Teks tersebut membahas tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia. Teks tersebut menjelaskan definisi HAKI, prinsip-prinsipnya, jenis-jenis HAKI yang dilindungi di Indonesia seperti hak cipta, paten, merek, dan lainnya, serta undang-undang terkait pengaturan HAKI di Indonesia.

1. Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)
Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang,
maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari
kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HAKI merupakan terjemahan dari Intellectual
Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan
WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). Pengertian Intellectual Property Right
sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual
manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia
(human right). (Lailatul blogspot, 2014)
Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual
Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut :
· Prinsip Ekonomi
Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang
memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta.
· Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan
intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap
karyanya.
· Prinsip Kebudayaan
Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna
meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan
Negara.
· Prinsip Sosial
Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan
oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan
keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.
Konsep HAKI
Setiap hak yang termasuk kekayaan intelektual memiliki konsep yang bernama konsep HAKI. Berikut
ini merupakan konsep HAKI:
· Haki kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (UU & wewenang menurut hukum).

2. · Kekayaan hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang.
· Kekayaan intelektual kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia (karya di bidang
teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra) – dihasilkan atas kemampuan intelektual pemikiran, daya
cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru
dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis2. (Lailatul, 2014 )
Macam-macam HAKI
Terdapat macam-macam HAKI yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Pada Prinsipnya HAKI
dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:
1) Hak Cipta
Pengertian Hak Cipta
Hak cipta (lambang internasional: ©)
1. Pengertian hak cipta menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002:
Hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 butir 1).
2. Pengertian hak cipta menurut Pasal 2 UUHC:
Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk iti dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau
beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan
kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk
yang khas dan bersifat pribadi.
2) Hak Kekayaan Industri
Hak kekayaan industri terdiri dari:
1. Paten (patent)
Paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang
teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan
pesetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.
2. Merk (Trademark)

3. Merk adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan
perdagangan barang dan jasa.
3. Rancangan (Industrial Design)
Rancangan dapat berupa rancangan produk industri, rancangan industri. Rancanangan industri adalah
suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau
gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat
diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu
produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.
4. Informasi Rahasia (Trade Secret)
Informasi rahasia adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum,
mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh
pemiliknya.
5. Indikasi Geografi (Geographical Indications)
Indikasi geografi adalah tanda yang menunjukkn asal suatu barang yang karena faktor geografis (faktor
alm atau faktor manusia dan kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri dri kualitas tertentu dari
barang yang dihasilkan).
6. Denah Rangkaian (Circuit Layout)
Denah rangkaian yaitu peta (plan) yang memperlihatkan letak dan interkoneksi dari rangkaian
komponen terpadu (integrated circuit), unsur yang berkemampun mengolah masukan arus listrik
menjadi khas dalam arti arus, tegangan, frekuensi, serta prmeter fisik linnya.
7. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
Perlindungan varietas tanamn adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan
atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu
menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujun kepada orang atau badan hukum
lain untuk menggunakannya. (Febbri, 2013. )
Pengaturan HAKI di Indonesia
Pengaturan HAKI secara pokok (dalam UU) dapat dikatakan telah lengkap dan memadai. Dikatakan
lengkap, karena menjangkau ke-7 jenis HAKI yang telah disebutkan di atas. Dikatakan memadai, karena
dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan nasional, dengan beberapa catatan, tingkat pengaturan
tersebut secara substantif setidaknya telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan pada Perjanjian
Internasional yang pokok di bidang HAKI.

4. Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagi anggota WTO/TRIP’s dan diratifikasinya beberapa konvensi
internasional di bidang HAKI sebagaimana dijelaskan pada pengaturan HAKI di internasional tersebut di
atas, maka Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HAKI. Untuk itu,
pada tahun 1997 Pemerintah merevisi kembali beberapa peraturan perundangan di bidang HAKI,
dengan mengundangkan:
· Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
· Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1989
tentang Paten
· Undang-undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992
tentang Merek
Selain ketiga undang-undang tersebut di atas, undang-undang HAKI yang menyangkut ke-7 HAKI antara
lain:
1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
3) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk
4) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
6) Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7) Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Dengan pertimbangan masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang tentang
hak cipta, paten, dan merek yang diundangkan tahun 1997, maka ketiga undangundang tersebut telah
direvisi kembali pada tahun 2001. Selanjutnya telah diundangkan:
· Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
· Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (khusus mengenai revisi UU tentang Hak Cipta
saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR)
Tujuan Penerapan HAKI
Setiap hak yang digolongkan ke dalam HAKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau
ciptannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HAKI. Berikut ini merupakan tujuan penerapan HAKI:
1. Antisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik pihak lain
2. Meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual
3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri
di Indonesia.
HAK MEREK

5. Pengertian Hak Merek
hak merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar
umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau
memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Klasifikasi
Merek dapat dibedakan dalam beberapa macam, antara lain:
1. Merek dagang: merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang / beberapa
orang / badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis.
2. Merek jasa: merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang / beberapa orang
/ badan hukun untuk membedakan dengan jasa sejenis.
3. Merek kolektif: merek yang digunakan pada barang / jasa dengan karakteristik yang sama yang
diperdagangkan oleh beberapa orang / badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan
barang / jasa sejenis.
Fungsi Dari Merek
Fungsi merek menurut Endang Purwaningsih adalah suatu merek yang digunakan oleh produsen atau
pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Menurut
beliau suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk yang satu dengan produk perusahaan lain.
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk juga secara pribadi
menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya sekaligus memberikan
jaminan kualitas akan produk tersebut.
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan
reputasi produk lama yang diperdagangkan sekaligus untuk menguasai pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan
industri melalui penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme
pasar bebas.
Pelanggaran Hak Atas Merek Dan Penyelesaian Hukumnya
1. Gugatan pelanggaran atas hak merek secara perdata
Gugatan ganti rugi

6. Pasal 76 (1) (a) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara
tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk
barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi. Sayangnya sampai saat ini belum ada putusan
Pengadilan yang mengabulkan gugtan ganti rugi.
Interlocutory injuction
Pasal 76 (1) (b) pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan pada pihak lain yang secara tanpa
hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk
barang atau jasa yang sejenis berupa penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan
merek tersebut. Seluruh gugatan ditunjukan kepada Pengadilan Niaga.
2. Tuntutan pelanggaran atas hak merek secara pidana
Undang-undang merek No. 15/2001 menggolongkan delik dalam perlindungan hak merek sebagai
pelanggaran dan delik kejahatan. Delik pelanggaran secara jelas disebut dalam pasal 94, yakni ; "barang
siapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan
atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90,91,92 dan atau
93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.
200.000.000,-(duaratus juta rupiah)".
Pasal 90 "barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada
keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang
diproduksi atau diperdagangkan"
Pasal 91 "barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya
dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis yang diproduksi atau
diperdagangkan "
Pasal 92 ayat 1 "barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada
keseluruhannya dengan indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan
barang yang terdaftar "
Pasal 92 ayat 2 "barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada
pokoknya dengan indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang
yang terdaftar "
Pasal 92 ayat 3 "Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil
pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukan bahwa barang tersebut merupakan tiruan
barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi Geografis, diberlakukan ketentuan
sebagaiman dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 "
Pasal 93 " barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan

7. indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat
mengenai asal barang atau asal jasa tersebut"
Adapun ancaman pidana yang dimaksudkan tersebut, termuat dalam pasal 90 dan pasal 91 Undang-
Undang Merek No. 15 tahun 2001, yakni ; Pasal 90 "barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak
menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk
barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan penjara paling lama
5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) ;
Pasal 91 "barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya
dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis yang diproduksi atau
diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun dan atau denda paling
banyak Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah). (Krisdina, 2015)
Rahasia Dagang
Pengertian Rahasia Dagang
Dalam UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pasal 1 bahwa :
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang tekhnologi dan/atau bisnis,
mempuyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik
rahasia dagang.
Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang ini. Lisensi
adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu
perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat
ekonomidari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat
tertentu.
Ruang Lingkup
Dalam pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000, bahwa Ruang Lingkup dari rahasia dagang adalah Lingkup
perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau
informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh
masyarakat umum.
Informasi dalam rahasia
Informasi dalam rahasia dagang dikelompokkan dalam informasi dibidang teknologi dan informasi
dibidang bisnis. Adapun yang dimasukkan dalam informasi teknologi, adalah :
a. informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi
b. informasi tentang produksi/proses
c. informasi mengenai kontrol mutu

8. Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah :
a. informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk
b. informasi yang berkaitan dengan para langganan
c. informasi tentang keuangan
d. informasi tentang administrasi
Sistem Perlindungan Rahasia Dagang
Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu, Bersifat rahasia hanya diketahui
oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh masyarakat,Memiliki nilai ekonomi apabila dapat
digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yg bersifat komersial atau dapat meningkatkan
keuntungan ekonomi,Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah
melakukan langkah-langkah yang layak dan patut, kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang yang diberikan.
Pelanggaran Rahasia Dagang
Pencipta informasi akan perlu memperlihatkan bahwa penerima menggunakan konsep atau informasi
tanpa ijin dari si pencipta. Ada dua bentuk penggunaan tanpa ijin:
a. Di mana pencipta informasi tidak memberikan izin kepada pengguna sama sekali
b.Di mana pencipta informasi mengizinkan penerima menggunakan informasi untuk tujuan tertentu,
tetapi si penerima informasi telah menggunakan informasi itu untuk tujuan lain dicakupan izin yang
diberikan.
Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran rahasia dagang jika tindakan
mengungkapkan rahasia dagang atau penggunaan pertahanan Keamanan, Kesehatan atau keselamatan
masyarakat; serta tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang
milik orang lain yang dilakukan dengan semata-mata untuk kepentingan pengembanganlebih lanjut
produk yang bersangkutan.
Penyelesaian Sengketa
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Menurut pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi
dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang
untuk melakukan :
a. Gugatan ganti rugi

9. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 5 Maret 1975 No. 1078
K/Sip/1975 dan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Oktober 1973 No.325 K/Sip/1973, gugatan ganti rugi
harus dirinci secara jelas. Dan apabila gugatan ganti rugi tersebut tidak dirinci secara jelas maka haruslah
ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima.
b. Penghentian semua perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan tanpa hak
Bila terbukti terjadi pelanggaran rahasia dagang hukuman selain adanya ganti rugi ada sanksi lain yaitu
penghentian semua perbuatan berkaitan dengan usaha yang terkait dengan cara perolehan rahasia
dagang yang dengan cara memanfaatkan tanpa hak. Yaitu apabila seseorang mengambil rahasia dagang
dari perusahaan lain kemudian mendirikan usaha baru sejenis dengan memanfaatkan rahasia dagang
yang didapat dari perusahaan lain maka bisa saja terjadi sanksi yang demikian.
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif
Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan seperti yang disebutkan dalam pasal 12 Undang-
Undang Rahasia Dagang memungkinkan adanya penyelesaian melalui non-pengadilan artinya dapat
melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Diantaranya dapat diselesaikan melalui
arbitrase, konsiliasi, mediasi, med-arb, negosiasi. Cenderung beberapa penyelesaian sengketa alternatif
ini tidak jarang menghasilkan sebuah penyelesaian win-win solution karena bisa ditentukan oleh kedua
belah pihak bahkan tanpa aturan yang terkadang bersifat kaku.
Hak Paten
Pengertian Hak Paten
Hak paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di
bidang teknologi, yg untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Pengertian Hak Paten atau definisi hak paten merupakan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual
yang sangat efektif karena dapat mencegah pelaksanaan invensi oleh pihak lain tanpa seizin pemegang
hak paten, walaupun pihak lain tersebut memperoleh teknologinya secara mandiri (bukan meniru).
Menurut UU hak paten No. 14 Tahun 2001 (UU hak paten 2001), hak paten diberikan untuk invensi yang
memenuhi syarat kebaruan, mengandung langkah inventif & dapat diterapkan dalam industri selama 20
tahun.
Subyek Yang Dipatenkan

10. Secara umum, ada tiga kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan: proses, mesin, dan
barang yang diproduksi dan digunakan. Proses mencakup algoritma, metode bisnis, sebagian besar
perangkat lunak (''software''), teknik medis, teknik olahraga dan semacamnya. Mesin mencakup alat dan
aparatus. Barang yang diproduksi mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik dan komposisi
materi seperti kimia, obat-obatan, DNA, RNA, dan sebagainya.
Istilah – Istilah dalam Paten
Beberapa istilah yang sering digunakan dalam Paten antara lain :
Invensi
Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik
di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk
atau proses.
Inventor atau Pemegang Paten
Pemegang Paten: adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari
pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar
Umum Paten.
Hak yang Dimiliki Oleh Pemegang Paten
1) pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang
orang lain yang tanpa persetujuan:
(a) dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan memakai,
menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
(b)dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan
tindakan lainnya.
2) pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi;
3) pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada
siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir
1 di atas;

11. 4) pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang
paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas.
Sumber:
Modul Hukum Bisnis dan Lingkungan
Lailatul, 2014. http://lailatul-chusnah.blogspot.com/2014/04/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki.html
Febbri, 2013. http://febbri-grunge.blogspot.com/2013/04/pelanggaran-hak-atas-merek-dan.html
Krisdina, 2015. http://krisdianprabowo.blogspot.com/2015/06/pelanggaran-rahasia-dagang.html
AQUA dan AQUALIVA
Aqua adalah sebuah merk air minum dalam kemasan (AMDK) yang diproduksi oleh PT. Aqua Golden
Mississippi di Indonesia sejak tahun 1973. Selain di Indonesia, Aqua juga dijual di Singapura. Aqua adalah
merk AMDK dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merk AMDK yang paling
terkenal di Indonesia, sehingga telah menjadi seperti merk generik untuk AMDK. Di Indonesia, terdapat
14 pabrik yang memproduksi Aqua. Sejak tahun 1998, Aqua sudah dimiliki pula oleh perusahaan
multinasional dari Perancis, Danone, hasil dari penggabungan Aqua Golden Mississippi dengan Danone.
(Wahab,2015 )
Kasus:
Kasus kemiripan nama merek AQUA dan AQUALIVA. Mahkamah Agung dalam putusannya (perkara No.
014 K/N/HaKI/2003) menyatakan bahwa pembuat merek Aqualiva mempunyai iktikad tidak baik dengan
mendompleng ketenaran nama Aqua.
Mereka (AQUALIVA) melakukan pemberian nama dengan mendompleng nama AQUA sadar ataupun
tidak sadar telah melakukan pembohongan public, karena public banyak yang merasa dibohoongi
karena kemiripan nama yang dipakai atas nama suatu produk. Dan tidak sedikit pula kerugian yang
dirasakan konsumen akan hal ini. misalkan saja kepuasan yang tidak terpenuhi di rasakan konsumen
akan produk palsu tersebut.
Selain itu, banyak pula konsumen yang mengira bahwa perusahaan AQUA melakukan inovasi dengan
meluncurkan produk baru dengan nama produk yang hampir sama, karena terdapat nama AQUA di
depan produk baru tersebut yang nyatanya AQUA sama sekali tidak mengeluarkan produk tersebut
melainkan perusahaan lain yang ingin mendompleng nama AQUA semata. (Maulana,2016. )

12. MA menggunakan parameter berupa:
· Persamaan visual
· Persamaan jenis barang; dan
· Persamaan konsep.
Jika pendaftar pertama merasa dirugikan oleh merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya, tentu
ia dapat menggugat pembatalan merek dimaksud, dengan mengajukan dan membawa masalah ini ke
meja hukum. Bahkan dengan parameter tersebut, maka Mahkamah Agung dalam putusannya (perkara
No. 014 K/N/HaKI/2003) menyatakan bahwa pembuat merek Aqualiva mempunyai iktikad tidak baik
dengan mendompleng ketenaran nama Aqua.
Bahkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 telah memberikan arahan yang jelas bagi Ditjen HAKI
Departemen Hukum dan HAM agar menolak permohonan pendaftaran merek yang mempunyai
persamaan pada pokoknya.
Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-
unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain. Unsur-unsur yang menonjol pada
kedua merek itu dapat menimbulkan kesan adanya persamaan tentang:
(i) bentuk;
(ii) cara penempatan;
(iii) cara penulisan;
(iv) kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan.
Jadi bila ada kesengajaan suatu peroduk baru menggunakan nama yang sama, maka dapat ditindak
tegas dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku mengenai pencabutan merek produk
tersebut maupun penarikan produk dari pasaran serta kerugian jumlah materi yang dialami oleh produk
yang namanya didompleng oleh produk baru tersebut.
Mengenai sengketa merek “AQUA” terdapat putusan Mahkamah Agung (“MA”) yang memenangkan
PT. Aqua Golden Missippi pemegang merek “AQUA” terhadap pemegang merek-merek lain yang
memiliki persamaan pada pokoknya dengan “AQUA”. Salah satunya adalah putusan MA No.
014K/N/HAKI/2003 Tahun 2003 yang membatalkan merek “AQUALIVA”. Dalam perkara tersebut pihak
penggugat mengajukan bukti-bukti antara lain tiga putusan MA sebelumnya yaitu No. 757 K/Pdt/1989
ttgl. 30 Maret 1992, No. 980 K/Pdt 1990 ttgl. 30 Maret 1992, dan No. 1371 K/Pdt/1993 ttgl. 18
Nopember 1997 tentang pembatalan merek-merek AQUARIA karena diqualifisir beritikad tidak baik dan
mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA. (Dhia, 2016 )

13. Kesimpulan : Dari contoh kasus diatas bahwa penanganan dari hak merek tersebut sangat sangat harus
diperhatikan, karena dari hak merek tersebut mengandung unsur undang-undang yang telah memiliki
ketetapan oleh setiap perusahaan untuk memberikan nama merek pada setiap produksi barang / jasa
yang telah di luncurkan agar tidak terjadi kesalah pahaman oleh segala pihak perusahaan, serta
menetapkan cipta hak merek tersebut kepada wewenang yang berwajib supaya tidak terjadi hal-hal
seperti pembajakan hak merek tersebut.
Sumber:
Wahab,2015. https://wahabxxxxx.wordpress.com/2013/05/19/hak-merek-aqua/
Maulana,2016. http://maulanatauhid.blogspot.com/2016/06/kasus-hak-merek.html
Dhia, 2016. http://dhialulusumbada.blogspot.com/2016/06/kasus-hak-merek.html