Hbl minggu 14, hefti juliza, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universitas mercu buana 2018.

1. Hukum Perdagangan Internasional
Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan
penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa
antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau
pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional
menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Perdagangan internasional pun turut
mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.
(Wikipedia, 2018)
Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang dibuat untuk mengatur hukungan-
hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-
transaksi yang ada di berbagai Negara.
Sumber hukum perdagangan internasional meliputi:
· perjanjian internasional,
· hukum kebiasaan internasional,
· prinsip-prinsip hukum umum,
· putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin,
· kontrak: kontrak tersebut harus memenuhi beberapa standar internasional, seperti kewajiban
memenuhi standar kualitas (quality standard), kejujuran (good faith and fair dealing), permainan bersih
(fair play), perlindungan pihak lemah (protection for the weak), pembinaan usaha yang baik (good
corporate governance), persaingan sehat (fair competition), perlindungan konsumen (consumer
protection).
· dan hukum nasional. (Bidiman,2008)
Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya
sebagai berikut :
· Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
· Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
· Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah
sumber daya ekonomi
· Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.

2. · Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah
penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
(Mirza, Academia)
Cakupan dari hukum perdagangan internasional menurut Schmitthoff meliputi:
1) Jual beli dagang internasional: (i) pembentukan kontrak; (ii) perwakilan-perwakilan dagang (agency);
(iii) pengaturan penjualan eksklusif;
2) Surat-surat berharga;
3) Hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang tingkah laku mengenai perdagangan internasional;
4) Asuransi;
5) Pengangkutan melalui darat dan kereta api, laut, udara, perairan pedalaman;
6) Hak milik industri;
7) Arbitrase komersial.
Prinsip Hukum Perdagangan Internasional:
· Pertama dari hukum perdagangan internasional adalah kebebasan berkontrak yakni prinsip
universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang
mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang internasional. Kebebasan
tersebut meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang disepakati, termasuk pula
kebebasan uuntuk memilih forum penyelesaian sengeketa dagangnya, dan memilih hukum yang berlaku
di dalam kontrak.
· Prinsip kedua yakni pacta sunt servanda yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang
telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
· Prinsip ketiga selanjutnya adalah penggunaan arbitrase sebagai dasar penyelesaian sengketa.
Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang.
· Prinsip terakhir yakni dasar kebebasan komunikasi, yaitu kebebasan para pihak untuk
berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana
komunikasi baik darat, laut, udara, atau meliputi sarana elektronik. (Devi, 2014)
Tujuan Perdagangan Internasional:
1. Menaikkan Devisa Negara:
a. Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah ketika terjadi kenaikan produk nasional bruto pendapatan dalam suatu
Negara. Produk Nasional Bruto (GDP) biasanya dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga Negara
yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, warga Negara asing tidak termasuk didalamnya
walaupun dia tinggal dalam negeri tersebut.
b. Memengaruhi stabilitas harga barang yang di ekspor

3. Stabilitas harga adalah mempertahankan harga yang dilakukan oleh pemerintah ketika laju inflasi mulai
tinggi. Inflasi adalah peningkatan persediaan uang sehingga terjadi kenaikan harga. Maka dalam hal ini
pemerintah bertugas untuk tetap menstabilkan harga ditengah inflasi yang sedang naik dengan
melakukan ekspor yang dilakukan oleh negara itu sendiri.
c. Eksistensi tenaga kerja
Eksistensi tenaga kerja sangat diperlukan karena mereka adalah pelaku yang melancarkan segala
tindakan yang saling berkesinambungan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka perusahaan
pengekspor akan mendapatkan banyak pesanan produk, sehingga tenaga kerja yang tersedia tidak
mampu untuk mengerjakan semuanya sehingga dibutuhkanlah perekrutan tenaga kerja yang baru untuk
menyelesaikan pesananan ekspor yang sangat banyak.
2. Memenuhi kebutuhan Negara lain
3. Memperoleh keuntungan internal dan eksternal:
Keuntungan internal adalah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan itu sendiri misalnya
keuntungan melalui banyaknya pesanan dari luar negeri yang dapat meningkatkan ekspor perusahaan.
Keuntungan yang didapat oleh perusahaan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan alat-alat
produksi maupun untuk penambahan fasilitas yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan produksi.
keuntungan eksternal, dalam hal ini yaitu keuntungan spesialisasi. Keuntungan spesialisasi yaitu
keuntungan akibat adanya fungsi dalam mempertinggi keefisienan penggunaan faktor-faktor produksi.
4. Memperluas Pasar
5. Transfer teknologi modern
Tujuan Hukum Perdagangan Internasional
• Mencapai perdagangan internasional yang stabil & menghindari kebijakan-kebijakan & praktik-
praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya.
• Meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan
menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara.
• Meningkatkan standar hidup manusia.
• Meningkatkan lapangan tenaga kerja.
• Mengembangkan sistem perdagangan multilateral.
• Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan
transaksi jual beli barang.
Ruang Lingkup Perdagangan Internasional:

4. 1.Perdagangan internasional yang dilakukan melalui perpindahan barang, jasa dari suatu
negara kenegara yang lainnya yang biasa disebut transfer of goods and services
2.Perdagangan internasional yang dilakukan melalui perpindahan modal melalui investasi asing dari
luar negeri kedalam negeri atau yang disebut dengan transfer of capital
3.Perdagangan internasional yang dilakukan melalui perpindahan tenaga kerja yang berpengaruh
terhadap pendapatan negara melalui devisa dan juga diperlukannya pengawasan mekanisme perpindah
an tenaga kerja yang disebut dengan transfer of labour
4.Perdagangan internasional yang dilakukan melalui perpindahan teknologi yaitu dengan
cara mendirikan pabrik-pabrik dinegara lain atau yang disebut transfer of technology
5.Perdagangan internasional yang dilakukan dengan cara penyampaian informasi mengenai kepastian
adanya bahan baku dan pangsa pasar atau yang disebut dengan transfer of data.
Teori perdagangan internasional:
a. Teori Merkantilisme Merkantilisme merupakan sebuah kelompok yang mencerminkan cita-cita
dan ideologi kapitalisme komersial, serta pandangan tentang politik kemakmuran sebuah negara yang
ditujukan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan.
Teori Perdagangan Internasional dari Kaum Merkantilisme berkembang pesat sekitar abad ke-16
berdasar pemikiran mengembangkan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi, dengan
mengusahakan jumlah ekspor melebihi jumlah impor.
b. Teori Keuggulan Mutlak/ Absolute Advantage (Adam Smith) Dalam teori keunggulan mutlak, Adam
Smith mengemukakan ideide sebagai berikut.
1) Spesialisasi Internasional dan Efisiensi Produksi Dengan spesialisasi, sebuah negara dapat
mengkhususkan pada produksi barang yang mempunyai keuntungan. Sebuah Negara akan mengimpor
barang-barang yang seandainya diproduksi sendiri (dalam negeri) tidak efisien atau kurang
menguntungkan, sehingga keunggulan mutlak diperoleh bila sebuah Negara mengadakan spesialisasi
dalam memproduksi barang.
2) Adanya Division of Labour (Pembagian Kerja Internasional) Dengan adanya pembagian kerja dalam
Menghasilkan Sejenis Barang, suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah
dibanding negara lain, sehingga dalam mengadakan perdagangan negara tersebut memperoleh
keunggulan mutlak.
c. Teori Keunggulan Komparatif/ Comparative Advantage (David Ricardo) keuntungan komparatif
terjadi seandainya sebuah negara lebih unggul terhadap kedua macam produk yang dihasilkan, dengan
biaya tenaga kerja yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Silahkan
simak video dalam link berikut terkait teori keunggulan absolute dan keunggulan komparatif
d. Teori Permintaan Timbal Balik/ Reciprocal Demand ( John Stuart Mill) Teori Permintaan Timbal
Balik yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, sebenarnya teori ini melanjutkan Teori Keunggulan
Komparatif dari David Ricardo, yaitu mencari titik keseimbangan pertukaran antara 2 barang oleh dua

5. negara dengan perbandingan pertukarannya atau dengan menentukan Dasar Tukar Dalam Negeri (DTD).
Tujuan Teori Timbal Balik ialah menyeimbangkan antara penawaran dengan permintaannya, karena baik
penawaran maupun permintaan menentukan besarnya barang yang akan diekspor dan barang yang
akan diimpor. (ristekdikti)
Kebijakan perdagangan internasional:
- politik proteksi,adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah guna melindungi industri dalam negeri
yang sedang tumbuh dari persaingan-persaingan produk impor :
Tujuan dari kebijakan proteksi ialah :
memaksimalkan serta mengoptimalkan produksi dalam negeri
untuk menjaga tradisi dalam negeri
memperluas lapangan kerja
menghindari risiko yang kemungkinan akan terjadi bila menggantungkan dengan komoditi andalan
untuk menjaga stabilitas nasional
- Politik Autarki,adalah kebijakan perdagangan internasional yang tujuannya untuk menghindarkan diri
dari pengaruh-pengaruh negara lain. Baik dari segi pengaruh ekonomi,sosial, militer dan politik.
- Politik dagang bebas,merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengadakan
perdagangan bebas antar negara. Alasan kebijakan ini ialah karena perdagangan bebas bisa mendorong
setiap negara melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang. Sehingga barang yang diproduksi
memiliki keunggulan yang komparatif jika dibandingkan negara lainnya.
Hambatan perdagangan internasional
Berikut ini adalah beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional antara lain :
perbedaan mata uang negara, setiap negara pasti mata uang yang berlaku berbeda-beda. Biasanya
negara yang melakukan kegiatan ekspor,biasanya meminta kepada pengimpor untuk membayar dengan
mata uang yang berlaku di negara pengekspor.
kualitas sumber daya yang rendah. Rendahnya kualitas tenaga juga dapat menghambat perdagangan
internasional karena apabila sumber daya manusia yang rendah pastilah kualitas hasil dari produk juga
akan rendah pula.
sistem pembayaran yang sulit. ketika melakukan transaksi perdagangan internasional,negara pengimpor
akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Jika pembayaran dengan tunai maka akan ada
risiko yang tinggi,seperti perampokan atau pencurian.

6. kebijakan impor dari suatu negara. Setiap negara pasti akan melindungi hasil produksi sendiri. oleh
karena itu setiap negara akan membuat kebijakan untuk melindungi hasil barang-barang dalam negeri.
organisasi-organisasi ekonomi regional. umumnya didalam suatu wilayah regional terdapat organisasi-
organisasi ekonomi. tujuannya ialah untuk memajukan perekonomian negaranya. organisasi tersebut
akan mengeluarkan peraturan baik ekspor dan impor yang khusus diberlakukan untuk negara
anggotanya.
Adanya perang. terjadinya perang dapat menyebabkan hubungan antar negara akan terputus. selain itu
kondisi perekonomian negara yang sedang berperang tersebut juga akan mengalami kelesuan.
Jenis-jenis perdagangan internasional
Ekspor,dalam penerapannya ekspor sendiri terdapat dua macam cara yaitu : -Ekspor biasa,yaitu
pengiriman yang dilakukan ke luar negeri dengan ketentuan yang berlaku dan ditunjukkan kepada
pembeli diluar negeri. Dengan menggunakan letter of credits (L/C) sesuai ketentuan tertentu. -Ekspor
tanpa menggunakan L/C, yakni penjualan barang yang dilakukan dengan mengirim barangnya terlebih
dahulu dengan izin yang khusus dari departemen perdagangan.
Barter,adalah penjualan yang dilakukan dengan cara pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan
langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negerinya.
Konsinyasi (consigment), ialah penjualan dengan pengiriman barang dahulu. pada konsiyasi pembeli
belum ada di luar negeri,namun menjualnya bisa dilakukan dengan cara melalui pasar bebas atau bursa
dagang yaitu dengan cara melakukan lelang.
Package deal,adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan untuk memperluas pemasaran dari hasil
produksinya suatu negara. Perdagangan seperti ini dilakukan dengan cara melakukan perjanjian
dagang (trade agreement) dengan salah satu negara. isi dari perjanjian tersebut berupa ketetapan
jumlah barang yang akan diekspor atau di impor.
Penyelundupan (smuggling). penyelundupan ialah suatu usaha yang digunakan dengan tujuan
memindahkan suatu kekayaan dari suatu negara menuju negara lainnya,tanpa memenuhi persyaratan
dan ketentuan yang berlaku.
Border crossing, perdagangan ini dilakukan bagi negara yang saling berbatasan satu sama lainnya, sesuai
dengan persetujuan tertentu. Tujuannya perdagangan ini agar memudahkan penduduk negara yang
dibagian perbatasan untuk mendapatkan kemudahan dan kebebasan dalam transaksi.
Sumber:
Mirza
academia. https://www.academia.edu/8150207/Hukum_Perdagangan_Internasional?auto=download (1
Juli 2018 jam 22:44)

7. Wikipedia 2018. https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional (1 Juli 2018 jam 22:40)
Devi, 2014. http://devi-anggraini-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-116023-
HUKUM%20INTERNASIONAL-
HUKUM%20DAGANG%20INTERNASIONAL%20DAN%20HUKUM%20DAGANG%20INDONESIA.html (1 Juli
2018 jam 22:59)
Ristekdikti.http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/pluginfile.php/6048/mod_resource/content/1/Modul%201
2_cp2_Teori%20Perdagangan%20Internasional.pdf (1 Juli 2018 jam 23:59)
Budiman,2008. https://bnpds.wordpress.com/2008/05/20/perdagangan-internasional/ (2 Juli 2018 jam
11:47)
RI Adukan Pakistan ke WTO Soal Tindakan Anti Dumping Kertas
Kementerian Perdagangan (Kemendag) membawa masalah pajak tinggi Pakistan atas kertas duplex asal
Indonesia ke Forum Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Forum) Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO). Akibat kasus itu, Indonesia kehilangan peluang ekspor Rp 310 miliar.
Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Nurlaila Nur Muhammad mengatakan, Pemerintah
Indonesia akhir pekan lalu telah melakukan pertemuan bilateral dengan Pakistan di Forum Penyelesaian
Sengketa WTO. “Kita menggugat kebijakan anti-dumping dan anti-subsidi Pakistan terhadap produk
kertas Indonesia,” ujarnya di Jakarta kemarin (2/3).
Sejak November 2011, Pakistan telah melakukan memberlakukan kebijakan anti-dumping dan anti-
subsidi terhadap produk kertas Indonesia yang dinilai inkonsisten dengan aturan WTO. Tanpa alasan
yang jelas, Pakistan memberlakukan bea masuk tinggi atas produk kertas dari Indonesia. Akibatnya,
importer Pakistan menghentikan pesanannya. Karena itu, Pemerintah Indonesia membawa Pakistan ke
WTO.
Pemerintah Indonesia menganggap Pakistan telah menyalahi aturan WTO yakni dalam melakukan
penyelidikan dugaan anti dumping kertas dari Indonesia. Menurut Bachrul, Komisi Tarif Nasional
Pakistan atau National Tariff Commission (NTC) terlalu lama dalam proses penyelidikan terhadap produk
kertas asal Indonesia yang diekspor ke Pakistan.
Dalam ketentuan WTO, Komisi Tarif Nasional Pakistan seharusnya menyelesaikan penyelidikan anti
dumping tersebut dalam waktu maksimal 18 bulan sejak dilakukan inisiasi. Namun pada kenyataannya,
penyelidikan dugaan anti dumping tersebut terus berjalan melebihi batas waktu yang diizinkan.
Tahap pertama yang dilakukan dalam negosiasi itu adalah konsultasi bilateral. Dalam konsultasi bilateral
tersebut, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Bachrul Chairi bersama Duta Besar RI untuk WTO Syafri A.
Baharuddin menyampaikan protes Indonesia atas pengenaan anti-dumping Pakistan yang memakan
waktu lebih dari ketentuan WTO.

8. Tindakan Pakistan tersebut telah menyebabkan hilangnya peluang (opportunity loss) dari ekspor kertas
Indonesia sebesar USD 1 juta per bulan sejak November 2011. Dengan begitu, jika dihitung hingga saat
ini kerugian Indonesia telah mencapai USD 27 juta (sekitar Rp 310 miliar). Hal ini tentu sangat
disayangkan karena permintaan kertas dari Pakistan cukup tinggi.
Dalam pertemuan tersebut, otoritas Pakistan diwakili langsung oleh Director General of National Tariff
Commission Khizar Hayat yang menyatakan harapannya agar permasalahan itu dapat diselesaikan
secara bilateral. Menurut Nurlaila, Pakistan telah melakukan pelanggaran yang sangat jelas terhadap
aturan WTO. “Bila secara bilateral tidak selesai, kita akan lanjutkan ke tahap Panel Badan Penyelesaian
Sengketa WTO,” terangnya.
Sudah sejak lama kertas asal Indonesia dikenai bea masuk impor yang diterapkan di negara itu sebesar
25 persen. Pada saat itu Indonesia masih merespons wajar karena Pakistan beralasan kertas asal
Indonesia dianggap barang non-esensial dan barang mewah. Namun pada 2009, Pakistan
memberlakukan bea masuk tambahan yang disebut regulatory duty hingga menjadi 40 persen.
Pada 2011, otoritas perdagangan Pakistan menilai importasi kertas dari Indonesia sudah terlalu banyak
dan patut dicurigai sehingga mereka melakukan penyelidikan anti-dumping. Di saat yang sama, Pakistan
lantas memberlakukan bea masuk anti-dumping 11 persen atas kertas dari Indonesia. Importer Pakistan
tidak mau membayar bea sebesar itu dan memilih kertas dari negara lain.
Sumber:
Detik.com 2014. https://finance.detik.com/industri/d-2568689/ri-adukan-pakistan-ke-wto-soal-
tindakan-anti-dumping-kertas (3 Juli 2018 jam 21:01)
http://sumutpos.co/2014/03/03/indonesia-laporkan-pakistan-ke-wto/ (3 juli 2018 jam 21:11)