setelah pajak Y = 480,
pajak ∆T = 0,2 Y = 96, maka ∆Yd = 96 dan hanya Yd = 384.
Penurunan ini menyebabkan konsmsi berkurang dari Rp.
480 triliun menjadi Rp. 378. pengurangannya sebanyak ∆C =
0,75 x 96 = Rp. 72 triliun. Pengirangan tabungan adalah
sebanyak ∆S= 0,25 x 96 = Rp 24 triliun, yaitu dari 30 triliun
sebelum pajak menjadi 6 triliun rupiah setelah pajak.

23. Lanjutan Efek Pajak Proporsional
c. Dengan cara yang sama pada b didapati
bahwa pada Y = 960, pajak dan prubahan
pendapatan disposibel adalah T = ∆𝑌𝑑 =0,2
(960) = 192. Sebagai akibatnya konsumsi
turun sebanyak ∆𝐶 = 0,75 x 192 = Rp. 144
triliun ( dari Rp. 810 triliun menjadi Rp.666
triliun) dan tabugan berkurang sebanyak
∆𝑆 = 0,25 𝑥 192= Rp.48 triliun ( dari Rp. 150
triliun menjadi Rp. 102 triliun)

24. KESIMPULAN :
Apa pun sistem pajak, pajak tetap atau
pajak proporsional, punguta pajak akan
menakibaatkan konsumsi dan tabungan RT
berkurang sebanyak yg ditentukan oeh
ppersamaan berikut :
∆C = MPC x T
∆S = MPS x T
Kecondongan Mengkonsumsi Marjinal
Yd
c
MPC



Y
C
MPCy




25. Kecondongan Mengkonsumsi Marjinal
1. Kecondongan mengkonsumsi marjinal pendapatan
disposibel (MPC) dalam persamaan
2. Kecondongan mengkonsumsi marjinal pendapatan
nasional, dalam persamaan
𝑀𝑃𝐶𝑦 =
∆𝐶
∆𝑌
3. Pengaruh pajak, apabila pajaknya tetap maka MPC =
MPCy, sedangkan apabila pajak proporsional MPC lebih
besar dari MPCy
Yd
c
MPC




26. Kecondongan Menabung Marjinal
1. Kecondongan menabung marjinal pada pendapatan
disposibel (MPS) dalam persamaan
MPS =
∆𝑆
∆𝑌𝑑
2. Kecondongan menabung marjinal pendapatan nasional,
dalam persamaan
𝑀𝑃𝑆𝑦 =
∆𝑆
∆𝑌
3. Pengaruh pajak, apabila pajaknya tetap maka MPS =
MPSy, sedangkan apabila pajak proporsional MPS lebih
besar dari MPSy

27. EFEK PAJAK : PENDEKATAN ALJABAR DAN GRAFIK
Misalkan : Fungsi konsumsi C = 90 + 0,75Y, pajak tetap
T= 40, dan pajak proporsional T = 20% dari Pendapatan
nasional ( 0,2Y). Maka fungsi konsumsi dan tabungan
setelah pajak dapat ditentukan.
1. Fungsi Konsumsi, menjadi
𝐶1 = -bT + a + bY
2. Fungsi Tabungang, menjadi
𝑆1 = -(1 - b)T – a + (1 - b)Y
PENDEKATAN ALJABAR
EFEK PAJAK TETAP

28. Berdasarkan pemisalan tersebut diatas, maka
1. Fungsi Konsumsi adalah
𝐶1= -bT + a + bY
𝐶1= -0,75(40) + 90 + 0,75Y
𝐶1= - 30 + 90 + 0,75Y
𝑪𝟏= 60 + 0,75Y
2. Fungsi Tabungan adalah
𝑆1= -(1 – b)T - a + (1 – b)Y
𝑆1= -(1 – 0,75)40 - 90 + (1 –0,75)Y
𝑆1= -(0,25)40 - 90 + (0,25)Y
𝑆1= -10 - 90 + (0,25)Y
𝑺𝟏= - 100 + 0,25Y

29. 2. Pengaruh Pajak Proporsional
1. Fungsi Konsumsi, menjadi
𝐶1 = a + bY – b.tY
𝐶1 = a + b(1 – t )Y
2. Fungsi Tabungang, menjadi
𝑆1 = - a + (1 - b)Y – (1 - b)tY
𝑆1 = - a + {(1 - b) – (1 - b)t}Y
𝑆1 = - a + (1 - b) (1 – t )Y

30. Berdasarkan pemisalan tersebut diatas, maka
1. Fungsi Konsumsi adalah
𝐶1= a + b (1 – t )Y
𝐶1= 90 + 0,75 ( 1 – 0,20 ) Y
𝑪𝟏= 90 + 0,6Y
2. Fungsi Tabungan adalah
𝑆1= - a + (1 – b)( 1 – t )Y
𝑆1= - 90 + ( 1 - 0,75)( 1 – 0,20)Y
𝑺𝟏= - 90 + 0,2Y

31. PENGELUARAN PEMERINTAH
1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima
2. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai,
diantaranya :
a. Mengurang pengangguran
b. Mengatasi inflasi
c. Mempercepat pembangunan nasional
3. Pertimbanagan politik dan keamanan
PENENTU-PENENTU PENGELUARAN PEMERINTAH

32. FUNGSI PENGELUARAN PEMERINTAH
a. Untucks mengatasi pengangguran dengan
menambah pengeluaran pemerintah.
b. Untuk mengatasi inflasi dengan mengrangi
pengeluaran pemerintah.
c. Pengeluaran pemerintah tidak bergantung pada
pendapatan nasional.
d. Kurva pengeluaran pemerintah sejajar dengan
pendapatan nasional .

33. Gambar Fungsi pengeluaran pemerintah
G
G1
G2
Tambahan pengeluaran
Pengurangan pengeluaran
Pendapatan Nasional
Pengeluaran
Pemerintah

34. Keseimbangan Pendapatan Nasional 3
Sektor
1.1. Keseimbangan secara Angka
Msalnya Diketahui:
C = 90 + 0,75Y
S = - 100 + 0.25 Y
T = 40
I = 120
G = 60
1.Jika system pajkanya adalah pajak tetap
2.Jika system pajaknya adalah pajak proporsional
1. Keseimbangan Pendapatan Nasional Jika pajaknya adalah Tetap

35. Penyelesaiannya
• Fungsi Konsumsi adalah
• C = 90 + 0,75(Y-40)
• C = 90 + 0,75Y – 30
• C = 60 + 0,75Y
• Y = C + I + G
• Y = 60 + 0,75Y + 120 + 60
• Y – 0,75Y = 60 + 120 + 60
• 0,25Y = 240
• Y = 960
Atau Menggunakan persamaan SUNTIKAN = BOCORAN
• I + G = S + T
• 120 + 60 = -100 + 0,25Y + 40
• 180 + 100 - 40 = 0,25Y
• 0,25Y = 240
• Y = 960

36. KESEIMBANGAN SECARA GRAFIK
Y T C S I G AE=C+I+G Keadaan
Ekonomi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
0 40 60 -100 120 60 240
EKSPANSI
240 40 240 -40 120 60 420
480 40 420 20 120 60 600
720 40 600 80 120 60 780
960 40 780 140 120 60 960 SEIMBANG
1200 40 960 200 120 60 1040
KONTRAKSI
1440 40 1040 260 120 60 1220

37. KESEIMBANGAN SECARA GRAFIK
C+I+G
C=60+0,75Y
240 400 800 960
60
240
0
1+G=180
(a) Pendekatan penawaran
agregat-permintaan agregat
E
450
Y=AE
Pengeluaran
agregat
(triliun
rupiah)
240
Pendapatan Nasional
(Triliun rupiah)
-60
180
0
1+G=180
(b) Pendekatan
suntikan-
bocoran
E
W=S+T
J=I+G
Suntikan-bocoran
(triliun
rupiah)
(+)
(-)

38. Keseimbangan Pendapatan Nasional 3
Sektor
1.1. Keseimbangan secara Angka
Msalnya Diketahui:
C = 90 + 0.75 Y
S = - 90 + 0.25 Y
T = 20% dari Pendapatan Nasional
I = 150
G = 240
1.Jika system pajkanya adalah pajak tetap
2.Jika system pajaknya adalah pajak proporsional
1. Keseimbangan Pendapatan Nasional Jika pajaknya Pajak Proporsional

39. Penyelesaiannya
• Fungsi konsumsi :
• C = 90 + 0,75(Y – 0,2Y)
• C = 90 + 0,75(1 – 0,2 )Y
• C = 90 + 0,60Y
• Y = C + I + G
• Y = 90 + 0,6Y + 120 + 60
• Y – 0,6Y = 90 + 150 + 240
• 0,4Y = 480
• Y = 1.200

40. Penyelesaiannya
• Fungsi konsumsi (Pendekatan Suntikan Bocoran):
• C = 90 + 0,60Y
• S = - 90 + 0,25Y
• S = -90 + 0,25(Y-0,2Y)
• S = -90 + 0,2Y
• S + T = I + G
• -90 + 0,2Y + 0,2Y = 150 + 240
• 0,4Y = 150 + 240 + 90
• 0,4Y = 480
• Y = 1.200

41. KESEIMBANGAN SECARA GRAFIK
Y T C S I G AE=C+I+G Keadaan
Ekonomi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
0 0 90 -90 150 240 480
240 48 234 -42 150 240 624
480 96 278 6 150 240 768 EKSPANSI
720 144 522 54 150 240 912
960 192 666 102 150 240 1056
1200 240 810 150 150 240 1200 SEIMBANG
1440 288 954 198 150 240 1344 KONTRAKSI

42. Pajak Proporsional dan Keseimbangan Pendapatan Nasional
0 240
200
400
90
600
800
1000
1200
400 800 1200
C
(a) Pendekatan penawaran
agregat-permintaan
agregat
C+I+G
Y=AE
Pengeluaran
agregat
(triliun
rupiah)
Pendapatan Nasional
(-)
225
0
- 90
390
450 1200
(b) Pendekatan
suntikan-
bocoran
I+G
S+T
(+)
Suntikan-bocoran
(triliun
rupiah)
450

43. MULTIPLIER DALAM EKONOMI TIGA SEKTOR (DALAM TRILIUN RUPIAH)
Tahapan
proses
Multiplier
Pertambahan
pendapatan
nasional
Pertambahan
Pajak
Pertambahan
pendapatan
disposebel
Pertambahan
konsumsi
Pertamabahan
tabungan
∆Y ∆T ∆Yd ∆C ∆S
Bagian 1 : Sistem Perpajakan tetap
I ∆I =∆Y1 = 20 0 20 15 5
II ∆Y2 = 15 0 15 11,25 3,75
III ∆Y3 = 11,25 0 11,25 8,4375 2,8125
Dan seterusnya ……… ………… ………….. ……….. ………..
Jumlah Total ∆Y=80 ∆T=0 ∆Yd=80 ∆C=60 ∆S=20
Bagian 2 : Sistem Pajak Proporsional (20% dari pendapatan )
I ∆I =∆Y1 = 20 4 16 12 4
II ∆Y2 = 12 2,4 9,6 7,2 2,4
III Y3 = 7,2 1,44 7,68 5,76 1,92
Dan Seterusnya ……… ………… ………….. ……….. ………..
Jumlah Total ∆Y=50 ∆T=10 ∆Yd=40 ∆C=30 ∆S=10

44. Tiga jenis multiplier akan ditentukan besarnya, yaitu untuk :
1.Multiplier Investasi,
2.Multiplier pengeluaran pemerintah
3.Multiplier perubahan pajak.
Pemisalan-pemisalan yang digunukan untuk menghitung multiplier
diatas adalah
i. Fungsi konsumsi adalah : C = a + bYd
ii. Dua bentuk pajak, yaitu
- Pajak tetap, T = Tx
- Pajak Proporsional T = tY
iii. Fungsi Investasi = I,
Fungsi pengeluaran Pemerintah = G
MENGHITUNG MULTIPLIER

45. 1. Multiplier Investasi
1.1. Sistem pajak tetap :
Y = C + I + G
Y = a + bYd + I + G
Y = a + b( Y – Tx) + I + G
Y = a + bY – bTx + I + G
Y – bY = a - bTx + I + G
Y =
1
1−𝑏
( a-bTx+I+G)
Jika ada pertamabahan Investas sebanyak ∆I ( dari I menjadi 𝐼1)
menyebabkan pendapatan nasional meningkat menjadi 𝑌1, dan nilainya dapat
dihitung dengan menggunakan persamaan berikut
MENGHITUNG MULTIPLIER

46. Y1 = C + I + ∆ I + G
Y1= a + bYd + I + ∆ I + G
Y1 = a + b( Y1 – Tx) + I + ∆ I + G
Y1 = a + bY1 – bTx + I + ∆ I + G
Y1 – bY1 = a - bTx + I + ∆ I + G
Y1 =
1
1−𝑏
( a-bTx+I+ ∆ I +G)
Perhitungan diatas menunjukkan pertambahan investasi
sebesar ∆ I akan menambah pendapatan nasional dari :
MENGHITUNG MULTIPLIER

47. Y =
1
1−𝑏
( a-bTx+I+G) menjadi,
Y1 =
1
1−𝑏
( a-bTx+I+ ∆ I +G)
proses multiplier penambahan pendapatan nasional
akibat penambahan investasi adalah :
∆ Y = Y1 – Y =
1
1−𝑏
∆ I atau , ∆ Y =
1
1−𝑏
∆ I
Dengan nilai Multipilier , yaitu , ∆ Y/ ∆ I adalah
Multiplier investasi =
1
1 −𝑏
MENGHITUNG MULTIPLIER

48. 1. Multiplier Investasi
1.1. Sistem pajak Proporsional :
Y = C + I + G
Y = a + bYd + I + G
Y = a + b( 1 – t) Y + I + G
Y = a + bY – btY + I + G
Y – bY + btY = a + I + G
Y (1 – b + bt) = a + I + G
Y =
1
1−𝑏+𝑏𝑡
( a+I+G)
Jika ada pertamabahan Investas sebanyak ∆I ( dari I menjadi 𝐼1)
menyebabkan pendapatan nasional meningkat menjadi 𝑌1, dan nilainya dapat
dihitung dengan menggunakan persamaan berikut
MENGHITUNG MULTIPLIER

49. Y1 = C + I + ∆ I + G
Y1= a + bYd + I + ∆ I + G
Y1 = a + bY1 – btY1 + I + ∆ I + G
Y1 (1 - b1 + bt) = a + I + ∆ I + G
Y1 – bY1 = a - bTx + I + ∆ I + G
Y1 =
1
1−𝑏+𝑏𝑡
( a + I+∆ I +G)
Perhitungan diatas menunjukkan pertambahan investasi
sebesar ∆ I akan menambah pendapatan nasional dari :
MENGHITUNG MULTIPLIER

50. Y =
1
1−𝑏+𝑏𝑡
( a+I+G) menjadi,
Y1 =
1
1−𝑏+𝑏𝑡
( a+I+ ∆ I +G)
proses multiplier penambahan pendapatan nasional
akibat penambahan investasi adalah :
∆ Y = Y1 – Y =
1
1−𝑏+𝑏𝑡
∆ I atau , ∆ Y =
1
1−𝑏+𝑏𝑡
∆ I
Dengan nilai Multipilier , yaitu , ∆ Y/ ∆ I adalah
Multiplier investasi =
1
1 −𝑏+𝑏𝑡
=
1
1 −𝑏(1−𝑡)
MENGHITUNG MULTIPLIER

51. 1. 2. Sistem pajak proporsional
Multiplier investasi (pajak proporsional )
)
1
(
1
1
1
1
t
b
bt
b 





Contoh menghitung Multiplier Investasi :
Jika MPC = 0,75
pajak proporsional T = 0,2Y
pertambahan investasi = 20 triliun
Maka multiplier investasi dg sistem pajak tetap adalah

52. 1 1
Mpt = ----------- = ------------
1 – 0,75 0,25
Mpt = 4
Jika penambahan investasi (∆I) =20,maka penambahan pendapatan nasional
(∆Y) = 4 x 20 = 80.
Pajak Proporsional
1
Mpp = -----------
1-b+bt
1 1 1
Mpp = --------------------------- = -------------------- = ----------
1 – 0,75 + 0,75(0,20) 1 – 0,75 + 0,15 0,40
Mpp = 2,5
Jika penambahan investasi (∆I) =20,maka penambahan pendapatan nasional
(∆Y) = 2,5 x 20 = 50.

53. 2. Multiplier Pengeluaran pemerintah
2.1. Sistem pajak tetap :
Dalam perekonomian yg menggunakan sistem
pajak tetap, nilai multiplier pengeluaran pemerintah (G)
adalah
dan kenaikan pendapatan nasional (ΔY) dapat dihitung
dengan persamaan
b

1
1
G
b
Y 



1
1

54. 2. 2. Sistem pajak Proporsional :
Dalam perekonomian yg menggunakan
sistem pajak proporsional, nilai multiplier
pengeluaran pemerintah (G) adalah
G
bt
b
Y 




1
1

55. 3. Multiplier Pajak
3.1. Sistem pajak tetap
Dalam perekonomian yg menggunakan sistem pajak
tetap,pengurangan pajak sebanyak ΔT akan menambah
pendapatan nasional (ΔY) sebanyak :
dikali dengan pengurangan pajak yang
dilakukan. Dalam pajak tetap nilai multiplier perubahan pajak
(MT) adalah
b
b

1
b
b
T
Y
Mt





1

56. 3.2. Sistem pajak proporsional
Pengurangan pajak sebanyak ΔT akan
menaikkan pendapatan nasional sebanyak :
bt
b
b
T
Y






1

57. SOAL LATIHAN :
1. Misalkan dalam suatu perekonomian berlaku keadaan seperti dinyatakan di
bawah ini ;
- Fungsi konsumsi : C= 200 + 0,75Yd
- Pemerintah memungut pajak sebanyak 20% dari pendapatan nasional
- G = 500 dan I = 300
a. Hitunglah pendapatan nasional pada keseimbangan .
b. Bagaimanakah anggaran belanja pemerintah (surplus, defisit atau
seimbang) ?
c. Apabila investasi bertambah 100, dan pengeluaran pemerintah
bertambah 150 dan pajak turun 10 %. Berapa penambahan pendapatan
nasional.

58. SOAL LATIHAN :
2. Misalkan suatu negara menetapkan sistem pajak tetap dan
jika :
a. MPS = 0,4, Berapakah angka pengganda belanja
pemerintah ?
b. MPC = 0,9 , Berapakah angka pengganda belanja
pemeritah ?
c. MPC = 0,6 dan pajak diturunkan pemerintah sebesar 20
triliun? Berapakah peningkatan pendapatan nasional
ekulibrium ?

59. SOAL LATIHAN :
3. Dalam sebuah perekonomian dimisalkan sbb :
fungsi konsumsi C = 400 + 0,75Yd
Investasi adalah I = 600
Pajak = 40
Pengeluaran pemerintah (G) = 800
Berapakah pendapatan nasional dari perekonomian ini.
Jika Investasi = 700, G = 1000, dan pajak tetap menjadi 25.
Berapa perubahan Y,

60. CONTOH
• DIKETAHUI ;
• PENDAPATAN PADA PENGGUNAAN TENAGA KERJA PENUH (FULL EMPLOYMENT) 600 Mrp.
• FUNGSI KONSUMSI, C = 10 + 0,90Yd
• INVESTASI SEKTOR SWASTA 60Mrp
• PENGELEUARAN PEMERINTAH 35Mrp
• PAJAK DIKENAKAN SEBESAR 40MrP
DITANYAKAN
1. TINGKAT KESEIMBANGAN PENDAPATAN NASIONAL
2. APAKAH PEREKONOMIAN MENGALAMAI INFLATIONARY GAP ATAU DEFLATIONARY GAP
3. BERAPA PENGELUARAN PEMERINTAH HARUS DIRUBAH AGAR PEREKONOMIAN TETAP PADA
KONDISI FULL EMPLOYMEN
4. . BERAPA PAJAK HARUS DIRUBAH AGAR PEREKONOMIAN TETAP PADA KONDISI FULL
EMPLOYMEN
CATATAN
PENDAPATAN KESEIMBANGAN = FULL EMPLOYMEN ( TIDAK TERJADI PENGANGGURAN)
PENDAPATAN KESEIMBANGAN < FULL EMPLOYMEN ( DEFLATIONARY GAP)
PENDAPATAN KESEIMBANGAN > FULL EMPLOYMEN ( INFLATIONARY GAP)